cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 219   220   221   222   223 
PENERAPAN PASAL 28 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK Rana Dewanty Jusuf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACT Online marketplace provides room for people to hold transactions on the Internet and they play their role as electronic system providers responsible for providing, managing and/or operating the electronic system per se. Consumers must enter their personal data to enable transactions. However, this market scheme does not come without weaknesses, where online marketplace controls almost all personal data of the consumers. Article 28 of Regulation of Communications and Informatics Minister Number 12 of 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic System regulates obligations that have to be met by electronic system providers and existing privacy policy in online marketplace is an internal rule regarding personal data protection. Despite the minister regulation, personal data misuse is still commonly found. This research employed normative juridical method, and the result of the research reveals 1) That the rule concerning electronic system certification is not stipulated in Article 28. 2) Trespassing and hacking the personal data of the customers by the third party is only followed by establishment of stricter and more complicated system by the department concerned, not by significant responsibility of Shopee. Keywords: Implementation, regulation of communications and informatics minister, personal data, PT. Shopee International Indonesia.Rana Dewanty Jusuf, Dr. Budi Santoso, SH., L.LM., Diah Pawestri, SH., MH. ranadewanty15@gmail.com   ABSTRAK Online Marketplace merupakan suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi dan termasuk kedalam Penyelenggara Sistem Elektronik karena merupakan badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Konsumen diwajibkan untuk menginput data pribadi untuk kepentingan transaksi. Salah satu kelemahan yang dimiliki adalah mengenai keamanan dan privasi dimana online marketplace menguasai hampir seluruh data yang bersifat privasi. Pasal 28 Permen Kominfo Nomor 12 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektoronik mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, kebijakan privasi yang ada pada online marketplace merupakan aturan internal terkait perlindungan data pribadi. Walaupun sudah diatur dalam peraturan menteri, tetapi perbuatan penyalahgunaan data pribadi masih terjadi pada online marketplace. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan:1) Penerapan Pasal 28 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tertuang pada aturan/regulasi internalnya yaitu Kebijakan Privasi Shopee, dari semua point yang terdapat pada pasal 28 tersebut tidak diterapkan mengenai sertifikasi sistem elektronik, mengenai penyelenggara sistem elektronik harus memberitahukan kepada pemilik data pribadi mengenai kegalalan perlindungan data. 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti pembobol atau penyusup, Shopee tidak melakukan pertanggung jawaban yang begitu besar hanya saja pengamanan sistem yang lebih berlapis dan ketat oleh departemen yang bersangkutan. Kata Kunci : Penerapan, Permen Kominfo, Data Pribadi, PT. Shopee International Indonesia.
BENTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Vrisca Silvya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vrisca Silvya, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Vriscas.sylvia@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal dan interpretatif sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk pengawasan yang dimaksud antara lain yaitu berupa monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk pengawasan berupa reviu, pemeriksaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Bentuk Pengawasan, PMI ABSTRACT This research is aimed to find out type of supervision given in placement of Indonesian migrant workers by both central government and local governments as in Act Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. This study is categorised as normative juridical research with statute and conceptual approaches. The data involves primary, secondary, and tertiary materials obtained from literature and data retrieved from the Internet, followed by an analysis based on grammatical and systematic interpretation. The result finds that the supervision for placement of Indonesian migrant workers performed by both central and local governments can refer to Government Regulation Number 18 of 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers, which can be followed by reference to Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Coaching and Supervision for Local Governments. The supervision involves monitoring and evaluation given by the central government in terms of reviews and inspection by local governments. Keywords: supervision, Indonesian migrant workers  
AKIBAT HUKUM PEMECAHAN DANA SIMPANAN OLEH NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI UNTUK MENDAPATKAN PENJAMINAN DARI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Mahandhani Wahyu Ibrahim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahandhani Wahyu Ibrahim, Dr. Siti Hamidah, SH., MM, Dr. Reka Dewantara, SH, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dhaniibrahim23@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penjaminan simpanan oleh LPS mengenai syarat terjaminya simpanan nasabah. Pada praktiknya pada tindak pemecahan dana simpanan belum ada yang mengatur lebih lanjut pada tindakan ini, sehingga menimbulkan pertanyaan apa akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS. Penelitian ini merupaka penelitian huku dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminanan dari LPS merupakan tindakan nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar, sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b Undang Undang tentang LPS dan terdapat unsur pidana penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, dan tindak pidana ekonomi. Maka akibat hukum pemecahan dana simpanan oleh nasabah BDL untuk dapat penjaminan dari LPS, yaitu timbulnya hak, kewajiban, dan hubungan hukum. hak yang timbul adalah hak nasabah (nasabah yang tidak melakukan tindak pemecahan dana simpanan untuk mendapatkan penjaminan dari LPS )untuk mendapat penjaminan simpanan secara adil, hak LPS untuk tidak melakukan (omission) membayarkan penjaminan simpanan nasabah yang melakukan pemecahan dana simpanan, dan hak pemerintah untuk melakukan (commission) menjaga stabilitas perbankan dari tindakan pemecahan dana simpanan oleh nasabah dengan tujuan dijaminkan simpananya. Kewajiban yang timbul adalah kewajiban untuk nasabah, yaitu kewajiban publik, kewajiban khusus, dan kewajiban menjunjung tinggi hukum, sehingga pada LPS timbul kewajiban memperluas makna peraturan perundang – undanganya progam penjaminan nasabah. Sehingga menimbulkan hubungan hukum berdasarkan subjek hukumnya adalah hubungan hukum beda drajat, hubungan hukum berdasarkan sifat hubunganya adalah hubungan hukum timpang. Kata Kunci: Akibat hukum, pemecahan dana simpanan, nasabah bank dalam likuidasi, penjaminan dari lembaga penjamin simpanan ABSTRACT This research discusses absence of law over regulation of guarantee by deposit guarantee institution (hereinafter LPS) regarding requirement of bank clients’ deposit guarantee. However, there has not been any regulation further regulating deposit split, leading to an issue over legal consequence of deposit split by the client of BDL to get guarantee from LPS. Statute and case approaches were employed in this study, followed by grammatical and systematic analyses. The research result finds that deposit split performed by clients of BDL is deemed beneficial to the clients but not the way it should be, as it is regulated in Article 19 Paragraph (1) letter b of Act concerning LPS. Moreover, fraud has been found among banking activities, so has crime in economy. The legal consequences involve the existence of rights, obligations, and legal relation. The rights include the right for clients (the clients who do not split their deposit to get guarantee from LPS) to get the guarantee justly; the right held by LPS not to perform omission is related to paying the deposit guarantee for the clients splitting the deposit, while the right of the government to perform commission is related to the banking stability over deposit split by clients aimed for setting the deposit for guarantee. The obligations involve that of clients, public and special obligations and obligation to raise the law, leading to the obligation to extend the definition of the provision of regulations regulating guarantee for clients. Based on its legal subjects, it stimulates the relation of law of different degrees, and based on the nature of its relation, it triggers the relation of imbalanced law. Keywords: legal consequences, splitting deposit, bank clients in liquidation, guarantee provided by deposit guarantee institution
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGENDALI KORPORASI DI LUAR STRUKTUR KEPENGURUSAN” (Studi Putusan Nomor 1081K/PID.SUS/2014) Handoko Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Handoko Kurniawan, Dr. Abdul Madjid , S.H., M.Hum., Dr. Yuliati, S.H., LLM. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Handoko_kurniawan207@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini mengetahui dan memahami (1) dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1081 K.PID.SUS/2014 telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa labora dan (2) apakah pengendali korporasi diluar struktur kepengurusan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitiаn hukum normаtif (normаtive lаw reseаrch) menggunаkаn studi kаsus normаtif berupа produk perilаku hukum, misаlnyа mengkаji undаng-undаng. Hasil pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Terkait dengan kesesuaian pertimbangan, mаjelis hаkim menyаtаkаn bаhwа Lаborа tаk terbukti melаkukаn pencuciаn uаng sebаgаimаnа dаkwааn jаksа penuntut umum yаng diketuаi Kepаlа Kejаksааn Negeri Sorong, Rhein Singаl. Putusаn hаkim terhаdаp perkаrа yаng dilаkukаn oleh Lаborа Sitorus mаsih belum sesuаi dengаn putusаn yаng diberikаn karena jika melihat dari putusan yang diberikan dengan konsep yang ada terkait dengan teori keseimbangan dapat dikatakan bahwa putusan yang diberikan belum dapat memenuhi dasar dari putusan yang diberikan, karena sifat putusan yang diberikan tidak seimbang dengan hukuman yang ada. (2) Terkait dengan pengendali korporasi di luar struktur pengendalian, maka hal ini juga berkaitan dengan konsep identifikasi yang mana, konsep ini menggagaskan bahwa agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi the board of directors, the chief executive officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut serta Cаrа perumusаn delik yаng selаlu dimulаi dengаn kаtа ”bаrаng siаpа” yаng secаrа umum dimаksudkаn аtаu mengаcu pаdа orаng аtаu mаnusiа. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengendali Korporasi, Luar Struktur      Korporasi, Putusan Nomor 1081K/PID.SUS/2014. ABSTRACT This research is aimed to find out and understand (1) the basis of legal consideration of the judge in Decision Number 1081 K.PID.SUS/2014 over delivering a sentence to Labora as a defendant and (2) whether the person outside organisation assigned to be in charge of corporation can still hold criminal liability. This research is categorised into a normative legal research conducted by studying exiting laws. The research result concludes as follows: (1) in terms of the relevance to the consideration of the judges, Labora is proven not doing any money laundering as based on the panel of judges, which is not in line with the charge from general prosecutors led by the Head of Office of the District Prosecutor General of Sorong, RheinSingal. The decision by the judges over the case involving LaboraSitorus as the defendant is not relevant to the theory of consideration and the decision delivered is deemed irrelevant to the existing punishment, (2) the control of corporation performed by an individual outside the organisation is linked to similar identification concept that suggests that agents or individuals in charge of corporation rely on types and structures of organisation of a corporation. This generally involves the board of directors and chief executive officer or any positions at similar level and involves determining the type of offense by referring to the term ‘whoever’ that is generally addressed to a person. Keywords: criminal liability, in charge of corporation, outside organisation structure, Decision Number 1081K/PID.SUS/2014 
STATUS HUKUM BALI COIN SEBAGAI ALAT TUKAR DENGAN SISTEM CRYPTOCURRENCY PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN DI BIDANG PARIWISATA Miranda Nasution
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miranda Nasution, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.,Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: mira98nasution@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini di latarbelakangi oleh adanya cryptocurrency yang diciptakan oleh suatu komunitas di Indonesia yang bernama Bali Coin. Bali Coin ditujukan sebagai travel discount voucher yang dapat digunakan sebagai alat tukar pada transaksi pembayaran di bidang pariwisata di Bali. Komunitas tersebut menciptakan Bali Coin dengan latar belakang banyaknya pariwisatawan yang datang ke Bali tiap tahunnya. Dengan Bali Coin, transaksi pembayaran akan menjadi lebih mudah dan efisien karena penggunanya hanya perlu membawa smartphone-nya untuk bertransaksi. Selain itu penggunanya akan mendapatkan harga agen di setiap transaksinya. Namun, muncul sebuah masalah dari hal tersebut karena tidak semua alat tukar atau alat pembayaran sah untuk digunakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa segala transaksi yang bertujuan untuk pembayaran harus menggunakan Uang Rupiah. Bagi yang melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan. Namun aturan tersebut seperti tidak dihiraukan karena masih banyaknya interpretasi yang berbeda-beda mengenai konsep cryptocurrency. Bali Coin sendiri sampai saat ini masih ada meskipun peminatnya belum tinggi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Bali Coin dapat berkembang di kemudian hari. Bali Coin lebih tepat untuk disebut sebagai alat tukar daripada disebut sebagai uang ataupun mata uang. Sebagai alat tukar, Pemerintah tidak melegalkan Bali untuk digunakan. Pemerintah hanya melegalkan segala cryptocurrency untuk dijadikan komoditas yang disebut sebagai cryptoasset. Sehingga jelas bahwa status hukum Bali Coin saat ini tidak legal.Kata Kunci: Bali Coin, Cryptocurrency, Alat Tukar AbstractThis research started from the practice of using cryptocurrency created by a community in Indonesia known as Bali Coin. Bali Coin is provided in form of travel discount voucher used for medium of exchange for transactions in tourism in Bali. This idea sees the growing number of foreign tourists visiting Bali yearly and Bali Coin is seen as solution. Bali Coin enables easier payment system and transactions simply performed with smartphone to allow transactions. Another advantage is that users will pay lower price for each of the transactions done. However, not all media of exchange are deemed valid in Indonesia. Act Number 7 of 2011 concerning Currencies, for example, states that all transactions aimed for payment must be based on Rupiah, or sanctions can be imposed for those violating the law. Due to varied interpretation regarding cryptocurrency, the existing regulation fails to get attention. Despite its few users, Bali Coin is believed to have far more users in the future. Bali Coin, like its form, cannot be taken as money or currency, but more as a medium of exchange. The government has not legalised any transactions with Bali Coin, but it is only legalised as cryptocurrency to be used as a commodity known as cryptoasset. All in all, it is obvious that Bali Coin is illegal.Keywords: Bali Coin, cryptocurrency, medium of exchange
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEKANISME PENGHAPUSAN DATA PRIBADI OLEH MARKETPLACE DITINJAU DALAM UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lydi Ratu Setia Permata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lydi Ratu Setia Permata lydiratu89@gmail.com Hukum Perdata Bisnis Universitas Brawijaya  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis peraturan perundang-undangan No 19 tahun 2016 pasal 26  dan penerapnannya terhadap penghapusan data pribadi dalam bidang marketplace serta Untuk mengetahui perbandingan regulasi tentang penghapusan  data pribadi di Indonesia, APEC Privacy Framework dan  Uni Eropa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literature, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan Penghapusan data (data pribadi) dalam Marketplace yang ditinjau melalui pasal 26  UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE di Indoensia dirasa masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih teknis terkait dengan penghapusan data pribadi. Sehingga terdapat 6 (enam) poin revitalisasi pada penormaan perusahaan marketplace Kata Kunci : Penghapusan, Data Pribadi, Marketplace, UU ITE, Transaksi Elektronik  Abstract This research is aimed to analyse Act Number 19 of 2016 Article 26 and its implementation concerning deletion of personal data in marketplace and to find out the comparison the regulations concerning deletion of personal data in Indonesia, APEC Privacy Framework, and European Union. This research is categorised as a normative juridical study observing regulations or documents on legal issues and literature, articles, or journals that discuss personal data deletion in Marketplace according to Article 26 of Act Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Both statute and comparative approaches were employed in this study. This study reveals that the law regulating electronic information and transactions in Indonesia fails to provide more technical legal protection regarding personal data deletion, and this leads further to 6 points of revitalisation to set the norm in marketplace companies. Keywords: deletion, personal data, marketplace, Act concerning electronic information and transactions, electronic transactions 
ANALISIS PASAL 22 POJK NOMOR 29 TAHUN 2014 JO PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TERKAIT JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Miranda Damara Damara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miranda Damara, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawiajaya damaramira@gmail.com  ABSTRAK Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Multiguna dengan Debiturnya pada dasarnya memerlukan suatu hubungan kepercayaan yang diperantarai lembaga Jaminan Fidusia. Pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun, terdapat ketentuan lain yang mengatur jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil jurnal menyimpulkan terdapat inkonsistensi pengatutran jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga berlakulah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis atas Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014. Akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melanggar Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 adalah pengenaan sanksi administratif bertahap. Meskipun demikian perjanjian pembiayaan tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: Jangka Waktu, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan ABSTRACT Lending company offering multipurpose loan to its debtors is basically based on trust between the two parties with the support of fiduciary guarantee. The term required for fiduciary guarantee registration is regulated in Article 4 of Government Regulation number 21 of 2015 concerning Procedures of Fiduciary Guarantee Registration. Another related provision regulating this could be found in Article 22 of Regulation of Financial Services Authority Number 29 of 2014 concerning Lending Services Arrangement. The difference between the two regulations, however, may lead to uncertainty of law for the lending company. This research employed normative juridical method, revealing that there is inconsistence of the regulation regarding the term required for fiduciary guarantee registration, and this inconsistence brings the principle of lex Specialis Derogat Legi Generalis into effect regarding the Article 22 of Regulation of Financial Services Authority Number 29 of 2014. Administrative sanction can be gradually imposed on those violating Article 22. However, lending agreement is deemed valid and binding to all parties. Keywords: term, registration, fiduciary guarantee, lending company 
Efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Imam Ilmal Yaqin Ilmal Yaqin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Ilmal Yaqin, Dr. Istislam, S.H., M.Hum. Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : imamyaqin@gmail.com  Abstrak Penelitian ini membahas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai belum berjalan dengan baik khususnya terkait rekomendasi dokumen UKL-UPL, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki dokumen UKL-UPL. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan DLH Kabupaten Malang dalam melaksanakan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum dapat diterapkan secara efektif. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah biaya operasioanal yang minim, serta sarana prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan banyak industri dan luas wilyah kerja, sumber informasi terkait UKL-UPL masih minim sehingga persepsi dan pemahaman terhadap UKL-UPL minim. DLH Kabupaten Malang telah melakukan koordinasi dengan internal DLH agar meminimalisir pengeluaran dan biaya operasional serta dapat memaksimalkan kinerja dari pegawai DLH Kabupaten Malang, melakukan komunikasi secara internal dengan pemerintah pusat untuk membuat permohonan penambahan pegawai dan biaya operasional, dan kembali mensosialisasikan pentingnya dokumen UKL-UPL bagi kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL. Kata kunci :   Rekomendasi Dokumen  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Abstract This research discusses Article 19 Paragraph (4) of Local Regulation of Regency of Malang Number 3 of 2016 concerning Protection and Environmental Management, which is deemed ineffective in its implementation especially when it is linked to recommendation for environmental management measures and environmental monitoring measures (hereinafter UKL-UPL). Many businesses are found without these documents. This issue has led further to the study of the effectiveness of the regulation over the recommendation for UKL-UPL documents, impeding factors, and measures taken by Environmental Agency of the Regency of Malang to implement the regulation. The research result shows that Article 19 Paragraph (4) of Local Regulation of the Regency of Malang Number 3 of 2016 concerning Protection and Environmental Management has not been effectively implemented due to minimum budget for operational cost, and lack of infrastructure that is irrelevant to the growing number of industries and the area of employment, lack of information on UKL-UPL leading to lack of understanding of UKL-UPL. Coordination between Environmental Agency and the members in charge in the agency is encouraged to cut the cost for operation and to maximise the performance of the staff of Environmental Agency of the Regency of Malang. Internal communication with the central government is also encouraged regarding hiring more staff and cutting operational cost, while the information on the essence of UKL-UPL documents for businesses requiring no Environmental Impact Analysis (AMDAL) is also introduced to society. Keywords: recommendation for documents of environmental management measures and environmental monitoring measures
PEMENUHAN HAK TERSANGKA YANG PENAHANANNYA DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN Syafira Agata Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syafira Agata Ramadhani, Dr. Bambang Sugiri ,S.H.,M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H., MH.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstrak Skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa putusan praperadilan yakni Putusan Nomor.1/Pid.Pra/2017/PN.Pik dan Nomor.14/Pid.Prap/2017/PN.Pal yang amar putusannya memberikan rehabilitasi dan/atau ganti rugi atas penahanan yang dinyatakan tidak sah dan terdapat pula beberapa putusan praperadilan yang menyatakan penahanannya tidak sah pada amar putusannya tidak diberikan rehabilitasi dan/atau ganti rugi. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apa pertimbangan hakim dalam memberikan hak tersangka ganti kerugian dan rehabilitasi dalam praperadilan dan Mengapa terjadi perbedaan amar putusan mengenai pemulihan hak-hak pemohon sebagai tersangka dalam “kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula” dan ganti kerugian pada  putusan praperadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Hak tersangka ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan pada praperadilan disebabkan karena Penangkapan, Penahanan, penggeledahan dan  penyitaan yang tidak sah karena tidak sesuai prosedur dalam KUHAP. Perbedaan amar putusan praperadilan mengenai  rehabilitasi dan ganti rugi karena Pemohon tidak menyantumkan permohonan rehabilitasi dan/atau ganti rugi pada permohonan praperadilan. Penetapan hakim praperadilan dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan praperadilan kembali untuk memohon permintaan ganti rugi. Sedangkan permintaan rehabilitasi dapat mengajukan permintaan petikan penetapan hakim kepada panitera Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Praperadilan, Rehabilitasi, dan Ganti Kerugian Abstract This research studies two pre-trial decisions Number 1/Pid.Pra/2017/PN.Pik and Number 14/Pid.Prap/2017/PN.Pal suggesting that rehabilitation/or compensation is given over invalid detention, but some other decisions do not suggest any rehabilitation or compensation to be given over invalid detention. This research is mainly focused on the judge’s consideration to provide compensation and rehabilitation in pre-trial and the difference in decisions that is aimed to recover the rights, the capacity of status, and dignity as they should be before, and also compensation delivered through decision in pre-trial. This research employed normative juridical method with statute and case approaches. The research result reveals that compensation and rehabilitation are given to those with invalid detention under the consideration of invalid arrest, detention, search, and seizure irrelevant to Criminal Code Procedure. The difference regarding rehabilitation and compensation is caused by the fact that the petitioner does not include the petition for rehabilitation and/or compensation in his/her pre-trial petition. The decision made by the Judge can be referred to as the basis for re-petitioning pre-trial for compensation. Excerpt of judge’s decision can be requested from the clerk of District Court to petition rehabilitation.   Keywords: pre-trial, rehabilitation, compensation
HAMBATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO Dimas Candra Eka Syahputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Candra Eka, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : dimascandra88@gmail.com Abstrak Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak secara khusus diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mengenai pengawasan pelaksanaan  pengangkatan  anak  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan hambatan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota probolinggo dan upaya yang Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan   pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta pendekatan penelitian  yuridis sosiologis. Teknik analisis penelitian ini data primer dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan data sekunder menggunakan teknik penafsiran sistematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah tidak efektif, terdapat beberapa hambatan meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Dinas Sosial belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan terkait substansi hukum, hambatan dalam struktur hukum belum ada upaya dalam mengatasi hambatan, Terkait budaya hukum melakukan sosialisasi serta hambatan berupa anggapan pengangkatan anak merupakan permasalahan privat tidak ada upaya dalam mengatasinya. Kata kunci :  Hambatan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengangkatan Anak, Dinas Sosial.   Abstrak Supervision of child adoption is specifically regulated in Article 32 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption. This research is linked to impeding factors in supervision given by the government through social services of Probolinggo and measures taken by the services of Probolinggo to tackle the supervision-related issue regarding child adoption. Empirical juridical method was employed in the research along with socio- juridical approach. Primary and secondary data obtained were analysed based on descriptive qualitative and systematic interpretation respectively. The research result shows that the supervision of the child adoption so far has not been performed effectively since several impeding factors like those related to substance, structure, and legal culture are still the main issues. Social services, however, have not taken any measures to tackle the problems. Approaching the society can be carried out in terms of legal culture, while private problem like the presumption of adopting child has not gained any solution yet. Keywords: impeding factors, implementation, supervision, child adoption, social services

Page 221 of 563 | Total Record : 5629

 219   220   221   222   223 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue