cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 179   180   181   182   183 
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember) Ervian Dwi Agung Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ervian Dwi Agung Prasetyo, Dr.Istislam, S.H., M.Hum.,Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :eervianeda@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas.Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknyagedung dan bangunan sebagai pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang memberikan dampak pada lalu lintas tetapi belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember.Oleh karena itu perlunya mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintasyang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jemberbeserta kendaladan upayayang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan yang termasuk kreterian wajib memiliki analisis dampak lalu lintasbelum maksimal.Sedangkan faktor yang yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, yakni tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri.Solusi yang telah dilakukan adalah menyusun rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas.Mengagendakan pembuatan pelayanan umum satu atap dan menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja serta memperbanyak program penyuluhanansecara langsungs ataupun melalui media online media cetak. Kata Kunci :Penegakan Hukum Administrasi Negara, Analisis Dampak Lalu Lintas ABSTRACT The issue raised in this undergraduate thesis is the issue of the state administration law enforcement against developers who violate Liability of traffic impact analysis owner. The theme is chosen because there are many buildings and facilities as the center of activities, settlements and infrastructure that have impacts on traffic but do not have traffic impact analysis documents in Jember district. Hence it is necessary to know how is the state administration law enforcement against developers who violate liability traffic impact analysisowners conducted by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember.The purpose of this study is to analyze the implementation of administrative law enforcement state against developers who violate the obligations of analysis of the impact of trafficownership in Jember along with the constraints experienced and efforts made by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember in the process of administrative law enforcement related to the obligations of analysis of the impact trafficownership. The findings of the research prove that the implementation of administrative law enforcement against the developer or owner of a building that is subjected to have traffic impact analysis is not well implemented. The factors that constrain the administrative law enforcementare the absence of local regulations governing related traffic impact analysis, the lack of facilities, factors of society, factors of culture as well as law enforcement apparatus. The solution that has been done is drafting a local regulation of traffic related with traffic impact analysis and planning on making one stop public services and increasing the number of civil service police unit personnel as well as increasing socialization program directly or through online and printed media. Keywords: State Administration Law Enforcement, Traffic Impact Analysis.
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TERKAIT PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Isnabea Fatmalanuary Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isnabea Fatmalanuary Putri, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ibheputri@gmail.com   Abstrak   Dalam skripsi ini penulis membahas tentang efektif tidaknya pasal 15 khususnya pada ayat (1) huruf e terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, hal ini dikarenakan dalam pengembangan agrowisata di desa Poncokusumo kurang mendapatkan kepedulian dari masyarakatnya sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Poncokusumo kurang kepeduliannya dan pengetahuannya  terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang mempengaruhi keefektifan peraturan daerah. Minimnya pembinaan tentang agrowisata terhadap masyarakat juga mempengaruhi keperan-sertaan masyarakat untuk ikut andil mengembangkan agrowisata. Dan Hambatan-hambatan yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari pengembangan agrowisata yang dikelola oleh masyarakat desa Poncokusumo, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menunjang atau meningkatkan pendapatan asli desa.   Kata kunci : efektifitas, peran serta, agrowisata                                       Abstract This undergraduate thesis discusses the effectiveness of Article 15 in particular in paragraph (1) letter e related to community participation in tourism management. It is due to the development of agro-tourism in the village of Poncokusumothat receives lack of awareness fromthe community in the village. This is because the villagers in Poncokusumohave less concern and knowledge of the Malang District Regulation on Implementation of Tourism which influences the effectiveness of local regulations. The lack of socialization about agro-tourism on society also affect the community participation in contributing to the agro-tourism development. The village officials face bariers in increasing the village revenue from agrotourism development. There are some efforts done by the village in supporting the increase of village revenue. Keywords: effectiveness, participation, agro-tourism
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENAMPUNGAN BAGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA Sabrina Mansyuroh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabrina Mansyuroh, HerlinWijayati, SH., M.H., Ibnu Sam Widodo, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : smansyuroh@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tidak adanya aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat penampungan dan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memberikan tanggung jawab kepada pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri tersebut adalah dengan cepat menyediakan tempat penampungan ataupun tempat akomodasi sementara yang layak. Hal tersebut haruslah didahului dengan membuat suatu aturan baru untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai tolak ukur/standar bagi Bupati/Wali Kota dalam menyediakan tempat penampungan atau tempat akomodasi sementara yang layak bagi para pengungsi dari luar negeri tersebut. Belum terdapat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara. Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan dengan membuat suatu aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara yang kedepannya akan menjadi acuan dan dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan. Dalam penelitian ini Penulis mendasarkan standar kelayakan tersebut terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan standar kelayakan tempat akomodasi sementara yang telah dibuat oleh Shelter Cluster. Kata kunci: Tanggung jawab Negara, Pengungsi, Penampungan ABSTRACT This research is aimed to discuss the absence of clear regulation over the feasibility of shelters and temporary accommodation for foreign refugees in Indonesia. The research problems presented are related to the responsibility of the Republic of Indonesia for the life of the refugees and legal protection given by the state to the refugees. The research result indicates that the government of the Republic of Indonesia must be responsible regarding the existence of the foreign refugees in Indonesia, which could be performed by quickly providing temporary and proper shelters or accommodation for the refugees. This must be initiated with a new regulation to fill the absence of law or to serve as a benchmark/ standard for a regent/a city mayor regarding the provision of temporary and proper accommodation and shelters for foreign refugees in Indonesia. Since there has not been any repressive or preventive legal protection, the legal protection needs to be provided through a clear regulation of feasibility of the temporary accommodation, to which the government will refer as a standard in the future especially for the refugees who are still seeking shelters. This research is focused on the feasibility standard related to the Regulation of the Head of National Disaster Management Body Number 7 of 2008 on Guidelines of Providing Aid to the Basic Needs and feasibility standard of temporary accommodation made by Shelter Cluster. Keywords: state responsibility, refugees, shelters 
IMPLIKASI YURIDIS STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA BILA TERJADI PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Ade Chandra Nurlaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Chandra Nurlaksono, Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,MS, Lutfi Effendi S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Chadraade@gmail.com  Abstrak Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri berdasarkan adat dan budaya setempat, hal ini yang dinamakan otonomi desa. Bentuk perwujudan dari otonomi desa, dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa dapat membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Permasalahan terkait BUM Desa dapat terjadi dikarenakan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 serta Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara umum menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan maka aset desa akan berpindah ke Pemerintah Daerah dan sumber kekayaan desa akan dikelola kelurahan. Dalam peraturan tersebut belum jelas tata cara perubahan status hukum BUM desa sedangkan desa dan kelurahan memiliki perbedaan dalam mengatur wilayahnya sehingga akan membuat ketidakpastian hukum terhadap BUM Desa. Kata kunci: Implikasi yuridis, Status Hukum , Desa Abstract A village is a unit of community that has authority to manage its own affairs according to its customs and culture, which is called the autonomous village. The form of autonomous village in Article 87 of the Law Number 6 Year 2014 is explained that the village can form a village-owned enterprises (hereinafter referred to as BUM Village). The problem related to the BUM Village arose because in Article 12 of the Decision of Minister of Home Affairs Number 28 Year 2006 and Article 11 paragraph (2) of the Law Number 6 Year 2014 on Village generally explain that if the status of village changes into the administrative village, then village assets will be transferred into local government and the wealth of the village will be managed by the administrative village. In these law and regulation, it is still not clear about procedures of the changing legal status of BUM Village, meanwhile, village and administrative village have differences on managing its jurisdiction, so it causes legal uncertainty towards BUM Village. Keywords: juridical implication, legal status, village   
IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGELOLAHAN TRANSAKSI TERHADAP ALAT PERTANIAN DAN INDUSTRI Gana Prajogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gana Prajogo, Dr Tunggul Anshari SN, SH.MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ganaprajogo12@gmail.com  Abstrak Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam perdagangan alat Pertanian dan industri. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan operasional dari vendor PT Bina Pertiwi yang tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP Madya Jakarta Timur yang tentunya akan merugikan PT Bina Pertiwi. Saat ini banyak vendor suatu perusahaan yang terbukti tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP tempat vendor suatu perusahaan itu terdaftar. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengelolahan transaksi terhadap alat pertanian dan industri ? (2) Apa upaya yang dilakukan oleh PT Bina Pertiwi terhadap vendor yang tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ?. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana penulis mengkaji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa untuk melakukan implementasi belum dilaksanakan, melainkan hanya teori saja. Hal tersebut dikarenakan vendor terlalu menganggap ringan dalam hal untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, dan kurangnya pengawasan. Kata Kunci: Implementasi, Pajak Pertambahan Nilai, vendor Abstract In writing this essay the author discusses an implementation of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine. This is backgrounded by the operational activities from a vendor of PT Bina Pertiwi is not deposit value tax added to KPP Madya Jakarta Timur, this activity can inflict a financial loss in PT Bina Pertiwi. In this time, many vendors in a company evident not deposit value tax added to KPP when that vendor is registered. Based on the above matters, this paper raises the formulation of the problem : (1) How to implement of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine? (2) What the effort of PT Bina Pertiwi to a vendor is not depositing value tax added?. To know the existing problems, the research approach method used is the method of empirical juridical approach, where the author's review Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added. Based on the results of the study, the authors obtain answers to existing problems, that to do an implementation is not held, but only the theoretical. This matters caused by vendor underestimate in deposit value tax added, and lack of controlling from the government. Keywords: Implementation, value tax added, vendor 
PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN (Studi Dinas Pertanian Kota Malang) Hary Saputra Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hary Saputra Hadi, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto SH., MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya harysaputrahadi@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan  Pemotongan Hewan Qurban, Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya terdapat hasil penelitian dilapangan masih banyak hewan qurban yang tidak dilakukan pengawasan sesuai aturan tersebut, misalnya tidak ada lebel terhadap hewan qurban yang diperiksa oleh Dinas pertanian, dikarenakan dari pihak Dinas pertanian khususnya di bagian peternakan masih sangat kekurangan Dokter hewan untuk bagian pemeriksaan hewan qurban. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam efektif Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan  Pemotongan Hewan Qurban, belum berjalan efektif karena masih ditemukannya hambatan yang masih belum terselesaikan dan belum memenuhi factor pendukung efektivitas suatu peraturan. Kata kunci: Pelaksanaan, Pasal 38 Ayat (2) Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 , Pemotongan Hewan Qurban ABSTRACT This study aims to determine the effectiveness in the effective application of the Implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 About the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, As for the background of this research is because it is still there are research results in the field are still many animals qurban that is not conducted supervision according to the rules, for example there is no label against animals qurban that examined by the Department of agriculture, because of the Department of agriculture, especially in the farm is still very short of veterinarian for the animal examination qurban. The research approach uses sociological juridical approach. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques are interview techniques to related parties and literature study. The results of the research indicate that in the effective implementation of Article 38 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014 on the Observation of the Cutting of Animal Sacrifice, has not been effective since there are still unresolved obstacles factors supporting the effectiveness of a rule. Keywords: Implementation, Article 38 Paragraph (2) No. 114 / Permetan / Pd.410 / 9/2014, Cutting Animal Qurban 
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kot Lukman Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lukman Pratama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :  lukman.pratama29@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang optimalisasi pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang mengkaji terkait dengan pelindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya bangunan gedung bersejarah yang merupakan bangunan cagar budaya di Kota Malang namun kondisinya masih belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Padahal perlindungan terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang secara eksplisit telah  diatur dalam ketentuan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.Terdapat beberapa faktor penyebab tidak optimalnya ketentuan tersebut Dari beberapa faktor tersebut dianalisis, sehingga terdapat beberapa upaya dan solusi penyelesaiannya. Kata Kunci: Optimalisasi, Cagar Budaya, Kota Malang. ABSTRACT This research discusses optimising Article 91 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang Number 1 of 2012 on Building which studies the protection of cultural heritage buildings in Malang. This research was conducted due to the fact that there are a number of historical buildings as cultural heritage in Malang although their condition does not receive enough attention from the local Government of Malang. Protection of cultural heritage in Malang is obviously regulated in the provision of Article 91 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang Number 1 of 2012 on Building. There are several contributing factors that cause the lack of the provision in the Article. From the analysis of the factors, some efforts and solution to the problem are obtained. Keywords: Optimising, cultural heritage, Malang. 
EFEKTIFITAS PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERKAIT SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG Muhammad Burhanuddin Anshori
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Burhanuddin Anshori, Lutfi Effendi, SH., M.Hum.,Drs. Abdul Halim, M.Ag. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : burhananshori@gmail.com  Abstrak Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang tidak didaftarkan. Permasalahan  ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag  memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN. Hambatan yang dialami dalam menerapkan Pasal 32 UU Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang adalah terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena Nazhir merasa cukup yakin dengan status wakafnya hanya dengan memegang AIW, dalam prosesnya sering kali Nazhir kekurangan data administratif dan enggan untuk melengkapi data tersebut, kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan pentingnya kepastian hukum benda wakaf, serta inventaris yang kurang update (pembaharuan). Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut. Kata kunci:   Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf. Abstract This research is conducted due to the difference between the regulation (das sollen) of Article 32 of Law of Waqf(religious endowment) and the reality (das sein) in which the land of waqf located in the district of Pronojiwo, the Regency of Lumajang is not registered. This issue needs to be further studied to avoid another chance for it to happen again in the future. The urgency of this research is focused on providing legal protection related to the land of waqf especially for the people of the District of Pronojiwo, the Regency of Lumajang. The research result reveals that the provision of Article 32 of Law of Waqf has not yet been implemented effectively especially by the law that regulates waqf. It is more obvious when the Ministry of Religion (KEMENAG) fails to provide services as required by Nazhir, leading to reluctance to register the land which is against the Law that implies the registration should be registered within 7 days after Waqf Pledge (AIW) is signed. Moreover, National Land Agency is pretty sluggish to take care of the document of waqf that has been submitted. The land measuring is not performed well by the National Land Agency. However, the obstacles to implementing Article 32 of Law on Waqf related to the issuance of land deed of waqfin the District of Pronojiwo, Regency of Lumajang are caused by either structural aspect or the society, but the obvious obstacle is when Nazhir was quite confident with his waqf land status because he thinks he has AIW in hand. In the practice, there was a lack of administrative data and he was reluctant to fully fulfill the completion of the data. The lack of knowledge of human resources regarding the essence of legal certainty of waqf object and not well-updated inventory also serve as obstacles. However, several measures have been taken to overcome the problem. Keywords: waqf, issuance of a deed, waqf land  
IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI CANDI SUMBERAWAN KABUPATEN MALANG Satria Wahyu Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satria Wahyu Wijaya, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: satriawahyu212@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda) di Candi Sumberawan Kabupaten Malang. Pasal tersebut mengatur bentuk upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang yang berisi sebagai berikut: 1) Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di lakukan secara terpadu dengan sektor lain. 2) Perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Perda dapat dilihat dari segi pariwisata, segi pemasaran, segi kelembagaan pariwisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan yang ada di dalam Perda telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten malang melalui Dinas terkait. Faktor penghambat implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Candi Sumberawan Kabupaten Malang antara lain: faktor geografis, faktor masyarakat sekitar, faktor internal pengelola, kurangnya promosi, tidak jelasnya konsep, tarif yang perlu dikaji ulang, dan faktor pendanaan. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Efektivitas Hukum, Kepariwisataan, Kabupaten Malang. ABSTRACT This research analyses the implementation of Article 10 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 on Tourism in Sumberawan Temple located in the Regency of Malang. The Article regulates the efforts done to improve tourism in the Regency of Malang, which consists of 1) Planning and Development of Tourism integrated with other sectors. 2) Planning and development as mentioned in Paragraph (1) comprising the planning of tourism industry, marketing, and institution dealing with tourism. With empirical juridical research methods, the research result reveals that the implementation of Regional Regulation can be seen from tourism, marketing, and institutional sectors. Moreover, the provisions of the Regional Regulation have been implemented well by the local government of the Regency of Malang with related institutions. The hampering factors of the implementation of Article 10 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 10 of 2013 on Tourism in Sumberawan Temple in the Regency of Malang comprise geographical factor, social factor, internal management factor, lack of promotion, unclear concepts, and entry ticket needing reconsideration, and financial factor. Keywords: implementation of regional regulation, the effectiveness of law, tourism, Regency of Malang 
TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA KAPAL ATAS RUSAKNYA EKOSISTEM LAUT DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus MV Caledonian Sky Menabrak Terumbu Karang di Raja Ampat) Dimas Eka Hanandrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Eka Hanandrianto, Dhiana Puspitawati, SH., L.LM., P.hD, Dr. Patricia Audrey, SH., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dimseka23@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab negara bendera kapal atas rusaknya ekosistem laut di perairan Indonesia pada kasus MV Caledonian Sky menabrak terumbu karang di Raja Ampat sehingga nantinya diperoleh penjelasan siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem di perairan pedalaman Raja Ampat dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik kapal atas kerugian material yang disebabkan oleh kapal MV Caledonian Sky. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum  yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh berupa bahan hukum primer melalui Undang-Undang dan Perjanjian, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan baha hokum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang yang terjadi di Raja Ampat adalah Bahamas & Inggris, serta Bentuk tanggungjawab Inggris dan pemilik kapal atas kerugian materil yang disebabkan oleh kapal MV Caledonian Sky adalah berupa ganti rugi terhadap restorasi dari ekosistem terumbu karang yang rusak oleh kecelakaan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip 16 Rio Declaration yaitu prinsip polluter pays dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Tanggung jawab negara, Kapal, Ekosistem laut, Kerusakan lingkungan hidup, Raja Ampat  Abstract This research is aimed to analyze the flag state’s responsibility over damaged marine ecosystems in Indonesian sea by MV Caledonian Sky which hit a coral reef in Raja Ampat to find out which party is to be responsible for the damage in the area of Raja Ampat waters. This is also aimed to find out the form of responsibility of the vessel owner regarding the loss of materials caused by MV Caldedonian Sky. This research is categorized into a normative juridical method where statute approach was employed. The legal materials comprised of primary materials obtained from law and agreement, secondary materials from library research relevant to the problems investigated, and tertiary materials, followed by data analysis by using normative and descriptive methods. The research result concludes that Bahamas and England are the parties responsible for the damage of coral reef in Raja Ampat, while the compensation over the damage caused by MV Caledonian Sky should be paid in the form of restoration from the damaged coral reef ecosystem, all of which is relevant to 16 principles of Rio Declaration involving polluter pays and Law Number 32 of 2009 on Environment Management and Protection. Keywords: flag state’s responsibility, marine ecosystems, environmental damage, Raja Ampat  

Page 181 of 563 | Total Record : 5629

 179   180   181   182   183 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue