cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 164   165   166   167   168 
RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN Reza Putra Mahardika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.687 KB)

Abstract

Abstract This study aims to determine conflict of norms and legal politics happens by issuance of Presidential Decree number 51 Year 20 14 About changes to the Presidential Regulation Number 45 Year 2011 on Spatial Planning of Urban Denpasar, Badung, Gianyar and Tabanan related that allow plan Reclamation Gulf Benoa. Besides the purpose of this study was to determine the legal implications of the Regulation by the president. This research is a normative law by using the approach of Laws Act, the approach Conceptual and Historical approach. Legal materials used primary legal materials, secondary and tertiary. The theory is used to analyze the problem in this research is the theory of justice, political theory and the theory of level legal norms. The results of this study indicate that there are many political elements and many interests therein that only benefit certain parties without seeing pndek term impact and long-term nature of communities and on the island of Bali. Key words: reclamation, revitalization, spatial Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik norma dan politik hukum yang terjadi berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 20 14 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan terkait yang memperbolehkan rencana Reklamasi Teluk Benoa. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum dengan pemberlakuan Peraturan Presiden tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundangan-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori politik hukum dan teori jenjang norma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak unsur politik dan banyak kepentingan-kepentingan didalamnya yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa melihat dampak jangka pndek maupun jangka panjang terhadap masyarakat maupun alam di Pulau Bali. Kata kunci: reklamasi, revitalisasi, tata ruang
PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT YANG WANPRESTASI (Studi Di Kota Malang) Dyah Ayu Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.168 KB)

Abstract

Abstract This research aims to identify and analyze the impact of the use of credit card defaults, following adinistrasi sanctions which it would receive if the Customer's credit card is not fulfilling its obligations.Methods of research in this thesis is empirical legal research, which is doing research on the enactment of the settlement efforts defaults by credit card customers that resulted in bad debts through debt collector services (studies in the city of Malang). In the case of an attempt by the banks in the settlement of credit card customers in default. This thesis using 2 different approaches, namely juridical approach sociological, political and anthropological, to approach / research in the field. The result of the journal is to know that the actof default o credit card customer are extremely detrimental to the bank as a creditor. Does not rule out also a dispute between the bank as lender and the customer as debtor will take the matter to the realm of the courts for their still getting its due. However, the bank has the institution as a forum for the settlement of problems between a bank and its customers. Establishment Settlement of Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia(LAPSPI) is inseparable from the fact that in the resolution of complaints by the Consumer Banking Institutions often do not reach an agreement between the Consumer Banking Institution. To overcome this required Alternative Dispute Resolution Institute outside the court that handled by people who understand the world of banking and is able to resolve the dispute quickly, inexpensive, fair and efficient. Key words: settlement efforts, credit card breach, agreement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dampak dari penggunaan kartu kredit wanprestasi, berikut sanksi adinistrasi yang akan diterimanya jika Nasabah kartu kredit tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai berlakunya upaya penyelesaian wanprestasi oleh nasabah kartu kredityang mengakibatkan kredit macet melalui jasa debt collector(Studi di Kota Malang). Dalam hal upaya pihak bank dalam penyelesaian nasabah kartu kredit wanprestasi.Penelitian tesis ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, politis dan antropologis dengan melakukan pendekatan/penelitian di lapangan.Hasil dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bahwa perbuatan wanprestasi atas nasabah kartu kredit tersebut sangatlah merugikan pihak bank sebagi kreditur. Tidak menutup kemungkinan juga sengketa antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur akan membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan untuk masih-masing mendapatkan haknya. Namun, bank mempunyai lembaga sebagai wadah untuk penyelesaian masalah antara bank dengan nasabahnya.Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien. Kata kunci: upaya penyelesaian, pelanggaran kartu kredit, perjanjian
KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMLIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013 Ansori Ansori
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.785 KB)

Abstract

Abstract This study discusses the position of the Election Commission organizes the local elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013 which aims to analyze and understand the legal position legalization setting the Election Commission in holding the elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013. types of research using normative juridical, with the study of the theory of the State agency, hierarchy, authority, legality, and legal purposes. The results of the analysis obtained is that the legality of the legal position of the Election Commission in holding the elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013 that legislation providing an additional task to the Election Commission to carry out elections for the governor regents and mayors, in fact the Election Commission can not carry out the elections because the Election Commission section from the Commission which is hierarchical, whereas the Commission is authorized constitutionally menyelenagarakan Election, and the Election Commission not regional institutions specially tasked by law to organize the elections, The elections organized task given to the Commission and carried out by the Election Commission. Key words: election commission, election commission, election, election Abstrak Penelitian ini membahas kedudukan KPUD dalam menyelengarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami legalisasi pengaturankedudukan hukum KPUD dalam penyelengaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dengan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan teori lembaga Negara, hierarki, kewenangan, keabsahan hukum, dan tujuan hukum. Hasil analisa yang diperoleh adalah bahwa legalitas kedudukan hukum KPUD dalam penyelengaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yaitu undang-undang memberikan tugas tambahan kepada KPUD untuk menyelengarakan Pemilihan gubernur bupati dan walikota, sebenarnya KPUD tidak dapat menyelengarakan Pilkada karena KPUD bagian dari KPU yang bersifat hierarkis, sedangkan KPU berwenang secara konstitusional menyelenagarakan Pemilu, dan KPUD bukan lembaga daerah yang diberikan tugas khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada, tugas menyelenggarakan Pilkada tersebut diberikan pada KPU dan dilaksanakan oleh KPUD. Kata kunci: KPU, KPUD, pemilu, pilkada
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP JAMINAN TANAH HAK MILIK YANG BELUM BERSERTIPIKAT Rum Ary Damayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.879 KB)

Abstract

Abstract The pace of the economic development in Indonesia need of banking role , therefore, the existence of banks should be supervised and guided by government. The bank's role is not just to make profits for some people but should be felt by all of society, especially the economically weak in order to help improve their living standards.The purpose of this Research is to know and understand the legal protection against creditors that lending to micro borrowers who can submit a guarantee of land ownership rights have not been certified as well as the efforts to be undertaken by creditors if it turns out later that the debitor defaults.Type of research the author in this thesis is a juridical sociological (socio-legal) while pendekatannnya method is the approach of law (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach) and writer hope find desired scientific truth. This research results are land rights that have not been certificate can be used as collateral for the example at PT BRI ( Persero ) with a credit limit of up to Rp 50 million and has been in accordance with the regulations of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency No 4 of 1996 on the Limits of Use Power of Attorney Imposing Mortgage to Ensure Repayment of Loans specific especially for certain credit loans as referred to in Bank Indonesia Decree No. 26/24 / KEP / Dir dated May 29, 1993. If in the future the micro debitor defaults , the Bank turned out to first make a settlement with the amicable way. Judicial remedies and KPKNL are difficult to do because the court could not execute the guarantee and the auction KPKNL can not guarantee because the Bank does not have a Certificate of Mortgage over land rights that have not been bersertipikat submitted by the debtor as a credit guarantee. Key words: credit agreement , the debitor , debitor defaults, warranty, Petok D Abstrak Laju perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia membutuhkan peran perbankan, oleh sebab itu eksistensi perbankan harus diawasi dan dibina oleh pemerintah. Peran perbankan tidak hanya untuk mencari keuntungan bagi sebagian masyarakat tetapi harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat terutama golongan ekonomi lemah supaya dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur yang menyalurkan kreditnya kepada debitur mikro yang menyerahkan jaminan tanah hak milik yang belum bersertifikat serta upaya yang bisa dilakukan oleh kreditur apabila ternyata dikemudian hari debitur tersebut wanprestasi. Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan tesis  ini adalah yuridis sosiologis (sosio legal) sedangkan metode pendekatannnya adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan harapan agar  untuk diperoleh kebenaran ilmiah yang diinginkan penulis Hasil penelitiannya adalah hak atas tanah yang belum bersertipikat dapat dijadikan jaminan pada PT BRI (Persero) dengan plafond kredit sampai dengan Rp 50.000.000,-, dan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu khususnya untuk kredit kredit tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993. Apabila dikemudian hari debitur mikro wanprestasi maka Bank terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian melalui pengadilan dan KPKNL sulit dilakukan dikarenakan Bank tidak mempunyai Sertipikat Hak Tanggungan atas hak atas tanah yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan kredit yang akhirnya Pengadilan dan KPKNL tidak dapat melakukan lelang dan eksekusi jaminan. Kata kunci: perjanjian kredit, debitur, wanprestasi, jaminan, Petok D
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUKAAN LAHAN OLEH KORPORASI DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN ( Studi Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) Anny Safitri Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anny Safitri Siregar, Prof.Dr I Nyoman Nurjaya., S.H., M.H., Ardi Ferdian., S.H.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : anisafitri364@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pembukaan Lahan Oleh Korporasi dengan Cara Membakar Hutan menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari peran korporasi dalam melakukan pembakaran hutan dalam skala besar. Namun hanya sedikit korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Selain itu isu hukum yang diangkat adalah tentang subyek hukum yang tidak dibedakan antara individu dengan korporasi. Atau dalam hal ini tidak ada pengecualian ancaman sanksi pidana bagi individu mengingat pembakaran hutan merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa alasan pemerintah tidak mengecualikan individu yang hidup dari kegiatan berladang yang diawali dengan membakar hutan ialah untuk menjaga kelestarian alam, adanya kesulitan untuk menemukan pembakar hutan oleh perorangan dan kekhawatiran jika kebiasaan masyarkat untuk membakar hutan dimanfaatkan oleh korporasi untuk kepentingan korporasi tersebut. Kemudian, dalam Undang-Undang kehutanan terdapat asas strict liability yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi namun hal tersebut menemui kesulitan karena hakim masih menitikberatkan pada aspek kesalahan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi pembakar hutan. Kata kunci : korporasi, pertanggungjawaban pidana, membakar hutan, asas strict liability.
RATIO LEGIS PENETAPAN DAERAH OTONOM BARU MELALUI UNDANG-UNDANG (Analisis Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Yuni Dwi Habsari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuni Dwi Habsari, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH. M.Hum, M. Dahlan, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yunidhabsari@gmail.com   Abstrak Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bentuk penetapan daerah otonom baru sebagai pengejawantahan dari bentuk negara Kesatuan dan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Bentuk penetapan daerah otonom dengan Undang-Undang telah digunakan sebelum ada sistem pembangunan hukum nasional, bahkan sejak awal negara Indonesia berdiri. Praktik pembentukan daerah otonom yang awalnya bukan merupakan hasil sebuah usulan atau permohonan melainkan hasil penataan daerah dari Pemerintah. Kini telah menjadi sebuah permalahan baru yang dapat mengganggu keberadaan RUU Prolegnas. Karena undang-undang pembentukan daerah otonom termasuk RUU Non-Prolegnas dalam sistem pembangunan hukum nasional yang dapat menyita fokus tugas legislasi DPR atau dengan kata lain dapat mengganggu kinerja DPR di bidang legislasi untuk melakukan pembahasan RUU Pembentukan Daerah Otonom dibandingkan RUU Prolegnas Prioritas. Untuk mengetahui Ratio Legis bentuk penetapannya maka perlu diketahui sejarah hukum pembentukan daerah otonom melalui Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sejarah maka penelitian Yuridis Normatif ini akan menemukan Ratio Legis dari Pembentukan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.   Keywords: Ratio Legis, undang-undang, pembentukan daerah otonom
UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA (StudiKasus PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Unit Tugurante Ngunut) Arinda Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaa upaya yang dilakukan oleh pihak bank  BRI Tulungagung Unit Tugurante dalam menangani kredit bermasalah dengan jaminan surat keputusan aparatur sipil Negara dalam hal debitur meninggal dunia serta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penarikan uang oleh pihak bank  BRI Tulungagung Unit Tugurante dalam menangani kredit bermasalah dengan jaminan surat keputusan aparatur sipil Negara. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis yang dimana penelitian yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait Subjek penelitian ini adalah kepalu unit, supervisor unit, costumer service BRI Unit tugurante, ahli waris dan pihak asuransi.Teknik pengumpulan data ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unit Tugurante dalam menangani kredit bermasalah dalam hal debitur meninggal dengan cara memastikan debitur telah meninggal dunia, adanya asuransi yang harus di ikuti debitur apabila menggunkan surat keputusan pegawai negeri sipil sebagai jaminan, mencari informasi kepada juru bayar tempat debitur bekerja.Hambatan yang dialami oleh pihak bank BRI adalah memastikan debitur yang meninggal karena debitur yang meniggal ini baru dikatakn meninggal apabila sudah adanya surat kematian dari rumah sakit atau RT, kurangnya persyaratn saat mengkalim pihak asuransi, banyaknya hutang ditempat debitur bekerja, jauhnya tempat tinggal debitur serta ahli warisnya.
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Di Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk) Rahendrata Cahya Pradhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahendrata Cahya Pradhana, Lutfi Effendi S.H, M.Hum., Agus Yulianto S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rahendrata@gmail.com ABSTRAK Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ketentuan tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan pemeritah dalam melaksanakan tujuan nasional. Dampak tersebut adalah kewenangan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan nasional yang mempunyai konsekuensi terlibatnya administrasi negara kedalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam Pemerintahan penataan aparatur Pemerintah juga harus memperoleh perhatian guna menyikapi sebuah modernisasi tersebut untuk perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Dengan berjalannya pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan desa tentu saja Pemerintah harus bersikap transparan terhadap rencana-rencana belanja desa yang sudah di atur pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.   Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Keuangan Desa,Pengelolaan Keuangan Desa.
PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI OTORITARIANISME KHALED ABOU EL-FADL Labib Muttaqin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Labib Muttaqin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: labib_osh@yahoo.com Fakultas Syariah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang Email: labib_osh@yahoo.com   Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh dihapusnya hak opsi waris dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk menganalisis penghapusan hak opsi waris dalam UU No.3 Tahun 2006 ditinjau dari teori otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl, sehingga secara teoritik dapat diketahui apakah penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 masuk dalam kategori otoriter atau tidak. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 telah terjatuh kepada sikap otoritarianisme, hal ini bisa dilihat dari empat indikator; Pertama, penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan tindakan mengunci teks dan mengurung kehendak tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan makna, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolute, dan menentukan. Kedua, penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan dari pemberi mandat. Ketiga, penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan tindakan yang menggunakan simbolisme dari komunitas interpretasi hukum tertentu untuk mendukung argumentasinya. Keempat, penghapusan hak opsi waris dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan kehendak Tuhan sehingga ia secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Kata Kunci: Penghapusan Hak Opsi Waris, UU Peradilan Agama, Teori Otoritarianisme, Khaled Abou El-Fadl.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI PENGGUNA SOSIAL MEDIA DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA TERKAIT TARGETED ADVERTISING Adelia Rachmaniar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adelia Rachmaniar, Dr. Yuliati, SH., LLM., Yenny Eta Widyanti, SH. MHum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: adeliarachmaniar@yahoo.co.id ABSTRAK Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap privasi pengguna sosial media di Amerika Serikat dan Indonesia terkait targeted advertising. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan bentuk perlindungan hukum terhadap privasi pengguna sosial media di Amerika Serikat dan Indonesia terkait dengan penggunaan data pribadi pengguna sosial media untuk targeted advertising. Penulis melakukan analisis dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Penulisan ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap privasi pengguna sosial media di Indonesia terkait targeted advertising yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Etika Pariwara Indonesia serta bagaimana perbandingan perlindungan hukum di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengatur perihal perlindungan hukum terhadap privasi pengguna sosial media di Indonesia terkait dengan penggunaan data pribadi pengguna sosial media untuk targeted advertising, karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasa belum cukup melindungi privasi pengguna sosial media di Indonesia.   Kata kunci: Perlindungan Hukum, Privasi, Pengguna Sosial Media, Targeted Advertising

Page 166 of 563 | Total Record : 5629

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue