cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 129   130   131   132   133 
PELAKSANAAN PASAL 18 HURUF (c) PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TERKAIT PEMELIHARAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN DEKORASI KOTA ( Willy A'ang Qunaifi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan pemeliharaan dan pengawasan penerangan jalan umum yang berada di wilayah Kota Kediri. Penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain pertama, Bagaimana pelaksanaan pasal 18 huruf (c) peraturan walikota Kediri nomor 22 tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terkait pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum dan dekorasi kota Kediri. Kedua, Apa kendala pelaksanaan pasal 18 huruf (c) peraturan walikota Kediri nomor 22 tahun 2013 tentang UraianTugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terkait pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum dan dekorasi kota Kediri. Ketiga, Upaya-upaya saja yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi kendala tersebut. Apabila pelaksanaan penerangan jalan umum terlaksana dengan baik tidak akan ada timbul permasalahan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perwali, Pemeliharaan dan Pengawasan Penerangan Jalan
PENGATURAN POLA KOORDINASI BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN BANK Kristian Bayu Permana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dialihkannya tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasn lembaga perbankan bidang microprudential menyebabkan Bank Indonesia sebagai pemegang legal standing sebagai satu-atunya pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan kepailitan bank tidak mengetahui kondisi individu perbankan secara mendalam. OJK sebagai pengawas bank bidang microprudential lebih mengetahui terkait kondisi individu bank secara mendalam. Bank Indonesia sebagai pengawas bank bidang macroprudential dan OJK sebagai pengawas bank bidang microprudential seharusnya mempunyai pengaturan yang mengatur terkait pola koordinasi antara kedua lembaga tersebut terkait tahap pengajuan permohonan kepailitan bank. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (coceptual approach).  Hasil dari penelitian ini adalah antara Bank Indonesia dan OJK dalam pengajuan permohonan kepailitan bank mutlak membutuhkan suatu koordinasi dengan OJK terkait penilaian tingkat kesehatan bank dan Insolvensi. Sedangkan, ketika pengajuan permohonan kepailitan atas inisiatif dari OJK, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait systematically Important Bank, baru kemudian Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga (PN). Kata Kunci: Pola koordinasi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepailitan Bank
PEMENUHAN HAK PEKERJA OLEH PT. SIDOBANGUN PLASTIC FACTORY MALANG SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN No. 19 / Plw . PAILIT / 2012 / PN . NIAGA . Sby . Jo.No. 31 /PAILIT / 2011 / PN . NIAGA. Sby. Ken Novia Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ken Novia Pratiwi, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Amelia Srikusumadewi, SH., MKn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ken_novia@yahoo.co.id ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja apabila perusahaan pailit. Perlindungan hukum bagi pekerja masih belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih belum mengertinya para pekerja dalam melindungi hak- haknya apabila terjadi kepailitan. Dan belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh para kurator , karena kurator tidak mendahulukan kepentingan dan hak- hak pekerja.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sekarang  para pekerja sudah tidak perlu risau karena sudah ada perlindungan bagi pekerja pada perundang- undangan yang berlaku. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit, dan semua pengurusannya telah dialihkan kepada tim kurator, wajib memberikan perlindungan bagi pekerjanya yaitu pembayaran utang. Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Kepailitan, Pekerja, Perusahaan   The Compliance of Worker’s Rights by PT. Sidobangun Plastic Factory Malang as a Result of Law Court Decision no. 19 / Plw . Pailit / 2012 / PN . Niaga . Sby . Jo.No. 31 /Pailit / 2011 / PN . Niaga. Sby. Ken Novia Pratiwi, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Amelia Srikusumadewi, SH., MKn Faculty of Law University of Brawijaya Email: Ken_novia@yahoo.co.id   ABSTRACT This article as a purpose to analyze the issue of how legal protection  for workers if the company when a bankruptcy occurs. Legal protection for workers is still not implemented properly because the workers do not understand the importance to protect their rights in the event of bankruptcy. And yet execud by curators do not put the interests and the worker’s right. To answer these problems, this study used method empirical of legal writing with juridical sosiological approach. The results showed that now the workers have no need to worry because there is already protection for workers in the applicable laws. Companies that have been declared bankrupt, and all of the submission have been transferred to the team of curators, must  provide protection for workers namely debt payments. Key words: The Compliance of Right, Bankruptcy, Workers, Company
HAMBATAN PEROLEHAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERHUTANI UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINTAS SELATAN ( STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG ) ARTIKEL ILMIAH Fajar Setiadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, negara dapat menentukan macam-macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Pengadaan Tanah.
DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASTARAKATAN KLAS I LOWOKWARU) Putri Viana Yunirahati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan yang dijalankan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, nyatanya tidak dapat melaksanakan pembinaan bagi naarapidana secara maksimal dikarenakan banyaknya penghuni yang ada di dalamnya. Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelebihan kapasitas di lapas terhadap pembinaan yang dijalankan di dalamnya.
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang) Rizky Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini membahas pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Malang, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, dan dampak dari ditempatkannya anak di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang. Penulis menganalisis pembinaan anak yang masih belum efektif atau masih belum sesuai dengan Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini agar kedepannya setiap kota dibangun lembaga pemasyarakatan khusus anak dan anak ditempatkan ditempat yang semestinya melakukan pembinaan untuk anak
KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PEREDARAN VCD DAN DVD FILM BAJAKAN (STUDI POLISI DAERAH JAWA TIMUR) Dewa Ari Krisna Wiyasa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan Kendala yang dihadapai Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa peredaran VCD dan DVD Film Bajakan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan sebagian masyarakat dengan sesuka hatinya mengambil karya milik orang lain dan menyebarkan seluas-luasnya tanpa ada aturan, teguran, peringatan, bahkan hukuman atau bisa jadi itulah gambaran kondisi mental masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan arti pentingya hak cipta. Tindakan pembajakan tersebut dapat menghambat setiap individu untuk berkarya, disamping itu juga ada permasalahan lain seperti kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi terhadap Hak Cipta itu sendiri secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran akibat dari maraknya pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD ini. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa kendala yang dihadapi Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa Peredaran VCD dan DVD Film bajakan? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik dalam menangani Pelanggaran Hak Cipta berupa Peredaran VCD dan DVD Film Bajakan? penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan. Data primer, dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan, dengan menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dengan data primer hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, kemudian mengkaji dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pokok masalah. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penyidik megalami kendala eksternal yaitu : a. kesadaran masyarakat, b. factor ekonomi, c. kerjasama pedagang dengan oknum kepolisian, dan d. kerjasama pedagang dengan pedagang lainnya. Sedangkan upaya prefentif yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta berupa peredaran VCD dan DVD Film Bajakan, Penyidik Kriminal Khusus sesuai dengan pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, Penyidik melakukan kerja sama baik masyarakat maupun instansi-instansi pemerintah, bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, selain itu juga dibutukan kesadaran masyarakat bahwa perbuatan ilegal atau membajak karya orang lain merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak cipta. Dan upaya represif yaitu : a. penyelidikan dan penyidikan, b. penggeledahan, c. penyitaan, dan d. penangkapan. kata kunci : Penyidik, Hak Cipta, VCD dan DVD film Bajakan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT BUKIT INTAN INDOPERKASA BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Iva Yulia Munawarah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.454 KB)

Abstract

AbstractPT. Bukit Intan INDOPERKASA company leasing heavy equipment on construction projects, land clearing for palm oil tree plantations, mining and oil becomes a contracting company in the field of mining. In practice in the field, it turns out not all companies in the city of Balikpapan that applies the principles of Good Corporate Governance. This study aims to assess the responsibility of the Board of Directors to implement the obligation to implement good corporate governance in the management of a limited liability connection with legal protection for minority shareholders in PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan. This type of research is empirical legal research.From the results of research in the know of Directors of PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan is already running in good faith and full responsibility. Each member of the board of directors are personally liable for negligence in carrying out these tasks, and any losses suffered by the company or third parties have to be borne by private property. As for the Board of Directors who do not carry out their responsibilities, in other words do not apply the principles of good corporate governance which causes damages to the company, according to U-ndang Company Law breach of fiduciary duty. In this case, the directors can be sued by a shareholder derivative action on behalf of the company.Key words: Implementation, Good Corporate Governance, limited liability company PT . Bukit Intan INDOPERKASA BalikpapanAbstrakPT. Bukit Intan Indoperkasa adalah perusahaan penyewaan alat-alat berat di proyek-proyek konstruksi, penyiapan lahan untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan minyak menjadi sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan. Dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Kota Balikpapan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian di ketahui Direksi PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan sudah menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Sedangkan bagi Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut U ndang-undang Perseroan Terbatas dianggap melanggar fiduciary duty. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan.Kata kunci: Implementasi, Good Corporate Governance, Perseroan terbatas PT. Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN PRODUK TURUNAN NARKOTIKA Rizki Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan produk turunan narkotika sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk turunan narkotika memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Produk turunan narkotika masih belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga, pertanggungjawabannya terbentur oleh asas legalitas. Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Maka, dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika. Selanjutnya diperlukan upaya pemerintah dan instansi terkait untuk membentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika serta bagaimana seharusnya undang-undang mengatur mengenai produk turunan narkotika. Sehingga pelaku tindak pidana tidak lepas dari jeratan hukum.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Produk Turunan Narkotika
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Nomor : 118/PID/2013/PT.DKI) A.A.Gede Angga Kusuma Yudha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A.A.Gede Angga Kusuma Yudha, Bambang Sudjito, Setiawan Nurdayasakti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 Email :  anggakyudha@yahoo.com AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terpidana narkotika warga negara asing. Pilihan topik tersebut di latarbelakangi karena semakin banyaknya kejahatan narkotika yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, dan adanya perbedaan bentuk penjatuhan putusan yang terjadi di persidangan, seperti pada penelitian putusan ini, dimana pada sidang pertama para terdakwa dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup. Sanksi tersebut berbeda dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta pusat.Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika Abstract In this thesis, the author raises the issue of what is the basis of legal considerations for judges in imposing sanctions capital punishment against foreign nationals convicted of narcotics. The topic selection in the wake for the increasing number of narcotics crimes occurred in Indonesia are carried out by foreign nationals, and the difference in the form of imposition of judgment going on in the trial, which is where the decision of the first trial of the defendants imposed criminal sanctions lifetime. Sanctions are different to the demands by the public prosecutor lodged an appeal to the Jakarta High Court centers. Keywords : Judge Considerations, Death Penalty, Crime of Narcotics  

Page 131 of 563 | Total Record : 5629

 129   130   131   132   133 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue