cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
Membangun Kesalingpercayaan dalam Proses Transfer Informasi antara Petani dan Penyuluh Pertanian Kadhung Prayoga; Suryani Nurfadillah; Ichma Butar Butar; Manna Saragih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v36n2.2018.143-158

Abstract

Information transfer process in agricultural extension requires strong trust between extension workers and farmers. Agricultural extension workers who are outsiders will deal with challenges in order to entering a farmers’ community familiar with the values and norms they adhere to. If there is no trust between farmers and extension workers, there will be no information exchange, nor any innovation adoption. This paper reviews low mutual trust between farmers and extension workers. To increase trust between farmers and extension workers, it is necessary to improve competence of communicators, to create conducive communication climate, to involve informal actors, and to carry out interpersonal communication. Extension workers must be able act as farmers and so do farmers. Mutual respect process and opportunities provision may improve trust between them. In the future, it is necessary to involve business sector, academics, and the media to improve the competence of extension agents for o improving their credibility. AbstrakProses transfer informasi dalam penyuluhan pertanian mensyaratkan adanya kepercayaan yang kuat antara penyuluh dan petani. Penyuluh pertanian yang notabene sebagai orang luar akan banyak mendapatkan tantangan ketika masuk ke dalam suatu masyarakat tani yang sudah terbiasa dengan nilai dan norma yang dianutnya. Tidak ada kepercayaan antara petani terhadap penyuluh menyebabkan   tidak  terjadi proses pertukaran informasi dan  tidak akan terjadi proses  adopsi inovasi. Tulisan ini merupakan review yang menggunakan data sekunder dari laporan maupun hasil studi untuk mengungkap rendahnya salingpercaya antara petani dan penyuluh. Untuk meningkatkan salingpercaya antara petani dan penyuluh adalah dengan cara meningkatkan kompetensi komunikator, menciptakan iklim komunikasi yang kondusif, melibatkan aktor-aktor informal, dan melakukan komunikasi interpersonal. Perlu adanya kondisi dimana penyuluh bisa memposisikan diri sebagai petani dan sebaliknya. Proses saling menghargai dan memberikan kesempatan inilah yang kemudian bisa memupuk lahirnya kepercayaan di antara keduanya. Ke depan perlu juga campur tangan sektor bisnis, akademisi, dan media untuk meningkatkan kompetensi penyuluh sehingga kredibilitas mereka juga bertambah.
Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala, dan Prospek Delima Hasri Azahari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v36n2.2018.81-95

Abstract

Palm oil is one of the main commodities in Indonesia’s economy as it plays an important role in export market of the non-oil and gas sector. Palm oil industry at farm level deals with lack of replanting, low yield, low quality, and undeveloped downstream industry. Indonesia is relatively potential to develop the palm oil downstream industry given the existing market. Global palm oil demand keeps increasing despite negative campaigns against crude palm oil (CPO) and its derivative products. Land availability, labor supply and cultivation technology are supportive. This paper discusses and evaluates national palm oil performance, especially opportunities and challenges in creating value added to this industry. There are four main challenges, i.e. limited infrastructure and financing, lack of access to local authorities, land use conflict, and environment pressure. The government needs to implement policy priority on palm oil downstream industry which is more competitive, integrated, and sustainable. AbstrakKomoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan sebagai penghasil devisa negara terbesar di sektor nonmigas. Permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit pada tingkat usaha tani adalah terbatasnya investasi untuk peremajaan, rendahnya produktivitas dan kualitas hasil, dan belum berkembungnya industri hilir secara maksimal sehingga produk-produk turunan kelapa sawit masih terbatas. Sementara itu, Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui industri pengolahan turunan kelapa sawit jika dilihat dari sisi permintaan pasar maupun penawarannya. Dari sisi permintaan, permintaan kelapa sawit global terus meningkat walalupun dalam kondisi adanya kampanye negatif (black campaign) terhadap produk minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dan produk-produk turunannya. Dari sisi penawaran, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan teknologi budi daya sangat menudukung. Tulisan ini membahas dan mengevaluasi kinerja industri sawit nasional, khususnya bagaimana peluang dan kendala penciptaan nilai tambah industri sawit. Tulisan ini menekankan empat kendala utama dalam pemanfaatan peluang tersebut, yaitu keterbatasan infrastruktur dan sumber pendanaan, akses otonomi daerah, konflik lahan, dan tekanan isu lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan berbagai kebijakan yang memprioritaskan pada hilirisasi kelapa sawit dengan pendekatan klaster/kawasan guna membangun struktur industri kelapa sawit yang berdaya saing, terpadu dan berkelanjutan. 
Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak S. Rusdiana; L. Praharani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v36n2.2018.97-116

Abstract

To achieve animal source food self-sufficiency for coping with increased demand, the government launches policy on beef cattle development. The program focuses on breeding efforts through Artificial Insemination (IB), natural mating, and fattening. It is intended to produce calves such that beef cattle population and beef production improve. This paper aims: (1) to describe inter-temporal government policies on encouraging beef cattle population at farm level; (2) to estimate projections of beef consumption and beef cattle development program; and (3) to discuss feed provision and beef cattle business feasibility. The government commits to meet beef demand and to improve farmers’ income. Brood stock cattle potency could be maximized to produce calves through IB and natural mating in order to accelerate domestic beef cattle population enhancement. To achieve beef self-sufficiency, the government needs collaboration of various stakeholders. It is necessary to encourage investment in livestock business as well as to empower beef cattle farmers such that their business is feasible and their income improves.  AbstrakDalam rangka swasembada pangan hewani karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, pemerintah membuat kebijakan pengembangan sapi potong. Program ini fokus pada usaha pembibitan melalui Inseminasi Buatan (IB), kawin alam, serta penggemukan. Pada gilirannya induk akan menghasilkan pedet, sehingga dapat meningkatkan populasi sapi potong dan produksi daging sapi. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas diharapkan perkembangan sapi potong dapat meningkat. Tujuan tulisan ini adalah: (1) mendiskripsikan kebijakan pemerintah intertemporal dalam mendorong populasi sapi potong di tingkat peternak; (2) membuat proyeksi konsumsi daging sapi dan program pengembangan sapi potong; dan (3) membahas penyediaan pakan dan kelayakan usaha sapi potong. Komitmen pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan  asal daging sapi serta meningkatkan pendapatan peternak. Ternak sapi potong indukan dapat dimaksimalkan potensinya untuk dapat terus menghasilkan pedet melalui IB dan kawin alam. Upaya ini dilakukan sebagai wujud untuk mengakselerasi penambahan populasi sapi potong di dalam negeri. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan asal daging sapi, diperlukan kerjasama berbagai pihak agar populasi sapi potong meningkat. Pemerintah perlu mendorong investasi usaha ternak dan pemberdayaan peternak sehingga peternak mampu mencapai kelayakan usaha dan pendapatan mereka meningkat.
Mekanisasi Pertanian dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Herlina Tarigan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v36n2.2018.117-128

Abstract

Agricultural Machinery Services Business (UPJA) is an institution based on the awareness of limited agricultural land, inadequate agricultural labor, fast planting time, and important agricultural modernization. UPJA is expected to overcome farming problems as well as being a factor of economic growth through capital accumulation and agricultural competitiveness. This paper is a critical review that aims to analyze agricultural mechanization and institutional development of UPJA as a rural economic institution for optimizing agricultural machinery. Results of the analysis show that the application of agricultural mechanization has been able to accelerate production process as well as to increase production and farming profits. The Special Effort (Upsus) program through agricultural machinery assistance has not run optimally. One way for optimizing the program is to grow and build UPJA as a manager of agricultural machinery. UPJA has the potential to spur the development of modern agriculture and at the same time it drives farmers’ economy in rural areas. Comprehensive and professional handling of UPJA is possible to develop this institution into a farmers’ corporation. AbstrakUsaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) adalah lembaga yang dibangun dari kesadaran bahwa lahan pertanian di Indonesia sudah relatif sempit, tenaga kerja pertanian makin terbatas, perlu mengejar waktu tanam, dan pentingnya modernisasi pertanian. UPJA diperkirakan mampu mengatasi masalah usaha tani sekaligus menjadi faktor pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan daya saing pertanian. Tulisan ini merupakan review ilmiah (critical review) yang bertujuan menganalisis mekanisasi pertanian dan  pengembangan kelembagaan UPJA sebagai lembaga ekonomi desa dalam rangka optimalisasi alsintan. Hasil analisis menunjukkan penerapan mekanisasi pertanian telah mampu mempercepat proses produksi, meningkatkan produksi, dan keuntungan usaha tani.  Program Upsus melalui bantuan alsintan belum berjalan secara optimal.  Salah satu bentuk upaya optimalisasi adalah dengan menumbuhkan dan membangun UPJA sebagai pengelola alsintan. UPJA potensial memacu berkembangnya pertanian modern sekaligus menggerakkan ekonomi petani di pedesaan.  Penanganan UPJA secara menyeluruh dan profesional berpotensi mengembangkan lembaga ini menjadi korporasi petani.
Peran Wirausaha Pertanian dalam Menghadapi Era Disrupsi Inovasi Atika Dyah Perwita; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v37n1.2019.41-58

Abstract

Changes in strategic environment of economic globalization including disruptive innovation require agribusiness actors’ view adjustment. This paper discusses role of agri-entrepreneurs dealing with distrubictive innovation in agriculture. There are three elements of disrupsi innovation, i.e. (i) improvement levels acceptable to customer; (ii) improvement path when new agricultural commodities are introduced and refined through technological innovations; (iii) importance of different understanding between continuous and disruption innovations. Professional managers are encouraged to grow a new business expected to compete with the established ones. Agricultural business models for the upper-middle class consumers run by young entrepreneur produce new products with premium prices but the sale volume is limited. It is important to inspire young agri- entrepreneurs who accustomed to disrupted innovation to develop business based on their goals and market segments. AbstrakPerubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi termasuk disrupsi inovasi memerlukan cara pandang baru pelaku usaha agribisnis. Tulisan ini membahas peran kewirausahaan agribisnis menghadapi era disrupsi inovasi. Ada tiga unsur disrupsi inovasi yang penting, yaitu: (i) tingkatan penyempurnaan yang dapat diterima oleh pelanggan; (2) jalur untuk penyempurnaan melalui terobosan inovasi; (iii) pemahaman yang berbeda antara inovasi berkelanjutan dan disrupsi inovasi. Para manajer profesional didorong untuk menumbuhkan bisnis baru yang dapat bersaing dengan bisnis yang telah mapan. Para wirausahawan muda menjalankan model bisnis pertanian dengan sasaran konsumen golongan ekonomi menengah-atas dengan introduksi komoditas kualitas prima dan harga premium, namun volume pasar terbatas. Implikasinya adalah perlu menyiapkan wirausaha pertanian muda yang memahami disrupsi inovasi untuk menghasilkan produk pertanian berdasarkan tujuan dan segmen pasarnya.
Potensi Pemanfaatan Kearifan Lokal untuk Menahan Konversi Lahan Sawah ke Nonsawah Kartika Sari Septanti; nFN Saptana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v37n1.2019.59-75

Abstract

Lowland conversion to non-agriculture use improves along with economic growth. Various attempts have been exerted by the government to reduce lowland conversion. Local wisdoms throughout the regions in the country are potential to control lowland conversion. This paper aims to explore the role of local wisdoms in Indonesia and other countries in controlling lowland conversion. Some local wisdoms in Indonesia potentials for lowland conversion control are : tunggu tubang, mundang biniak, oloran sawah, Suku Samin, Buyut Cili, tradisi Ngarot, Kasepuhan Sinar Resmi, Suku Baduy, Subak, Suku Dayak, and pangale hutan. Some measures to take for empowering those local wisdoms, are: (i) incorporating local wisdoms into school education curriculum; (ii) developing a community-based natural resource management system, namely increasing participation of local people in land resource management. AbstrakKonversi lahan sawah ke nonsawah marak terjadi seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju konversi lahan sawah ke nonsawah, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang tersebar di seluruh nusantara yang berpotensi menghambat tingginya laju konversi lahan sawah ke nonsawah. Tulisan ini membahas kearifan lokal di Indonesia serta di beberapa negara yang telah dan akan dikembangkan untuk mempertahankan lahan sawah. Beberapa contoh kearifan lokal di Indonesia antara lain: tunggu tubang, mundang biniak, oloran sawah, Suku Samin, Buyut Cili, tradisi Ngarot, Kasepuhan Sinar Resmi, Suku Baduy, Subak, Suku Dayak, dan pangale hutan. Tantangan kearifan lokal pada masa depan semakin berat karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan sosial masyarakat yang mendesak lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Beberapa strategi untuk mempertahankan kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara: (1) memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan;  (2) mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya lahan.
Karakteristik Komersial dan Perubahan Sosial Petani Kecil Herlina Tarigan
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v36n2.2018.129-142

Abstract

This article analyzes peasant’s commercial characteristics in irrigated lowland agro ecosystems and identifies its social change. Peasant’s performance includes limited land holding, poor infrastructure condition, family food security orientation, low access to capital, information and technology and institutional involvement, production cost dependence on traders, and strong social and employment institutional ties. Various policies needed for more commercial peasants include guarantee of land and market rights, farm management, risk mitigation and adaptation, promoting an efficient and inclusive food product value chain, develop modern agricultural farming and management techniques, establishing synergistic farmer’s economic institutions and extension institutions, and expanding business network. Policy strategies include flexible transfer of land tenure, instruments to reduce and manage farm risks, open access to market and marketing information, create favor value chains, vertical and horizontal coordination to meet the safety standards, peasant’s organization role enhancement, provide incentives for high-value commodity production, reduce trade barriers and technology subsidies that potentially reduce farmer’s employment and opportunities, and develop innovative financial service access systems. Priority policy includes better technology and natural resource management practices, input subsidies for food production, protection of land rights and farming system development to support non-farm diversification. AbstrakArtikel ini menganalisis karakteristik komersial petani pada agroekosistem sawah dan mengidentifikasi perubahan sosialnya. Selain pemilikan lahan terbatas, petani kecil juga bekerja dalam kondisi infrastruktur yang buruk, orientasi keamanan pangan keluarga, akses rendah terhadap modal, informasi, teknologi, dan kelembagaan, ketergantungan biaya produksi pada pedagang, serta ikatan sosial dan kelembagaan ketenagakerjaan yang kuat. Berbagai kebijakan yang diperlukan untuk petani agar lebih komersial diantaranya jaminan hak atas tanah dan pasar, strategi manajemen pertanian, mitigasi dan adaptasi risiko, mempromosikan rantai nilai produk makanan yang efisien dan inklusif lebih dekat ke sektor hulu, mengembangkan teknik pertanian dan manajemen pertanian modern, membangun institusi ekonomi dan lembaga penyuluhan petani yang sinergis, dan memperluas jaringan bisnis. Strategi untuk mengubah petani kecil agar komersial antara lain transfer lahan yang fleksibel, instrumen untuk mengurangi dan mengelola risiko usaha tani, membuka akses terhadap pasar dan informasi pasar, menciptakan rantai nilai baik, koordinasi vertikal dan horizontal untuk memenuhi standar keamanan, meningkatkan peran organisasi petani, insentif untuk produksi komoditas bernilai tinggi, mengurangi hambatan perdagangan dan subsidi teknologi yang berpotensi mengurangi pekerjaan dan peluang petani, serta mengembangkan sistem akses layanan keuangan yang inovatif. Skala prioritas meliputi teknologi yang lebih baik dan praktik manajemen sumber daya alam, input subsidi untuk produksi pangan, perlindungan hak atas tanah dan pengembangan sistem pertanian untuk mendukung diversifikasi non-pertanian.
Kinerja Industri Kakao di Indonesia Ening Ariningsih; Helena J Purba; Julia F Sinuraya; Sri Suharyono; Kartika Sari Septanti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v37n1.2019.1-23

Abstract

Indonesia is among the largest cocoa producing countries in the world. Various policies for cocoa production and quality improvement has been issued, but it still deals with some constraints. This paper reviews cocoa Indonesia’s industry performance and its development strategy. Over the past decade, Indonesia’s cocoa production kept declining due to decreased mature crop areas, unproductive crops enhancement, lower yield, and conversion of cocoa fields. Cocoa plantation is dominated by smallholders, limited capital, less knowledge, lack of technology access, and restricted market information. Government’s role is crucial in facilitating efforts to increase productivity, quality, and markets access besides to developing its downstream industries. Developing cocoa industry is not only the responsibility of the Ministry of Agriculture but it involves other institutions, i.e., local governments, NGOs, businessmen, research institutions, and investors. It is expected to improve Indonesia’s cocoa competitiveness in international market. AbstrakIndonesia termasuk negara produsen kakao terbesar di dunia. Pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk peningkatan produksi dan mutu kakao, namun pengembangan kakao di Indonesia masih mengalami berbagai masalah. Tulisan ini menganalisis kinerja industri kakao serta strategi pengembangannya di Indonesia melalui penelaahan literatur. Selama dekade terakhir produksi kakao Indonesia terus menurun karena berkurangnya luas areal tanaman menghasilkan, meningkatnya tanaman tidak produktif, penurunan produktivitas, dan konversi lahan kakao. Perkebunan kakao didominasi perkebunan rakyat skala kecil, bermodal terbatas, serta akses terbatas terhadap teknologi dan informasi pasar. Peran pemerintah sangat penting dalam fasilitasi upaya peningkatan produktivitas, mutu, akses pasar, serta pengembangan industri hilirnya. Upaya pengembangan kakao bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi bersifat lintas sektoral. Peran serta pemerintah daerah, LSM, pelaku bisnis, lembaga penelitian, dan investor sangat besar untuk mengembangkan dan membenahi agribisnis kakao di Indonesia sehingga daya saingnya meningkat di pasar internasional.
Pengentasan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Penyebab, Dampak, dan Kebijakan Agung Hendriadi; Mewa Ariani
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v38n1.2020.13-27

Abstract

One of the next development agendas is quality human capital improvement. However, the progress is affected by proportion of food insecure households not insignificantly improving. It is similar to prevalence of stunted under-five-year-old children as high as 27.9%. This paper is a critical review aiming to analyze magnitude, determinant, impact and policy alternative related with food and nutrition insecurity alleviation. Food and nutrition insecurity could be seen from perspectives of areas (island/district/city), households and individuals. Currently, there are five indicators used by the government to calculate food insecurity including three global indicators and 2 country indicators resulting in different proportion of households with food and nutrition security. There are various interlinked determinants consisting of purchasing power, sociocultural aspects, infrastructure, and natural resources. Therefore, efforts to reduce these problems should be comprehensive, sustainable and consistent in planning and implementation. Policy on self-sufficiency should be developed on the specific regions based on local resources and culture. The policy should be implemented through community empowerment especially among the poor for improving income and basic infrastructure in insecure areas. To achieve the goals, there should be collaboration between governments and representatives at central and local levels, as well as individuals.
Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, dan Kendala Tri Bastuti Purwantini; nFN Sunarsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v37n2.2019.127-142

Abstract

Organic agriculture grows rapidly both at national and global levels triggered by consumers’’ awareness of the dangers of synthetic chemicals in agriculture. Consumers are increasingly wise in choosing healthy, environmentally  friendly  food.  The  paper  aims  to  describe  the  concept  of  organic  agriculture  and  from international  and  national  views,  followed  by  an  explanation  of  the  development  of  organic  agriculture  in Indonesia.  Discussion  on  the  concept  and  development  of  organic  agriculture  in  Indonesia  covers  the performance of organic agriculture development, programs, area, producers and markets. The results of the study indicate that Indonesia has considerable potential to compete in international markets of organic agriculture products albeit gradually. Institutions such as those of conventional agriculture, i.e. farmers’ groups, cooperatives, associations or corporations, are still very relevant to boost organic agriculture development. Organic agricultural products in the transition period are still pioneering the market. The community is the closest market accessible. Organic farming education should involve producers and consumers. AbstrakPertanian organik tumbuh pesat di tingkat nasional maupun global. Hal ini seiring peningkatan kesadaran konsumen terhadap bahaya bahan kimia sintetis dalam produk pertanian. Konsumen makin bijak dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pertanian organik menurut pandangan internasional maupun nasional, dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan pertanian organik di Indonesia. Pembahasan tentang konsep dan perkembangan pertanian organik di Indonesia mencakup kinerja perkembangan pertanian organik, program, luas areal, produsen, dan pasar produk organik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Secara kelembagaan pengembangan pertanian organik di Indonesia hampir sama dengan pertanian konvensional, seperti kelompok tani, koperasi, asosiasi, atau korporasi masih sangat relevan untuk digunakan sebagai pengembangan pertanian organik. Produk pertanian organik pada masa transisi masih merintis pasar dan biasanya komunitas menjadi pasar terdekat yang bisa dijangkau. Edukasi tentang pertanian organik perlu dilakukan pada kedua sisi, produsen dan konsumen.

Filter by Year

1982 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue