cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 196   197   198   199   200 
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELIHAT ORANG TELANJANG DENGAN MENGGUNAKAN CCTV Lutfi Raisa Yusniarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lutfi Raisa Yusniarto, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: aprianalutfi@gmail.com  Abstrak Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan penggunaan CCTV. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV secara melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena dalam pasal 281, 282, 283 KUHP, pasal 27 ayat 1 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat 1 tentang Pornografi, tidak ada pengaturan perbuatan mengenai pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV. Dan hasil penelitian yang kedua adalah  urgensi pengaturan pertanggungjawaban pelaku yang melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV adalah Perbuatan melihat orang telanjang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan pornoaksi, dapat memberikan perlindungan untuk setiap warga negara dan dapat memberikan kepastian hukum perbuatan melihat orang telanjang dengan menggunakan CCTV Kata Kunci : Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana, Urgensi Kriminalisasi Abstract The development of technology cannot be expected to only bring positive impacts. The negative ones also seem inevitable, in which some involve threats using technology. Crimes caused by this development keep occurring along with the growth of civilization, one of which is peeping a naked person through CCTV.  Research result concludes that peeping somebody naked through CCTV cannot be categorized into a criminal act since Article 281, 282, 283 of Criminal Code, Article 27 Paragraph 1 on Electronic Transaction and Information and Article 4 Paragraph 1 concerning Pornography do not regulate any act of peeping a naked person through CCTV. Moreover, what becomes a concern is that this act could lead to a more serious crime or porn act. Therefore, an urgency to provide legal protection and legal certainty to those concerned regarding the case of peeping a naked person through CCTV is required. Keywords: pornography, liability, the urgency of criminalization 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Anita Eka Prasetyorini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anita Eka Prasetyorini, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: anitaekaprasetyorini@yahoo.co.id  ABSTRAK Penelitian ini merupakan analisis normatif terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekan konseptual. Dalam hal ini pendekatan dilakuakan dengan menelaah konsep-konsep tentang pertanggungjawaban pidana bagi notaris. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis pertanggungjawban pidana. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui  akta   notaris   lahir   karena   adanya   keterlibatan   langsung   dari   pihak   yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam Undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Perbuatan pemalsuan akta otentik adalah perbuatan mengubah, memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Berdasarkan unsur-unsur perumusan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris dari pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, untuk notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik tidak dapat diterapkan pada pasal ini. Akan tetapi dapat dikenai sanksi pada pasal 263 Jo 264 KUHP sebab pada pasal 263 Jo 264 KUHP merupakan pemalsuan yang diperberatkan karena obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Serta sanksi yang terdapat pada undang-undang jabatan notaris merupakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuh syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Kata Kunci: Pemalsuan akta otentik, Notaris, pertanggungjawaban pidana ABSTRACT This research is categorized into a normative research aiming to study the case of falsification of an authentic deed done by a notary by means of statute and conceptual approaches, in which concepts regarding the liability of a notary were profoundly studied. The legal materials involved primary and secondary ones used to analyze the liability. It is revealed that the existence of the role of a notary is due to the existence of those needing the notary’s role in making authentic deeds and of their direct involvement. It is known that an authentic deed is issued by a notary as regulated in Act. Falsification of an authentic deed by a notary is against the regulation in Article 263 of Criminal Code concerning Document Falsification, where this regulation cannot be applied for a notary performing falsification, but the sanction given should be based on what is enacted in Article 263 Jo 264 of Criminal Code, for these two Articles contain elements of aggravating law since the document falsified contains substantial trust. The notary proven to do this act is punishable by law when it is found that the crime meets the criteria applied in the Act. Keywords: authentic deed falsification, notary, liability. 
PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) (STUDI DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN) M. Agra Dwadima Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Agra Dwadima Putra, Dr. Tunggul Anshari S.H, M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-Mail : Agraputra.ap@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menganalisis dan menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dalam melaksanakan Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga akibatnya para wajib pajak itu dikenakan sanksi administratif denda sebesar 2%. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penerapan sanksi administratif ini belum memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muara Enim. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif, Pajak Bumi dan Bangunan ABSTRACT This research is aimed to understand and analyse the implementation of imposing administrative sanction to increase revenue received from land and building tax in villages and cities in the Regency of Muara Enim, South Sumatera and find out the impeding factors in the implementation and measures taken to tackle the factors faced by The Regional Revenue Agency of the Regency of Muara Enim, South Sumatera. In the practice, taxpayers fail to abide by the law where the tax is left unpaid by the taxpayers causing them to be responsible for the 2% fine. However, the fine imposed does not have any substantial influence on the revenue received from land and building tax in the Regency of Muara Enim. This research employed empirical juridical method with qualitative descriptive approach. The technique applied involved interview and observation. The research result showed that imposing administrative sanction to increase the revenue of land and building tax in regional areas and cities in the Regency of Muara Enim has been implemented based on regulations and laws that apply despite the fact that the sanction does not give any significant contribution to the revenue of land and building tax in the Regency of Muara Enim. Keywords: implementation, administrative sanction, land and building tax.  
URGENSI PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) Meyta Yustianingsih Budhiardjo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meyta Yustianingsih Budhiardjo, Herlin Wijayati, S.H., M.H, Muhammad Dahlan, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : meytayustianingsih@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya untuk membuat peraturan hukum terkait dengan pencabutan hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, mengapa aturan pencabutan hak kewarganegaraan menjadi penting untuk dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada aturan hukum yang sebelumnya yang dianggap kurang efektif dan memberikan solusi aturan hukum baru yang lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa program deradikalisasi hanya digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi dan Pemerintah harus bersikap tegas dengan mencabut hak kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia yang baru pulang dari ISIS untuk menimbulkan efek jera sekaligus juga untuk melindungi masyarakat kita dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Kata Kunci: ISIS, pencabutan kewarganegaraan  ABSTRACT This research is aimed to analyze the essence of making regulations regarding revocation of citizenship for Indonesians joining Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The research is focused on studying the issue over why is it important to make a regulation concerning the revocation by the Indonesian government. This is a legal research using statute approach where laws and regulations are studied. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data where former ineffective laws were studied and a solution regarding more effective regulations was given. The research result reveals that radicalization is performed to gain information from those returning back from ISIS and it is essential that the government be more assertive by revoking the citizenship of Indonesians who return from ISIS to deter them and to protect the people of Indonesia from any influences of radicalism and terrorism. Keywords: ISIS, citizenship revocation 
IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF (I) DAN (L) PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN TERKAIT VANDALISME( STUDI KASUS KOTA TANGERANG) Syafira Destari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syafira Destari, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum, Nurdin S.H., M.Hum Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: syafirabingdestari@gmail.com   ABSTRAK Syafira Destari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018. Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang), Lutfi Effendi, SH.,M.Hum dan Nurdin S.H., M.Hum. Penulisan skripsi ini terkait Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang). Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji Proses Implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dari sisi Aparat pemerintah juga masyarakat. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme( Studi Kasus Kota Tangerang) belum terlaksana dengan baik,dikarenakan masih banyak aksi vandalisme yang tidak dapat teratasi di Kota Tangerang. Kata kunci: Implementasi, Vandalisme ABSTRACT Syafira Destari, State Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2018. Implementation of Article 7 Letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding Vandalism (A case study conducted in Tangerang), Lutfi Effendi, SH., M.Hum, and Nurdin S.H., M.Hum. This thesis studies the implementation of Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism, in which empirical juridical method was employed to study the process of implementation of Regional Regulation according to the perspective of society and government apparatus. The legal materials needed in the research were obtained from the literature review, samples collected from related agencies, and interviews with authorized parties/experts, and people. The legal materials were analyzed with qualitative descriptive methods to provide answers to the problems in a more systematic way. The research result reveals that Article 7 letter (I) and (L) of Regional Regulation of Tangerang Number 6 of 2011 concerning Order regarding vandalism has not been implemented appropriately since there is still some uncontrolled vandalism happening in Tangerang. Keywords: implementation, vandalism 
ANALISIS YURIDIS PASAL 34 HURUF A PЕRATURAN BANK INDONЕSIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TЕNTANG PЕNYЕLЕNGGARAAN PЕMROSЕSAN TRANSAKSI PЕMBAYARAN TЕRKAIT KONVЕRSI CRYPTOCURRЕNCY (BITCOIN) KЕ DALAM MATA UANG RUPIAH Robby Darussalam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robby Darussalam, Moch. Zairul Alam, S.H. M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: robby.2009@live.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai kegiatan konversi cryptocurrency (bitcoin) ke dalam mata uang rupiah ditinjau dari Pеraturan Bank Indonеsia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tеntang Pеnyеlеnggaraan Pеmrosеsan Transaksi Pеmbayaran. Analisis ini dilatarbelakangi oleh kegiatan transaksi konversi cryptocurrency ke dalam mata uang rupiah yang sedang terjadi di Indonesia hal ini menjadi masalah karena kegiatan tersebut tidak ada peraturan yang jelas dan mengingat penggunaan cryptocurrency telah dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia, karena tidak ada negara yang memback up bitcoin sebagai mata uang. Analisis ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang dan di interpretasi dengan menggunakan metode gramatikal dan teologis. Berdasarkan hal tersbut maka dapat disimpulkan tidak adanya peraturan yang membahas secara spesifik mengenai konversi cryptocurrency (bitcoin) akan tetapi ada pemberitahuan dari pemerintah untuk hati-hati terhadap kegiatan ini dan adanya alasan cryptocurrency (bitcoin) dilarang sebagai alat pembayaran membuat penulis merekomendasikan bahwa kegiatan konversi cryptocurrency (bitcoin) ini dapat membahayakan masyarakat karena merupakan economic bubble dan melarang perusahaan yang memfasilitasi jual beli cryptocurrency untuk melanjutkan kegiatannya. Kata Kunci: Konversi, Cryptocurrency, Mata Uang ABSTRACT This article analyses conversion of cryptocurrency (bitcoin) into rupiah from the perspective of Bank Indonesia Regulation Number 18/40/Pbi/2016 concerning Payment Process. This analysis was initiated based on the issue over cryptocurrency conversion into rupiah while there is no clear regulation on the use of cryptocurrency and this conversion has been regarded invalid as a payment method in Indonesia because there are no countries backing up bitcoin as a currency. This analysis employed statute approach interpreted by grammatical and theological methods. The result concludes that there is no regulation specifically regulating the conversion of cryptocurrency (bitcoin) but there is still a notification from the government for people to be more careful for this activity and reasons are given over why cryptocurrency is banned as a transaction in payment. This issue leads to the recommendation made by the author that this activity could harm societies recalling that this is regarded as economic bubble and it is recommended that companies stop facilitating cryptocurrency transaction to execute any activities in the companies. Keywords: conversion, cryptocurrency, currency 
EKSISTENSI E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) TERHADAP SYARAT WAJIB PEKERJA MIGRAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Alfadharma Arliyando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfadharma Arliyando, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: alfadharma@hotmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Eksistensi E-KTKLN Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) terhadap syarat wajib Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-KTKLN merupakan suatu bentuk syarat wajib yang harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini akan memberikan suatu bentuk perlindungan hukum baik dari masa sebelum, selama, dan setelah bekerja serta memberikan kepastian hukum sebagai Pekerja Migran Indonesia Prosedural. Dengan tidak terpenuhinya syarat wajib ini, maka akan dapat membatasi pemberian hak perlindungan hukum oleh pemerintah dan meningkatkan risiko dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Kata Kunci: E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepastian Hukum ABSTRACT This research aimed to analyze the Existence of Electronic Cards for Overseas Workers (E-KTKLN) in regard to Compulsory Requirement for Indonesian Migrant Workers after Application of Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers. This research is a normative juridical research carried out using a statute approach. The results of this study indicate that E-KTKLN is a form of compulsory requirements that must be possessed by Indonesian Migrant Workers Candidates and/or Indonesian Migrant Workers after the enactment of Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers. This will provide a form of legal protection both before, during and after work and provide legal assurance as a Procedural Indonesian Migrant Worker. With this mandatory requirement not being fulfilled, it will be able to limit the provision of legal protection rights by the government and increase the risk of being categorized as Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. Keywords: Electronic Card for Overseas Workforce (E-KTKLN), Protection of Indonesian Migrant Workers, and Legal Certainty
EFEKTIFITAS PASAL 166 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang) Aditya Agus Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Agus Pratama, Nurdin, SH.,M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : colombuz.pratama@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas ketidаk sesuаiаn аntаrа ketentuаn Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (dаs sollen) terhadap surat perjanjian pengangkutan barang yang disediakan oleh SURYA Travel dan Dieng Travel (dаs sein). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, masalah yang dirumuskan terkait efektifitаs Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hаmbаtаn dаn upаyа yаng dilаkukаn oleh Dinаs perhubungаn Kotа Mаlаng dаlаm Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dаpаt berjаlаn efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuаn Pasal UULLАJ tidаk dilаksаnаkаn dengаn efektif. Hаl tersebut dаpаt diketаhui dаri unsur-unsur teori efektifitаs menurut Lаwrence M. Friedmаn sаmа sekаli tidаk terpenuhi dаlаm permаsаlаhаn ini. Hаmbаtаn yаng diаlаmi oleh Dishub Kotа Mаlаng аdаlаh terbаtаsnyа kewenаngаn Dishub Kotа Mаlаng hаnyа untuk mengаdаkаn pengаwаsаn dаn pembinааn, upаyа yаng dilаkukаn oleh Dishub Kotа Mаlаng аdаlаh dengаn melаkukаn sosiаlisаsi terkаit pentingnyа dokumen-dokumen yаng hаrus disediаkаn oleh pihаk penyediа jаsа аngkutаn jаlаn. Kurаngnyа pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh ORGАNDА terhаdаp trаvel yаng telаh memperoleh ijin untuk melаkukаn kegiаtаn di Kotа Mаlаng, upаyа yаng dilаkukаn ORGАNDА Kotа Mаlаng аdаlаh melаkukаn sosiаlisаsi terhаdаp penyediа jаsа trаnsportаsi trаvel di Kotа Mаlаng. Hаmbаtаn yаng diаlаmi oleh SURYА Trаvel dаn Dieng Trаvel secаrа umum аdаlаh orgаnisаsi аngkаtаn dаrаt (ORGАNDА) Kotа Mаlаng sаmа sekаli tidаk melаkukаn tegurаn аtаu lebih pаrаhnyа pengecekаn terhаdаp kelengkаpаn yаng sehаrusnyа disediаkаn, аdаnyа аnggаpаn dаri SURYА Trаvel dаn Dieng Trаvel bаhwа gаnti kerugiаn tetаp dаpаt dilаkukаn wаlаupun dokumen yаng disediаkаn tidаk sesuаi dengаn UULLАJ. Upаyа yаng dilаkukаn SURYА Trаvel dаn Dieng Trаvel аdаlаh melаkukаn koordinаsi dengаn pihаk ORGАNDА untuk melаkukаn perbаikаn dokumen аngkutаn jаlаn sehinggа sesuаi dengаn ketentuаn dаlаm UULLАJ. Kata kunci : Angkutan Jalan, Surat Perjanjian Pengangkutan Barang. ABSTRACT This research studies the relevance between provision of Article 166 of Act Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transports (das sollen) and Agreement over vehicles available to transport goods provided by SURYA Travel and Dieng Travel (das sein). The research problem is focused mainly on the effectiveness of Article 166 of Act Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport, impeding factors, and measures taken by the department of transportation in Malang. This study is aimed to implement the regulation more effectively. The research result reveals that the provision of the Article is not implemented effectively. It can be seen from the absence of elements of the theory of effectiveness by Lawrence M. Friedman from the issue. The authority of the department of transportation is only restricted to supervision and training, while the measures taken by the department involve giving information on related documents that need to be provided by road transport providers. It is found that there is lack of supervision given by Army Organisation (hereinafter ORGANDA) to a travel agents to gain permit to operate their businesses in Malang. The effort done by ORGANDA in Malang is to give more information to transport providers in Malang. The impeding factor faced by SURYA Travel and Dieng Travel is that the ORGANDA does not issue any warning, let alone checking the required documents. Moreover, it is worsened by the fact that SURYA travel and Dieng Travel believe that compensation can still be given despite the prepared documents not relevant to the Act. SURYA Travel and Dieng Travel hold coordination with the representatives of ORGANDA to fix the issue over the documents required for road transports as according to the provision of Act concerning Traffic and Road Transport. Keywords: road transport, agreement over vehicles available to transport goods. 
PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TERKAIT PELARANGAN MERUSAK POHON,TANAMAN ATAU BUNGA-BUNGA YANG ADA DI TAMAN,LAPANGAN ATAU DISEPANJANG TEPI JALAN UMUM (Studi di Satuan P Winata Japatara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Winata Japatara, Dr. Iwan Permadi, SH., MH. Agus Yulianto, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: winatajapa@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Tulungagung Tentang ketertiban umum terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Dalam Pasal 6 tersebut mengatur mengenai pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Namun dalam pelaksanaan Pasal 6 bahwa Pelaksanaan ketertiban umum di tulungagung kurang memuaskan dikarenakan banyak terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan polisi pamong praja menjadi berkurang kendala yang dihadapi adalah kasus yang sering terjadi dan minimnya anggota satuan polisi pamong praja dan juga kendala Sumber daya manusia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 6  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum di Kota Tulungagung terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan polisi pamong Praja Kota Tulungagung. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Tulungagung Tentang ketertiban umum terkait pelarangan merusak pohon,tanaman atau bunga-bunga yang ada di taman,lapangan atau disepanjang tepi jalan umum bagi masyarakat belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata kunci: ketertiban umum, Peraturan desa, Taman kota   ABSTRACT This study aims to find out about the implementation of Article 6 Regional Regulation No. 7 of 2012 in Tulungagung Regency. Regarding public order related to the prohibition of damaging trees, plants or flowers in parks, fields or along the public roads. But in the implementation of Article 6 that the implementation of public order in tulungagung is unsatisfactory because there are many factors that affect the performance of the civil service police unit, the obstacles faced are frequent cases and the lack of members of the civil service police unit and also human resource constraints. The type of research used by the author is a type of empirical research with sociological juridical research methods conducted by direct research to obtain data on the implementation of Article 6 of Regional Regulation No. 7 of 2012 concerning public order in the City of Tulungagung related to the prohibition of damaging trees, plants or flowers which is in the park, field or along the edge of the public road. The method of data retrieval is done by way of study in the field by conducting interviews with the head of the public order and peace of mind unit of the Civil Service Police of the City of Tulungagung. Analysis of the data used by the author uses juridical empirical methods, namely a study conducted on the real conditions that occur in the application of legal practice. Based on the results of this study, it can be seen that the implementation of Article 6 Regional Regulation No. 7 of 2012 in Tulungagung Regency Regarding public order related to the prohibition of damaging trees, plants or flowers in the park, the field or along the public road has not gone well because it is hampered by several factors. Keywords: public order, Local regulation, City Park
LEGALITAS PENCABUTAN STATUS KEWARGANEGARAAN KARENA ALASAN INDIKASI KETERLIBATAN TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: ZAKIR NAIK) Naufal Aditya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naufal Aditya, Ikaningtyas, S.H., L.L.M., Hikmatul Ula, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya naufaladity@gmail.com   ABSTRAK Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 point a berisi ketentuan bahwa seseorang akan berhenti menjadi warga Negara India sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan berdasarkan pasal 10 Undang – undang tahun 1955 ayat 2, point b dan c berisi :(b) bahwa warga negara telah menunjukkan dirinya dengan bertindak atau berbicara untuk tidak setia atau tidak puas terhadap Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum; atau(c) bahwa warga negara telah, selama perang di mana India dapat terlibat diperdagangkan secara tidak sah atau berkomunikasi dengan musuh atau terlibat dalam, atau terkait dengan, setiap bisnis yang sepengetahuannya dilakukan sedemikian rupa untuk membantu musuh di perang itu; atau Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah India berwenang untuk mencabut status kewarganegaraan warganegaranya apabila memang dirasakan perlu. Dan di dalam hal ini Zakir Naik merupakan terdakwa atas dakwaan kedua point yang penulis cantumkan diatas, hal inilah yang mendasari Pemerintah India dalam mencabut status warganegaraanya. Teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Undang – undang Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi 1954 orang tanpa kewarganegaraan, Konvensi 1961 Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan, Undang – Undang Kewarganegaraan India 1955,sebagai pedoman proses peradilan. Pemerintah Negara India resmi mencabut paspor warga Negaranya yang mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan orang tersebut, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Negara India berdasarkan Rekomendasi NIA (badan penyidikan di India), yang menduga adanya indikasi warga negaranya memiliki keterlibatan dengan terorisme. Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah menetapkan hak – hak yang telah melekat dan merupakan bagian yang harus bersama – sama dihormati dan diperhatikan dalam memutus suatu perkara, dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan Hak Universal yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, Oleh karena itu setiap Putusan yang dikeluarkan melalui Badan yang berwenang telah melewati fase dimana telah adanya tinjauan terhadap Hak - hak Asasi Manusia. Kata kunci: Stateless Person, Konvensi 1954 Orang Tanpa Kewarganegaraan, Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia ABSTRACT Article 10 Paragraph 1 point a bears the provision stating that a person may cease to be a citizen of India as commanded by the central government. The provision of Article 10 of Act of 1955 Paragraph 2, point b and c state that: (b) citizens have shown that they no longer have faith to or satisfied with the constitution of India as regulated by the law; or (c) citizens, during the war, have been the victims of illicit human trafficking or have been involved in a communication with enemies or have been involved in a business for the purpose of assisting enemies at war; or According to the above provision, the government of India intends to revoke the citizenship status of a person when necessary. The case of Zakir Naik is related to both points as written by the author of this research. This serves as the basis of citizenship revocation. This research was analysed based on grammatical interpretation, in which the data taken involved primary and secondary legal materials. Act on Declaration of Human Rights, 1954 Convention on Stateless People, Act on Citizenship of India of 1955 as guidelines of judicial process. It was found that India revoked the citizenship status of a person, and this revocation was performed based on the recommendation of NIA (investigation authorities in India), where it indicated that there was potential of involvement in terrorism. Universal Declaration of Human Rights in 1948 involves several rights and the rights deserve recognition and respect. Keywords: stateless person, 1954 Convention concerning Stateless People  

Page 198 of 563 | Total Record : 5629

 196   197   198   199   200 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue