cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 163   164   165   166   167 
EKSEKUSI OBYEK JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KAWI-MALANG) Tutus Lakalungkar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tutus Lakalungkar, Dr. Bambang Winarno, SH., MS. , Amelia Srikusumadewi SH., Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tutus.thomson@gmail.com   RINGKASAN Perkreditan merupakan suatu proses penting dalam sirkulasi perputaran uang di dunia perbankan, lahirlah sebuah pinjaman kredit yang dimana berfungsi memberi modal usaha pada nasabah yang ingin melaksanakan usahanya, demi menguatkan pengembalian kredit yang dipinjam maka terbentuklah kredit disertai jaminan. Kredit disertai jaminan selain menguatkan juga memberi keamanan pada dua belah pihak demi kelancaran proses kredit. Hak tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan kredit yang ditawarkan didalam sistem perkreditan ini dimana hak atas tanah debitor dialihkan ke pihak bank guna jaminan dari kredit yang dilakukannya, jika debitur wanprestasi maka bank berhak menjual tanah untuk pelunasan hutang. Kata kunci : Kredit, Jaminan, dan Hak Tanggungan  
KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Rikky Adhi Susilo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.195 KB)

Abstract

Abstract The goal of this research is 1). To know and understand the concept of trade effect (Trading In Influence) as a form of Corruption 2). To know and understand the influence of formulations trading (Trading In Influence) as Corruption to come. This research is legal (normative). The approach will be used in the research of this law that includes Case Approach, the Statute Approach and Conceptual Approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the technique of systematic interpretation, interpretation of grammatical and theological interpretation so adnya legal vacuum could be missed using this interpretation. The results of this study indicate that The results of this thesis, the overall trade effect or Trading In Influence in the concept and formulations need to in kriminalisasikan be an act of corruption for their legal void in the law of corruption, which will be included in the legislation a criminal offense corruption will come and can entrap the corrupt better. Key words: criminalization, trading in influence, corruption Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memahami konsep perdagangan pengaruh (Trading In Influence) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi 2). Untuk mengetahui dan memahami bentuk formulasi perdagangan pengaruh (Trading In Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Case Approach (Pendekatan Kasus), Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) dan Conceptual Approach (Pendekatan Konsep). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interprestasi sitematis, interprestasi gramatikal dan interprestasi teologis sehingga adnya kekosongan hukum bisa terjawab dengan menggunakan interprestasi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari penelitian jurnal ini, secara keseluruhan perdagangan pengaruh atau Trading In Influence dalam konsep dan bentuk formulasi perlu untuk di kriminalisasikan menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi karena adanya kekosongan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang nantinya dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang serta dapat menjerat para koruptor lebih baik lagi. Kata kunci: kriminalisasi, trading in influence, korupsi
UPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PANTAI AKIBAT PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Studi Kasus Di Badan Lingkungan Hidup Dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan) Amelia Pratiwi Bertiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amelia Pratiwi Bertiana, Dr. Moh. Fadli, SH., MHum.,Lutfi Effendi,. SH., MHum.,FakultasHukum, UniversitasBrawijayaABSTRAKEmail : ameliaberty11@gmail.comDalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai penanggulangan kerusakan lingkungan pantai akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pilihan tema judul tersebut dilatar belakangi upaya yang dilakukan oleh Enviromental agency dan Dinas Perikaan Dan Kelautan Kabupaten lamongan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pantai akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pantai akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Lamongan, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dihadapi Enviromental agency dan Department of fisheries and marine Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pantai akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun beserta solusinya. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode yang digunakan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu melihat dari segi peraturan tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Lamongan.Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Lingkungan, Pantai, Limbah
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH TANAH MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TNI SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN PERPRES NOMOR 43 TAHUN 2009 Sapta Ilmiyati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.41 KB)

Abstract

AbstractThis journal aims to find out about the agreement of build operate and transfer as well as a cooperation agreement utilization state-owned land in the TNI, after the enactment of Law No. 34 of 2004 on the TNI and Presidential Regulation No. 43 Year 2009 on Takeover Activity TNI Business and Finance Minister Regulation No. 23 /PMK.06/2010 Jo. 120 / PMK.06 / 2012 and Jo. 54 2015 of Arrangement Utilization of State Property in the military environment. The method used is a normative juridical, with the specification of descriptive analysis, the source of the data used is secondary data in the form of an agreement between the Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden and PT.  Distrindo  Dharma Sarana Sejati, the Law and the books of literature related to the research problem. Legal materials analysis presented systematically. Based on research, the meaning of bulid operate and transfer Agreemnet in TNI environmet is Utilization of State Property in the form of land by another party by means of building and / or the means of its facilities, and then utilized by the other party within a certain period was agreed upon, for then submitted return of land and building and / or the means of its facilities after the expiry of the term. Whereas the cooperation agreement between Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden and PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati Means concluded that the agreement did not qualify the validity of the agreement is an objective requirement which is not in accordance with the legislation in force so that the juridical implications of the agreement is void ab initio.Key words: Agreement of Build Operate and Transfer, state-owned land, Indonesia National Armed Forces (TNI) Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang perjanjian bangun guna serah serta perjanjian kerjasama pemanfataan tanah milik negara di lingkungan TNI, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Jo. 120/PMK.06/2012 dan Jo. 54 tahun 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa perjanjian antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati, Undang-Undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat pengertian Bangun Guna Serah di lingkungan TNI yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan terhadap perjanjian kerjasama antara Primer Koperasi Pasukan Pengamanan Presiden dan PT. Dharma Distrindo Sarana Sejati didapat kesimpulan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat obyektif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berimplikasi yuridis perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Kata kunci : Perjanjian Bangun Guna Serah, Tanah Milik Negara, TNI.
STUDI TENTANG PENDUDUKAN TERHADAP TANAH TIMBUL(AANSLIBBING) DI KAWASAN TEPIAN DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO Khairizal Dermawan Lahabu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.372 KB)

Abstract

Abstract This research focus was studying about description or characteristic of a condition, personal behavior, and societal community behavior to the occupation over state’s lands, in which now there is not a few state’s lands that occupied illegally by many people to be made as residence without having legal certificate. Besides that, it is necessary to know that there are state’s lands which should have certain functions based on legislation establishment that prevailed today. Thus, people are expected to be wiser in the case of land using, especially state’s lands based on its true functions. The purpose of this thesis was to analyze the problems of land occupation and control of signage in the area of ​​regional banks of Lake Limboto . The method used in this thesis is empirical legal research or can be referred to ( Socio - Legal research). The method used in this paper is a sociological juridical approach . The results of this thesis is the government in this regard as the regulator issued a policy on soil arise in the form : first, the government should establish demarcation line of Limboto Lake based on prevailed Act regulation. Second, the government should establish zones of Limboto Lake related with Lake boundaries which consist of primary zone, secondary zone, and tertiary zone. Third, the government should conduct data collection about legal certificate over the relief lands in river side of Limboto Lake. Efforts made by the government intends to further clarify the boundaries or zoning Lake Limboto based classification utilization and allocation.   Key words: soil arise, occupation, Lake Limboto  Abstak Focus studi ini mengkaji tentang, gambaran atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok masyarakat terhadap pendudukan atas tanah-tanah negara, dimana pada saat ini tidak sedikit tanah negara yang di duduki secara illegal (Okupasi) oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan tempat bermukim tanpa mempunyai bukti hak kepemilikan yang jelas. Selain itu juga perlu diketahui ada beberapa tanah negara yang mempunyai fungsi atau peruntukan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sehingga masyarakat diharapan akan bisa lebih bijak dalam hal pemanfaatan lahan khususnya tanah negara berdasarkan peruntukan yang seharusnya. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisispermasalahan tentang pendudukan dan penguasaan terhadap tanah timbul di areal kawasan tepian Danau Limboto.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga (Sosio-Legal research).Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis.Hasil dari penelitian jurnal iniyaitu pemerintah dalam hal ini sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terhadap tanah timbul berupa : pertama, Menetapkan Garis Sempadan Danau Limboto Berdasar Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku, kedua. Menetapkan Wilayah Zonasi Danau Limboto Terkait Kejelasan Batas - Batas Danau yang terdiri atas Zona primer, Zona sekunder, Zona tersier, dan ketiga, Melakukan Pendataan Kembali Surat-surat atau Bukti Kepemilikan atas Tanah Timbul di Areal Tepian Danau Limboto.Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut bermaksud untuk lebih memperjelas batas-batas atau zonasi Danau Limboto berdasarkan penggolongan pemanfaatan dan peruntukannya. Kata kunci: tanah timbul, pendudukan, Danau Limboto  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 (STUDI DI KANTOR POLISI RESORT KOTA MALANG) Azisia Pancapuri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.238 KB)

Abstract

Abstract The writing of this thesis journal discusses the legal issues regarding the Legal Implications for Notary Public in the process of Notary juridicature allegedly committing Crime after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This is motivated by the annulment of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning Notary on the phrase with the approval of the Supervisory Council of Regions by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. As time went on Law Number 30 Year 2004 it is amended into Law No. 2 of 2014 concerning Notary. In article 66 paragraph (1) it states in terms of calling the Notary for the benefit of judicial proceedings investigators, prosecutors and judges must obtain the approval of the Honorary Council of Notary. But in practice, the Notary call for the judicial process is still using the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 as a result of the lack of establishment of the Honorary Council of Notary . Thus it raises the question, “ How the legal protection for notary in the interrogation procces of suspected criminal offenses” “How legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 “ “ The attempts of Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Honorary Council in the interrogatin process of Notary suspected of committing criminal offenses”. On the use of research methods in this thesis is empirical legal research. The approach used is a sociological juridical approach. The results of Discussion of this thesis is that the legal protection for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses after the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 is use the right of refusal. The legal implications for the Notary if in the interrogation process of Notary suspected committing criminal offenses referred to Constitutional Court decision No. 49 / PUU-X / 2012 is that a Notary may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension, honorable discharge, as well as dishonorable discharge. In addition, if the Notary opens the secrets of deed contents then to him may be charged with Article 322 Book of Law of Criminal Law. Efforts by by Public Notary and Ministry of Justice and Human Rights to make effective the approval request of Notary Honorary Council in the process of Notarial Court allegedly committing is to provide socialization for law enforcement officers and also immediately establish Honorary Council of Notaries and clarify any authority of Honorary Council of Notaries and where the domicile Key words: legal protection notary, implications of law, calls for notary, interrogation process of notary, criminal acts of notary Abstrak Penulisan jurnal ini dilatar belakangi dengan adanya pembatalan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris pada frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam prakteknya saat ini pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan masih menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Sehingga menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana”. “Bagaimana implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012” “Bagaimana upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses penyidikan”. Metode penelitian yang digunakanan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 Hasil Pembahasan dari penelitian jurnal ini bahwa perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana adalah menggunakan hak ingkarnya. Implikasi hukum bagi Notaris jika dalam proses penyidikan terhadap Notaris mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu kepadanya dapat dituntut dengan pasal 322 KUHP. Upaya Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengefektifkan permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ialah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan juga segera membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan memperjelas apa saja kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan dimana tempat kedudukannya Kata kunci: perlindungan hukum notaris, impikasi hukum, pemanggilan notaris, proses penyidikan notaris, tindak pidana notaris
PENERAPAN SMALL CLAIM COURT SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen kla Bimo Lahkoro Anugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bimo Lahkoro Anugroho, Dr.A.Rachmad Budiono, SH.,MH, Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Bimolahkoro@gmail.com ABSTRAK Penerapan Small Claim Court dalam penyelesaian perkara perdata yang diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menerapkan sebuah peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan unuk para masyarakat yang beracara di pengadilan khususnya peradilan negeri tingkat pertama peraturan tersebut berisikan tentang sebuah tata cara dan perbedaan gugatan perdata biasa dengan gugatan yang masuk klasifikasi dalam gugatan sederhana, dalam hal ini penerapan peraturan tersebut yang penulis analisis tentang efektifnya peraturan tersebut di masayarakat yang beracara di suatu peradilan. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan peraturan tersebut tidak lain karena diharapkan kedepannya adanya solusi untuk peradilan yang singkat dengan waktu cepat, berbiaya ringan dan memiliki kepastian hukum yang tetap tanpa mengindahkan kaedah-kaedah beracara dalam hukum acara perdata pada umumnya. Kata kunci: Penerapan Perma no 2 tahun 2015, efektifitas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri ) Azhar Mahamidi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azhar Mahamidi, Lutfi Effendi, SH, M.Hum. Agus Yulianto, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : azharmahamidi79@gmail.com   ABSTRAK   Penulisan skripsi ini membahas tentang optimalisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa terhadap pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil yang berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pendidikan dan Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan dan siklus manajemen pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan kemampuan pengelola dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi peserta yang mampu melaksanakan tugas secara profesional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Semakin tinggi tingkat kelulusan yang dicapai, maka semakin terpenuhi kebutuhan untuk mengisi posisi tersebut. Dari hal ini, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri perlu ditingkatkan. Optimalisasi merupakan sarana untuk peningkatan pelaksanaan guna keberhasilan dari pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa. Terdapat kendala dalam optimalisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa diantaranya terkait standar kelulusan yang tinggi. Upaya untuk mengatasi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa adalah melakukan negosiasi dengan lembaga terkait untuk menurunkan standar kelulusan.   Kata kunci : Optimalisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Pengadaan Barang dan Jasa.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINSTRASI NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI SURABAYA (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya) Tahmidhin Bugar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahmidhin Bugar, Dr. Istislam, SH., M.Hum, Agus Yulianto, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bugar_delounge@yahoo.com   ABSTRAK Pemenuhan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi dengan ketersediaan obat-obatan. Obat tradisional merupakan salah satu pemenuhan kesehatan masyarakat, yang dalam proses produksi maupun peredarannya harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang berlaku, dimana dalam proses produksi dan peredarannya diawasi oleh lembaga pemerintah non kementerian yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini membahas tentang efektifitas penegakan hukum administrasi negara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Surabaya. Berdasarkan fakta, bahwa peredaran obat tradisional tanpa izin edar masih banyak ditemukan pada pedagang-pedagang obat tradisional. Jumlah peredaran obat tradisional tanpa izin edar yang masih banyak karena beberapa faktor yang mempengaruhi yakni penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas penegakan hukum administrasi negara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Surabaya serta untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan efektifitas penegakan hukum administrasi negara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar di Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata Kunci : Efektifitas, Penegakan Hukum Administrasi Negara, Izin, Obat Tradisional.
KONTRIBUSI KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI NAGARAKRETAGAMA TERHADAP RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA Muwaffiq Jufri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.206 KB)

Abstract

Abstract Legal issues concerning the rights and freedom of religion in Indonesia is experiencing various problems. It indicates that the arrangement of this right in the constitution should be reformatted so that the constitutional right to be met to the fullest. The purpose to be achieved in this research is to find the ideal format regulation rights and religious freedom in the constitution based on the regulations contained in the Constitution of Medina and the Constitution of Nagarakretagama. This study uses normative law research that produced important findings about the ideal format regulation rights and religious freedom, among others; Tauhid religious freedom; no distinction of religion and belief; the balance of rights and liabilities in religious freedom; straightness meaning of freedom of religion; and affirmation of the concept of restrictions of the rights and freedom of religion. All the findings in this study are expected to be a consideration in the framework of the fifth amendment of the Indonesia Constitution Year 1945 regarding the rights and freedom of religion. Key words: right, religion freedom, constitution, Medina, and Nagarakretagama Abstrak Persoalan hukum mengenai hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Hal itu menandakan bahwa pengaturan hak ini dalam konstitusi patut diformat ulang agar hak konstitusional tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menemukan format ideal pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam konstitusi berlandaskan pengaturan yang termuat dalam Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menghasilkan temuan-temuan penting mengenai format ideal pengaturan hak dan kebebasan beragama, antara lain; Kebebasan beragama yang bertauhid; tidak membedakan agama dan kepercayaan; keseimbangan hak dan kewajiban dalam kebebasan beragama; kelurusan makna kebebasan beragama; serta penegasan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Segala temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka amandemen kelima UUD NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. Kata kunci: hak, kebebasan beragama, konstitusi, Madinah dan Nagarakretagama

Page 165 of 563 | Total Record : 5629

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue