cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 180   181   182   183   184 
OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KUWAIT MELALUI NOTIFICATION Dino Rafiditya Pradana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dino Rafiditya Pradana, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Agis Ardhiansyah, S.H,LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :dinorafiditya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi dаri Notificаtion sebаgаi sаlаh sаtu upаyа perlindungаn Tenаgа Kerjа Indonesiа di luаr negeri khususnya di Kuwait dan merumuskаn model optimаlisаsi upаyа perlindungаn tenаgа kerjа Indonesiа melаlui Notificаtion di Kuwаit karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kasus tidak dibayar gaji, pelecehan seksual, kekerasan, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di sisi lаin terdаpаt jugа kаsus-kаsus tindаk kriminаl yаng dilаkukаn oleh TKI PRT, sehinggа terjerаt kаsus hukum yаng menyebаbkаn pаdа dipidаnаnyа pekerjа rumаh tаnggа tersebut. Meskipun demikiаn, terdаpаt TKI PRT yаng dipidаnа, nаmun bukаn dikаrenаkаn kesаlаhаn yаng merekа perbuаt sendiri, melаinkаn kаrenа lаporаn mаjikаnnyа. Hаl ini merupаkаn sаlаh sаtu cаrа dаri mаjikаn untuk melepаskаn tаnggung jаwаbnyа terhаdаp TKI PRT, kаrenа pаdа dаsаrnyа permаsаlаhаn tersebut disebаbkаn dengаn berlаkunyа sistem kаfаlа di Kuwаit. Sebаgаimаnа dаlаm hukum internаsionаl suаtu negаrа memiliki kewаjibаn untuk melindungi wаrgа negаrа lаin yаng berаdа di wilаyаhnyа. Bentuk perlindungаn tersebut dаpаt berupа notifikаsi resmi kepаdа perwаkilаn diplomаtik di negаrа tersebut. Hal ini telah diatur dalam pasal 36 Konvensi Winа 1963 akan tetapi dalam prakteknya pasal tersebut tidаk sejаlаn dengаn normа yаng аdа  dimаnа bаnyаk sekаli kаsus-kаsus hukum di Kuwаit yаng dimаnа KBRI Kuwаit tidаk mendаpаtkаn notifikаsi sehinggа berdаmpаk pаdа bаnyаknyа kаsus-kаsus yаng tidаk dаpаt diselesаikаn secаrа optimаl. Kata Kunci : Tenaga kerja, Notification, Kuwait ABSTRACT This research aims to analyze about the urgency of notification as one of Indonesian labor protective measures in foreign countries, especially in Kuwait and formulate a model of the optimization of the Indonesian labor protective measures through notification in Kuwait because of the many problems that occur as a case of unpaid salaries, sexual harassment, violence, and persecution that resulted in death. On the other hand, there are also cases of crimes committed by domestic workers, so entangled legal case that causes at punished domestic workers. Nevertheless, there is an Indonesian domestic workers are convicted, but through no fault of their own they do, but because of his employer's report. This is one of the ways of the employer to discharge his responsibility against domestic workers because basically the problems caused by the introduction of the system of kafala in Kuwait as in international law that a State has a duty to protect the citizens of other countries residing in its territory. The form of protection can be an official notification to the representative in the country. This has been set forth in article 36 of Vienna Convention 1963 but in practice, such article is not in line with the norm that there where lots of legal cases in Kuwait where the Indonesian Embassy in Kuwait is not getting the notification so that the impact on a large number of cases that cannot be solved optimally   Keywords: labor, notifications, Kuwait
KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07 NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG PEROMPAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA Gumilar Bagus Pambudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gumilar Bagus PambudiFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAKLaut merupakan salah satu sarana transportasi yang berperan pentingdalam perdagangan internasional. Dalam perkembangannya timbul berbagaipermasalahan yang muncul di laut, salah satunya ialah pembajakankapal.Peristiwa pembajakan yang menarik perhatian dunia internasional adalahpembajakan kapal yang terjadi di wilayah perairan Somalia. Setiap tahunnyakasus pembajakan ini terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatirandalam dunia pelayaran. Peristiwa pembajakan kapal ini tidak hanya terjadi dilaut teritorial Somalia, akan tetapi sebagian peristiwa pembajakan yang terjadipada awalnya terjadi di laut lepas kemudian dibawa kedalam laut teritrorialnegara Somalia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kekuatan hukum resolusidewan keamanan PBB nomor 2383 tentang pembajakan dan armed robbery diSomalia dan peristiwa pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia,kedua untuk mengetahui pengaturan pembajakan kapaldi dalam UNCLOS1982, .Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat yuridis normatifyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau datasekundersecara tidak langsung yang selanjutnya data dianalisis denganmenggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan terhadap pembajakan kapal diatur di dalam UNCLOS1982.Secara keseluruhan di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanyayurisdiksi universal dari setiap negara untuk menindak pembajakan yang terjadidi laut lepas. Peristiwa pembajakan kapal yang timbul di Somalia terjadi di lautteritorial negara, hal ini membuat PBB sebagai organisasi internasionalmengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengatur secara luasyurisdiksi universal negara-negara dalam menindak para pembajak. dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor2383  oleh PBB.Kata kunci: Dewan Keamanan PBB , Resolusi , kekuatan Hukum , Somalia ,Ketidak patuhan ABSTRACT The sea is one means of transportation that plays an important role in international trade. In its development emerged various problems that arise in these, one of which is piracy ship. Piracy events that attract international attention are the piracy of ships that occurred in the territorial waters of Somalia. Every year this case of piracy continues to increase causing concern in the world of shipping. This hijacking of vessels not only occurs in the territorial sea of Somalia, but some piracy events that occurred initially occurred in the high seas then carried into the territorial sea of Somalia.     The purpose of this paper is to know the legal force of UN Security Council resolution 2383 on piracy and armed robbery in Somalia and ship hijacking events that occurred in the waters of Somalia, secondly to know the arrangement of piracy kapaldi in UNCLOS 1982. The research method used by the author is juridical normative research is done by researching library materials or secondary data indirectly which further data is analyzed by using a qualitative approach. Arrangements on ship hijacking are set out in UNCLOS 1982. Overall in these passages explain the universal jurisdiction of each country to crack down on piracy on the high seas. The hijacking of vessels arising in Somalia takes place in the territorial sea of the country, making the United Nations an international organization to issue UN Security Council Resolutions to broadly regulate the the universal jurisdiction of states in cracking down on pirates. at the release ofUnited Nations Security Council Resolution 2383 by the United Nations.Keywords: UN Security Council, Resolution, Legal power, Somalia, Noncompliance  
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT NON CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Risca Aulia Zahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risca Aulia Zahra, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum, Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail: riscazhr@gmail.com   ABSTRAK Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan nasional yang mengganggu suatu negara. Akan tetapi, korupsi merupakan sebuah permasalahan global yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Dalam hal ini, korupsi berarti merupakan kejahatan yang sangat berbahaya yang tidak hanya mengancam suatu negara, melainkan mengancam dunia internasional. United Nations (UN), khususnya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  akhirnya membuat sebuah peraturan yang mengatur mengenai korupsi secara internasional, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Sampai sekarang sudah ada 183 negara yang meratifikasi UNCAC. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tanggal 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Di dalam pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, lahir sebuah konsep perampasan aset yang dinamakan Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Akan tetapi konsep perampasan aset tersebut sukar untuk dilakukan di Indonesia karena berbenturan dengan konsep perampasan aset pada hukum positif Indonesia. Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Hukum Positif Indonesia. ABSTRACT Corruption is regarded more than a crime committed at a national level, but it is categorized into an ordinary crime committed globally. The corruption itself is considered dangerous, which threatens the world. United Nations, especially United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has issued a regulation that is aimed to tackle corruption at an international level, such as United Nations Convention against Corruption (UNCAC). To date, there have been 183 countries ratifying UNCAC. Indonesia ratified UNCAC on September 19, 2006, through Law Number 7 of 2007 on Validation of United Nations Convention against Corruption (UNCAC). In Article 54 of Paragraph (1) letter c of UNCAC, the concept of Non-Conviction-Based (NCB) asset Forfeiture emerges, but this concept is hard to implement in Indonesia as it is contradictory to the concept of positive law in Indonesia. Keywords: conviction of asset, criminal corruption, non-conviction-based asset forfeiture, United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Positive Law in Indonesia. 
KESESUAIAN DIHAPUSNYA SYARAT BERBAHASA INDONESIA TERKAIT PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN TUJUAN PENGATURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Dita Anggraini Sholikhah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dita Anggraini Sholikhah, Prof.Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH., Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.,LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ditas9696@gmail.com   ABSTRAK Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dihapusnya syarat berbahasa Indonesia terkait penempatan tenaga kerja asing di Indonesia dengan tujuan pengaturan penempatan tenaga kerja, dengan menganalisis peraturan perundang – undangan Indonesia.  Dalam permenaker No. 12 tahun 2013 pasal 26 mengatur mengenai syarat wajib bagi TKA untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, namun dalam permenaker No. 16 tahun 2015 syarat tersebut dihapuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan akses internet, serta teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretatif sistematis dan interpretatif gramatikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dihapusnya syarat untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dari Permenaker No. 16 tahun 2015 tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut, karena dalam melakukan alih teknologi atau alih pengetahuan menjadi terhambat. Selain itu syarat tersebut juga tidak menjadikan alasan bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Kata Kunci: Kesesuaian, Hapusnya, Tujuan Pengaturan Penempatan Tenaga Kerja. ABSTRACT This scientific paper is aimed to investigate the relevance regarding the abrogation of Indonesian language proficiency for foreign workers in Indonesia for the sake of workforce placement management, in which legislation was analyzed. The Regulation of Ministry of Manpower Number 12 of 2013 Article 26 stated that Indonesian language proficiency is the requirement that has to be fulfilled by foreign workers working in Indonesia. However, this requirement has to be abrogated from the Regulation of Ministry of Manpower Number 16 of 2015. This research involved a statute, analytical, and conceptual approaches, while the data was collected by conducting library research and accessing the Internet. The legal materials were then systematically and grammatically interpreted. From the analysis, the result reveals that the abrogation of the requirement in which foreign workers in Indonesia has to be able to communicate in the Indonesian language from the Regulation of the Ministry of Manpower Number 16 of 2015 is not relevant to the main objective of the regulation. This abolishment has impeded knowledge and technological transfer. Moreover, this change cannot guarantee the foreign investment to come to the country. Keywords: relevance, abrogation, an objective of workforce placement management.  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya,S.H.,M.H., Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: wilmardanieles@gmail.com   ABSTRAK Pengembalian Kerugian Keuangan negara merupakan hal atau perbuatan mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat yaitu negara. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah ataupun korporasi, dapat menganggu kegiatan keuangan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut setelah diadili berdasarkan pembuktian-pembuktian pada waktu persidangan berlangsung maka hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan pemidanaan, semua dilihat dari pembuktian unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa Adam Rahayaan dan Ronny Hironimus telah diputuskan hingga tingkat pengadilan Kasasi, pada tingkat kasasi Hakim menolak kedua putusan tersebut karena menurut hakim penerapan hukum yang diberikan pada putusan sebelumnya sudah tepat dan benar. Kata Kunci: Pengembalian, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT Paying back the financial loss of the state is an action to recover a state’s financial condition considered as a loss which is experienced by an organization led by a body that holds power called a state. The financial loss of the state can be triggered by criminal corruption done by a public official or a civil servant or a corporate official, which disturbs any financial activities performed by a state for the sake of the welfare of the society. The defendant of criminal corruption will be judged according to existing evidence during the trial, where the judge will decide whether the defendant is released, freed from any accuses, or sentenced to jail. All the decisions are considered based on the proof of involved elements accused by the general prosecutors. The offense done by the accused Adam Rahayaan and Ronny Hironimus was put in trial and they lodged an appeal in which the judge at higher court rejected the proposal of the accused, for it was perceived that the decision made by the previous judge was relevant and appropriate. Keywords: paying back, state’s financial loss, criminal corruption 
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM TAHUN 1980 ( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas) Dody Tua Saputra Pakpahan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dody Tua Saputra Pakpahan, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dodytua@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanannya oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya  Bagian Satuan Lalu Lintas belum ditegakkan sebagaimana mestinya terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. Kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980 tidak sesuai dengan kelengkapan kendaraan seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data, Wawancara, Angket (kuesioner), Observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Surabaya belum menerapkan pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan Vespa produksi sebelum tahun 1980. Kata Kunci: Penerapan, Kendaraan, Vespa produksi sebelum tahun 1980 ABSTRACT This research is based on the study on Article 285 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. It was found that the law has not been appropriately implemented by the Traffic Unit of Sub-regional Police Department of Surabaya Metropolitan City regarding the Vespa motor scooters that are manufactured earlier than 1980. This type of two-wheeled vehicle has not met the requirement as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. Empirical juridical research method along with socio-juridical approach was employed, while the data was obtained from interviews, observation, and questionnaire. The research result reveals that the Traffic Unit has not appropriately implemented Article 285 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport related to the Vespa scooters manufactured before 1980. Keywords: implementation, vehicle, Vespa manufactured earlier than 1980 
ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya) Rosita Nosi Adnoviansari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosita Nosi Adnoviansari, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Moch. Zairul Alam, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rositanosia@gmail.com Abstraksi Universitas Brawijaya adalah salah satu pemegang paten terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 20 Undang – undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Pasal tersebut merupakan pengaturan lanjutan dari prinsip dapat diterapkan di industri. Agar paten tersebut dapat diterapkan di industri, maka diperlukan komersialisasi paten oleh pemegang paten. Namun dalam prakteknya, Universitas Brawijaya belum melaksanakan komersialisasi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Padahal komersialisasi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu Universitas Brawijaya dalam membayar biaya pemeliharaan tahunan. Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum, secara substansi Undang – undang No. 13 Tahun tentang paten tidak ada pertentangan dengan peraturang perundang – undangan lain baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, secara struktur Universitas Brawijaya masih berstatus Badan Layanan Umum sehingga mempersulit dalam mengurus perizinan. Selain itu, budaya hukum di Universitas Brawijaya adalah mendaftarkan paten masih dilandasi untuk akreditas fakultas maupun universitas dan kenaikan pangkat, belum melihat dari segi bisnisnya. Sehingga tingkat kesiapan teknologi paten yang didaftarkan rendah. Kata Kunci : Komersialisasi, Paten, Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya  ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 20 OF LAW NUMBER 13 OF 2016 ON PATENT IN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (A Study in Intellectual Property Rights Central Office of Universitas Brawijaya) Rosita Nosi Adnoviansari, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Moch. Zairul Alam, SH., MH. Faculty of Law Universitas Brawijaya rositanosia@gmail.com  ABSTRACT Universitas Brawijaya is known to hold the highest number of patents in Indonesia. According to Article 20 of Law Number 13 of 2016 on Patent, a patent holder is highly required to create products or implement process in Indonesia. This action should also support transfer of technology, investment, and provide job vacancies. The Article is the regulation following the principles that can be applied in industries. The implementation of patent in industries certainly requires patent commercialisation by the patent holder. However, in the practice, Universitas Brawijaya has not implemented the commercialisation based on the provision of the Article. In fact, this step is seen useful for society and it could also help with yearly maintenance cost needed by Universitas Brawijaya. Seen from the perspective of the effectiveness of law, in a substantial way, the Law Number 13 of 2016 on Patent is not irrelevant to other laws either horizontally or vertically. However, since the status of the university is as General Services Body, it creates hindrance in terms of the process required in licensing. Moreover, it has been the culture that licensing always takes the accreditation of faculties and university and position promotion in the university as the prerequisite, overlooking the business aspects. As a result, the preparedness of the patent technology registered is considered low. Keywords: commercialisation, patent, University, Brawijaya University
PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA SAKRAL (PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI (Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung) Made Bayusmara Gotama Arya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Made Bayusmara Gotama Arya, I Nyoman Nurjaya, Abdul Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bayusmara22@gmail.com  ABSTRAK Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti halnya sumber daya alam, pernikahan, waris dan sebagainya. Pulau Bali khususnya terdapat banyak benda–benda sakral seperti keris, uang logam, dan Pratima. Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi, disamping itu pula didalam wujud Pratima atau benda sakral itu sendiri dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang sudah tentu bernilai cukup mahal serta dihiasi pula dengan emas dan perak disetiap ornamennya, adapun jenis-jenis Pratima tersebut biasanya berupa patung singa bersayap, patung dewa dewi, patung naga dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain yang tentunya memiliki nilai magis yang sungguh luar biasa. Belakangan ini sering terjadi kasus pencurian yang obyek pencuriannya adalah benda sakral (benda yang disucikan / dikeramatkan). Pencurian Pratima umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig di Bali. Pencurian Pratima atau benda sakral itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratima atau benda sakral yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun. Kata kunci: Delik Adat, Pencurian Benda Sakral (Pratima) ABSTRACTAdat law followed by the society of Bali comprises the whole aspects of the life of human being such as natural resource, marriage, heritance, and so forth. On Bali Island, for example, lie sacred objects like keris, coins, and Pratima. Pratima, a sacred object, is available in several unique shapes that hold sacred values and high esthetics.  This object is also ornamented with diamonds, gold, gems, and silver that are of high values. Pratima is in the shape of a winged lion, statue of God and Goddess, a dragon and some other shapes that hold extraordinary magical values. Recently there have been some cases of theft of the sacred objects. The theft of Pratima not only causes material loss, but it also affects the balance of the magical values. This offense is seen by Hindu societies in Bali as disturbing the balance of life of Balinese, and it violates the adat regulation as written in awig-awig of Bali. The theft of Pratima as a sacred object is considered as the act of violating the religion and vandalising the nature preserve, as this object has existed as part of culture preserve and a heritance throughout generations. Keywords: adat offense, theft of sacred object (Pratima) 
BENDA SITAAN BERUPA SAHAM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Militandityo Alfath Arviansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Militandityo Alfath Arviansyah, Dr. Prija Djatmika, S.H., MS., Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Militandityoalfath@gmail.com ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang tergolong kedalam Tindak Pidana Khusus. Dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini sangatlah masif walaupun susah untuk dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. Pada saat ini Tindak Pidana Korupsi bukanlah Tindak Pidana yang langka karena sangat banyak atau marak sekali pejabat negara yang melakukan nya. Uang hasil Tindak Pidana Korupsi sendiri terkadang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan nya, salah satu nya adalah untuk membeli saham. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang diperdagangkan di pasar modal. Saham merupakan bukti bahwa seseorang atau lembaga usaha mempunyai kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau suatu usaha. Sifat khusus dari saham sendiri ialah harganya yang fluktuatif yang mudah naik ataupun turun. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tahun 2010 Muhammad Nazaruddin terlibat Tindak pidana korupsi wisma atlet sea games dimana semua assetnya disita oleh penyidik yang berwenang baik itu benda bergerak maupun tidak begerak, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu benda yang disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti ialah saham PT. Garuda Indonesia yang dimiliki oleh Nazaruddin. Pada tahun 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST memvonis Muhammad Nazaruddin dengan pidana penjara 4 Tahun 10 Bulan dengan dendan Sebesar Rp. 200.000.000.-, dan tidak menjelaskan secara rinci terkait eksekusi benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti. Pengaturan terkait benda sitaan yang berupa saham yang tidak diatur secara jelas ini dapat menyebabkan penurunan harga saham (devaluasi) selama saham itu disimpan dan dapat menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang tidak maksimal.Kata Kunci: Saham, Penyitaan, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is categorised into a special crime. The impact caused by the criminal corruption is massive although it is not directly perceived by the society. Corruption is no longer uncommon since more and more state officials have been involved in corruption. The involved parties in the corruption mostly use the money for their own necessity, one of which is used to buy stock. The stock is commonly understood as an instrument where an amount of money is paid by an individual or an organization to be circulated in a capital market. Stock indicates that an individual or an organization owns a company or business, while one of the characteristics of a stock is that its price always fluctuates. Back in 2010 in Jakarta, Indonesia, Muhammad Nazaruddin was involved in criminal corruption regarding the development of the dorms for athletes of sea games. All assets of personal property and real property, tangible and intangible items were confiscated by an authority. The stock of PT. Garuda Indonesia owned by Nazaruddin is one of the objects confiscated. In 2011, the panel of judges of District Court in Central Jakarta based on the Decision Number69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST sentenced him 4 year and 10-month imprisonment along with the fine as much as Rp. 200,000,000. The confiscated objects were not further explained in terms of the execution. The lack of regulation regarding the stock confiscated could cause the devaluation of the stock price as long as the stock is deposited, and it also leads to less optimal compensation paid for the state‟s financial loss regarding the criminal corruption.Keywords: stock, confiscation, criminal corruption  
UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan) Happy Hardiansyah Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Happy Hardiansyah Putra, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Eny Harjati S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Putra.Happy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan pasal 2A PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya anggota kepolisian khususnya penyidik yang belum memiliki gelar sarjana sedangkan PP terbaru terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik sudah diterbitkan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu membuat permasalahan ini menjadi penting untuk segera dibentuk suatu upaya pelaksanaan yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang terlibat secara langsung dengan data yang akan diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pasal 2A PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP belum berjalan efektif karena masih ditemukannya hambatan yang masih belum terselesaikan dan belum memenuhi factor pendukung efektivitas suatu peraturan. Kata kunci: Pelaksanaan, Pasal 2A PP 58 Tahun 2010, Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik ABSTRACT   This study aims to determine the effectiveness in the application of Article 2A PP 58 of 2010 on Amendment of Government Regulation No. 27 of 1983 on Implementation of Criminal Procedure Code. As for the background of this research is because there are still members of the police, especially the investigators who do not have a degree while the latest PP related changes in the requirements of appointment of investigators has been published since more than 5 years ago to make this issue becomes important for the immediate establishment of an appropriate execution effort so that in its implementation can run effectively. This research is an empirical law study that is directly involved with the data to be studied. The research approach uses sociological juridical approach. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques are interview techniques to related parties and literature study. The results showed that in the implementation of article 2A PP 58 of 2010 on the Amendment of Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code has not been effective because it still finds unresolved barriers and has not fulfilled the supporting factors of the effectiveness of a regulation. Keywords: Implementation, Article 2A PP 58 of 2010, Amendment of Requirements for Appointment of Investigator  

Page 182 of 563 | Total Record : 5629

 180   181   182   183   184 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue