cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 177   178   179   180   181 
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BERDASARKAN PASAL 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Dwi Nensy Permata Soeyoto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Nensy Permata Soeyoto, Lutfi Effendi, SH, M.Hum, Dr. Iwan Permadi, SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :dwinensyps@yahoo.com   ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi pemungutan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi data. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi terhadap pengoptimalisasian pemungutan retribusi rumah potong hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pendapatan pemungutan retribusi rumah potong hewan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah, meningkatkan kinerja dan kemampuan secara professional serta meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai. Kendala yang dialami Dinas Peternakan dalam mengoptimalisasikan pemungutan retribusi rumah potong hewan adalah kurangnya sarana atau fasilitas, tidak tegasnya penegak hukum, terabaikannya peraturan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang ditempuh Dinas Peternakan adalah menghimbau petugas di masing-masing rumah potong hewan untuk menggunakan tempat kosong yang ada agar sementara dijadikan sebagai arial bersih dan arial kotor, mengkoordinasikan petugas retribusi rumah potong hewan agar lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya, memfasilitasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi suatu kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana rumah potong hewan secara khusus dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta kemakmuran masyarakat secara umum. Kata Kunci :    Optimalisasi, Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Rumah Potong Hewan
PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM LARASITA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kantor BPN Kabupaten Malang) Yuliartha Desi Calenda Tampubolon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuliartha Desi Calenda Tampubolon Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., Dr. Imam Koeswahyono, S.H.,M.H. sisicalenda22@gmail.com   ABSTRAK Larasita merupakan kantor Pertanahan bergerak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode field research yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data melalui penyelidikan berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi guna memperoleh data tentang pendaftaran tanah melalui Program Larasita yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, lokasi penelitiannya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan cara memadukan bahan hukum (data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan (data primer). Adapun analisis data primer akan dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari obyek yang diteliti yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan masyarakat yang terkait. Sedangkan data sekunder akan dianalisis dengan mencari kesimpulan dari data-data sekunder untuk selanjutnya menjadi bahan tambahan dari data primer yang sudah didapat. Berdasarkan penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pendaftaran tanah melalui Program Larasita di Kabupaten Malang telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala antara lain jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyulitkan proses input data, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya petugas dan kesiapan desa/kecamatan sehingga berakibat pendaftaran tanah yang dilakukan di Kabupaten Malang menjadi tidak maksimal. Maka dari itu ada beberapa solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, antara lain menambah kartu provider lebih dari satu untuk mengatasi koneksi yang tidak stabil, dan mengikutsertakan petugas serta mobil Larasita dalam penyuluhan yang diadakan di desa-desa di Kabupaten Malang terkait pendaftaran tanah. Kata Kunci : pendaftarn tanah, Larasita
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Ahmad Shiddiq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Shiddiq, Prof. Masruchin Rubai, SH, MS., Dr. Lucky Endrawati, SH M.H.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ahmadshiddiq090694@gmail.com ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai analisis putusan perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari nilai kerugian keuangan negara. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah terkait penerapan pasal – pasal dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa. Putusan tersebut apakah sudah memenuhi keadilan dan sudah memberikan efek jera sehingga jumlah perkara tindak pidana korupsi dari tahun ketahun dapat berkurang. Tujuan dari penulisan skripsi sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai asas kebebasan hakim dalam memeriksa perkara pidana umumnya dan pidana korupsi pada khususnya serta sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam   penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Hambatan penegakkan hukum bagi terdakwa tindak pidana korupsi diakibatkan dari peraturan yang masih menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda dalam menerapkan pasal – pasal dalam undang – undang pemeberantasan tindak pidana korupsi serta dalam praktinya terdapat ketidakpastian kewenangan dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara.   Kata Kunci : Hukum, Korupsi, Keadilan
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK EFEKTIFITASNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA KEMBANGBILO KABUPATEN TUBAN Rifky Martha Yusuf Bakhtiar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifky Martha Yusuf Bakhtiar, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Rifkybakhtiar35@gmail.com ABSTRAK Aturan mengenai pendaftaran tanah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 bahwa seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mendaftarakan tanahnya guna mendapatkan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum akan kepemilikan tanah ialah salah satu kepastian hukum yang wajib ditindaklanjuti. Dari adanya permasalahan tersebut, pemerintah semakin fokus dalam menindak lanjuti pendaftaran tanah. Hal tersebut dikarenakan pentingnya kepemilikan sertifikat merupakan alat bukti yang kuat akan kepemilikan tanah dan legalisasi yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Arus ekonomi yang terjadi di Desa Kembangbilo dapat dikatakan cukup efektif dan masyarakatnya merupakan masyarakat kalangan menengah kebawah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Kembangbilo Kabupaten Tuban, ditemukan beberapa masalah tentang pendaftaran tanah yang kurang efektif, terdapat 70% penduduk yang masih belum mendaftarkan tanahnya dan 30% telah terdaftar. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kurang efektif terhadap masyarakat Desa Kembangbilo. Kata Kunci: Pendaftaran Sertifikat Tanah, Peraturan Pemerintah, Desa Kembangbilo. ABSTRACT The Regulation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 year 1997 on the Land Registry in which the entire people of Indonesia are required to register their lands in order to obtain legal certainty. The ownership of land is one of the legal certainties which must be followed up. Due to the existence of these problems, the government has increasingly focused on following up land registration. That is because the certificate of ownership is a strong evidence of ownership of land and legalization that is valid under applicable law. The economic currents that occurr in the village of Kembangbilo can be quite effective and the people of that village are of middle-classcategory. Based on the problems that occurred in the village of Kembangbilo Tuban, several problems were found concerning the ineffectiveness of land registration in which the 70% of the population still did not register their land while the rest did.  It can be ascertained that the laws made by the government is less effective against Kembangbilo Village community. Keywords: Land Registration Certificate, government regulation, Kembangbilo village.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT TUNNELING INCENTIVE PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TRANSFER PRICING Cita Windyra Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cita Windyra Rahmawati, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : citawr@gmail.com   Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat tunneling incentive pada perusahaan yang melakukan trasnfer pricing. Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang kehilangan haknya akibat adanya perilaku manajemen untuk mentransfer aset kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, namun biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas yang dilakukannya transfer pricing yang merupakan salah satu kecurangan dalam sektor ekonomi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas agar hak-haknya terlindungi diperlukannya peraturan khusus yang secara tegas mengatur tentang pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas agar tidak adanya kecurangan dalam menjalankan perusahaan, serta diperlukan adanya penormaan yang dapat dijadikan batasan bagi para manajemen perusahaan atau para direksi dalam melakukan kewajibannya menjalankan perusahaan. Kata Kunci: Pemegang Saham Minoritas, Transfer Pricing, Tunneling Incentive. Abstract LEGAL PROTECTION MINORITY SHAREHOLDERS DUE TO INCENTIVE TUNELLING ON COMPANIES COMMITING TRANSFER PRICING (BASED ON LIMITED COMPANY LAW NUMBER 40 YEAR 2007)   Cita Windyra Rahmawati, Dr. Bambang Winarno, SH, M: S, Dr. Reka Dewantara, SH, M.H. UB Faculty of Law Email: citawr@gmail.com   The issue raised in in this undergraduate thesis concerns the legal protection of minority shareholders as a result of incentive tunneling to companies that perform transfer pricing. This study focuses on legal protection for minority shareholders who lost his right as a result of their behavior management in transfering the company's assets for personal wealth but the cost is charged to minority shareholders. Transfer pricing is one of the frauds in the economic sector. The legal protection that can be given to minority shareholders in order that their rights are protected is special rules that explicitly regulate the shareholders of both majority and minority to avoid fraud in the running of the company, as well as the need of norms to which can be used as a boundary for the company management or the directors running the company. Keywords: Minority Shareholders, Transfer Pricing, Incentive Tunneling.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI BERESIKO DAN DARURAT BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES Dendy Arifianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak terdapat tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Dimana mereka semua tidak mendapatkan aksesibilitas didalam perlindungan ketika terdapat situasi beresiko dan keadaan darurat. Padahal perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin keberadaannya didalam UUDN RI Tahun 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Bentuk diskriminasi terhadap perlindungan dalam situasi beresiko dan darurat terhadap para penyandang disabilitas dilatar belakangi oleh kurang pahamnya pemerintah mengenai keberadaan serta kebutuhan perlindungan terhadap kaum disabilitas. Keresahan kaum disabilitas dalam hal mendapatkan perlindungan dalam situasi beresiko dan darurat telah diapresiasi dengan baik oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dengan erbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya dalam pasal 20 telah terinci mengenai kewajiban pemerintah dalam melindungi kaum disabilitas ketika situasi beresiko dan darurat. Secara normatif bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap kaum disabilias ialah sebagai berikut :Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana; Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.   Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Situasi Beresiko Dan Darurat Legal protection of people with disabilities in a situation at risk and emergency based on Convention On The Rights Of Person With Disabilities By: Dendy Arifiyanto, Faculty Of Law, Universitas Brawujaya ABSTRACK There are many the act of discrimination against the people with disability. Where they do not get accessibility in protection when there is a situation at risk and emergencies. And protection of people with disabilities is a human right who have been guaranteed its existence in UUD of indonesia in 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities, The act of no. 19 years 2011 about ratification Convention on The Rights of Persons with Disabilities. Forms of discrimination in protecting in a situation risky and emergency to the people with disability while such by less the government of the existence of the and needs of the protection against people with disability. Disquiet people with disability in terms of shelter in a situation risky and emergency have appreciated with by both the government. It was proven by erbitnya act no. 8 2016, Especially in article 20 have details on obligation the government in protect the with disability when the situation risky and emergency. As normative the form of protection from a government against people disabilias is as follows : Get information easily accessible about the disaster; Have an understanding of disaster risk reduction; Given priority in the process of rescue and evacuation in a state of disaster; Get facilities and rescue and evacuation easily accessible; and priority , facilities , means and easily accessible at the evacuation place. Key Words : People with disability , risky and emergency situation
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW dan Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013) Shofyan Wirayudha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shofyan Wirayudha, Dr.Bambang Sudjito SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: SWirayudha@gmail.com   ABSTRAK Hakim didalam mempertimbangkan putusan utamanya dalam tindak pidana narkotika bagi penyalahguna narkotika wajib memahami betul Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam prosesnya wajib bagi hakim untuk melihat keterangan para saksi serta alat bukti selama persidangan demi putusan yang bersifat adil baik untuk terdakwa maupun dimata masyarakat. Praktek perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Manowkari dengan nomor 158/PID.B/2011/PN.MKW terdakwa diputus Pasal 127 dan tidak terbukti secara sah dengan dakwaan Primair, Subsidair, dan lebih Subsidair dimana hal tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Manokwari terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 111 “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja”. Pada akhirnya kasus ini diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Manokwari hingga Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan putusan yang baru Putusan Nomor 281 K/PID.SUS/2013 Kata Kunci: Hakim, Narkotika, Putusan Hakim   ABSTRACT The judge in considering his decision especially in the narcotics criminal law for drug abuse should deeply understand Indonesian State Constitution Number 35 year 2009 about Narcotics. The judge must see the remarks from the witness in the process, and also the evidence during the trial for the fair and good decision for the defendant or society. The case practice for narcotics which were already sentenced by the Manokwari District Court Judge number 158/PID.B/2011/PN.MKW defendant were sentenced Article 127 and did not proven legally for Primary, Subsidiary indictment, and more to subsidiary in which this things did not go along with the indictments which was given by Prosecutor. In the Manokwari Prosecutor indictments defendants proven as guilty legally by fulfilling the Article 111 "without rights or against the law for planting, growing, having, keeping, dominating or providing Group I Narcotics in the form of marijuana plant". Eventually, this case was asked petition for appeal by Manokwari Prosecutor until Supreme Court Judge canceled the Manokwari Distrct Court Judge decision. Keywords: Judge, Narcotics, Judge Decision
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM MELALUI SITUS ONLINE (KajianTerhadapUndang – UndangRepublik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentangHakCiptadanUndang – UndangRepublik Indonesia No. 11 tahun 2008 ten Dwi Setya Indra Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Setya Indra Saputra, Dr.Yuliati,S.H,LLM., Ardi Ferdian,S.H,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya devilzeight@gmail.com Abstrak   Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan terjadinya tindak pidana baru, salah satunya adalah pembajakan melalui internet, pembajakan ini meliputi lagu, film, karya tulis, dll. Muncul permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terkait tindak pidana pembajakan sinematografi melalui media internet, serta apakah pelaku pembajakan sinematografi dapat dipidana. Negara telah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu pada pasal 9 ayat (1) tentang hak ekslusif pencipta terhadap ciptaannya dan  pasal 40 ayat (1) mengenai bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Indonesia, pasal 113 ayat (3) mengenai pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan, Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) mengenai mendistribusikan atau menyebarkan luaskan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan penjelasan dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, pelaku tindak pidana pembajakan film ini dapat dipidana karena pasal 9 ayat(1) point b menyatakan bahwa penggandaan ciptaan dalam bentuk apapun, ini berarti sudah mencangkup melalui internet juga dan pada pasal 113 ayat (3) mengenai sanksi bagi pelaku pembajakannya. Dapat disimpulkan bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pembajakan sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta serta Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut saya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia masih dirasa kurang karena untuk  penentuan pelaku pembajakan sinematografi melalui situs online ini masih susah untuk ditentukan karena perundang-undangan terkait tidak ada yang menyebutkan secara jelas.     Kata Kunci : Bentuk perlindungan Hukum, pembajakan, situs online   THE FORM OF THE LEGAL PROTECTION OF CINEMATOGRAPHY COPYRIGHT AGAINSTONLINE PIRACY (A Study on the Constitution of Republic of Indonesia No. 28 year 2014 on Copyright and the Constitution of the Republic of Indonesia No. 11 year 2008 on Electronic Information and Transactions) Dwi Setya Indra Saputra, Dr.Yuliati, S.H, LLM., Ardi Ferdian, S.H, MKn. UB Faculty of Law devilzeight@gmail.com   Abstract Rapid technological developments lead to new criminal offenses. One of which is internet piracy of songs, films, papers, etc. The research problems raised are what forms of legal protection should be granted by the state in regard with cinematographic piracy offenses via the Internet, as well as whether the offender can be convicted of cinematographypiracy. The state has provided protection through Act no. 28 year 2014 on copyright, namely in article 9, paragraph (1) of the exclusive right of the creator to his creation, and article 40 paragraph (1) of the forms of creation that is protected by Indonesia, Article 113 paragraph (3) regarding sanctions for perpetrators of criminal acts of piracy; Act no.11 of 2008 onelectronic information and transactions, namely article 27 paragraph (1) concerning distribution of electronic documents  which violate decency. Based on the explanation of forms of legal protection provided by the State, the crime ofmovie piracy can be imprisoned for Article 9, paragraph (1) point b stating that the doubling of creation in any form . It means that it already covers over the internet as well and in article 113 paragraph (3 ) on sanctions for perpetrators of piracy. It can be concluded that the country has provided  copyright protection against cinematography piracy offenses through law no.28 year 2014 on copyright as well as the Law no. 11 of 2008 on electronic information and transactions. I believe that the protection provided by the government of Indonesia is still considered lacking due to the determination of the perpetrators of piracy cinematography through an online site that is still hard to implement becausethere is not any relevant legislation making any mention about it clearly. Keywords: Forms of Legal protection, piracy, online sites
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKOSAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010. Diky Freedo Pratama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diky Freedo Pratama Putra, Rachmi Sulistyorini , Ratih Dheviana Puru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: freedo0909@gmail.com   Abstraksi Manusia adalah mahkluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, namun di dalam berinteraksi dengan orang lain tidak jarang terjadi permasalahan yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu, salah satunya adalah perkosaan, apalagi apabila perkosaan itu mengakibatkan terjadinya kehamilan. Kemudian hal yang perlu dicermati adalah bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari tindak pidana perkosaan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perlindungan anak luar kawin. Dalam penelitian ini menggunakan sistem penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan: dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang mengatur hal-hal terkait perlindungan hukum bagi anak hasil perkosaan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak hasil perkosaan bisa disamakan dengan anak luar kawin yang keberadaanya harus diakui sebagai subyek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak hidup, hak pengasuhan dan hak mewarisnya. Kata kunci : Perlindungan hukum, Anak hasil perkosaan, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010   LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OF RAPE POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NO 46/PUU-VIII/2010   Diky Freedo Pratama Putra, Rachmi Sulistyorini , Ratih Dheviana Puru Faculty of Law University of Brawijaya Email: freedo0909@gmail.com   Abstract Humans are social beings who are always interacting with others, but in interaction with other people it is infrequent occur problems caused by violations committed by specific individuals, one of which is a criminal act such as rape, especially if the act of rape resulted in a pregnancy. Then what matters more is how is the form of legal protection for children born of a crime such as rape Post Constitutional Court Verdict Number 46/PUU-VIII/2010 on Protection of Children outside of mating. In this study, it was using a system of normative juridical with the approach of legislation approach: carried out by reviewing the legislation and used to search for basic laws governing matters related to legal protection for children of rape in Indonesia. The study concluded that post Constitutional Court Verdict Number 46 / PUU-VIII / 2010 children of rape can be equated with children outside of mating that its existence must be recognized as legal subjects entitled to the protection of the right to live, right of parenting and the right to inherit.   Key words : Legal protection, Children of rape, Constitutional Court Verdict No. 46/PUU-VIII/2010
ANALISIS PUTUSAN MK Nomor 21/PUU-XII/2014 MENGENAI FRASA BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, BUKTI YANG CUKUP Achamd Adi Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menyebabkan suatu perubahan terhadap upaya prapreadilan yang ada di inidonesia. Apakah implikasi dari putusan tersebut bagi upaya pra peradilan merupakan suatu permasalahan yang menarik dikaji . Oleh karena itu diangkat permasalahan ini tentang Analisis putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukupBerdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa : 1.      Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”,“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sudah tepat. Karena tanpa ada pemaknaan dua bukti yang cukup akan mengakibatkan suatu penafsiran yang sewenang wenang dari penyidik. Akibat yang ditimbulkan adalah hak hak seseorang yang telah menjadi tersangka tidak dapat diterimanya. Oleh karena itu tentang pemaknaan dua bukti yang cukup harus menjadi bagian dalam pasal tersebut.2. implikasi yang terjadi dalam upaya pra peradilan yang ada di Indonesia akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 adalah kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia terhadap hak tersangka dalam upaya penerimaan hak haknya dapat mengajukan upaya peradilan dikarenakan penetapan tersangka menjadi bagian dari upaya praperadilan Kata Kunci :Analisis Putusan, Bukti Permulaan, Upaya Pra peradilan   Abstract The ruling of the CONSTITUTIONAL COURT the number 21/PUU-XII/2014 regarding commencement of evidence, evidence of the phrase beginning and sufficient evidence to cause a change against the efforts of prapreadilan which is in inidonesia. Are the implications of the ruling for the pre trial efforts constitute an interesting problem is examined. Therefore raised this issue about the analysis of the ruling of the CONSTITUTIONAL COURT the number 21/PUU-XII/2014 regarding commencement of evidence, evidence of the phrase beginning which is quite enough evidence and based on research conducted can note that: 1. The phrase "beginning", "proof of evidence of the beginning of a fairly" and "sufficient evidence", as referred to in article 1 point 2, article 17 and article 21 paragraph (1) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE is contrary to the CONSTITUTION of 1945 NRI and do not have the force of law meant that "not all evidence of the beginning" , "evidence of the beginning of a fairly" and "sufficient evidence" is a minimum of two evidence as referred to in article 184 CRIMINAL PROCEDURE CODE is just right. Because there is no definition of the two sufficient evidence would result in an interpretation of the arbitrary detention of the investigators. The result is a right the right of a person who has become a suspect could not be received. It is therefore about the definition of two sufficient evidence should be a section in the article. 2. the implications of that happening in an attempt pre existing judiciary in Indonesia resulting from the ruling of the Congstitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 is a legal certainty for the people of Indonesia against suspects in the efforts of the acceptance of the right of the right can apply judicial efforts due to the determination of the suspects being part of pretrial efforts Key words: analysis of the verdict, the evidence of the beginning of the pre, the efforts of the judiciary

Page 179 of 563 | Total Record : 5629

 177   178   179   180   181 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue