cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 178   179   180   181   182 
IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (3) PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 1975 (STUDI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP) Disty Wahyu Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disty Wahyu Pratama, WarkumSumitro, SH., MH., M. Hamidi Masykur SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: distysumenep@yahoo.com Abstrak Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Namun tidak selalu perjalanan kehidupan pernikahan berjalan dengan lancar. Bisa jadi di dalamnya terjadi banyak permasalahan yang berakibat pada perceraian. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai secara sah di depan pengadilan masyarakat di himbau untuk melaksanakan tahap mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan bersama antara kedua belah pihak dengan di bantu oleh mediator. Di pengadilan agama sumenep terdapat badan yang bertugas membantu dalam proses mediasi yakni BP4 yang. Badan ini berfungsi untuk menangani dan memediasi pasangan suami istri yang yang berkeinginan untuk melangsungkan perceraian di pengadilan agama sumenep. BP4 sendiri telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).   Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, BP4, Mediasi. IMPLEMENTATION OF ARTICLE 28 PARAGRAPH (3) MINISTER OF RELIGIOUS NUMBER 3 YEAR 1975 (STUDY IN OFFICE DISTRICT COURT OF RELIGIOUS SUMENEP) Disty Wahyu Pratama, WarkumSumitro, SH., MH., M. Hamidi Masykur SH., M.Kn. Faculty of Law University of Brawijaya Email: distysumenep@yahoo.com Abstract Marriage is a sacred event that aims to bring families sakinah mawaddah warohmah. But not always journey of married life run smoothly. It could be in it a lot of the problems that lead to divorce. therefore, before taking the decision to formally divorced in court society are called upon to carry out the mediation session. Mediation is a dispute resolution process through collective bargaining between the two sides with aided by the mediator. In Sumenep religious courts are bodies that assist in the mediation process BP4 that. The agency serves to handle and mediate married couples who wish to carry out a divorce in a religious court Sumenep. BP4 itself has been set in the Regulation of the Minister of Religion No. 3 In 1975, Article 28 paragraph (3).   Key Words: Marriage, divorce, BP4, mediation.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN GANTI RUGI PERUSAHAAN ANGKUTAN KEPADA PENGIRIM BARANG BERDASARKAN PASAL 193 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di PT. Sumber Limbah Guna, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur) Tomy Ardyansyah Muhadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tomy Ardyansyah M, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ardyansyahtomy@gmail.com Abstrak Skripsi ini membahas pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti rugi perusahaan angkutan kepada pengirim barang, yang didasarkan pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan di PT. Sumber Limbah Guna, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab, hambatannya dan upaya yang dilakukan oleh PT. Sumber Limbah Guna untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti rugi kepada pengirim barang berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan pengangkutan, PT. SLG selalu membuat surat perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh tiga pihak, yakni penghasil limbah B3, pengangkut dan pemanfaat/pengumpul/penimbun limbah B3. Namun, perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh PT. SLG dan para pihak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan masih belum mengatur mengenai ketentuan ganti rugi dalam pengangkutan. Hambatan yang dialami oleh PT. SLG dalam pelaksanaan ganti rugi adalah pertama, adanya kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi, jika ganti rugi tersebut dilakukan dalam wujud uang. Sebab, di satu sisi Limbah B3 bukan merupakan barang jual beli yang dapat dihitung nilai kerugiannya. Kedua, dikarenakan ganti rugi adalah barang yang sejenis, maka proses ganti rugi mengalami kendala jika stok limbah di penghasil limbah habis. Ketiga, jika barang ganti rugi diambil dari pabrik penghasil limbah B3 yang berbeda, maka mekanisme ganti kerugian mempunyai kelemahan yaitu adanya perbedaan kualitas Limbah B3 yang dikirimkan dengan Limbah B3 sebelumnya. Terhadap hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dilakukan PT. SLG adalah memaksimalkan mekanisme penyelesaian permasalahan melalui musyawarah. Untuk itu, penting untuk dilakukan guna mengefektifkan penyelenggaraan pengangkutan dan para pihak akan mempunyai pedoman hak serta kewajiban yang jelas.     Kata kunci: Tanggung Jawab Ganti Rugi, Pengangkutan, Perusahaan Angkutan, Pengirim Barang. Implementation of Compensation Responsibilty from Transportation Company for Courier Based on Article 193 Law of Traffic and Transportation (Study at PT Sumber Limbah Guna, Mojokerto, East Java Province) Tomy Ardyansyah M, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Law Faculty of Brawijaya University Email : ardyansyahtomy@gmail.com ABSTRACT This thesis was mainly discussed about the implementation of compensation responsibilty of the transportation company to the courier based on article 193 law no 22 year 2009 about traffic and transportation law. The research was at PT Sumber Limbah Guna, Mojokerto, East Java Province. The issue of the thesis was how the implementation of compensation responsibilty, the obstacle and how the PT SLG resolve the obstacle on the implementationof the compensation responsibilty. The results of the research was PT SLG always make a contract between 3 parties. The parties were the company that produced the B3 waste, the company that transport the B3 waste and the company that processed the B3 waste. Unfortunately the contract that was made by PT SLG and other parties was only about the general terms and not specifically regulate the compensation policy. The obstacle on compensation responsibility was ; first, its hard to fix the right amount for compensation money, second, if the compensation were the same B3 waste, there were a problem if the B3 waste were out of stock. And third, if the B3 waste was taken from other company, there must be a different quality in between. About the obstacle, PT SLG always maintaining and maximizing the discussion between other parties to fix the issue. Keyword : Responsibilty, Compensation, Transportation,  Transportation Company, Courier.
HAMBATAN PIHAK KREDITURDALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG WANPRESTASI MELALUI PEMBERIAN SURAT KUASA PADA JASA PENAGIH(Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk Cabang Malang) M. Rizky Aditya Zuhdi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga pembiayaan kini berperan sebagai salah satu alternatif di masyarakat dalam hal pemenuhan dana, yang kian hari kian pesat perkembangannya yang ditunjang dengan segala kemudahan yang menggiurkan menjadi daya tarik utamanya. Tidak dipungkiri pula bahwasanya semakin banyak pengguna fasilitas pembiayaan konsumen, maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan, salah satunya adalah PT Adira Dinamika Multi Finance (PT. ADMF). Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi konsumen yang cidera janji dengan PT. ADMF, salah satunya yaitu memindahtangankan  objek jaminan pembiayaan. Tindakan tersebut bertentangan denganpasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminnan fidusia, yang kemudian menghambat pada jasa penagih dalam melaksanakan tugasnya untuk menarik barang jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu hambatan ditemui pula dari faktor internal pihak PT. ADMF terutama dari pihak kredit analis dan marketing yang hanya memprioritaskan kejar  target sehinga tidak mengindahkan aturan dan prinsip yang ada, yang tidak disadari juga menyumbang kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut sehingga diperlukan pula penelitian berkenaan dengan upaya  PT. ADMF dalam mengatasi hambatan penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih, yang dapat dilakukan dengan menawarkan kebijakan back to current account revieble, dan back to remedial, jasa penagih mendatangi konsumen dan mengawasi konsumen, melibatkan informan, ikut razia motor bersama pihak berwajib, sweeping,dan langkah    terakhir adalah melakukan pelaporan pada pihak berwajib Kata Kunci : Penarikan Objek Jaminan, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi, Surat Kuasa, JasaPenagih CREDITORS OBSTACLE IN THE WITHDRAWAL OF TORT FINANCING CONSUMER WARRANTY OBJECT THROUGH PROCURATION LETTER TO THE COLLECTOR SERVICES (Study at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk branch Malang) By: M. Rizky Aditya Zuhdi, Faculty of Law Brawijaya University ABSTRACT Financial institutions are now acting as one of the alternatives in terms of the fulfillment of the funds in community wich development are rapidly increasing and supported by all the ease that became its main attraction. It is inevitable that more and more consumer financing facilities users, the more problems faced by financial institutions, one of those is PT Adira Dinamika Multi Finance (PT. ADMF). The problem in this research is motivated by consumers who breach their promises/contracts with PT. ADMF, one of which is the transferring the finance warranty object. Such actions contradict witharticle 23 paragraph 2 of Law No. 42 of 1999 on fiduciarywarranty, which then inhibits the Collector services in its duty to draw the collateral that has been agreed upon the agreement. Besides those, the obstacles are also found on PT. ADMF internal factors, especially from the credit analysts and marketing department which only prioritizing targets so they don’t heed to the existed rules and principles, which is not known that it is also contributed to losses for the company. Based on these things, it is necessary to research/study regardingthe efforts of PT. ADMF in overcoming obstacles to the withdrawal of tort financing consumer warranty objectgiving procuration letter to the Collector services, which can be done by offering the policy back to the current revieble account, and back to remedial,Collectorservices came to consumers and oversee the consumers, involving informants, join motors sweeping together with authorities, sweeping, and the last step is to report to the authorities. Key Words: Warranty Object Withdrawal,  Consumer Financing, Tort, Procuration Letter, Collector Services
HAK KEWARISAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYAFI’I DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Zaki Fathullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zaki Fathullah Email: zakifathullah05@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang   Zaenul Mahmudi Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang   Fitri Hidayat Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang   Abstract The position and status of children can be seen from whether the marriage of both parents is legitimate or illegitimate. With the advent of the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, there will be significant changes in the family law Indonesia and the status of civil rights of the illegitimate becomes persona in judicio or someone holding a legal stance. This research employed normative juridical method. The approach used in this study was the approach of law (statute approach). The findings of this research show that in the perspective of fiqih Shafi'i, illegitimate children do not inherit the wealth of their biological father and vice versa. A relationship between a father and a child must be based on the existence of a valid marriage between the parents. It is so as a valid marriage has become one of the requirements of the fulfillment of relationship and then will lead to the fulfillment of the rights of inheritance. Meanwhile, in the perspective of a Constitutional Court decision No.46/PUU-VIII/2010, illegoitimate child has a nasab relationship with her/his biological father. Provided, however, it is proven true by science and technology and / or other evidence according to the law. Consequently if proven that the illegitimate child and the father has a nasab relationship, that child has the rights to inheritance of the biological father and vice versa. Keywords: Inheritance Rights, Illegitimate Child, Fiqih Syafi’i, Cosntitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 Abstrak Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan berakibat pada perombakan hukum keluarga di Indonesia secara signifikan dan status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in judicio). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil rangkaian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perspektif fiqih Syafi’i anak luar kawin tidak mewarisi harta ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Suatu hubungan nasab bagi seorang anak dengan ayahnya harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebab perkawinan yang sah tersebut menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hubungan nasab dan kemudian akan berujung pada pemenuhan hak kewarisan. Sedangkan dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Asalkan, memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga, jika benar terbukti anak luar kawin dan ayah biologis memiliki hubungan nasab maka anak luar kawin memiliki hak kewarisan terhadap ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Kata Kunci: Hak Kewarisan, Anak di Luar Perkawinan, Fiqih Syafi’i, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
PENERAPAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri) Elly Herdiyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elly Herdiyanti, Agus Yulianto,S.H.,MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ellyherdiyanti@gmail.com ABSTRAK Pemerintah  Kabupaten Kediri dalam melaksanakan asas pemerintahan yang baik terutama dalam sektor perizinan pembuatan surat izin usaha perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan berinvestasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan dituntut untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan  pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penerapan asas pemerintahan yang baik harus mengacu pada standar oprasional prosedur pembuatan dan penerbitan surat izin usaha perdangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), Izin industri dan tanda daftar gudang (TDG).Siup adalah surat ijin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Palayanan Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) di Kantor Perizinan BPM-P2TSP Kabupaten Kediri memiliki prosedur pembuatan surat izin usaha perdagangan antara lain Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon, pengecekan berkas oleh petugas BPM-P2TSP, cek lokasi tempat usaha oleh BPM-P2TSP, pengajuan persetujuan izin Kepada Bupati, dan penyerahan surat izin usaha perdagangan ke pemohon. Kata kunci:        Penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan.   Application of Principles of Good Governance in Service Creation Business License (SIUP) Elly Herdiyanti, Agus Yulianto, SH, MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum Law Faculty of Brawijaya University Email: ellyherdiyanti@gmail.com   ABSTRACT Government in Kediri regency implementing the principles of good governance, especially in the sector of manufacture of business permit licensing trade has a vision to realize the ease of investing through a licensing service that is fast, easy, transparent, and definitely affordable. Modan Investment Board and Integrated Licensing Services One Stop Kediri in providing services required to implement the principles of good governance in providing the service of making the trading license (siup). Undang-Undang Number 30 Year 2014 About the State Administration explain the meaning of Good Governance Principles are principles used as a reference for the official use of government authority in issuing decisions and / or actions in the implementation of the Government. Application of the principle of good governance should be based on operational standard manufacturing procedures and the issuance of business license trade. Kediri District Regulation No. 5 of 2013 concerning trade business license (SIUP), company registration (TDP), Licensed industrial and warehouse registration certificate (TDG) .Siup is a license to be able to undertake business activities. Palayanan business license of Commerce (Business License) in the Office of Licensing BPM-P2TSP Kediri district has a procedure of making the trading license include submission of the application for the applicant, checking files by officers BPM-P2TSP, check the business location by the BPM-P2TSP, filing approval to permit the Regent, and delivery of the trading license to the applicant.   Keywords: Application of the principle of good governance in Service Creation Business License
IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Per Tia Ika Purwaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tia Ika Purwaningrum, Lutfi Effendi, SH. M.Hum, Agus Yulianto, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tiatik5@gmail.com ABSTRAK   Pelayanan merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Kabupaten Kedri. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka terdapat standar kualifikasi pelayanan. Di Kabupaten Kediri acuan standarisasinya menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kediri.   Sehingga peneliti ingin mengetahui Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan upaya yang dilakukan oleh BPM-P2TSP dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpdu Satu Pintu Kabupaten Kediri sudah terimplementasi meskipun ada beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan sesuai standarisasainya. Namun Badan Penanmaan Modal dan Pelayaann Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk selalu memberikan pelayanan yang  baik kepada msayarakat.   Kata Kunci: Implementasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) ABSTRACT   Service is a manifestation of the functions of government as evidence of community service. On that basis, the Indonesian Government instructed all regional heads to immediately implement a One Stop Service. The integrated one-stop service is in Kediri held by the One Stop Investment Board (BPM) and Licensing Services (P2TSP) Kediri District. To provide good service to the community, there is the qualification standard of service. The reference  for standardization in Kediri is the Standard Operating Procedures (SOP) which is stipulated in the Regent Kediri Regulation. The objective of this research is to know the Implementation of Article 8 Regent Kediri Regulation No. 42 Year 2015 on the Implementation of One Stop Integrated Services on the Board of One Stop Investment and Licensing Services, and the efforts made by the BPM-P2TSP in providing excellent service to the community. The research method used is juridical empirical, by examining the enactment of the law in society. The findings of the study show that the Article 8 Regent Kediri Regulation No. 42 Year 2015 on the Implementation of One Stop Integrated Services on the Board of One Stop Investment and Licensing Services Kediri has been well implemented although there were some obstacles in providing services in accordance with the standard. However the Board of One Stop Investment and Licensing Service in Kediri district has made every effort to always provide good service to society.   Keywords: Implementation, Standard Operating Procedures (SOP)
Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap (Studi Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) Irene Irsa Hawang Palupi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Kuswahyono, Dhiana PuspitawatiIrene Irsa Hawang Palupiiren.irsa@gmail.comABSTRAKPenelitian ini membahas tentang budaya hukum pada masyarakat pesisir Lamongan dalam penggunaan alat tangkap saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pada praktiknnya, aktivitas ini berjalan pada aturan-aturan lokal yang muncul dari kelembagaan lokal masyarakat yang bernama Rukun Nelayan Lohgug. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat lokal yang hidup dengan berdasar pada nilai-nilai lokal, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya dinamika dalam sistem hukum negara. Persoalan ini menarik untuk dikaji pada proses penyelanggaran hukum dan lembaga yang terkait dengan mekanisme penegakannya. Dalam penelitian ini, diajukan konsep budaya hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman sebagai pisau analisis untuk melacak berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan Lohgung. Untuk mengelaborasi tingkat keakutratan data tentang budaya hukum masyarakat nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan, maka digunakan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan serta beberapa Undang-Undang lain yang relevan untuk pembanding. Pendekatan Anthropologi hukum digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data di lapangan agar mampu memunculkan culture sharing masyarakat nelayan Desa Lohgung. Sebagaimana ciri umum pendekatan penelitian Anthropologi, teknik pelaporan dilakukan dengan menyajikan thick description dari beberapa kutipan wawancara langsung dari informan. Hasilnya yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah budaya hukum masyarakat Nelayan Desa Lohgung dalam menggunakan alat tangkap tercermin melalui persepsi, sikap, nilai-nilai lokal dan kekuatan sosial yang termanifestasikan di dalam lembaga lokal bernama Rukun Nelayan Lohgung. Hasil dari ini sangat diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan rekayasa sosial di dalam bidang hukum. Kata Kunci : Rukun Nelayan, Budaya Hukum, Alat Tangkap.
TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR ATAS HABISNYA MASA PAKAI (LIFETIME) SATELIT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP SATELIT NEGARA LAIN Novita Prariani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novita Prariani, Ikaningtyas SH., LLM., Dr. Patricia Audrey Ruslijanto SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 135010100111137@mail.ub.ac.id   Abstrak   Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di ruang angkasa merupakan salah satu bukti nyata bahwa teknologi semakin berkembang dari masa ke masa. Ruang angkasa merupakan wilayah yang tidak dapat diklaim sebagai milik suatu negara saja, akan tetapi seluruh negara yang berpartisipasi dalam kegiatan keruang angkasaan wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ruang angkasa. Setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus mempunyai tujuan damai. Akibat dari semakin meningkatnya kegiatan Negara-negara yang melibatkan ruang angkasa ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah hukum. Banyaknya satelit buatan manusia di ruang angkasa yang telah habis masa pakainya, menjadi penyebab terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara satu objek dengan lainnya. Seusai yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang berkaitan tentang kegiatan ruang angkasa beserta tanggung jawabnya dan seluruh Negara peluncur harus bertanggungjawab jika satelit miliknya yang telah habis masa pakai mengakibatkan kerugian bagi Negara lain baik itu secara langsung maupun tidak. Negara yang hendak melakukan kegiatan ruang angkasa harus tunduk pada regulasi-regulasi internasional. Dalam kegiatan ruang angkasa yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian diperlukan suatu regulasi internasional yang mengatur lebih rinci mengenai pertanggungjawaban suatu Negara apabila masa pakai satelitnya telah habis dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan di ruang angkasa. Bagi Negara yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui saluran diplomatiknya. Terdapat juga ketentuan-ketentuan mengenai prosedur penuntutan ganti rugi di dalam regulasi-regulasi internasional. Selain itu, dapat ditempuh juga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur di hukum internasional. Hal ini disebabkan karena hukum ruang angkasa merupakan bagian dari hukum internasional, selain itu Negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa atau yang disebut sebagai Negara peluncur juga merupakan salah subjek dari hukum internasional.     Kata kunci: Masa pakai, Negara Peluncur, Tanggung Jawab Negara, Ruang Angkasa, Satelit.   THE RESPONSIBILITY OF THE LAUNCHER STATE IN REGRAD WITH THE END OF THE LIFETIME OF A SATELLITE WHICH CAUSES LOSS ON THE OTHER STATES’ SATELLITES Novita Prariani, Ikaningtyas SH., LLM., Dr. Patricia Audrey Ruslijanto SH., M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: 135010100111137@mail.ub.ac.id Abstrak Exploration and exploitation in space is a proof that the technology is growing from time to time. Aerospace is a region that cannot be claimed as the property of one country alone. Instead, all the countries that participate in the space activities are obliged to maintain security and order in space. Any activities undertaken in space must have peaceful purposes. As a result of the increasing activities of States involving space is the emergence of legal problems. Many man-made satellites in space that have expired cause accident or collision between one object to another. As stipulated in international agreements, all space activities and the responsibilities that follow and all the launcher states should be held responsible if their expired satellites cause the loss of other states, directly or indirectly. Countries that want to conduct space activities should be subject to international regulations. In outer space activities that result in damage or loss, an international regulation is required to regulate the details about the responsibility of a State due to its expired satellites and to minimize the possibility of space accidents. A sate that experienced a loss can claim compensation through diplomatic channels. There are also provisions on redress procedures within international regulations. Besides, alternative way of resolution over disputes can be pursued as regulated in International law. This is because space law is part of international law. In addition, the State conducting outer space or the so-called State launcher is also a subject of international law. Keywords: Life span, State Launcher, State Responsibility, Space, Satellite.
DASAR PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DALAM PUTUSAN NOMOR 5154/Pdt.G/2012/PA.KAB.MLG DITINJAU DARI ISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KONSEP MAQASID SYARI’AH Alfalul Mukholifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan dasar pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. ditinjau dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 dan konsep Maqa>s}id Syari>’>ah. Sehingga dapat diketahui apakah putusantersebut sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dankonsep Maqa>s}id Syari>’>ah terutama dalam hal memelihara keturunan (h}ifz}un nasl). Metodepenelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum (legal reseach) denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasuscase approach). Bahan hukum primer dan skunder yang digunakan dikumpulkan dandikelompokkan menurut sumbernya yang kemudian dikaji secara komprehensif terhadappermasalahan yang telah dirumuskan terkait dasar pertimbangan Majlis Hakim PengadilanAgama Kabupaten Malang dalam  putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. ditinjaudari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep Maqa>s}id Syari>’>ah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majlis HakimPengadilan Agama Kabupaten Malang dalam  putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.ditinjau dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sesuainamun berbeda dalam hal penjatuhan putusan, dan Majlis Hakim Pengadilan AgamaKabupaten Malang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010dalam  memeriksa perkara, serta ditinjau dari konsep Maqa>s}id Syari>’>ah, bahwa permohonanasal usul anak merupakan salah satu upaya dalam hal memelihara keturunan (h}ifz}un nasl),namun penolakan perkara ini oleh Majlis Hakim karena tidak adanya bukti-bukti yang cukupkuat untuk menunjukkan bahwa anak Pemohon merupakan anak sah Termohon.This study aims to analyze and find a basis for consideration taken by the board ofjudges of malang Religious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. viewedfrom the content of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept Maqa>s}id Syari>’>ah. It is to find out whether the decision is in accordance with the contents ofthe Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept Maqa>s}id Syari>’>ah, especially in terms of maintaining offspring (hifzun nasl). This research employed legalreseach method by using the approach of legislation (statue approach) and the approach of thecase (case approach). Primary and secondary legal materials used were collected and groupedaccording to the source which were later studied comprehensively based on the problems thathave been formulated related with the considerations taken by the board of Judges in MalangReligious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. in terms of the content of theConstitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 and the concept of Maqa>s}id Syari>’>ah. The findings of the research show that the consideration taken by the board of judgesof Malang Religious Court in decision No.5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. in terms of thecontent of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 is appropriate butdifferent in terms of the imposition of the verdict. Further, the board of judges of MalangReligious Court refer to the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 inexamining the case. When perceived from the concept of Maqa>s}id Syari>’>ah, the applicationfor the origin of the child is one of the efforts in maintaining the offspring (h}ifz}un nasl), butthe rejection of this matter by the Council of Judges in the absence of evidence that is strongenough shows that the child of the petitioner is the legitimate child of the defendant. Kata kunci: Dasar Pertimbangan, Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Maqa>s}id Syari>’>ah.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) Demitry Septyan Kismadana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demitry Septyan Kismadana, Dr. Bambang Winarno,S.H.,M.H., Dr Reka Dewantara,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dskismadana@gmail.com   Abstrak Alternatif dalam suatu proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi manusia merupakan bukti bahwa manusia merupakan mahluk intelektual. Dalam sebuah sengketa di sektor jasa keuangan, sifat tersebut direalisasikan dalam upaya pembelaan hukum. Pembelaan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu proses peradilan. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang melakukan pembelaan hukum bagi konsumen. Yang berguna sebagai upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun masih banyak para pelaku jasa keuangan yang melewatkan hal ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan terperinci kedepannya, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci : Pembelaan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen   Abstract Alternatives in a process of dispute settlement that countered by person is a proof that human beings are intellectual creatures. In a dispute in financial services sector, this nature is realized in the effort of legal pleadings. Legal pleadings is an effort made by the authorities in a judicial process. Based on article 30 paragraph (1) Law No. 21 of 2011, explains that the Financial Services Authority as the competent authorities conducts a legal pleading for consumers, which is beneficial as consumer protection in the financial services sector. Yet, there are still many financial services actors who missed it. Therefore, adjustments should be made clearer and more detailed in the future, in order to maintain public confidence and maintain stability of national economy. Keywords : Legal Pleadings, Financial Fervices Authority, Consumer Protection

Page 180 of 563 | Total Record : 5629

 178   179   180   181   182 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue