cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 221   222   223   224   225 
АNАLISIS YURIDIS DАSАR PERTIMBАNGАN HАKIM DАLАM PАSАL 2 UNDАNG-UNDАNG NOMOR 23 TАHUN 2004 TENTАNG PENGHАPUSАN KEKERАSАN DАLАM RUMАH TАNGGА TERHАDАP RUАNG LINGKUP KELUАRGА (STUDI PUTUSАN NOMOR 674/PID.SUS/2014/PN.KАG DАN PUTUSАN NOMOR 110/PID.SUS/2018/PN.W Tamara Putri Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tamara Putri Maharani, Dr. Bаmbаng Sugiri, S.H., M.S, Dr. Аbdul Mаjid, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya tamaraaputrii@yahoo.com  ABSTRAK Penelitiаn ini dilаtаrbelаkаngi dengаn аdаnyа kekаburuаn mаknа terhаdаp frаsа ruang lingkup keluаrgа yаng tercаntum dаlаm Pаsаl 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnyа “suаmi isteri” yаng sehаrusnyа bаgаimаnа yаng termаsuk dаlаm Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sehinggа dаpаt menimbulkаn perbedааn penerаpаn hаkim di dаlаm pertimbаngаnnyа. Dengаn аdаnyа kekаburаn normа tersebut sehingа menimbulkаn аdаnyа perbedааn penerаpаn yаng аdа di dаlаm dаsаr pertimbаngаn hаkim terhаdаp subjek yаng berаdа didаlаm lingkup keluаrgа. Dengаn аdаnyа penerаpаn yаng kurаng tepаt didаlаm pertimbаngаn hаkim аpаkаh suаtu putusаn tersebut tetаp sаh аtаu bаtаl demi hukum jikа dillihаt berdаsаrkаn Pаsаl 197 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1981 Tentаng Kitаb Undаng-Undаng Hukum Аcаrа Pidаnа. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ruang Lingkup Keluarga   ABSTRACT This research was conducted due to the indefinite meaning of the phrase ‘scope of family’ in Article 2 of Act Number 23 of 2004 concerning Abolishment of Domestic Violence especially between ‘husband and wife’, where this unclear meaning leads to the difference in the judges’ consideration. This vague of norm sparks the different decisions affecting the subject in a family, and such a difference inflicts uncertainty on whether a decision is deemed valid or invalid from the outset when it is linked to Article 197 of Act Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedures. Keywords: criminal offense, domestic violence, family scope
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TERKAIT DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK VALID (Studi di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang) Yuni Safitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuni Safitri, Dr. Istislam,S.H., M.H. dan Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: y_shafitri96@yahoo.com  ABSTRAKBanyaknya pelanggaran-pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap, Sanksi Adminitrasi merupakan salah satu sanksi yang dominan diberikan terhadap pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan Sanksi Administrasi dalam Pemilihan kepala daerah dikabupaten Sampang belum berjalan secara efektif dan tidak dapat diterapkan secara maksimal, serta kesаdаrаn terhаdаp pelаksаnааn Undаng-Undаng mаsih kurаng terbukti dengаn mаsih аdаnyа pelаnggаrаn-pelаnggаrаn yаng dilаkukаn penyelenggаrа pemilu. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakit Daftar Pemilih Tetap Tidak Valid serta Hambatan dan Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakit Daftar Pemilih Tetap Tidak Valid. Kata kunci: Sanksi Administrasi, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Daftar Pemilih Tetap.   ABSTRACT Administrative sanctions are deemed relevant to be imposed on violation over closed list of electorate especially in the election of local government heads in the regency of Sampang. This research is categorised into empirical juridical study with socio-juridical approach. The result of the study concludes that the imposition of administrative sanctions over election of local government heads in the Regency of Sampang has not been effectively and optimally implemented in addition to the lack of awareness of implementation of law. This ineffectiveness is marked by amount of violation found in general elections. The issue has led to further study concerning administrative sanction imposition in election of local government heads over invalid closed list of electorate and measures taken by General Election Commission in the Regency of Sampang in General Election of local government heads over invalid closed list of electorate. Keywords: administrative sanctions, election of local government heads, closed list of electorate
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PASAL 34A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TERHADAP ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN DALAM PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA Dinda Alysia Fawwazadila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Alysia Fawwazadila, Eny Harjati, S.H, M.Hum., Alfons Zakaria, S.H, LLM.Fakultas HukumUniversitas BrawijayaAlysiadinda07@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat syarat dalam pemberian remisi kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa. Remisi merupakan hak seluruh narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, hal ini bertentangan dengan Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk mengetahui apakah Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.Kata Kunci: Pertentangan, Remisi, Narapidana, Diskriminasi ABSTRACTThis research was encouraged by the fact that the regulation of remission delivery to inmates has got tougher in terms of its requirement since the Government Regulation Number 99 of 2012 was enacted. Remission, as regulated, is given as the right of every inmate, as intended in Article 14 Paragraph (1) letter I of Act Number 12 of 1995, which is against the principle of equality in treatment and services as in Article 5 letter b of Act Number 12 of 1995 concerning Corrections. This research was based on normative juridical method supported by statute approach to find out whether Article 34A of Government Regulation Number 99 of 2012 is irrelevant to Article 5 letter b and Article 14 Paragraph (1) letter I of Act Number 12 of 1995.Keywords: irrelevance, remission, inmate, discrimination
KEDUDUKAN HUKUM ASOSIASI PERUSAHAAN TERHADAP KEGIATAN KARTEL BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Ivan Januar Hilyawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Januar Hilyawan, Dr. Sukarmi.,S.H,M.H., Ranitya Ganindha S.H,M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ivanjan12@gmail.com  ABSTRAK Perkembangan Ekonomi di Indonesia membuat para pelaku usaha harus bersaing secara kuat di pasar. Dalam kegiatan di pasar banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kegiatan ekonomi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di pasar maka lebih mudah di selesaikan secara bersama-sama. Hal ini merupakan awal lahirnya asosiasi yang  dibuat oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama, sebagai tempat bertukarnya informasi, melihat pencapaian kinerja suatu perusahaan dan sekaligus penyambung lidah antara pemerintah dengan para pelaku usaha di dalam asosiasi tersebut. Asosiasi dalam perjalanannya bukan tanpa pelanggaran-pelanggaran, adanya suatu konspirasi bahwa asosiasi perusahaan sering memfasilitasi kartel hal ini didukung juga dengan tidak adanya aturan mengenai asosiasi perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila kita lihat bahwa asosiasi perusahaan sangat berhubungan dengan kegiatan persaingan usaha namun tidak adanya dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga batasan-batasan perilaku bagi asosiasi perusahaan sehingga ada anggapan bahwa yang mengetahui apakah perilaku asosiasi merupakan perilaku anti persaingan hanya pihak KPPU saja yang tau apakah perilaku asosiasi merupakan termasuk anti persaingan dalam hal ini kartel. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Asosiasi Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, Kartel.   ABSTRACT Economic development has triggered some business actors to compete more in the market in which several economic-related issues are also present. The existing problems demand solution from more than one head. This is how an association of business actors started to exist with the aim to tackle the problems. The association also serves as a room to exchange information, to supervise performance achievement of a company, and to link communication between the government and business actors in the association. However, it cannot be said that association is always clear of violation. Conspiracy where association facilitates cartel is commonly seen, in addition to the absence of regulation concerning association of companies in Act Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopoly and Unhealthy Business Competition. It is true that company association is inextricable from business competition, and we have been led to believe that the lack of the basis of regulation and clear scope in Act Number 5 of 1999 concerning company association gives a sense that whether such behaviour is deemed as anti-competition behaviour only notifies Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Keywords: business actors, company association, law of business competition, cartel.
PENERAPAN PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL MENGENAI PEMBERLAKUAN KARTU GPN OLEH BANK UMUM DALAM SISTEM PEMBAYARAN (Studi di Bank XXX di Kota Malang) Purwanti Lucia Angginnisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purwanti Lucia Angginnisa, Dr.Reka Dewantara, S.H.,M.H., Ranintya Ganindha, S.H.,M.HFakultas Hukum Universitas Brawijayaangginnisalucia@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 5 Ayat (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau yang kemudian dikenal dengan GPN. GPN merupakan program kerjasama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam sistem pembayaran agar Indonesia tidak selalu bergantung dengan kanal pembayaran asing. GPN sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetitif bank umum untuk mewujudkan sistem pembayaran di Indonesia yang saling Interkoneksi dan Interoperabilitas. Salah satu bank umum yang turut menjadi pihak yang terhubung dengan GPN adalah Bank XXX dimana bagi setiap bank umum yang menjadi bagian dari GPN wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya Bank tersebut mengalami beberapa kendala yang menghambat proses penerapan GPN.Kata kunci : Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, GPN, Interkoneksi (saling terhubung), Interoperabilitas (saling dapat diterima), Bank Umum, Nasabah ABSTRACTThis research is aimed to study the implementation of Article 5 Paragraph (2) of Regulation of Bank Indonesia Number 19/8/PBI/2017 concerning National Payment Gateway (hereinafter GPN). The GPN is a joint program between Bank Indonesia and the Government, which is intended to establish independent payment without having to rely on foreign payment channel. GPN is made to increase the competition among conventional banks for more interconnected and interoperable payment system in Indonesia. Complying with the Regulation issued by Bank Indonesia, Bank XXX in Malang City is one of conventional banks taking part in GPN payment system. However, there are still issues hampering the implementation process of GPN.Keywords: payment system, Bank Indonesia, GPN, interconnection, interoperability, conventional bank, bank clients 
IMPLEMENTASI PASAL 15 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PARTAI POLITIK (STUDI DI KOMISI PEMIL Fitriana Febrianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitriana Febrianti, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Febriantifitriana13@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan terkait dengan Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Tema ini diangkat dikarenakan adanya partai politik yang mengikutsertakan atau eksploitasi anak untuk kegiatan politik terkait dengan peraturan dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. Permasalahan tentang eksploitasi anak partai politik untuk kepentingan kampanye di Kota Banjarmasin masih banyak terjadi, dimana masyarakat Kota Banjarmasin masih melibatkan anak-anak untuk berkampanye dan pihak pemerintah membiarkan atau tidak peduli dalam hal orangtua melibatkan anak-anak untuk berkampanye. Bahwa dalam Pasal 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah jelas di atur dan dapat dikenakan sanksi pidana untuk partai politik yang menyalahgunakan anak untuk kegiatan politik. Oleh sebab itu eksploitasi anak untuk kegiatan politik hanya menitik beratkan pada sanksi pidananya sehingga sanksi administratif nya belum ada. Harusnya KPU sebagai Komisi penyelenggaraan pemilu harusnya membuat larangan untuk melibatkan anak untuk kampanye. Kata Kunci: Sanksi Administratif Partai Politik, Eksploitasi Anak   Abstract This issue started with the case where some political parties involve children to be used in political activities, concerning what is regulated in Article 15 point a of Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection, stating that every child is entitled to being given protection against exploitation in political activities. Child exploitation where children are involved in political campaigns is still found in Banjarmasin, and this issue does not seem to receive attention from the government. However, Article 15 point a of Act Number 35 of 2014 clearly regulates that using children for political activities is punishable by law, but the child exploitation is still left without any administrative sanction. It is essential that General Election Commission prohibit the involvement of children in political campaigns. Keywords: administrative sanction on political parties, child exploitation
STATUS HUKUM LEMBAGA PERADILAN ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Kautsar Bima Rosella Priadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kautsar Bima R.P, Dr. Moh Fadli, S.H., M.Hum., Muhammad Dahlan, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Kautsarbimarp@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan konstruksi hukum lembaga peradilan adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, akibat dilakukannya unifikasi lembaga peradilan dalam satu sistem kelembagaan nasional. Padahal di dalam lapangan sosial sendiri, masyarakat adat dengan hukum adatnya yang hidup masih tetap menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat masing-masing di wilayah pedesaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk akan adanya hak asal usul kesatuan masyarakat adat dalam bidang ketatanegaraan adat serta berdasarkan Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum berupa penafisran gramatikal, konten analisis, dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa status hukum dan konstruksi hukum lembaga peradilan adat masih bisa dilihat dasar hukum pembentukannya dalam pelbagai bahan hukum. Berkaitan dengan konstruksi hukum lembaga peradilan maka lembaga peradilan adat adalah lembaga peradilan informal, non-state justice (peradilan non-negara) yang hidup di dalam masyarakat adat sepanjang masih ada, tetap harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Kata Kunci: Status Hukum, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Peradilan Adat.   ABSTRACT This research is aimed to find out the legal status and legal construction of an adat judicial agency in the system of constitutionality in Indonesia as a result of unification of judicial agencies into a system of national organisation. However, adat people with their adat law still tend to settle disputes based on their system of judicial agencies in their village territories. This consistency marks the existence of the right of origin of unity of adat people in terms of adat constitutionality and Article 18B Paragraph (2), 28I Paragraph (3) and Article 32 Paragraph (1) of the 1945 Indonesian Constitution. The method used in this research involved normative juridical supported by statute, conceptual, and historical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained and analysed based on grammatical, analytical, and systematic interpretations. The research result reveals that the legal basis of the formation of legal status and legal construction of judicial agency can be found in several legal materials. In terms of legal construction of judicial agency, an adat judicial agency is deemed as informal judicial agency or a non-state justice that exists amid adat community. As long as the community survives, it deserves respect, recognition, and protection. Keywords: legal status, adat community, adat law, adat judicial system
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (STUDI DI DINAS PEND Angela Ines Pamela
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angela Ines Pamela, Lutfi Effendi, S.H., M. Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angelainespamela@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan terkait dengan kebijakan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tema ini diangkat dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 22 ayat (1) yang mengatur mengenai bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang ada sebelumnya berbentuk satuan organisasi. Oleh karena itu, implikasinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebelumnya harus dihapuskan. Permasalahan kebijakan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Dinas Kota Surabaya tidak hanya terkait prosedur implementasinya saja namun juga ditemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal yang menjadi batu sandungan dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga harus mencari solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut baik solusi internal maupun solusi eksternal. Kata Kunci : Implikasi, Kebijakan, Penghapusan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan   ABSTRACT This research topic was based on the issuance of Regulation of Minister of Home Affairs of Indonesia Number 12 of 2017 concerning Guidelines for Establishment and Classification of Department Branches and Regional Technical Implementation Unit of Education Authorities as education unit, while the technical implementation Unit was previously as an organisation. Therefore, it urges that Technical Implementation Unit of Education Authorities be abolished. The abolishment that should take place in Surabaya is not only restricted to the issue over the procedures, but both external and internal factors seem to obstruct the implementation. It is, however, essential that the Education Authorities in Surabaya find the way out to tackle internal and external issues. Keywords: implication, policy, abolishment, technical implementation unit of education authorities.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH ANTARA PT. GERYNDO UTAMA DENGAN PEMILIK TANAH DI DESA MUARA LAWA KALIMANTAN TIMUR Ratna Suandani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ratna Suandani, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas HukumUniversitas Brawijaya ratnasuandani@yahoo.co.id   ABSTRAK Permasalahan yang terjadi merupakan sengketa hak milik atas tanah antara        PT. Geryndo Utama dengan pemilik tanah di Desa Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kalimantan Timur. Sengketa tersebut muncul karena pemilik tanah telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa-menyewa yang sudah di sepakati sebelumnya dengan pihak PT. Geryndo Utama. Yang menjadi pemicu terjadinya sengketa adalah hadirnya pihak ketiga atau penambang liar yang melakukan kegiatan pertambangan di lahan yang sama dengan PT. Geryndo Utama. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi ini, PT. Geryndo Utama memilih jalur mediasi atas persetujuan pihak yang bersangkutan, dikarenakan upaya sebelumnya yang dilakukan pihak PT. Geryndo Utama yaitu dengan melakukan upaya pelaporan pelanggaran ini kepada pihak Kepolisian namun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hasil dari mediasi tersebut telah di sepakati bahwa PT. Geryndo Utama dan pemilik tanah akan melakukan perjanjian bagi hasil. Sedangkan kesepakatan dengan pihak ketiga, PT. Geryndo Utama terpaksa bersedia untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hak Milik Atas Tanah, Pertambangan, Muara Lawa Kalimantan Timur.   ABSTRACT This research studies the dispute between PT. Geryndo Utama and a Landlord in Muara Lawa village the District of Muara Lawa, the Regency of East Kalimantan over ownership right of land. The dispute first arose when the landlord breached the contract that was agreed by PT. Geryndo Utama, mainly triggered by the presence of illegal miners as the third party performing mining activities on the same area where PT Geryndo Utama works on. PT. Geryndo switched to mediation that required the agreement of the parties involved since its first attempt to report to the police ended up in vain. In the mediation process, shares were agreed as a solution between the two parties, while PT.Geryndo did not seem to have any choice but to be more cooperative with the third party. Keywords: dispute settlement, ownership right of land, mining, Muara Lawa East Kalimantan
PERLINDUNGАN HUKUM KEPADA DIREKSI SEBАGАI PERSONАL GUАRАNTOR TERHADAP PERKАRА KEPАILITАN Nadia Chairunnisa Purbo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadia Chairunnisa Purbo, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H.,M.HFakultas Hukum, Universitas Brawijaya nadiapurbo@gmail.com ABSTRAK Kreditur seringkali meminta jaminan bukan hanya benda bergerak maupun tidak bergerak, namun juga meminta jaminan berupa perorangan sebagai personal guarantee untuk dapat memantapkan keyakinan kreditur bahwa debitur akan secara nyata mengembalikan pinjamnnya setelah jangka waktu pinjaman berakhir. Personal Guarantee atau Jaminan perorangan diatur dalam buku III, Bab XVII dalam pasal 1820 sampai pasal 1850 KUHPerdata tentang penanggungan utang. Terdapat beberapa kasus personal guarantor yang dipailitkan dengan pertimbangan terdapat klausula perjanjian bahwa personal guarantor harus melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penjamin dan dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kedudukan personal guarantor dalam kepailitan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa bentuk perlindungan hukum terhadap direksi sebagai personal guarantor terhadap perkara kepailitan dan apa akibat hukum terhadap personal guarantor terhadap perkara kepailitan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, dan interpretasi analogi. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungаn hukum bаgi direksi sebagai personal guarantor terhаdаp kepailitan dilаkukаn dengаn perlindungаn hukum preventif yang dilаkukаn dengаn melihat perjanjian dari para pihak yang dibuat dengan menerapkan asas-asas hukum dalam perjanjian serta mempertahankan hak-hak dari penjamin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1841, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1850 KUHPerdata, dan personal guarantor harus memperhatikan syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, jika tidak sesuai dengan ketentuan dari syarat sah subjektif dari perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan dari syarat sahnya secara objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum serta perlindungan hukum represif yang dilakukan secara diluar pengadilan (non litigasi) maupun melalui jalur litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Personal Guarantor, Kepailitan ABSTRACT These days guarantee is not restricted to movable and immovable objects, but a person is sometimes required as a personal guarantee to assure that no further issue over debt payment by the debtor. Personal guarantee is regulated in book III, Section XVII in Article 1820 to 1850 of Civil Code concerning Debt Responsibility. In several cases, guarantors are declared insolvent under the condition stated in a clause of an agreement, in which a personal guarantor is entitled to releasing all his/her privilege as he/she should as a guarantor. However, the case over insolvent personal guarantor is not regulated in existing laws. This issue has encouraged the author to seek into legal protection that should be provided for a director serving as a personal guarantor in bankruptcy and the legal consequences that may be caused to the personal guarantor in bankruptcy. This research was conducted based on normative-juridical method with statute approach, where the legal materials were obtained from literature and the Internet, followed by analyses with grammatical, teleological, systematic, and analogical interpretations. From the study, it can be concluded that preventive legal protection can be provided for the director serving as a personal guarantor regarding bankruptcy by looking at the agreement binding for all parties and by implementing legal principles stipulated in the agreement and guaranteeing the rights of the guarantor as regulated in Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1841, 1843, 1847, 1848, 1849, and 1850 of Criminal Code. Moreover, it is important that a personal guarantor comply with the lawful requirement in an agreement, where agreement of the two parties is strongly required. When something is found against the valid subjective requirement, the agreement can be cancelled, and when the agreement is not made based on provisions of valid objective requirement, the agreement is deemed invalid from the outset. Repressive legal protection can take either non-litigation or litigation process. Keywords: legal protection, personal guarantor, bankruptcy

Page 223 of 563 | Total Record : 5629

 221   222   223   224   225 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue