cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021" : 36 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMOHON PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PERUBAHAN KONSEP KEPAILITAN PADA POJK NOMOR 28 TAHUN 2015 Adin Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adin Nugroho Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adinnugroho9577@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi atas perubahan konsep kepailitan dalam POJK 28 tahun 2015. Kekaburan makna dalam pertimbangan OJK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan permohonan pailit perusahaan asuransi yang mengindikasikan dilakukannya insolvensi tes karena dengan adanya insolvensi tes akan merubah konsep kepailitan UUKPKPU serta perlindungan hukum bagi pihak kreditor. adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi yang merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa OJK memaknai kepailitan sebagai suatu keadaan insolven dengan adanya insolvensi tes sebelum pemohonan diteruskan kepada pengadilan niaga. Perlindungan hukum bagi kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi dalam hal perubahan konsep kepailitan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi cenderung mengupayakan penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan terhadap kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perubahan Konsep Kepailitan, POJK 28 Tahun 2015 ABSTRACT This research is aimed to analyse the legal protection provided for a creditor petitioning for bankruptcy of an insurance company regarding the changing concept of bankruptcy in the Regulation of Financial Service Authority (POJK) 28 of 2015. The insolvency test proposed will change the bankruptcy concept in the law and legal protection of creditors, and this changing condition seems to impede the parties involved from proceeding the petition for bankruptcy. This research employed normative juridical method, statutory, and conceptual approach. All the legal materials were analysed by means of interpretation that is intended to find out the meaning of provisions in laws and regulations. The research has found out that the Financial Service Authority has taken bankruptcy as a state of insolvency requiring insolvency test before the case is brought further to commercial court. Legal protection of the creditors petitioning for bankruptcy of an insurance company regarding the changing concept constitutes both preventive and repressive measures. Financial Service Authority that has an authority to petition for bankruptcy of the insurance company tends to encourage the creditors to take non-litigation process.Keywords legal protection, changing concept of bankruptcy, POJK 28 year 2015
ANALISIS KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PEMBENTUKAN HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Nabila Aulia Rahma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Aulia Rahma, Indah Dwi Qurbani, Tunggul Anshari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang nabilaaulia99@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan konsep Hak Menguasai Negara dalam pembentukan holding BUMN, yang tidak terlepas dari pemaknaan atas Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi semakin giatnya Pemerintah melakukan holding pada perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki core business yang sama, sehingga menyebabkan munculnya banyak anak perusahaan BUMN. Sedangkan di saat yang bersamaan, telah dilakukan uji materi, baik di MK maupun di MA mengenai pembentukan holding BUMN yang utamanya dilandasi 3 hal, yakni bagaimana legalitas/kedudukan hukum holding BUMN dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, sejauh mana tafsir atas hak menguasai negara dalam anak perusahaan BUMN dan apakah holding BUMN ini sesuai atau tidak dengan spirit perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana problematika  konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN di Indonesia? (2) Bagaimana konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuurdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoundensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, pembentukan holding BUMN masih ada dalam koridor Hak Menguasai Negara  dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan holding BUMN bukanlah tindakan yang menghilangkan penguasaan atau kontrol negara terhadap anak perusahaan BUMN. Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Holding BUMN, Anak Perusahaan BUMN ABSTRACT This research studies the concept of rights to control held by the state in the establishment of holding companies as State-owned Enterprises (hereinafter BUMN), which is inseparable from what is intended in Article 33 of the 1946 Indonesian Constitution as an economic constitution in Indonesia. This research departs from the trend where governments are vigorously establishing holding companies of BUMNs with their equal core businesses, creating several BUMN subsidiaries. Concurrently, judicial review is in progress either at Constitutional Court or Supreme Court, dealing with BUMN holding companies set under three principles: the legality/legal standing of the holding companies of BUMNs to national economic vigour as in Article 33 of the 1945 Indonesian Constitution. Departing from the above issue, this research is delving into the following research problems: (1) what problems arise admidst the concept of states rights to control regarding the establishment of holding companies of BUMNs in Indonesia? (2) What concept applies in the state rights to control in the establishment of the holding companies? This research employed normative judicial research methods, statutory, conceptual and case approaches, involving primary, secondary and tertiary materials which were analysed further by means of descriptive analysis. This method connects related decisions of Constitutional Court, the 1945 Indonesian Constitution, legislation, and the perspectives of experts in constitutional law, all serving as references to resolve the issues studied. The research analysis reveals that the establishment of the holding companies of BUMNs is deemed compliant with Article 33 of the 1945 Indonesian Constitution as long as the rights to control constitute the right to regulate (regelendaad), manage (bestuurdaad), organize (beheersdaad), the livelihood of a considerable part of the population. That is, policies concerning holding company establishment as discussed in this case, are not deemed incompliant for as long as it does not overlook the states control over the BUMN subsidiaries. Keywords: State Ownership Rights, Holding BUMN, BUMN Subsidiaries
PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) Ana Mardiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ana Mardiana, Masruchin Ruba’i, Abdul Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur Email: anamardiana1481@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan karya tulis ini dilatar belakangi karena kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Penulisan ini dilakukan dengan cara perbandingan hukum antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam karena terdapat beberapa perbedaan pengaturan hukum. Perbedaan ini terletak pada pengaturan norma dan sanksi hukum yang cukup menarik untuk dianalisis. Sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan Hukum Pidana Positif ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Kebiri Kimiawi. Disisi lain sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan Hukum Islam ini didasarkan pada Al-Qur’an, Al-Hadits, serta Hukum suatu Negara yang menerapkan Sistem Hukum Islam yaitu Hukum Negara Iran yang dijadikan pemabanding dengan Hukum Pidana Indonesia. Dilakukannya perbandingan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk bisa melakukan perbaikan terhadap Hukum Pidana Positif di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dilakuan perubahan sama sekali, mengingat walaupun Hukum Islam sudah ada sejak lama tetapi sanksi yang diterapkan dan diatur masih relevan untuk dilakukan saat ini. Kata Kunci: Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam, Kekekerasan Seksual Terhadap Anak, Indonesia, Iran. ABSTRACT This research departs from the growing incidence of sexual abuse against children. With comparative criminal law comparing positive criminal law and Islamic law, this research has found there are differences of rules of law, especially in terms of regulating norms and sanctions. The legal resources supporting this research involve Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration. On the other hand, the sources of Islamic law constitute Quran, Hadiths, or the state’s law referring to the systems of Islamic Law in Iran as compared to that in Indonesia. The comparison between positive law in Indonesia and Islamic Law should serve as a reference to improve Indonesian positive criminal law that has not been amended so far since the Islamic law is deemed to remain relevant to these days although it has long existed. Keywords: comparison between positive law and Islamic law, sexual abuse against children, Indonesia, Iran.
IMPLEMENTASI PASAL 22 AYAT (4) PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ngawi) Ayu Latifiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Latifiana, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ayulatifiana@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik PDAM Kabupaten Ngawi Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya masih banyaknya pengaduan atau keluhan pelanggan yang belum ditangani oleh PDAM Tirta Dharma Kabupaten Ngawi dalam 3 tahun terakhir ini. Dimana seharusnya di dalam pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk melakukan pengelolaan penangan pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik PDAM Kabupaten Ngawi ? (2) Apa saja hambatan dan upaya dalam implementasi pasal 22 ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik PDAM Kabupaten Ngawi ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitiaan hukum yuridis empiris dengan penedekatan penelitian yuridis sosiologis yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh akan diananlisis menggunakan teknik secara deskirptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pihak PDAM Tirta Dharma sebagai penyelenggara pelayanan air mimum atau air bersih di Kabupaten Ngawi dalam melakukan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 ayat (4) Perturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik PDAM Kabupaten Ngawi terdapat kendala atau hambatan yang menyebabkan norma yang penulis gunakan sebagai acuan tidak dapat terselenggara dengan dengan baik atau maksimal. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum yang belum efektif dalam pelaksanannya.Kata kunci: Pengaduan, Standar Pelayanan Publik, PDAM Kabupaten Ngawi ABSTRACT This research topic departs from mounting grievances waiting for responses over water services in the last three years, while Article 22 Paragraph (4) of Regent’s Regulation of Ngawi implies that customers’ grievances have to be dealt with. Beginning from the above issue, this research investigates: (1) how is Article 22 Paragraph (4) of Regent’s Regulation of Ngawi Number 31 of 2017 concerning Public Service Standards of Local Water Services (PDAM) of the Regency of Ngawi implemented? (2) What are the impeding factors in and measures for the implementation of Article 22 Paragraph (4) of Regent’s Regulation of Ngawi Number 31 of 2017 concerning Public Service Standards of PDAM in the Regency of Ngawi? With empirical juridical method, socio-juridical approach linked with statutory approach, this research obtained legal materials that were further analysed with descriptive and qualitative techniques, which are designed to provide description of a research object with collected samples and data before general conclusion is made. With these methods, the research reveals that there were some impeding issues in the implementation of Article 22 Paragraph (4) of Regent’s Regulation of Ngawi Number 31 of 2017 regarding the services given. These obstacles came from law enforcement and infrastructure and facilities supportive to the law enforcement that has not been effectively into force. Some units of IKK PDAM are currently facing staff shortage, and existing staff only have basic capabilities. Some needed infrastructure and facilities to deal with grievances coming from the public are not optimally provided due to limit of fund from the local government. Keywords: grievances, public service standards, PDAM of the Regency of Ngawi
ANALISIS HUKUM TENTANG LELANG YANG DILAKSANAKAN TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBELUM PERJANJIAN POKOK BERAKHIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 210/PDT/2018/PT.BDG) Claudia Silvi Anika Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Claudia Silvi Anika Sari, Sihabudin, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur Email: claudyasilvi47@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini didasarkan atas adanya perbedaan antara Pasal 6 diatas yang menjelaskan dengan kalimat bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan. Namun, terdapat kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 210/PDT/2018/PT.BDG terdapat lelang yang dilakukan terhadap objek Hak Tanggungan sebelum perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya berakhir. Permasalahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan apakah lelang yang dilaksanakan kepada benda sebagai objek jaminan kredit dengan menggunakan Hak Tanggungan sebelum perjanjian pokok berakhir telah sesuai dengan prinsip keadilan serta alasan hakim dalam memperbolehkan lelang yang dilaksanakan kepada benda sebagai objek jaminan kredit dengan menggunakan Hak Tanggungan sebelum perjanjian pokok berakhir dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 210/PDT/2018/PT.BDG. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, pendekatannya dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dengan menggunakan teknis analisis berupa intepretasi gramatikal dan interpretasi sistematis yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini dengan berdasarkan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.BDG, serta bahan hukum sekunder sebagai penunjangnya.Kata Kunci: Lelang, Jaminan, Hak Tanggungan, Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir ABSTRACT Referring to Article 6 implying that a mortgage right holder has his/her right to sell it set as a collateral in case of breach of contract committed by debtor, this research observes High Court Decision Number 210/PDT/2018/PT.BDGover the auction of the mortgage right object before the ending period of an underlying agreement. This research looks at whether this auction is considered in compliance with justice principle and with the judge’s consideration as set forth in the High Court Decision Number 210/PDT/2018/PT.BDG. This research employed normative juridical method, statutory, and case approach. The research data constituting primary legal materials such as Penal Code, Law Number 10 of 1998 concerning Amendment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Law concerning Mortgage Rights Number 4 of 1996 and Decision Number 210/PDT/2018/PT.BDG were analysed based on grammatical and systematic interpretation to explore the legal issues, supported by secondary data. Keywords: auction, guarantee, mortgage right, before the underlying agreement termination
KRITERIA MAKNA TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Cornelia Fatikasari Kulumudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cornelia Fatikasari Kulumudin, Masruchin Ruba’i, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: corneliafatika@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kriteria makna tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang mengatur tentang kekerasan tersebut. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali terjadi dalam lingkup keluarga. Khususnya kekerasan psikis yang mudah saja terjadi tetapi sangat sulit untuk diketahui. Hal ini dikarenakan kekerasan psikis dianggap sekadar bumbu perkawinan bahkan dianggap biasa saja sehingga pihak luar tidak pantas untuk mencampurinya, padahal dari kekerasan psikis tersebut itulah dapat berkembang menjadi kekerasan lainnya. Kekerasan psikis KDRT merupakan suatu tindak pidana yang mana terhadap pelakunya sudah sepantasnya dikenai sanksi pidana. Selain merupakan tindak melawan hukum, juga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, persoalan kekerasan psikis yang dahulu hanya sekadar persoalan keluarga sekarang telah berubah menjadi persoalan hukum dan siapa saja boleh mengadukan kepada aparat penegak hukum atas kasus-kasus kekerasan psikis tanpa perlu takut dianggap sebagai upaya mencampuri keluarga lain. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa perlunya aturan mengenai kekerasan psikis yang jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir, disparitas dan salah penerapan pasal oleh aparat penegak hukum. Kata kunci: pidana, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga, kekerasan psikis ABSTRACT This research aims to find out the criterion of the definition of psychological violence as a criminal offense according to Law Number 23 of 2004 concerning Abolishment of Domestic Violence. This research employed normative method that involved the study of law governing the violence. It is common these days to hear domestic violence taking place in a family, and psychological violence involved in this the domestic violence is harder to trace due to the fact that physical violence is often deemed normal no one should interfere in, while this violence could grow into another serious violence. Domestic violence is considered as a criminal offense and subject to punishment and it violates human rights. Thus, with the enforcement of Law Number 23 of 2004, the domestic violence, which initially was taken as a family matter, now has become a serious offense punishable by law. In this case, everyone witnessing this scene or knowing any indication has his/her rights to report it to the police. Departing from this issue, this research suggests that there be a clear regulation governing psychological violence to prevent multi-interpretation, disparity, and inappropriate implementation of the Article by those in charge of law enforcement. Keywords: criminal, domestic violence, family, psychological violence  
URGENSI PENGATURAN MENGENAI MITIGASI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM LPMUBTI MELALUI METODE ASURANSI KREDIT Didha Narin Aiza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didha Narin Aiza, Reka Dewantara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: didhanarin20@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pada Peraturan OJK Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dimana belum diatur dan pengaturan belum memfokuskan pada gagal bayar dalam LPMUBTI sebagai suatu risiko dalam ketentuan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelaku kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu adanya pengaturan tersebut. Penulis memberikan alternatif metode yaitu asuransi perbankan dengan konsep kegiatan yang dilakukan bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menekan angka gagal bayar debitur dalam kegiatan LPMUBTI. Penelitian ini menggunkan metode yuridis normatif (normative law research), dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian , penulis memperoleh jawaban dengan cara menganalisis dengan membandingkan ketentuan dalam perbankan dan LPMUBTI, serta menganalisis ketentuan terkait asuransi kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 dan kegiatan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.  12/35/DPNP yang diterbitkan pada tahun 2010. Persamaan antara keduanya yaitu kredit yang dilaksanakan bersumber dari perjanjian, melakukan dasar pertimbangan pemberian kredit, serta adanya larangan untuk melaksanakan usaha selain usaha pengelolaan keuangan yaitu penyaluran dana melalui kredit atau pinjaman sehingga tidak dapat melakukan usaha asuransi secara bersamaan. Pengaturan khusus dan lebih spesifik mengatur kegiatan Asuransi Kredit dalam LPMUBTI setidaknya mengatur tentang macam-macam asuransi kredit yang diberikan, hubungan hukum dan perjanjian antara para pihak, hak dan kewajiban para pihak, serta alur pelakasanaan asuransi kredit mulai dari pendaftaran, Underwriting, pembayaran premi, dan penyelesaian klaim asuransi apabila gagal bayar terjadi. Kata kunci: Urgensi, LPMUBTI, Asuransi Kredit, Gagal Bayar ABSTRACTRegulation of Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-based Loan Services (hereinafter LPMUBTI) do not set forth any regulations or any clauses elaborating default in the LPMUBTI as a risk or provision, while the LPMUBTI definitely requires regulations specifically governing the risk of LPMUBTI. This research offers alternative methods involving collaboration of an insurance company and a bank to minimize the risk of default for debtors in LPMUBTI. This research employed normative legal research, statutory, and conceptual approach. The methods involved a comparative analysis of banking provisions and the LPMUBTI and the provisions in credit insurance as governed in the Regulation of Minister of Finance Number 124/PMK.010/2008 and the collaboration between the bank and insurance company as in Circular Letter of Bank Indonesia Number 12/35/DPNP issued in 2010. The similarities between the two involve principles emphasizing credits under contracts, consideration made to give credits, and ban on other business activities but finance that is responsible to provide credit or loans and no insurance-related activities can be done simultaneously. The specific regulations that could be proposed are those governing credit insurance activities in LPMUBTI, where kinds of credit insurance, legal relationship, contracts between parties, rights and obligations of the parties concerned, and credit insurance procedure ranging from registration, underwriting, premium payment, and insurance claim in case of default must at least be regulated. Keywords: necessity, LPMUBTI, credit insurance, default
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SUMATERA UTARA) Elvani Na Simorangkir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elvani Na Simorangkir, I Nyoman Nurjaya, Prof., Dr., S.H., M.S Faizin Sulistio,S.H.,LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang e-mail: elvanisimorangkir29@gmail.com   ABSTRAK Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Kepolisian Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana penipuan online, selain itu skripsi ini bertujuan untuk  menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online yang terjadi di masyarakat Kota Medan. Metode penelitian ini yuridis empiris dengan sistem pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil wawancara penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pihak Kepolisian Sumatera Utara mengalami kendala dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online seperti sulitnya untuk mengetahui data pribadi dari pelaku sehingga hanya sampai pada proses penyelidikan dan penyidikan (2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang hadapi dengan tindakan prefentif dan tindakan represif (3) akibat peningkatan tindak pidana penipuan online di Kota Medan, pihak kepolisian meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana dan UU ITE. Kemajuan teknologi membawa dampak yang besar bagi masyarakat sehingga peran penegak hukum sangat penting dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan online. Dengan perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian diharapkan dapat korban untuk lebih percaya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban,Tindak Pidana Penipuan Online ABSTRACTThis research aims to analyse impeding factors and measures taken by the police of North Sumatera in tackling online fraud and to analyse how the legal protection for the victims of online fraud in Medan city is provided. This method employed empirical juridical method, where data was obtained from interviews with related informants. The research reveals that (1) the police of North Sumatera is facing obstacles to providing legal protection for the victims of the aforementioned case due to the fact that the personal data of the fraud is often not traceable; (2) the measures taken involved both preventive and repressive action to tackle the issue; (3) in response to the increasing incidence of online fraud in Medan city, the police improve the enforcement of legal protection for those concerned according to the provision of the Criminal Code and Law concerning Electronic Information and Transactions. Ever-increasing development of technology has a huge impact on the society, highlighting the need of urgent involvement of law enforcers in dealing with this online fraud. The legal protection given is expected to build trust of the victims. Keywords: legal protection, victims, online fraud
PEMBAGIAN WARIS ANTARA AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Masyarakat Adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Elysabeth Putri Dipauma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elysabeth Putri Dipauma, Ratih Dheviana Puru H.T., Fitri Hidayat Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: elysabethpd@gmail.com   ABSTRAK Pada jurnal ini mengangkat tentang pembagian waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat di desa ngadas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena penulis menemukan bahwa adanya ketidaksamaan antara das sollen dan juga das sein. Dimana dalam skripsi ini Das Sollen ialah Hukum Waris Islam dan Das Sein ialah hukum waris adat di Desa Ngadas. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam hal pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan fokus pada penelitian ini adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Dalam hukum adat kebiasaan masyarakat adat Desa Ngadas, mereka membagi harta warisnya dengan sama rata. Pembagian harta waris sama rata ini berlaku untuk semua agama di Desa Ngadas, sedangkan menurut hukum waris islam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Penelitiаn ini merupаkаn penelitiаn hukum empiris dengаn mengunаkаn metode pendekаtаn yuridis sosiologis. Menggunakan Jenis dan Sumber Data primer dan sekunder, serta hasil dari wawancara dengan Hakim yаng diperoleh peneliti аkаn diаnаlisis dengаn menggunаkаn studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selаin itu jugа menggunаkаn teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa masyarakat adat di Desa Ngadas memiliki cara tersendiri dalam pembagian warisnya. Penyeleseian sengketa pembagian waris yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Ngadas hanya menggunakan hukum adat Ngadas. Dan peneliti menemukan fakta bahwa penyeleseian sengketa waris bila terjadi ketidaksepakatan antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang beragama Islam ialah menggunakan jalan musyawarah adat dengan didampingi oleh Dewan Adat. Kata Kunci: Pembagian Waris, Masyarakat Adat, Penyeleseian Sengketa Waris ABSTRACT This research studies the inheritance distribution to an heir and heiress in Adat community of Ngadas since there have been differences between das sollen representing Islamic Inheritance Law and das sein representing Adat law in Ngadas Village. Both the heir and heiress discussed in this case are Moslems. People of Ngadas pass their asset as inheritance equally to heir and heiress, and it applies to all religions in Ngadas village. However, according to Islamic law, the distribution of inheritance to heir and heiress represents 1:2 according to Islamic Law Compilation. This is an empirical research with socio-juridical method. The research data involved both primary and secondary materials and the results obtained from an interview with a judge. The research analysis involved both library research and documentation. All the data was further analysed in descriptive scope by elaborating the research results with qualitative approach. The research reveals that the people of Ngadas village have their own way of distributing their inherited asset, while dispute resolution regarding this inheritance distribution is performed based on the Adat law living in Ngadas community. When the dispute arises between a Moslem heir and heiress in the distribution of the inheritance, deliberation of Adat community with the involvement of Adat council needs to take place.Keywords: inheritance distribution, Adat community, inheritance dispute resolutionABSTRACT This research studies the inheritance distribution to an heir and heiress in Adat community of Ngadas since there have been differences between das sollen representing Islamic Inheritance Law and das sein representing Adat law in Ngadas Village. Both the heir and heiress discussed in this case are Moslems. People of Ngadas pass their asset as inheritance equally to heir and heiress, and it applies to all religions in Ngadas village. However, according to Islamic law, the distribution of inheritance to heir and heiress represents 1:2 according to Islamic Law Compilation. This is an empirical research with socio-juridical method. The research data involved both primary and secondary materials and the results obtained from an interview with a judge. The research analysis involved both library research and documentation. All the data was further analysed in descriptive scope by elaborating the research results with qualitative approach. The research reveals that the people of Ngadas village have their own way of distributing their inherited asset, while dispute resolution regarding this inheritance distribution is performed based on the Adat law living in Ngadas community. When the dispute arises between a Moslem heir and heiress in the distribution of the inheritance, deliberation of Adat community with the involvement of Adat council needs to take place.   Keywords: inheritance distribution, Adat community, inheritance dispute resolution
AKIBAT HUKUM PENGUASAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Emilda Yofita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emilda Yofita, Indah Dwi Qurbani, Dhia Al Uyun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: emildayofita2@gmail.com   ABSTRAK Materi muatan dalam UU No 3 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, dan dalam undang-undang ini menghapus kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang sebelumnya diatur pada UU No 4 Tahun 2009. Dalam UU No 3 Tahun 2020 banyak meniadakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pertambangan minerba sehingga mengesampingkan asas desentralisasi dimana seluruh kewenangan berupa pembentukan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan ditarik ke pemerintah pusat yang akan berpengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No 3 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara memiliki pola otonomi daerah yang sentalistik. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang secara atributif diberikan langsung oleh undang-undang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Indonesia masih tetap menjalankan otonomi daerah, akan tetapi pola yang terbentuk adalah otonomi terbatas dengan dominan kearah sentralisasi. Hal ini berbeda dengan cita pengaturan otonomi daerah dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya sentralisasi kekuasaan di sektor pertambangan mineral dan batubara, maka memiliki akibat hukum terhadap hubungan pusat dan daerah dalam hal pembagian kewenangan, hubungan koordinasi dan pengawasan, serta perimbangan keuangan. Sehingga menjadikan daerah sebagai organ yang pasif karena ruang gerak otonomi yang dimiliki daerah terbatas, adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadikan peran pemerintah pusat lebih dominan dan bersifat top down, serta daerah akan memiliki ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat karena daerah tidak lagi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara. Kata Kunci: Sentralisasi Kekuasaan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Hubungan Pusat dan Daerah ABSTRACT The provision in Law Number 3 of 2020 governs the control over mineral and coal mining held by the central government, and this law annulled the authority held by provincial or regency/municipal governments, which was previously governed in Law Number 4 of 2009. The provision in Law Number 3 of 2020 has often annulled the authorities that local governments should have regarding this mining, overlooking decentralization principle, where all authorities regarding policy-making, administration, regulations, management, and control are taken over by central government, and this changing policy will certainly interrupt the relations between the two governments. This research employed normative juridical method, statutory, historical, and conceptual approaches. The research results have found out that law Number 3 Year 2020 governs the administration of control over mineral and coal mining with local autonomy policy that is more centralistic. Local governments do not have any attributive authority directly delegated by Law in the mining administration. Indonesia still runs local autonomy but it is restricted and leans more to centralisation. This is not like the principle of autonomy administration as in the 1945 Indonesian Constitution. With the centralization of authority in mineral and coal mining sector, this condition will certainly affect the relations between central and local governments in terms of the distribution of authority, coordination, supervision, and financial balance. This situation will just make regional areas as passive actors due to restricted authority given. The little trust given by the central government to local authorities has made the role of the central government dominant and more top down. Moreover, local authorities will be financially dependant on central government since the local authorities no longer have their strategic role in controlling mineral and coal mining. Keywords: centralized authority, mineral and coal mining, relations between central and local governments. 

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue