cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 13   14   15   16   17 
IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Satrio Wibowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.046 KB)

Abstract

ABSTRAKSIArtikel ini membahas tentang implementasi pasal 13 peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian danpengawasan perederan minuman beralkohol oleh dinas perisndustrian dan pedagangan kabupaten Alkohol. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran minuman keras di wilayah tulungagung, dalam pengaturannya distributor minuman keras hanya diperbolehkan untuk menjual 5 jenis minuman keras. Tetapi pada prakteknya distributor-distributor yang telah memilki SIUP MB menyalah gunakan izin tersebut dengan menjual minuman keras lain yang tidak terdaftar. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah kabupaten tulungagung Nomor 4 tahun 2011, apa hambatan dalam implementasi pasal 13 peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa implementasi terhadap pasal 13 peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tulungagung telah sesuai dengan substansinya. Hal tersebut juga ditunjang dengan dibuatnya peraturan bupati tulungagung no 18 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Hambatan yang dialami terkait dengan implementasi terhadap pasal 13 peraturan daerah kabupaten tulungagung no 4 tahunn 2011 adalah kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan penggunaan minuman beralkohol dilingkungannya, belum adanya pelaksanaan dari Tim TP3MB ( Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ) yang secara internal belum memenuhi kesiapan dan pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan kondisi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Yang mana hambatan ini bisa ditanggulangi dengan cara razia secara rutin terhadap perdagangan minuman beralkohol, pendekatan terhadap produsen miras lokal yang tidak terdaftar, pendataan ulang terhadap pemegang SIUP-MB ( Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ). Saran dari penulis supaya dialkukan sebuah pengawasan yang lebih efektif terhadap peradaran minuman keras, perlunya upaya sosialisi pemerinatahterkait dengan bahaya minuman keras, dan juga kesiapan anggaran untuk pengawasan peredaran minuman keras.Kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Minuman Beralkohol.
PERLINDUNGAN HUKUM TREHADAP KONSUMEN DARI DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN OBAT PENAMBAH STAMINA PRIA (APHRODISIAC) ILEGAL YANG DIPERDAGANGKAN SECARA BEBAS (STUDI DI KOTA SURABAYA) Tomi Rizki
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.792 KB)

Abstract

ABSTRAKSIArtikel ilmiah ini membahas tetang perlindungan hukum terhadapkonsumen dari dampak negative penggunaan obat penambah stamina pria(aphrodisiac) illegal yang diperdagangkan secara bebas. Permasalahaan yangdiangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yangdirugikan akibat penggunaan obat (aphrodisiac) yang diperdagangkan secarabebas dikota Surabaya, upaya dan hambatan yang dihadapi oleh BPOM untukmencegah dan/ atau menanggulanggi peredaran bebas obat-obatan terlarangtersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metodependekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat penambah stamina pria (aphrodisiac) yang diperdagangkan secara bebas di kota Surabaya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan obat penambah stamina pria illegal beredar di Surabaya, faktor pedagang, dari pedagang kios,toko dan pedagang online, faktor aparat penegak hukum yaitu pejabat Bea dan Cukai, kepolisian. Upaya BPOM menanggulangi peredaran bebas obat penambah stamina pria ilegal, upaya sosialisasi melalui media elektronik, sosialisasi secara konvensional yaitukerja sama antara BPOM Surabaya dengan masyarakat, BPOM dengan DinasKesahatan Surabaya, kerjasama dengan Bea dan Cukai, Hambatan BPOM dalam menggulangi peredaran bebas obat penambah stamina pria ilegal, hambatan 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. internal terbatasnya dana BPOM dalam melakukan razia, hambatan eksternal yaitu dengan pelaku usaha, dengan institusi lainya, seperti dengan polisi, danpengadilan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari DampakNegatif Penggunaan Obat Penambah Stamina Pria (Aphrodisiac) Ilegal YangDiperdagangkan Secara Bebas
PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI JAWA TIMUR DALAM OTONOMI DAERAH (Studi Penanganan Kasus di Negeri Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa TImur) Mohamad Nico Diemoz Priastomo De May
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.445 KB)

Abstract

ABSTRAKSIMOHAMAD NICO DIEMOZ P. DE MAY, Hukum Perburuhan, Fakultas HukumUniversitas Brawijaya, Maret 2013, “Pelaksanaan Sistem Perlindungan TenagaKerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah ( Studi PenangananKasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kerja, Transmigrasi,dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)”, Ummu Hilmy, SH., MS; Ngesti DwiPrasetyo, SH., M.Hum Skripsi ini Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Timur dalam Otonomi Daerah yang secara khusus ingin mengupas bagaimana bentuk penanganan kasus-kasus yang di alami oleh TKI di Negara Tujuan Bekerja. Minimnya Lapangan Kerja dalam Negeri dan semakin banyaknya pencari kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi. Menjadi TKI merupakan salah satu solusi yang di berikan oleh pemerintah untuk memecah kebuntuan permasalahan tingginya tingkat pengangguran. namun solusi ini bukannya tanpa resiko, justru solusi ini perlu pengawalan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan perlindungan bagi warga negaranya yang di berangkatkan bekerja ke luar negeri. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri harus menjadi fokus utama pemerintah. Sebagaimana ketahui banyak sekali kasus-kasus yang menimpa para TKI selama bekerja di Luar Negeri misal diperkosa, disiksa, dibunuh, tidak di bayar gajinya, disekap dll. Sejauh mana perlindungan yang di berikan pemerintah terhadap para TKI yang mengalami kasus tersebut inilah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Peneliti berfokus pada bagaimana pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur beperan aktif terhadap melindungi warga daerahnya yang menjadi TKI, karena dalam era otonomi daerah seperti sekarang peran pemerintah daerah semakin di tingkatkan. Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan perliindungan TKI, Metode Pendekatan yang di gunakan adalah interaksionisme simbolik, peneliti akan mengkaji apa saja yang sudah dilakukan dan melatar belakangi untuk melakukan perlindungan bagi TKI yang mengalami kasus di Negara Tujuan Bekerja menurut sudut aktor dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa sudah adanya suatu prosedur bahkan dalam bentuk yang sudah baku berupa standart Operating Prosedure (SOP) yang di buat BNP2TKI namun tidak berjalan efektif di tataran Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupaun Kabupaten/Kota. Serta masih kurang perang aktif dan komitmen dari pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan prosedur perlindungan tersebut. Sehingga berimplikasi tidak jelasnya pola koordinasi antar pemerintah daerah, tidak jelasnya pola penyelesaian kasus. Selain itu tidak kooperatifnya PPTKIS dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian maka penting kiranya untuk Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kabupaten/kota untuk memperbaiki pola koordinasi dan segera memberlakukan prosedur yang sudah ada dalam bentuk baku. Dan PPTKIS untuk berkontribusi aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus.Kata kunci: Perlindungan, Penanganan Kasus, Otonomi Daerah
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PASAL 103 JO PASAL 54 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) Prasetya Djati Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.613 KB)

Abstract

ABSTRAKNarkoba merupakan zat berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Semakin maju pekembangan zaman maka pengguna narkoba semakin meningkat. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah merusak kesehatan jasmani, moral, penyebaran HIV/AIDS. Tindak penyalahgunaannarkotika menjadi suatu masalah yang selayaknya mendapat perhatian dan ditangani secara serius. Penyalahguna narkotika adalah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang membutuhkan perawatan secara medis maupun sosial dalam proses penyembuhan. Hakim sebagai sentral dalam persidangan dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap  penyalahguna narkotika sebagai wujud penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah sebagai sarana dan prasarana dapat menjawab tantangan tentang penanganan khusus bagi penyalahguna narkotika yaitu pengguna murni.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan.
STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN KASASI ITALIA ATAS GUGATAN LUIGI FERRINI TERHADAP SOVEREIGN IMMUNITY NEGARA JERMAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL Dwika Rindang P
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.487 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Putusan Pengadilan Kasasi Italia atas Gugatan Luigi Ferrini terhadap Sovereign Immunity Negara Jerman dari sudut pandang Hukum Internasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan Negara Italia yang pada tahun 2004 menjatuhkan hukuman bersalah kepada Jerman untuk mengganti biaya rugi kepada Luigi Ferrini, salah seorang warga Italia yang sejak tahun 1944 diculik dan dijadikan sebagai pekerja paksa kepada salah satu perusahaan Jerman hingga tahun 1945. Putusan tersebut menuai protes dari negara- negara lain, karena Pengadilan Tingkat Kasasi tersebut dianggap telah menentang ketentuan dari Hukum Kebiasaan Internasional, yakni setiap negara yang berdaulat memiliki kekebalan akan adanya tuntutan yang diajukan oleh warga sipil di Pengadilan Negara lain.Dalam upaya mengetahui apakah individu sebagai warga negara dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Negara yang memiliki Sovereign Immunity yang tidak dapat diganggu gugat berikut dasar pertimbangan Hukum dari Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi di Italia yang menjatuhkan putusan dakwa bahwa negara Jerman bersalah dan bertanggung jawab atas gugatan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, Individu sebagai Warga Negara tidak dapat mengajukan terhadap suatu Negara yang memiliki Sovereign Immunity. Kemudian dasar pertimbangan hukum dari Keputusan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi di Italia tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional. Menyikapi fakta- fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya kejelasan Hukum Internasional yang mengatur Kedaulatan Negara sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Kedaulatan Negara yang merupakan Hukum Kebiasaan Internasional yang telah diterima masyarakat.Kata Kunci: Sovereign Immunity, Pengadilan Tingkat Kasasi Italia, Hukum Internasional
PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya) Agil Prianggara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.923 KB)

Abstract

Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 TentangKawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan DinasKesehatan Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan rokok yang ada di sarana –sarana kesehatan Kota Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan unsurpendukung penyelenggaraan pemerintah dibidang kesehatan. Dinas Kesehatanmelaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan pasal 7 Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008.Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok danKawasan Kerbatas Merokok yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalammengatasi permasalahan merokok di sarana – sarana kesehatan dan penerapanperaturan daerah yang dilakukan sarana – sarana kesehatan yang ada ada di KotaSurabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.Metode pendekatan yangdigunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pasal 7peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokokdan kawasan terbatas merokok yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah memberikanpembinaan dan pengawasan terhadap sarana – sarana kesehatan agar terwujudnyalingkungan yang sehat, serasi dan seimbang.Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan pasal 7 PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok danKawasan Terbatas Merokok oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam upayapembinaan yang meliputi 2 tahap yaitu bimbingan dan penyuluhan masih belumsesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 TentanKawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok karena masih terdapathambatan – hambatan eksternal dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meliputi pemantauan telahsesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 TentangKawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG PEMAKZULAN PEJABAT NEGARA TERKAIT PERKAWINAN SIRI Bahtera Teguh Ananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.625 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas Pemakzulan Pejabat Negara melalui PutusanMahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013 mengenai perbuatan pejabat negara yangmelakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat. Hal ini dilatarbelakangi olehaspirasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundangundanganyang dilakukan oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag (Aceng Fikri) sebagaiBupati Garut. Secara normatif belum ada suatu aturan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai dasar danpertimbangan putusan, mengatur tindakan privat seorang Pejabat Negara yangmelakukan perkawinan “siri” pada masa jabatan. Mengenai syarat sahnyaperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPerkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (kumulatif)mengingat pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajibdilakukan. Jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sepertipelanggaran terhadap sumpah jabatan. Mengenai pelanggaran terhadap UUPerkawinan, Aceng Fikri sebagai Bupati Garut terbukti tidak mematuhi danmelaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f UU Pemda mengenaikewajiban seorang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kata kunci: Pejabat Negara, Pemakzulan, Perkawinan “siri”
IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 25 PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 PADA PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO (Studi Terhadap Pengadaan Barang Berupa Kendaraan Roda Empat) M. Rizal N
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.965 KB)

Abstract

Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar yang mana orang dapatmembeli dan menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barangdi pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli(Pengguna) dengan pihak penjual (Penyedia Barang). Apabila dalam Proses tawarmenawartelah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli,yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihakpengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang.Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akanmembutuhkan waktu lama bila harus dilakukan secara tawar menawar, biasanyapengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secaratertulis, selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaransecara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asalusuldokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulismerupakan asal-usul dokumen penawaran.Kata Kunci :Implementasi,Pengadaan barang, jumlah, dan jenis barang
UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan) Reni Irawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.459 KB)

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan tentang: (1) Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor? (2) Apa faktor pendukung dan penghambatnya?.Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini akan sarana transportasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Cabang Pandaan salah satu bank yang menggunakan sistem pembiayaan murabahah (jual beli) untuk pembelian secara pemesanan barang. Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang terdapat adanya permasalahan yaitu tidak kesesuaian dari barang yang dipesan oleh calon debitur.Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta di lapangan terkait upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer ini berupa pengalaman pihak BRI Syariah Cabang Pandaan, pendapat pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan yang mengetahui mengenai pembiayaan murabahah dan upaya dari pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan dan data sekunder ini berupa dokumen, akad murabahah serta data arsip Bank BRI Syariah Cabang Pandaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang bertujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaanya.Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa upaya Bank BRI Syariah cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu mengganti objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan debitur dan musyawarah dengan cara negoisasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka biaya riil bank harus dibayar debitur dari uang muka. Faktor pendukungnya yaitu pengutamaan upaya musyawarah dan mengganti objek jual beli kendaraan bermotor. Faktor penghambatnya yaitu jika debitur sulit untuk diajak musyawarah karena sibuk dengan mengurusi pekerjaannya dan menunggu inden lama.Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan, Murabahah, Debitur
ANALISIS YURIDIS GUGATAN CERAI PADA PUTUSAN NOMOR 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg TENTANG ALASAN SUAMI SEORANG “WARIA” SEHINGGA MENYEBABKAN CEKCOK TERUS-MENERUS (ONHEELBARE TWEESPALT) Tri Wahyuni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.786 KB)

Abstract

Artikel ilmiah ini berisi pembahasan tentang analisis gugatan cerai yang diajukan pihak istri dengan alasan suami seorang “waria” yang menyebabkan cekcok terus-menerus (Onheelbare Tweespalt) menurut hukum perceraian di indonesia serta dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk melakukan perceraian sudah diatur, namun alasan perceraian karena suami seorang “waria” tidak ada rumusan yang jelas. Dengan demikian peranan Majelis Hakim sangat dibutuhkan untuk mempertimbangkan alasan perceraian dengan alasan tersebut. Karya ilmiah hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis selanjutnya dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu pandangan hakim tentang batasan yang dimaksud waria dalam perkara tersebut, serta pertimbangan hakim memutus perkara tersebut.Kata Kunci : Gugatan Cerai, Waria, Dasar dan Pertimbangan Hakim.

Page 15 of 563 | Total Record : 5629

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue