cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 182   183   184   185   186 
TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MENYANYIKAN ULANG ATAU MENGCOVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE (Kasus cover lagu “Akad” dengan pemegang hak cipta Band Payung Teduh) Jeaney Dwi Sapta Aquar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jeaney Dwi Sapta Aquar, Afifah Kusumadara, SH., L.LM., S.JD., M. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : jeaneydwisapta@gmail.com  ABSTRAK Pihak-pihak yang melakukan cover lagu tidak menyadari bahwasanya setiap lagu telah dilindungi oleh hak cipta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran hak cipta dengan menyanyikan ulang lagu melalui media youtube. Penelitian ini juga menganalisa mengenai penggunaan prinsip fair use dalam tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam menyanyikan ulang lagu “Akad” milik band Payung Teduh. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa tindakan mengunggah sebuah cover lagu ke media youtube merupakan suatu tindakan performing rights yaitu tindakan mempertunjukan suatu ciptaan. Sesuai pasal 23 ayat (2) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang akan menyanyikan ulang lagu orang lain di media youtube diharuskan untuk memenuhi hak ekonomi dari pelaku pertunjukan berupa lisensi yang disertai royalti. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang melakukan cover tersebut telah melakukan pelanggaran hak cipta. Didalam kasus youtuber Hanindhiya vs Band Payung Teduh, youtuber Hanindhiya telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam pasal 23 ayat (2) huruf a, c dan d karena tidak dapat dibenarkan menggunakan prinsip fair use serta melanggar pengecualian yang terdapat di dalam pasal 26 dan 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kata kunci: hak cipta, lagu, cover lagu, performing right, fair use, youtube ABSTRACT Those covering songs seem unaware that those songs covered are subject to copyright. This research aims to investigate, describe, and analyze the law regarding the breach of copyright in which songs are covered and broadcast on Youtube. This research also based the analysis on the fair use in terms of the infringement of copyright done by people covering the song entitled ‘Akad’ originally sung by Payung Teduh band. The normative juridical research method was employed along with statute and case approach. It can be concluded based on the research result that uploading the song cover on Youtube is seen as an act of performing rights. According to Article 23 Paragraph (2) letter a, c, and d of Law Number 28 of 2014 on Copyright, any parties who cover the songs of others are required to pay for the license and royalty. When the requirement fails to be met, the parties covering the songs are considered to have infringed the copyright. In this case, a youtuber Hanindhiya is seen to have done the breach of copyright regarding the song lawfully owned by Payung Teduh band. She also has not complied with Article 23 Paragraph (2) letter a, c, and d, as she is not legitimated to apply the principle of fair use and she has broken the rules enacted in Article 26 and 43 to 51 of Law on Copyright Number 28 of 2014.   Keywords: copyright, song, cover, performing right, fair use, Youtube 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN PASAR OLEH PELAKU USAHA LAINNYA (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR DAN SENTRA USAHA SAMBEL PE Novia Dewi Aprilia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novia Dewi Aprilia, Dr. Hanif Nur Widhiyanti,SH.,MHum., Dr. Reka Dewantara,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: noviaaprilia39@gmail.com   ABSTRAK Sambel pecel adalah salah satu makanan khas diBlitar dan produknya dapat dipasarkan dimana saja termasuk dipasar. Kawasan pasar besar terdapat empat toko yang beroplah besar mendominasi suatu jenis barang yaitu sambel pecel yang diperoleh dari usaha mikro kecil. Dari penelusuran dipasar besar terdapat perjanjian tambahan atau peraturan tidak tertulis yang diberlakukan beberapa toko tertentu dipasar yang menetapkan bahwa produksinya hanya dapat dijual pada toko tersebut saja disuatu pasar dan tidak menjual ditoko lain sehingga konsumen hanya dapat membeli produk sambel pecel hanya ditoko tersebut. Kesepakatan yang mau tidak mau harus menyetujui tersebut memberi implikasi, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya toko hanya menjual produk sambel pecel miliknya, kerugiannya karena dalam memasarkan produk sambel pecel kurang luas sehingga mengakibatkan kecilnya jumlah keuntungan yang didapat dan bagi pelaku usaha pesaing terhambat untuk menitipkan produknya ditoko tersebut. Perilaku toko yang menetapkan aturan semacam ini menurut hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan penguasaan pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendala kurang luasnya pelaku usaha mikro kecil dalam memasarkan produknya karena para pedagang diduga telah melakukan kegiatan penguasaan pasar. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang perlindungan hukum dan telah dikecualikan bagi pelaku usaha kecil sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang atas semua permasalahan yang dialami pelaku usaha kecil. Kewenangan yang dianggap efektif mengenai kasus diatas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa (BPS). Kata kunci: upaya perlindungan hukum, pelaku usaha mikro kecil, penguasaan pasar ABSTRACT Chilli sauce is one of the local food products produced in Blitar. The product has been marketed everywhere including traditional markets. Four stores located in the traditional market dominate the circulation of the products obtained from small and micro enterprises. The observation done in the traditional market reveals that unwritten agreement was involved, regarding the fact that the products are only supplied to only certain stores. In other words, the profits gained from selling the products are dominated by only those stores. This agreement then had implication regarding the benefit and loss gained, in which the stores only sell the products they own while the products are marketed in a limited scope, bringing only small profits to the stores. This situation also hinders other suppliers to put their other products in the stores. This behavior is considered as an act aimed to dominate a certain market area, which is regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition. This Law regulates legal protection for small and micro enterprises so that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) does not hold any authorities overall problems faced by small enterprises. It is considered essential that the Industry and Trade Office of Blitar establish Dispute Settlement Agency (BPS). Keywords: effort done to provide legal protection, small and micro enterprises, market monopoly   
ANALISIS YURIDIS KONKRETISASI AZAS KESEIMBANGAN TERHADAP KONTRAK PEMBORONGAN NO: P2S-IDB/PMU .C/77/IX/2005 ANTARA PT. ADI KARYA TBK DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG KERJASAMA IDB Bintang Mahatma Muhammad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bintang Mahatma Muhammad, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Bintangmahatma@gmail.com ABSTRAK Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh UIN  Malang merupakan perjanjian yang dibakukan. Klausula dalam perjanjian telah dirancang pemerintah melalui perancang yang terampil dan berpengalaman. Pihak Kontraktor hanya mempunyai dua pilihan, setuju atau tidak setuju. Sama sekali tertutup kemungkinan melakukan penawaran balik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konkritisasi azas Keseimbangan terhadap kontrak pemborongan antara PT. Adi Karya dengan Universitas Islam Negeri Malang dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan pengguna jasa kontruksi dalam perjanjian. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitycal Approach). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian–penelitian kepustakaan (library research), bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode Interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal, maka dapat di simpulkan perjanjian pemborongan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam kontrak ini belum sepenuhnya terpenuhi, terdapat beberapa klasusula dalam perjanjian yang memiliki maksud yang multitafsir, sehingga dianggap masih belum mewujudkan Azas Keseimbangan. Kata Kunci : Peneyedia jasa kontruksi, pengguna jasa kontruksi, azas keseimbangan ABSTRACT Building a contracting agreement made by UIN Malang is standardized. The clause in the agreement has been designed by the government by hiring a skilled and experienced planner. In this condition, the contractor is only left with the chance to agree or disagree in which the contractor does not hold any authority to bargain. This research is aimed to analyze the concretization of balance principles regarding building contract between PT. Adi Karya and Universitas Negeri Malang and how the legal protection is provided for Construction Services and the hirer in the agreement. This normative legal research employed both statute and analytical approaches, while the data was obtained by observing documents and conducting library research. The data was then systematically and grammatically interpreted to draw a conclusion implying that balance regarding building contract agreement is not fully fulfilled since some clauses contained in the agreement are still multi-interpreted.   Keywords: construction service provider, construction service user, balance principles.  
ANALISIS PERBANDINGAN TAHAP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI NEGARA INDONESIA DAN JEPANG) Mia Yunisa Setyaningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mia Yunisa Setyaningtyas, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :mia.yunisa@ymail.com  Abstrak Hak atas suatu Desain Industri dapat tercipta atas dilakukannya pendaftaran. Untuk mendaftarkan desain industri terdapat beberapa metode yang diterapkan oleh beberapa Negara yang turut mengatur mengenai Desain Industri. Metode pertama adalah pendaftaran dengan melalui pemeriksaan substantif seperti yang diterapkan di Jepang dan beberapa Negara lainnya. Metode selanjutnya adalah pendaftaran tanpa pemeriksaan seperti yang diterapkan di Singapura, dan metode terakhir adalah gabungan Antara proses pemeriksaan dan nonpemeriksaan seperti yang dianut di Indonesia. Dengan terjadinya beberapa perbedaan metode pendaftaran desain industri, dalam penelitian ini penulis akan membandingkan dan menganalisis tahapan pendaftaran desain industri yang diterapkan di Indonesia dan di Negara Jepang karena terdapat perbedaan proses pendaftaran desain industri. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa sistem pemeriksaan yang diterapkan oleh Indonesia adalah Registration system, dan di Jepang adalah Full examination. permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia adalah terdapat banyak pihak yang memanfaatkan kelemahan prosedural substansi Undang-Undang Desaian Industri sehingga Indonesia perlu menyempurnakan prosedur pemeriksaan substantif dalam Undang-Undang Desain Industri dengan menggunakan dull examination system seperti yang diterapkan di Negara Jepang.Kata Kunci : Desain Industri, substantif, Indonesia, Jepang. Abstract Rights of industrial design could be created when it is registered. To register industrial design, there are several methods that are implemented by several countries that are involved in the regulation of industrial design. The first method is that by conducting the substantive inspection as applied in Japan and some other countries. Registration can also be done without involving any inspection as applied in Singapore, and the final method of registration involves integration between inspection and non-inspection as applied in Indonesia. Regarding the difference of methods of registration of the industrial design, this research is aimed to compare and analyze stages required in the registration of industrial design implemented in Indonesia and Japan, for how industrial design is registered is different from country to country. Research result reveals that the Registration system is implemented in Indonesia, while Japan implements full examination. The problem is that several parties take the procedural drawback as an opportunity related to the substance of Law of Industrial Design. Therefore, Indonesia needs to fix the procedures of substantive inspection in the Law regulating industrial design by implementing a full examination system as that implemented in Japan. Keywords: industrial design, substantive, Indonesia, Japan 
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN MABI’ (OBJEK PERJANJIAN) DALAM AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH Naufal Vidi Rashadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naufal Vidi Rashadi, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : naufalvidi@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dan menganalisis status kepemilikan mabi’ dalam akta murabahah sehingga nantinya diperoleh penjelasan apakah bank telah memenuhi fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah. Penelitian ini di susun berdasarkan penelitian normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian di analisis menggunakan interpretasi sistematis Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan murabahah dalam kepemilikan mabi’ tidak semuanya sesuai dengan prinsip syariah, bank belum memiliki sepenuhnya mabi’ dan belum memenuhi sepenuhnya ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah. Tidak terpenuhi sepenuhnya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang terjadi adalah akad murabahah tidak sepenuhnya mengikuti proses jual beli dan fatwa Dewan Syariah Nasional, menyebabkan kedudukan bank syariah sebagai penjual masih diragukan keabsahannya. Kata Kunci : Murabahah, Kepemilikan, Bank Syariah Abstract This research is aimed to analyze the ownership status of mabi’ in murabahah deed to find out more whether the bank has fulfilled the advice (fatwa) of national Sharia Councils (further stated as DSN) Number 04/DSN-MUI/IV/2000 on General Provision of Murabahah in Sharia-based Banks. This is a normative legal research employing analytical and statute approaches. The legal materials used involved primary, secondary, and tertiary materials, all of which were analyzed and interpreted systematically. The research result reveals that not all murabahah lending regarding the mabi’ ownership is relevant to sharia principles. Banks do not fully own mabi’ and not fully fulfill the provision of advice (fatwa) of DSN Number 04/DSN-MUI/IV/2000 on General Provision of Murabahah in Sharia-based banks. The fact that the advice of National Sharia Councils Number 04/DSN-MUI/IV/2000 is due to the situation in which the murabahah agreement does not fully follow the process of sale and purchase and the advice of National Sharia Councils, leading to the possibility that the validity of the sharia-based banks as sellers are put to doubt.Keywords: Murabahah, ownership, sharia-based banks.    
KLAIM ATAS KELALAIAN PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG KEPADA EKSPEDITUR Duyo, Muhammad Rafiq Abdillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafiq Abdillah Duyo, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :rafiq_fiki@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum badan usaha pelabuhan terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur dan bagaimana upaya penyelesaian PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh berupa data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terdapat pembatasan oleh Undang-Undang. Seperti dalam pasal 468 ayat (2) dimana ketika perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah, misalnya kerusakan barang terjadi pada saat proses pelayaran dan forwarding maka PT. Pelabuhan Indonesia IV akan dibebaskan dari tanggung jawab serta upaya penyelesaian PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terhadap klaim atas kelalaian pelayanan jasa bongkar muat barang kepada ekspeditur adalah melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak. Kata Kunci : Bongkar muat barang, klaim, ekspeditur ABSTRACT This research is aimed to analyze legal consequences of port enterprise regarding claim over negligence in loading and uploading services to expeditor to investigate how the responsibility is performed by PT. Pelabuhan Indonesia IV regarding the claim over negligence in loading and uploading services to the expeditor and what measures are taken by the port enterprise to settle the dispute. This is an empirical legal research that employed socio-juridical approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observation, while the secondary data from library research that relevantly supports the issue observed. All those types of data will be analyzed with descriptive and qualitative methods. The research result reveals that the implementation of the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV is restricted by law. As implied in Article 468 Paragraph (2), if the port enterprise could provide proof of being not guilty, in which the goods are damaged when shipped or forwarding, this damage is not the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV. The claim can be responded through the non-litigation process in which negotiation may take place between two involved parties. Keywords: loading and uploading, claim, expeditor.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia Vicky Rhizaldy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vicky Rhizaldy, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani,S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : vickyrhizaldy@ymail.com   Abstrak Kegiatan usaha investasi semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama dengan adanya ajakan dari pemerintah untuk berinvetasi. Bentuk-bentuk investasi yang berkembang di masyarakat pun semakin beragam bentuknya, hingga munculnya fenomena investasi dengan skema ponzi yang pertama kali muncul di Amerika. Namun, meskipun di Indonesia telah mengatur mengenai bentuk-bentuk investasi yang legal dan ilegal, skema ponzi ini masih belum dibahas dan diatur secara je;asdi dalam regulasi yang berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, memang telah menyebutkan mengenai larangan investasi dengan skema piramida, namun skema ponzi yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat masih belum diatur secara jelas, padahal keduanya memiliki kemiripan, namun di dalam praktiknya seringkali disamarkan untuk menghindari terjerat dengan larangan skema piramida. Hal ini mengakibatkan skema ponzi harus diatur secara jelas karena telah terjadi kekaburan hukum mengenai skema ponzi tersebut. Kata Kunci: Skema Ponzi, Investasi Ilegal. Abstract The Investment Industry in Indonesia has lately became increasingly demanding among its people and even more popular since the Government conducted an initiative in stock savings, resulting more various forms of investment in Indonesia. Ponzi Scheme is one of the new investment forms which the practice first appeared in USA. However, although there’s a regulation on categorizing the legal statuses of investment forms in Indonesia, the Ponzi Scheme is not yet covered by the applicable law. There’s a prohibition on investing using Pyramid Scheme as stated in Act Number 7 of 2014 on Trade. Neverthless, in spite of different concept, the practice of both Ponzi and Pyramid Scheme often be dealt by the same rule. Whereas, the two scheme necessarily ruled separately. This event results the legal obscurity regarding to Ponzi Scheme Business in Indonesia. Keywords: Ponzi Scheme, Illegal Investment.   
Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Msandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian Misbachul Munir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misbachul Munir Email: Misbachulmunir300@gmail.com   ABSTRAK Perjanjian merupakan hal yang sangat banyak ditemui dimasyarakat. Pembuatan sebuah perjanjian harus sesuai dengan syarat-syarat sah yang terdapat pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat sah tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan. Berdasarkan yurisprudensi yang ada tindakan peyalahgunaan keadaan merupakan tindakan yang dapat menyebabkan batalnya sebuah perjanjian yang telah dibuat. Tindakan penyalahgunaan keadaan dianggap telah melanggar unsur sepakat yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Hukum di Indonesia belum mengatur tentang penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan hukum tindakan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan peyalahgunaan keadaan berdasarkan beberapa putusan Hakim yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analitis diskriptif dengan menggunakan teknik interprestasi gramatikal dan sosiologis. Berdasarkan pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Beberapa putusan yang telah dianalisis menjelaskan beberapa persamaan persamaan yang dapat dijadikan batasan tindakan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian antara lain : a) Adanya ketergantungan dan kesembronoan salah satu pihak; b) Adanya tindakan aktif dari satu pihak yang mempengaruhi kehendak bebas pihak lainnya; dan c) adanya kerugian yang timbul; 2) tindakan penyalahgunaan merupakan tindakan yang menyalahi kehendak bebas dari sebuah perjanjian. Dilanggarnya kehendak bebas dalam hal ini menunjukkan tidak adanya kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat. Dalam hal perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan pada pengadilan. Alasan inilah yang menyebabkan tindakan penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan pembatalan terhadap suatu perjanjian. Kata Kunci : Penyalahgunaan keadaan, Pembatalan Perjanjian, Batasan Hukum ABSTRACT An agreement made must be relevant to Article 1320 of Civil Code, or the agreement must be annulled. According to existing jurisprudence, abuse of circumstances is an act that could cause an agreement to be annulled. The abuse of circumstances is seen as an act against the law, as it breaches the elements in an agreement which determine the lawfulness of the agreement. Law in Indonesia has not regulated the abuse per se. The legal issue discussed in this research is focused more on the legal scope regarding the abuse of circumstances in relation to the existing decision by judges. This is a normative juridical research employing statute, conceptual, and case approaches. The legal materials of this research were obtained from library research, followed by the analysis of the data with descriptive analysis, in which it was grammatically and sociologically interpreted. The research result indicates that 1) several analysed decisions reveal several similarities that could be referred to as the scope in abuse of circumstances of an agreement, such as a) imbalanced position or bargaining position among parties; b) existence of active action that may influence the free will of other parties; and c) the loss caused; 2) the abuse of circumstances is an act that breaches the free will of an agreement. Violating free will shows that there is no agreement as a valid requirement of a contract, leading to the possibility to annul the agreement in court. Therefore, the abuse of circumstances can serve as a basis of annulment of an agreement. Keywords: abuse of circumstances, annulment of agreement, legal scope  
ANALISA YURIDIS BATASAN DUTY OF CARE AND LOYALTY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN INDUK Megasari Dwi Diyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Megasari Dwi Diyanti, Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: megadwi1863@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batasan duty of care and loyalty dalam tindakan hukum anak perusahaan terhadap perusahaan induk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Jenis data penelitian adalah data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Teknik analisis data yang digunakan yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apapun tanpa peran anggota direksi. Hubungan direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia (kepercayaan) dengan perseroan. Pelaksanaan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berarti mewajibkan direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin, bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (duty of care), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya (duty of loyalty). Direksi harus memperhatikan bukan hanya perusahaan yang dipimpinnya, melainkan kepentingan pemegang saham dan pekerja di perusahaan tersebut. Maka, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi serta bertindak untuk kepentingan perseroan. Apabila keputusan yang diambil direksi merupakan keputusan yang berdasarkan prinsip duty of care and loyalty dan tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip business judgement rule. Kata Kunci : Direksi, Duty of Care, Duty of Loyalty, Anak Perusahaan dan Perusahaan Induk. ABSTRACT This research is aimed to analyze the extent of the duty of care and loyalty regarding the legal action done by the subsidiary to its parent company. The normative legal research was employed in this research along with the statute and analytical approach. The data obtained involved primary, secondary, and tertiary materials, in which it was collected based on literature review and resource from the Internet. The data was then systematically and grammatically interpreted. From the data analysis, it is concluded that the relationship between the director and his/her company is not only restricted to work relationship, but it is also based on trust to the company. The duty of care is the obligation of a director to execute his/her responsibility carefully. Therefore, A director is required to set a high standard of integrity and loyalty for the sake of the company. The effort to realize the duty of care and loyalty could be through transparency and check and balance. Legal consequence is that the director is responsible for his/her private asset while he/she cannot be called for accountability in private, for he/she is protected by the principle of judgment rule. Keywords: director, duty of care, duty of loyalty, subsidiary and parent company 
ANALISA YURIDIS PRINSIP TRANSPARANSI OLEH EMITEN OBLIGASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA GAGAL BAYAR Fidya Titisari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fidya Titisari, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: fidyatitisari@gmail.com AbstrakIndonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan peningkatan dalam berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi yang mengalamiperkembangan pesat seperti yang terjadi di bidang pasar modal. Salah satu jenis kegiatan dalam pasar modal adalah investasi. Dalam pasar modal terdapat 2 (dua)instrumen utama dalam pasar modal yaitu saham dan obligasi. Melakukan kegiatan pendanaan melalui instrument obligasi bukan tanpa risiko, salah saturisikonya adalah penerbit gagal membayar kewajibannya.  Pembatasan peneilitian ini terletak pada prinsip transparansi di dalam GCGyang menjadi tolak ukur suatu perusahaan tersebut memiliki potensi gagal bayar kupon obligasi atau tidak. Agar investor dapat menganalisa laporan keuangandari perusahaan tersebut. Setelah menganalisa laporan keuangan yang berkaitan, investor dapat memprediksi langkah apa yang akan ditempuh apabila prediksiinvestor menunjukkan bahwa emiten mengalami potensi gagal bayar dan dapat mengambil tindakan sedini mungkin sebagai penyelamatan dananya.Kata kunci: Transparansi, obligasi, emiten, investor AbstractAs a developing country, Indonesia needs improvement in terms of almost all sectors, one of which is an economic sector which is growing vastly as shown in the capital market. Investment is one of the activities that run in the capital market. There are two main instruments in the capital market comprising stock and bond. However, funding given by means of the bond is not risk-free, meaning there is still a possibility for default to occur.  This research is focused on the transparency principle in GCG serving as a benchmark which investigates whether a company has a potential of default so that the investors could analyze the finance of the company. After the analysis of the related financial report, investors could predict what measures to be taken when there is potential where an issuer fails to payback so that earlier measures can be taken to save the fund.Keywords: transparency, bond, issuer, investor

Page 184 of 563 | Total Record : 5629

 182   183   184   185   186 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue