cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 197   198   199   200   201 
KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Firdaus Ibnu Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdaus Ibnu Hakim, Lutfi Effendi S.H, M.Hum., Agus Yulianto S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : firdausibnuhakim@gmail.com  ABSTRAK Penyelenggara negara adalah pemimpin, pengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya dan amanah yang diberikan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya masyarakat manusia yang ada mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang atau badan yang diberikan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu rakyat dan orang atau kelompok orang atau badan yang diberi kekuasaan/mandat untuk menjalakan kekuasaan atas nama rakyat, perjanjian itu melahirkan pemerintah. Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa berharap dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendukung penyeleggaraan pemerintah desa di Desa Sumberejo. Kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat pembangunan Desa  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Atas apa yang ada didalam isi Undang-Undang Desa tersebut Kepala Desa harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan demi kepentingan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Terkait dengan pemaparan di atas dan menurut penulis, Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar. Kepala Desa yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa yang secara terlihat menigkatkan taraf kehidupan masyarakat yang menggerakkan perekonomian Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa yang merupakan aspirasi dan dilihat dari segi kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan fungsi serta kegunaan pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya perolehan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan yang berakibat terhadap pembangunan yang sedang Desa laksanakan, sehingga Kepala Desa harus bisa memanfaatkan Dana Desa yang terbatas tersebut untuk pembangunan Desa diantara banyak pilihan pembangunan yang harus dilakukan dengan keterbatasan Dana Desa. Kata Kunci: Kebijakan  Strategis Kepala Desa Tentang Penggunaan Dana Desa ABSTRACT State actors are categorised as a leader, mandate executor, and the mandate from the society will require liability. Furthermore, the society will need to make an agreement with a person or a group of people or an organsiation that is/are given a power under particular conditions that have to be respected and obeyed by the two parties: people and a man/a group of people/organisation to execute the power on behalf of his/her people. This agreement is where government is formed. Village development is aimed to fix the conditions and the standard of living of the people. In its execution of the governance, a village head is assisted by village apparatus. Through training and monitoring from a village head, it is expected that the welfare of the people is improved and this effort could support the village governance in Sumberejo village. The village head makes policies aimed to develop the village which is intended to enhance the welfare of the people and village empowerment as regulated in Law of Village Number 6 of 2014 Article 26 stating “A village head is responsible to run the village governance, carry out the development of village, improve community activities in a village, and a village head is also responsible for village empowerment.” Therefore, it is concluded that a village head must be capable of making policies for the sake of the interests of village governance and the people. Moreover, the author also concludes that Sumberejo Village of district of Ngasem, Regency of Kediri is one of the villages in Kediri to receive the biggest fund. Through the policies made, a village head should be able to help his people develop their village, live a better standard of living, achieve better economic condition for the whole village of Sumberejo in Kediri. Village development is part of aspiration in which the function and importance of the development also needs to be taken into account. However, in reality, the fund allocated in the village is reduced, affecting the phase of the development of the village that is in progress, so that the village head should be able to wisely spend the allocated money for the development of the village. Keywords: The village head’s strategic policy regarding the use of village funds 
HAMBATAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PASAL 5 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Di Satpol PP Wilayah Daerah Kota Malang) Martalak Mario Marpaung
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Martalak Mario Marpaung, Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya martalakmariomarpaung@gmail.com  ABSTRAK Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1] Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai kewenangan penyidikan Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai kewenangan penyidikan.Yang menjadi masalah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ataupun Kota. Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerahserta keputusan kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya berujung pada munculnya konflik (bentrokan). Kata-kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Daerah, Sistem Peradilan Pidana ABSTRACT A member of civil service police unit can be appointed as a civil servant serving as an enquirer according to provision of regulations and laws. In other words, the member of the civil service police unit is a part of criminal justice system because, with this provision, the member becomes authorised to conduct enquiry. However, according to Act Number 23 of 2014, civil service police unit is a part of Regional Government, meaning that when performing tasks, the members of police unit are directly under the control of a regent, a mayor, or a governor. There is no relationship between the civil service police unit of province, that of Regency, or that of city. Another issue is that the police unit is restricted to acting only within non-judicial repressive authority in performing their tasks to enforce regional regulation and to act based on the decision of regional Head. Therefore, it is common to see the police unit facing several issues when they deal with people with particular interests, resulting in some disputes or conflicts. Keywords: civil service police unit, regional head, Criminal Justice System
PERALIHAN HAK ATAS TANAH KE ATAS NAMA KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PUTUSAN NOMOR 21/PDT.G/2016/PN.BLA Rafika Nurul Warda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rafika Nurul Warda, Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn, Shanti Rizkawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : wardahrafika00@gmail.com   Abstrak Salah satu tujuan pembangunan yang telah sah diberlakukan harus dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur tentang perjanjian antara pihak piutang dan yang berhutang. Sebagaimana telah diketahui, kredit macet merupakan persoalan serius yang dihadapi industri perbankan di Indonesia. Kredit macet tidak hanya terjadi pada industri perbankan, melainkan juga dapat terjadi terhadap utang piutang perorangan. Seperti halnya yang terjadi pada sengketa utang piutang dengan jaminan hak atas tanah antara kreditur dan debitur di kabupaten Blora, Jawa Tengah akan tetapi tidak dibebani dengan hak tanggungan, dimana debitur wanprestasi sehingga kreditur melakukan balik nama secara serta merta dan meminta debitur untuk mengosongkan tanah beserta bangunan yang dijaminkan berdasarkan akta perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi debitur tidak mengindahkan hal itu, sehingga kreditur mengambil langkah hukum dengan membawa sengketa ini ke Pengadilan Negeri Blora, dan hakim memutus membatalkan seluruh perjanjian antara debitur dan kreditur dengan dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, akan tetapi dalam sengketa ini tidak dapat tunduk pada UUHT dikarenakan obyek jaminan tidak didaftarkan hak tanggungan. Pentingnya hak tanggungan dalam jaminan hak atas tanah sebaiknya lebih diperhatikan guna untuk melindungi hak kreditur jika terjadi sengketa. Kata Kunci: Jaminan, Hak Tanggungan Abstract It is commonly known that bad credit is a serious issue faced by banks in Indonesia. Not only does bad credit happen in banking, but it is possible to happen among individuals, like one that happened in the Regency of Blora, Central Java where there was the dispute over the right of land set as a collateral between a creditor and debtor. However, no mortgage right was made in which the debtor breached the contract resulting in the creditor evicting the debtor after transfer of title took place. This eviction was only based on the agreement stating that collateral was set and agreed upon by the two parties. Since the debtor rejected to be evicted, this case was then brought to District Court of Blora. The judge of the court revoked all the agreement between the debtor and creditor by referring to Act Number 4 of 1996 concerning Mortgage Right. However, this dispute was not relevant to the Act concerning Mortgage Right because the collateral was not registered as a mortgage right. The essence of mortgage right needs more attention in order that the right of the creditor is protected when a dispute takes place. Keywords: collateral, mortgage right 
KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DALAM PENGAKUAN PENGANGKATAN ANAK UNTUK MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH Seventina Monda Devita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seventina Monda Devita, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : seventinamonda17@gmail.com  ABSTRAK Keberlakuan hukum adat pada Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 dalam hal pengangkatan anak masih menimbulkan permasalahan. Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak mengakui adanya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Selain itu, dalam Pasal 9 (2) PP No. 54 Tahun 2007  menyatakan bahwa pengangkatan anak melalui hukum adat ‘dapat’ dimintakan penetapan pengadilan. Kata ‘dapat’ dalam kalimat tersebut membuat perbedaaan penafsiran, sehingga dalam berbagai putusan mengenai pengangkatan anak yang melalui hukum adat terdapat ketidakseragaman dalam menentukan pembagian harta waris. Hal ini menjadikan kata ‘dapat’ Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 tidak jelas. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum adat dalam Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 perihal pengangkatan anak untuk memperoleh wajibah masih diakui sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan hukum adat masih berlaku tanpa adanya syarat, meskipun masih ada beberapa hakim yang mewajibkan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk memperoleh wasiat wajibah. Kata ‘dapat’ dalam pasal 9 (2) PP No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan dapat diartikan bahwa pengangkatan anak tidak harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Kata Kunci: Keberlakuan Hukum Adat, Pengangkatan Anak, Wasiat Wajibah ABSTRACT The validation of adat law in Article 9 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning child adoption still sparks a problem. Article 8 of Government Regulation number 54 of 2007 concerning child adoption refers to accepted local adat law. Moreover, Article 9 (2) of Government Regulation Number 54 of 2007 states that child adoption based on adat law can be done with the stipulation made by the court. The word ‘can’ leads to different interpretations over inheritance division. In other words, ‘can’ in the article is regarded as to give unclear meaning. This is a normative legal research which employed statute and case approaches. The analysis technique involved grammatical and systematic interpretation. The research result concludes that the effectiveness of adat law in Article 9 of Government Regulation Number 54 of 2007 regarding child adoption to get access to wajibah will is recognized as long as the adat law still remains and stays relevant with societies that keep developing. Keywords: Validity of adat law, child adoption, wajibah will 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PELUNCURAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA BAGI KEDAULATAN RUANG UDARA JEPANG DITINJAU DARI HUKUM UDARA INTERNASIONAL Fia Dhatul Prima Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fia Dhatul Prima Kusuma, Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : fiakusuma@yahoo.co.id   ABSTRAK Pembangunan kapitalisme militer negara Asia Timur yaitu oleh Korea Utara yang membuat Jepang merasa terancam kedaulatan ruang udaranya yang ditandai dengan uji coba peluncuran rudal balistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan akibat hukum uji coba peluncuran rudal balistik Korea Utara yang melintas di atas wilayah kedaulatan Negara Jepang. Hasil dari penelitian ini adalah status hukum uji coba peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara melintas di atas kedaulatan Negara Jepang adalah illegal. Apalagi pengembangan rudal balistik untuk kepentingan nuklir tersebut bukan untuk kepentingan damai dan jika menelaah kembali pada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dimana Korea Utara bukanlah Nuclear Weapon States (NWS). Walaupun dalam Konvensi Chicago 1944 tidak diatur mengenai aturan terbang rudal jelajah, melintasnya rudal jelajah di wilayah kedaulatan udara negara lain tetap tidak dibenarkan karena dengan terbang dan melintasnya rudal jelajah tersebut maka kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan menjadi tereduksi unsur penuh dan kemutlaknnya. Sehingga akibat hukum dalam kasus uji coba rudal balistik yang dilakukan Korea Utara yang melintasi kedaulatan ruang udara Jepang jelas merupakan pelanggaran kedaulatan, karena tidak adanya persetujuan oleh Jepang untuk melakukan uji coba tersebut. Kata Kunci: Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Konvensi Chicago 1944, Rudal Balistik, Nuklir. ABSTRACT Development in military capitalism in East Asia countries such as in North Korea puts the sovereignty of Japan in jeopardy due to the launch of the ballistic missile by North Korea. This research is aimed to investigate and analyze the legal status and legal consequences of ballistic missile crossing over the area of the sovereignty of Japan. The result of this research reveals that the legal status of missile test performed by North Korea that crosses over the sovereignty area of Japan is illegal. Moreover, this launch is not addressed to peace, and based on the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), North Korea is not one of the Nuclear Weapon States (NWS). Despite the fact that Convention of Chicago 1944 does not regulate cruising missile, still, the missile crossing over the sovereignty of Japan is not acceptable because it could reduce the element of absoluteness of the sovereignty of the state. Therefore, it is concluded that the missile test performed by North Korea is an infringement of sovereignty, as it is done without the consent of Japan. Keywords: Nuclear Non-Proliferation Treaty, Nuclear Weapon States, Convention of Chicago 1944, ballistic missile, Nuclear.  
TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TERHADAP KERUGIAN INVESTASI PENGGUNAAN DANA HAJI Puji Nurmastuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puji Nurmastuti, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pnurmastuti@gmail.com   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Haji terhadap kerugian investasi penggunaan dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang – Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jumlah daftar tunggu calon jamaah haji yang sangat besar menyebabkan jumlah dana haji yang disimpan dalam rekening pemerintah terus meningkat. Namun, pengelolaan dana haji dinilai belum optimal karena penggunaan investasi terbatas pada surat utang negara, deposito syariah, dan surat berharga syariah  negara. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai dengan Undang – Undang dan prinsip syariah. Tanggung jawab BPKH merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam mengelola dana haji supaya terhindar dari hal – hal yang merugikan. Penulis ingin mengetahui tanggung jawab BPKH apabila terjadi kerugian investasi dalam penggunaan dana haji. Dalam hal ini Undang – Undang belum mengatur sejauh mana tanggung jawab pihak lain terkait kerugian investasi yang terjadi seperti, DPR, Menteri maupun Presiden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurudis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, dan data sekunder yang di peroleh melalui beberapa literatur. Kata Kunci: BPKH, Tanggung Jawab, Investasi, Keuangan Haji Abstract This article is aimed to analyze and find out the responsibility of Hajj Fund Management Agency in relation to an investment loss of hajj fund use. The financial agency (further stated as BPKH) is an agency established based on the provision of Act Number 34 of 2014 concerning Hajj Fund Management. The number of people in the waiting list to Hajj is huge, causing the increasing amount of fund saved in government account for Hajj. However, the Hajj fund management is not performed optimally because the use of the investment is restricted to a government bond, sharia deposit, and government sharia securities. Management of fund for Hajj must be performed based on existing regulation and sharia principles. It is important that the responsibility of BPKH be given attention in terms of the fund management for hajj in case of losses. This research is aimed to find out the responsibility of BPKH when any investment loss takes place regarding the use of the fund. In this case, the Act mentioned earlier has not regulated the scope of the responsibility of the related party in regard to investment loss that happens. This research employed the normative juridical research method with the statute and analytical approaches, and secondary data were obtained from several literatures. Keywords: BPKH, responsibility, investment, Hajj funds  
PENERAPAN SAKSI DE AUDITU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/ PID.B/2016/PN.JKT UTR Fara Oktavia Nufaida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fara Oktavia Nufaida, Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Faraoktavia11@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan saksi De Auditu. Hal ini timbul dengan adanya putusan MK yang berakibat pada berubahnya penilaian makna saksi dalam hukum acara Pidana.  Dalam hal ini, penulis menggunakan Kasus dari Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Penilaian Saksi yang memberatkan terdakwa dalam Putusan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab semua saksi yang dihadirkan adalah “Saksi De Auditu” Sebab perluasan makna saksi dalam KUHP tidak dibarengi dengan ketentuan sampai batas mana atau dalam perkara seperti apa “Saksi De Auditu” dapat memberikan keterangan yang dapat dinilai sama dengan keterangan “Saksi Auditu”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus Basuki Tjahaja Purnama yang dijatuhi sanksi pidana berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Dalam hal ini, diketahui bahwa penggunaan dari Saksi De Auditu dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena hakim tidak hanya menitikberatkan kepada Kesaksian De Auditu, namun juga pada alat bukti lainnya. Sehingga putusan yang ada dinilai tidak merugikan kepentingan hukum dari terdakwa. Kata Kunci: Saksi De Auditu  ABSTRACT This research is aimed to identify the involvement of De Auditu witness. This was initiated by the issuance of the Decision by Constitutional Court which changes the definition of the term witness in a criminal law. This research specifically refers to the case of Basuki Tjahaya Purnama or commonly known as Ahok. The issue regarding a witness that aggravates the defendant in the Decision has been questioned since the witness present at court is De Auditu, while the extension of the definition of the term witness in Criminal Code is not supported by the provision over to what extent De Auditu witness can testify in a way Auditu witness does. This research is categorized into normative legal research with the approaches of the statute and Basuki Tjahaja Purnama who is prosecuted according to the Decision of District Court of North Jakarta Number 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. It is found that the involvement of De Auditu witness in the Decision is relevant to the existing provision because the Judge does not only refer to the witness, but also other forms of evidence. Therefore, the decision given is regarded as not lawfully harming the defendant. Keywords: De Auditu witness
TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT DAN PKPU TERHADAP BUMN ( STUDI KASUS PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES ) Faritz Putra Pangeran
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faritz Putra Pangeran, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Ranintya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Faritzputra@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inkonsistensi Putusan hakim antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU pada perkara permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara hanya dapat dimohonkan PKPU oleh Kementerian keaungan. Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara dapat diajukan oleh kreditornya. Penelitian ini membahas Mengapa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya  memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.  Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inkonsistensi putusan hakim dikarenakan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memaknai Badan Usaha Milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya sedangkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tanpa memperhatikan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Kata Kunci: Perbedaan, Inkonsistensi, Kepailitan BUMN ABSTRACT This study aims to analyze the Inconsistency of Judges' Decisions between the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court in the application of Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Law on cases of PKPU's application to PT. Merpati Nusantara Airlines as a State-Owned Enterprise. The Central Jakarta Commercial Court panel of judges argued that PT. Merpati Nusantara can only be requested to PKPU by the Ministry of Finance. While the Surabaya Commercial Court judges argued that the PKPU to PT. Merpati Nusantara can be submitted by its creditors. This study discusses why the judges of the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court have a different argument in making a verdict on the case of the PKPU petition against PT. Merpati Nusantara Airlines. This research was conducted with a Juridical-Normative method with a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the inconsistency of the judge's decision was due to opinion differences of the judges in interpreting the definition of State-Owned Enterprises engaged in the public interest in Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Laws along with their explanations. In this case, the Surabaya Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Laws along with their explanations, while the Central Jakarta Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and PKPU Law without regard to the explanation of Article 2 Paragraph (5) of  Bankruptcy and PKPU Laws. Keywords: difference, inconsistency, Bankruptcy State-owned enterprise  
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN AKIBAT KELALAIAN TENAGA KESEHATAN PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT BAGI PASIEN Yulia Kasih Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yulia Kasih Rahayu, Ratih Dheviana Puru, SH., LL.M., Diah Pawestri Maharani, S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Yulialia188@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai adanya ketidakjelasan  terkait batasan kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab bagi rumah sakit. serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang kemudian diemban oleh rumah sakit ketika tenaga kesehatan yang bekerja atas namanya melakukan kelalaian.   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berpendapat bahwa Rumah Sakit bertanggungjawab atas segala bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, selama kelalaian yang dilakukan tersebut dilakukan dalam hal pemberian pelayanan kesehatan atas nama rumah sakit. Bentuk  pertanggungjawaban tersebut rumah sakit tersebut berdasar pada ketentuan pasal 1366, pasal 1367 KUHPerdata, serta berdasar pada  doctrine respondeat superior, prinsip vicarious liability dan hospital liability yang kemudian telah diimplementasikan kedalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. Bentuk pertanggungjawaban yang kemudian diberikan menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yakni berupa pemberian ganti rugi baik materil maupun immateril. Dimana ganti kerugian ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh hakim sesuai dengan asas kepatutanKata Kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Kesehatan. ABSTRACT This research studies an issue over the scope where something is categorized as negligence by health workers as part of the responsibility of a hospital. Moreover, the form of liability held by the hospital regarding the negligence in giving health care was also observed. This research was conducted based on a normative legal method where statute and case approaches were employed. The data obtained was then interpreted grammatically and systematically. The research result concludes that the hospital is responsible for all forms of negligence over giving medical care to patients as long as the negligence is caused by health workers in the hospital and under the name of the hospital. The liability refers to Article 1366, Article 1367 of Civil Code, and doctrine respondeat superior, the principle of vicarious liability and hospital liability, which has been implemented in Article 46 of Act concerning Hospitals. The liability can be in the form of compensation both in material and immaterial, where the compensation given can be further determined by Judges according to the principle of appropriateness. Keywords: liability of a hospital, negligence by health workers.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA TERKAIT HARTA PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN NEGARA Zipora Nadya A Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zipora Nadya A. Siregar, Dr. Budi Santoso, S.H., LLM., Shanti Rizkawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ziporasiregar13@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group). Penulisan ini dilatarbelakangi kasus KSP Pandawa Mandiri Group dimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai kreditor saat putusan pernyataan pailit yang terlebih dahulu ada berhadapan dengan suatu putusan pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi bahwa status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Mandiri Group adalah milik kreditor berdasarkan asas jaminan yang tertulis pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sehingga walaupun hak milik harta tersebut adalah debitor namun setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit harta tersebut berganti status menjadi milik para kreditornya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum kepada para kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya Putusan perkara Pidana untuk menjamin kreditor mendapatkan haknya. Dalam hukum perdata dikenal adanya derden verzet sebagai upaya perlawanan pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu Putusan Pengadilan. Namun dalam proses peradilan hukum pidana di Indonesia secara yuridis belum diatur secara khusus seperti pada hukum perdata. Sehingga terdapat kekosongan peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para kreditor KSP Pandawa Mandiri Group. Berdasarkan hal itu derden verzet yang dikenal dalam hukum perdata dapat diterapkan juga dalam peradilan perkara pidana sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus yang terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Group. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Harta Pailit ABSTRACT   This research studies the issue over the analysis of legal protection for a disadvantaged creditor as the third party according to Criminal Decision regarding bankrupt asset evicted by the state. This research was initiated based on the case of saving and loan cooperative (hereinafter KSP) Pandawa Mandiri Group in which the legal protection pre-existing and provided for the third party is in conflict with the criminal decision over bankrupt asset convicted by the state. It can be concluded based on the research result that the bankrupt asset is under the ownership of the creditor according to the warranty written in Article 1131 and 1132 of Civil Code Procedure. In other words, although the asset was formerly owned by a debtor, the ownership status can alter to the ownership of the creditor after the issuance of the statement letter on bankrupt asset. Therefore, it is essential to provide legal protection for the third party disadvantaged by the criminal Decision to guarantee the creditor to gain his/her right. Measure taken to defend the advantaged third party due to the Court Decision issued is known as derde verzet in a civil law, but in the criminal judicial process in Indonesia, this case is not juridically regulated as in civil law. This situation leads to the absence of regulation that could trigger uncertainty of law towards creditors of KSP of Pandawa Mandiri Group. In this case, derden verzet common in civil law can also be applied in criminal court as a form of legal protection for creditors as what occurred in KSP Pandawa Mandiri Group. Keywords: legal protection, creditor, bankrupt asset 

Page 199 of 563 | Total Record : 5629

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue