cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 176   177   178   179   180 
HAK MENDAHULU NEGARA ATAS PEMBAYARAN UTANG PAJAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Ratih Candrakirana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.641 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study: 1) To analyze the state preferential rights arrangements for tax debt payment in the decision of Commercial Court. 2) To explore the basis consideration of judge to apply the state preferential rights for tax debt payment in the jurisprudence of the Supreme Court Number 070 PK/PDT.SUS/2009. 3) To formulate legal reasoning of judge did not apply the state preferential rights for tax debts payment of in Supreme Court Decision Number 94 PK/Pdt.Sus/2011, the Supreme Court Decision Number 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, the Supreme Court Decision Number 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, the Supreme Court Decision Number 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 and the Supreme Court Decision Decision Number 45 PK/ Pdt.Sus/Pailit/2016. This type of research is normative juridical with approaches such as : statute approach, case approach, and conceptual approach. Legal materials were analyzed using five theories, namely: law reform theory, taxation theory, legal protection theory, legal purposes theory, and ratio decidendi theory. The results of this study: (1) a) The unclear and incomplete regarding the " state position as preferred creditor" in the Explanation part, allow many interpretations by judge. b) These interpretation of the state preferential rights are harming, which can not be applied when faced with another debts in bankruptcy procedures. (2) a) the state has preferential right to charge tax on goods belonging to the taxpayer. b) KPP which represents a state that can not be placed as a creditor under Article 1, paragraph 2, 3, 6 and 11 of KPKPU Act. (3) a) the judge acknowledged the state preferential rights, but judge also must comply with the principles of judiciary implementation. b) in carrying out its authority, KPP also found guilty of negligence: KPP can not prove that the assets were claimed is non boedel / the bankruptcy assets; KPP filed billing to the curator has elapsed period of 2 years from insolvency time; KPP filed billing only be estimated based on assumptions prior to the taxpayer declared bankrupt; The result of the bankruptcy estate is not sufficient for clearance, so that the division is according the principles of fairness and balance; Procedure renvoi filed by KPP does not correspond to the correct phases. Key words: state preferential rights, tax debt, commercial court Abstrak Tujuan penelitian ini: 1)Untuk menganalisis pengaturan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam putusan Pengadilan Niaga. 2)Untuk menggali dasar pertimbangan hakim menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Yurisprudensi MA Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009. 3)Untuk merumuskan legal reasoning hakim tidak menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Putusan MA Nomor 94 PK/Pdt.Sus/2011, Putusan MA Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, Putusan MA Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, Putusan MA Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan MA 45 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach. Bahan hukum dianalisis menggunakan 5 (lima) teori yaitu : teori pembaharuan hukum, teori pemungutan pajak, teori perlindungan hukum, teori tujuan hukum, dan teori ratio decidendi.   Hasil penelitian ini : (1)a)Pengertian yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai “kreditur preferen” pada Penjelasan, memungkinkan terjadinya banyak penafsiran oleh hakim.b)Penafsiran tersebut merugikan hak mendahulu negara, yaitu tidak dapat diterapkan saat dihadapkan dengan utang-utang lain dalam prosedur kepailitan.(2)a)Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.b)KPP yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan 11 UU KPKPU.(3)a)Hakim mengakui hak mendahulu negara, tetapi hakim juga harus tunduk pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.b)Dalam menjalankan kewenangannya, KPP juga terbukti melakukan kelalaian : KPP tidak dapat membuktikan bahwa aset-aset yang didalilkannya adalah non boedel/ harta pailit; KPP mengajukan penagihan kepada kurator telah lewat waktu 2 tahun dari masa insolvensi; KPP mengajukan penagihan hanya berupa estimasi berdasarkan asumsi terhitung sebelum wajib pajak dinyatakan pailit; Hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi, sehingga pembagian dilakukan sesuai asas keadilan dan keseimbangan; Procedur renvoi yang diajukan oleh KPP tidak sesuai dengan tahapan yang benar.   Kata kunci: hak mendahulu negara, utang pajak, pengadilan niaga
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT AKIBAT PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 10/PDT.G/2014/PN.Im) Desy Rizki Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desy Rizki Ramadhani, Rachmi Sulistyarini, M. Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : desyrizkiramadhani@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menemukan Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Akibat pembatalan penetapan pengangkatan anak menurut studi kasus pada Putusan No. 10/PDT.G/2014/PN.Im. Penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan studi kasus (Case Study), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud perlindungan hukum bagi anak angkat akibat pembatalan penetapan pengangkatan anak menurut Putusan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Im terdapat dalam putusan yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum penetapan PN. Indramayu tanggal 2 Maret Tahun 2000 No. 11/Pdt.P/2000/PN.Im tentang pengesahan tergugat sebagai anak angkat penggugat. Setelah adanya putusan, maka penetapan pengangkatan anak sudah tidak berlaku lagi dan mulai sejak itu pula hubungan diantara kedua pihak tidak ada tanggung jawab yang menyertainya dan apa saja yang telah diterima oleh tergugat sebelum adanya putusan tetaplah menjadi hak tergugat. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak. Pembatalan Penetapan.
Analisis Yuridis Penetapan Tarif Antara Transportasi Konvensional Dengan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (Studi: Pasal 5 Tentang Larangan Perjanjian Penetapan Harga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) R. A. Hefiani Dwi Putri Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R.A.Hefiani Dwi Putri Pratiwi., Dr.Hanif Nur W.SH.MH, Zairul Alam.SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Putrihefiani@gmail.com   ABSTRAK Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penetapan tarif batas bawah pada taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi online. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya surat keterangan DPD Organda DKI Jakarta nomor 512.DPD/ORG-DKI/1/2015 yang isinya tarif angkutan turun sekitar Rp.500,-. Akibat penetapan tersebut taksi konvensional tidak dapat bersaing dengan taksi berbasis aplikasi online. sehingga penetapan tarif batas bawah dapat memicu adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah taksi berbasis aplikasi online dan taksi konvensional mempunyai pasar bersangkutan yang sama? (2) Apakah penetapan tarif batas bawah di dalam keputusan DPD Organda yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 512.DPD/ORG-DKI/1/2015 melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Penetapan Harga? Kemudian pada karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana bahan penelitian terdiri dari (1) Bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undang nasional. (2) Bahan hukum sekunder, meliputi pendapat para ahli hukum di bidangnya yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (3) Bahan hukum tersier, yang didapat dari berbagai macam kamus hukum dan kamus bahasa. Dalam pembahasan akan dibahas mengenai pasar bersangkutan yang sama antara taksi konvensional dengan taksi berbasis aplikasi online serta analisis penetapan tarif batas bawah yang melanggar penetapan harga pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menyikapi hal tersebut, maka penulis berharap agar Pemerintah sebaiknya membentuk suatu peraturan yang lebih lengkap dan efektif mengenai Transportasi berbasis aplikasi online. Hal ini mengingat bahwa peraturan tentang Hukum Persaingan Usaha yang berlaku selama ini boleh dikatakan sangat sederhana. Kata kunci : Hukum Persaingan Usaha, Penetapan tarif, Tarif batas bawah, transportasi berbasis aplikasi online
EFEKTIVITAS KEWAJIBAN HAKIM DALAM MENGUPAYAKAN MEDIASI GUNA MENGATASI PENUMPUKAN PERKARA (Studi di Pengadilan Negeri Kediri kelas IB Kota Kediri) Adhiraga Danurdara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adhiraga Danurdara, Dr.Budi Santoso, SH.,LLM, Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Adhiragad@gmail.com ABSTRAK Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar jalur persidangan yang membutuhkan peran serta pihak ketiga dalam hal ini mediator yang berfungsi sebagai pihak netral guna menyelesaikan sengketa. Menurut ketentuan Pasal 130 HIR, seorang hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian (mediasi) pada awal persidangan. Tentu makna dari ketentuan tersebut memberikan syarat bahwa sebelum proses litigasi perkara perdata dimulai, maka diwajibkan untuk mendamaikan para pihak lewat jalur mediasi. Prinsip utama pelaksanaan mediasi ada pada iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Harus diperhatikan bahwa kedudukan mediator bukan sebagai pemutus perkara kedua belah pihak melainkan sebagai pihak yang netral guna memfasilitasi jalannya mediasi tersebut. Sifat dan hakekat perkara dalam mediasi ada pada para pihak, Apabila hasil dari mediasi menyatakan bahwa telah disepakati beberapa klausula perdamaian diantara para pihak, maka mediator akan melaporkan hasil kerjanya kepada majelis hakim yang kemudian dibuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kata kunci: Efektivitas Perma no 1 tahun 2016, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS BANCASSURANCE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANCASSURANCE ( Analisis Yuridis Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian) Reza Himawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum pemegang polis bancassurance  sangat penting dilakukan untukmencegah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan pegawai bancassurance hanyasaja perlindungan hukum kepada pemegang polis bancassurance sangat kurang baik dalampengaturan dalam perundang-undangan maupun prosedur penanganan keluhan kepadabancassurance sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menjaminkan risikomasa depannya kepada perusahaan asuransi khusunya banccassurance.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis Banccassurance, Tindak PidanaPenggelapan, Pegawai BancassuranceABSTRACTIONThe legal protection of policyholders bancassurance is very important to prevent thecrime of embezzlement committed employees bancassurance only legal protection topolicyholders bancassurance very poorly in the regulation in legislation and procedures forhandling complaints to bancassurance so as to lower the public trust to ensure the risk of futurefront to the insurance company especially banccassurance.Keywords: Legal Protection, Policyholder Banccassurance, Crime Fraud, EmployeeBancassurance.
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang) Aziza Winda Adi Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aziza Winda Adi Wijaya, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : azizahwinda75@yahoo.com   ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang yang mengandung unsur pornografi. dan faktor-faktor yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang yang mengandung unsur pornografi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai selaku petugas yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan barang yang mengandung unsur pornografi. Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Penyelundupan, Bea Cukai. ABSTRACT This research intend to determine the authority of the Investigators Civil Servants of Customs and Tax in handling the crime of smuggling stuff that contain elements of pornography, and the factors that obstruct the Investigators Civil Servants of Customs and Tax in handling the crime of smuggling stuff that contain elements of pornography. This research was held in the Office of Surveillance and Customs and Tax Average Type of Tax Malang with direct interviews with the Head of Section for Enforcement and Investigation and the Investigators Civil Servants of Customs as an authorized officer in the investigation of criminal smuggling of stuff which contain with elements of pornography. Keyword : authority, Investigators Civil Servants, smuggling, Customs and Tax
PELAKSANAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) SESUAI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN TAHUN 2016 DI PERUSAHAAN ROKOK DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG) Astika Shintia Armandita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Upah Minimum Kota Malang berdasarkan peraturan Gubernur nomor 68 tahun 2015 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang di terapakan 70% yang sudah menerapkan dan 30 % belum menerapkan. Efektifitas penerapan Upah Minimum Kota Malang yang ada di perusahaan rokok di kota Malang, berdasarkan hasil penelitian adalah sudah efektif terbukti sudah 70% perusahaan rokok di Malang sudah menerapkan. Pemerintah diharapkan agar membuat sebuah kebijakan pengupahan,terutama  menyangkut penetapan besaran Upah Minimum Kota dibuat secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek dari segi pengusaha dan buruh agar saling diuntingkan  dengan demikian arah penetapan upah minimum dapat berorientasi pada kepentingan seluruh pihak. Bagi pekerja/buruh diharapkan agar selalu menegetahui hak-haknya yang didapat dari perusahaan terkait besaran upah, dengan demikian buruh tetap disiplin kerja. ABSTRACT As many as 70% cigarette companies in Malang have implemented the ruke of Malang Minimum Wage under the regulation of the Governor number 68 year 2015 of the Department of Employment ,Malang. Meanwhile, the trest 30% have not implemented the rule yet. Based on the findings of the study, the minimum wage rule in Malang has been effectively enacted that is reflected from the fact that 70% of the cigrette companies in Malng have put the rule into action. The government is expected to make a wage policy, especially regarding with the determination of the amount of the city’s minimum wage by considering aspects in terms of employers and employees in order that both get benefits. Thus, the establishment of a minimum wage can be oriented to the interests of all parties. Workers / laborers are expected to always understand their rights derived from the companies which is related to wage so that workers still have discipline at work. Keywords: City’s Minimum Wage (UMK)  Kata kunci : UPAH MINIMUM KOTA (UMK)
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI KARENA NILAI LIMIT RENDAH Ria Desmawati Rianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.25 KB)

Abstract

Abstract The objective of research was aims to find, analyze and understand Judicial Review Of The Auction Cancellation Execution For Low Limit Value Determination. The legal analysis is focused to determine the determination of the value of the low limit on the auction execution can be used as a basis for consideration determining element acts against the law in the cancellation of the auction and determination of a lower limit value as the basis for the cancellation of the auction. The journal is compiled with normative juridical research method with the statue approach, conceptual approach and case approach. Based on the survey results revealed that essentially Setting of the limit lower in the auction execution can be used as a basis for consideration determining element of tort in the cancellation of the auction on the basis that the actions set out in the legislation that led to losses, errors, and the causal relationship between the act with a loss. Where it is deliberately done by the seller along with the appraiser, causing the injured party of his actions. Setting of the lower limit as the basis for the cancellation of the auction can be used as a basis to cancel the auction. In the latest auction PMK, a lower limit value which can be the cause of the cancellation of the auction before the auction takes place. However, during the latest auction PMK issue has been no case of cancellation auction for the determination of a lower limit value.Key words: auctions, low limit value, act against the law  Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memahami mengenai Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah. Analisis hukum tersebut difokuskan dalam mengetahui tindakan-tindakan dalam penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya Penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan unsur perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan bahwa adanya perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan oleh penjual bersama dengan juru taksir sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dari perbuatannya tersebut. Penetapan nilai limit rendah sebagai dasar pembatalan lelang dapat digunakan sebagai dasar dalam membatalkan lelang. Dalam PMK Lelang terbaru, nilai limit yang rendah dapat menjadi penyebab batalnya lelang sebelum proses lelang berlangsung. Namun, selama PMK Lelang terbaru terbit belum ada kasus pembatalan lelang karena penetapan nilai limit rendah. Kata kunci: lelang, nilai limit rendah, perbuatan melawan hukum
IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul) Nur Muhammad Hanafi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Muhammad Hanafi, Dr. Ismail Navianto, S.H., MH, Ardi Ferdian, S.H., MKn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: Hanaficorleone@gmail.com   ABSTRAK   Implementasi pasal 41 yakni peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi. Fungsi masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan ialah melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat serta mencegah tindak pidana korupsi terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pasal 41 terkait peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa serta kendala yang dihadapai dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi pasal 41 yakni peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi kepada masayarakat, masyarakat tidak pernah terlibat dalam pemerintahan dan kurangnya pengetahuan hukum serta budaya yang masih melekat didalam masyarakat. Upaya yang dilakukan yakni mengadakan sosialisasi pada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pemerintahan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.   Kata Kunci: Implementasi Pasal 41, Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Keuangan Desa
PENEGAKAN HUKUM PASAL 4 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK BERNOMOR NOTIFIKASI FIKTIF (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya) Nandita Pratami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nandita Pratami, Dr. Yuliati, S.H. LL.M, Yenny Eta Widyanti, S.H. M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nanditapratami94@gmail.com Abstrak Penelitian ini didasarkan pada kasus beredarnya kosmetik bernomor notifikasi fiktif yaitu kosmetik Ling Zhi. Kosmetik ini mencantumkan nomor notifikasi pada label/kemasannya yang sebenarnya bukan merupakan nomor notifikasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan kata lain nomor tersebut adalah buatan produsen kosmetik sendiri atau fiktif. Kosmetik bernomor notifikasi fiktif ini kemudian diedarkan di toko-toko kosmetik di Surabaya oleh seorang freelancer. Kosmetik tersebut antara lain Ling Zhi Facial Foam, Racikan Ling Zhi Day Cream dan Racikan Ling Zhi Night Cream. Nomor notifikasi pada produk kosmetik merupakan sebuah informasi yang menyatakan bahwa produk kosmetik tersebut telah diizinkan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dan telah melalui uji laboratorium sehingga aman untuk digunakan. Pemberian informasi yang tidak benar dengan mencantumkan nomor notifikasi fiktif ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dalam penelitian ini adalah kosmetik. Konsumen dalam membeli suatu produk selalu mengandalkan informasi-informasi yang terdapat pada label/kemasan sebagai bahan pertimbangan dalam membeli suatu produk yang kemudian akan digunakan, sebab itu produsen atau pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Penegakan hukum pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya terhadap kosmetik bernomor notifikasi fiktif  ini telah dilakukan yaitu dengan menyita seluruh produk kosmetik Ling Zhi dari toko-toko kosmetik yang menjual dan memberikan surat peringatan kepada toko-toko kosmetik tersebut. Akan tetapi penegakan hukum tersebut belum optimal karena belum dilakukannya penegakan hukum yang sesungguhnya terhadap freelancer yang mengedarkan sehingga masih adanya kemungkinan kosmetik bernomor notifikasi tersebut beredar di wilayah lain. Hal tersebut dikarenakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif untuk mendapat kesimpulan.   Kata Kunci: Penegakan hukum, Hak Konsumen, Kosmetik bernomor notifikasi fiktif

Page 178 of 563 | Total Record : 5629

 176   177   178   179   180 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue