cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 217   218   219   220   221 
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Buku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penjualan Buku Elektronik Melalui Aplikasi Instagram (Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentan Annisa Rizkyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa RizkyaniFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAKSeiring dengan berkembangnya teknologi berdampak pada perubahan suatu ciptaan menjadi bentuk elektronik. Hal tersebut dapat dengan mudah terjadi karena adanya peralihan media suatu ciptaan dengan contoh buku cetak menjadi buku elektronik. Dengan perubahan bentuk suatu ciptaan tersebut suatu ciptaan yang telah berbentuk elektronik mudah untuk dikomersialisasikan dengan perantara sistem elektronik. Hal tersebut muncul dalam aplikasi Instagram saat ini penjualan buku elektronik dilakukan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Instagram menjadi aplikasi yang menarik diteliti karena mengingat banyaknya pengguna Instagram dari berbagai kalangan, mudahnya penggunaan aplikasi Instagram, dan Instagram sebagai media sosial memberikan fasilitas mempromosikan suatu barang atau jasa yang dikomersialisasikan. Mengenai alih media suatu ciptaan jika dikaitkan dengan hak ekonomi penciptaan terdapat kekaburan hukum karena penjelasan Undang-Undang Hak Cipta belum secara jelas menjelaskan kata pentranformasian termasuk dalam alih media suatu ciptaan atau tidak. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perlindungan hukum bagi pencipta buku terhadap pelanggaran hak cipta atas penjualan buku elektronik melalui aplikasi Instagram dengan melakukan analisis menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku Elektronik, Instagram. ABSTRACTThe development of technology has affected the way things are sold. The obvious example is e-books sold online. The electronic form allows easier way of selling the products through electronic system. This trend is common in social media like Instagram, where ebook selling takes place without consent from authors as copyright holders. Instagram has attracted several researchers as the number of its users coming from all walks of life keeps increasing. Easy platform Instagram offers is helpful for more and more people to sell their services and goods. However, there is still vague of norm regarding this trend change when it is linked to the copyright since Act concerning Copyright does not clearly elaborate copyright over ebook selling performed online on Instagram. The analysis of this research refers to Act Number 28 of 2014 concerning Copyright and Article 32 Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transaction.Keywords: Instagram, ebook, legal protection, copyright
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR PERORANGAN DALAM PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA Yessika Florencia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yessika Florencia, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yessikaflorencia@gmail.com   ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana akibat hukum penetapan kepailitan terhadap debitor perorangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitor perorangan terhadap tanggung jawab atas utang kepada kreditor berdasarkan UUK dan PKPU. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi debitor perorangan dalam perkara kepailitan di Indonesia bahwa debitor perorangan belum mendapatkan perlindungan yang seimbang. Dalam hal setelah berakhirnya kepailitan terhadap debitor perorangan masih memiliki sisa utang, maka para kreditor masih memiliki hak tagih atas sisa utang yang belum terbayar lunas. Hal ini dikarenakan UUK dan PKPU tidak memberikan batasan waktu secara eksplisit terhadap hak eksekusi bagi kreditor atas sisa utang yang belum terbayar lunas dan padahal terdapat perbedaan tanggung jawab atas sisa utang antara debitor perorangan dan korporasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitor perorangan yang dinyatakan pailit dalam penyelesaian perkara kepailitan yaitu, UUK dan PKPU memerlukan penataan dan penyempurnaan aturan tentang bagaimana tanggung jawab debitor baik terhadap debitor perorangan dengan korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum atas sisa utang yang belum terlunasi setelah kepailtan berakhir serta UUK dan PKPU sebaiknya membedakan pengaturan terhadap setiap jenis debitor baik terhadap perorangan dengan korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum. Kata Kunci: perlindungan hukum, debitor perorangan, kepailitan   ABSTRACT This study is aimed to find out and analyse the legal consequence of declaration of bankruptcy for individual debtor and legal protection for an individual debtor regarding his/her debt according to Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and suspension of Debt Payment. This is a normative-juridical research based on statute and comparative approaches. The research result reveals that the law does not fairly provide legal protection for individual debtors. When the declaration of bankruptcy is no longer valid due to a better economic condition, the creditor has his/her right to call on the debtor to pay the rest of the money lent. This is because the law does not state any specific time limit regarding how far the creditor has his right to demand his money to be paid in full. Liability to pay off debt in the case of individual debt and cooperative is different. It is essential that the law need review and management in the regulation concerning the liability held by either individual debtor or corporate in either legal entity or non-legal entity regarding the full payment of the rest of the loan when the declaration of bankruptcy is no longer valid. Moreover, the law should distinguish the regulation aimed for individual debtors or corporates either the legal entity or non-legal entity.   Keywords: legal protection, individual debtor, bankruptcy
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN MALANG (Studi di Satreskrim Polres Malang) Widodo Hadi Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Widodo Hadi Pratama, Hukum Pidana, Dr. Bambang Sugiri, SH.,MS. dan Ardi Ferdian, SH.,Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya widodohadipratama15@gmail.com  ABSTRAK Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindak pidana pencurian kayu hutan sehingga terjadi peningkatan penegakan hukum yang tidak tuntas setiap tahunnya. Dalam  hal tersebut, penulis berpendapat bahwa permasalahan ini dapat disebabkan karena kurang efektifitasnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang dan Apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer merupakan informasi berupa pemahaman, pendapat, presepsi dan pengalaman dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang berupa dokumen terdiri dari arsip, laporan, notulensi dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka peneliti memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Malang yaitu dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Preventif meliputi patroli rutin, pengembangan personil kepolisian, mendirikan pos keamanan hasil hutan, sosialisasi dan pembinaan masyarakat sedangkan tindakan represif  yaitu meliputi penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan oleh Satreskrim Polres Malang. Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satreskrim Polres Malang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan Kabupaten Malang yaitu disebabkan oleh faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Adapun faktor penegak hukum yaitu penegakan hukum yang lemah dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang meliputi kedisiplinan, kekompakan anggota yang menurun dan kurangnya pengawasan unsur pimpinan dalam pelaksanaan tugas serta kurangnya koordinasi dengan dinas kehutanan yang memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan sehingga penegak hukum kesulitan dalam mencari serta mengumpulkan bukti, sedangkan faktor masyarakat meliputi kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum serta rendahnya ekonomi masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Efektivitas, Pencurian Kayu di Kawasan Hutan   ABSTRACT This case discussion embarks from increasing incidence of wood theft in forest and the fact that law enforcement regarding this issue is left unfinished. The author argues that this issue may stem from lack of effectiveness in law enforcement against this criminal act by Criminal Department of Sub-regional Police Department Malang. The research problems discussed involve: what measures have been taken by the Criminal Department of Sub-regional Police Department Malang to enforce the law against the wood theft in forest area in the Regency of Malang? and What impeding factors are faced by the Criminal Department of Sub-regional Police Department Malang in enforcing the law regarding this wood theft case in the Regency of Malang? This research was conducted to find out and analyse measures taken by the Criminal Department of the police department to enforce the law against wood theft in the forest area and the impeding factors that follow. This is an empirical juridical research conducted based on sociological approach. The data for the research comprised both primary and secondary data, where the former serves as information in the form of understanding, opinion, perception, and what is experienced by the subject of the research, while the secondary one involved documents like archives, reports, minutes, and legislation. The discussion of this research reveals that both preventive and repressive measures have been taken to tackle this issue. The preventive one involves regular patrol, development of police personnel, and providing security corner monitoring forest produce, raising people’s awareness, and training addressed to society. The repressive measure may be taken by performing investigation, enquiry, seizure, arrest, and detention by the police department Malang. Moreover, the law enforcement is regarded too lenient due to lack of competent human resources that involve discipline-related issues, lack of standard applied among the personnel, and lack of monitoring leadership required to perform tasks, and lack of coordination with Forestry Department that holds equal authority to enforce the law against wood theft in forest area. Limited coordination hampers law enforcers to collect evidence. Last but not least, the society factor involves lack of awareness and insight of law, and poor economy of the society. Keywords: Law Enforcement, Effectiveness, Wood Theft In The Forest
EFEKTIVITАS PАSАL 48 АYАT (2) UNDАNG – UNDАNG NOMOR 22 TАHUN 2009 TENTАNG LАLU LINTАS DАN АNGKUTАN JАLАN TERKАIT PERSYАRАTАN TEKNIS MOBIL BАRАNG ( Studi di Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Sidoаrjo ) Intan Baitul Izza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Baitul Izza, Arief Zainudin, SH.,M.Hum. Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : intansaky06@gmail.com  Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai ke efektivan pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang penulis fokuskan pada persyaratan teknis mobil barang yang berlokasi di kabupaten Sidoarjo dimana menurut pra survey dan survey penulis masih banyak dilakukan pelanggaran mengenai persyaratan teknis mobil barang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk Mengetahui, Mengidentifikasi, dan Menganalisis Efektivitas pasal 48 ayat (2)  Undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna memenuhi persyaratan teknis mobil barang. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik penelusuran data primer maupun sekunder menggunakan teknik studi lapang, wawancara dan penelusuran internet. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis. Dari hasil penelitian tersebut penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut yaitu peraturan mengenai persyaratan teknis mengenai mobil barang masih belum mempunyai sanksi yang tegas sehingga masih banyak masyarakat pemilik mobil barang yang tidak menghiraukan pentingnya persyaratan teknis kendaraan miliknya. Sehingga menurut penulis diperlukannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran persyaratan teknis mobil barang sebagai contoh tidak diberikannya surat jalan untuk kendaraan. Kata kunci:   Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Persyaratan Teknis, Mobil Barang.   Abstract This research is aimed to study the effectiveness of article 48 paragraph (2) of act number 22 of 2012 concerning traffic and road transports linked to technical requirement for pickup trucks in the regency of Sidoarjo, where pickup trucks were still found to violate the law as reported in pre-survey and survey. Specifically, this research is to find out, identify, and analyse the effectiveness of article 48 mentioned earlier. This research employed empirical juridical research method supported by sociological approach. Both primary and secondary materials were obtained from field observation, interviews, and source from the internet, both of which were analysed with descriptive method. This research reveals that there are no strict sanctions imposed on the violation of technical requirements for pickup trucks. When this is the case, withholding delivery order can be performed as a form of a strict sanction imposed on the violation. Keywords: Traffic, Road Transport, Technical Requirement, Pickup Trucks.
PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA No. : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK TENTANG GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN RUMAH TOKO M. Marza Irfansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Marza Irfansyah, Amelia Sri Kusumadewi, SH, M.Kn, Shanti Rizkawati, SH, M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : marzairfansyah94@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perkara No. : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK tentang gugatan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pembangunan rumah toko dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan  putusan perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawancara yang tidak terstruktur terhadap subyek penelitian di antaranya Hakim , Kepala Panitera, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dari Pengadilan Negeri Nganjuk, Advokat dan Konsultan Hukum yang terkait, serta pihak yang bersengketa. Analisis data dilakukan secara induktif yang langkah-langkahnya melalui reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Putusan Perkara No. : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK tanpa hadirnya pihak Termohon eksekusi sehingga tidak bisa dilaksanakan hingga saat ini oleh Pemohon eksekusi dan dapat dikatakan tidak terlaksana sekalipun putusannya bersifat menghukum (condemnatoir). Putusan yang dimaksud tergolong pada menghukum atau memerintahkan Termohon eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu tepatnya penerusan pembangunan 5 (lima) unit rumah toko dan/atau menghukum untuk membayar sejumlah uang. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon eksekusi dan etikat tidak baiknya tidak menjamin terlaksananya putusan pengadilan itu. Secara logika subyek hukum akan memenuhi kewajiban jika yang bersangkutan menyadari akan tanggung jawabnya dan bersedia melakukannya. Jika yang bersangkutan lari dari tanggung jawab, maka keberadaan  kekayaannya yang disita eksekutorial saja yang bisa dijadikan jaminan pelaksanaan eksekusi. Terkait hal tersebut, tidak ada aset dari Perseroan Terbatas PPM (yang diwakili IG) yang bisa dijadikan sita eksekutorial sehingga pelaksanaan putusan pengadilan yang terkait menjadi tidak terlaksana. Hambatan dalam pelaksanaan putusan Perkara Nomor : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK adalah timbul karena sikap termohon eksekusi yang tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Tidak dapat dilacaknya tempat tinggal yang terakhir menunjukkan bahwa yang bersangkutan beritikat tidak baik dan lari daritanggung jawab. Hambatan yang lain adalah karena tidak adanya asset/kekayaan dari Termohon Eksekusi yang bisa menjamin terpenuhinya hutang/kewajiban pihak tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Nganjuk secara bersama-sama dengan pihak Pemohon eksekusi mengantarkan surat relas untuk peringatan (Aanmaning), maupun penetapan Ketua Pengadilan kepada Termohon eksekusi ke alamat yang semestinya. Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Perjanjian, Wanprestasi.   ABSTRACT This research is aimed to analyse Decision of case number 38/PDT.G/2014/PN.NGJK concerning lawsuit over breach of contract in shop house development contract to learn impeding factors and to figure out measures taken to tackle the impeding factors in the execution of the Decision. This is an empirical research that employed socio-juridical approach. The data was obtained from unstructured interviews from the research subjects involving Judges, court clerk, substitute bailiff from District Court of Nganjuk, Advocate, related legal consultants, and parties in dispute. Data analysis was done inductively where data reduction, presentation, and conclusion drawing were carried out as measures. Research result shows that the Decision Number 38/PDT.G/2014/PN.NGJK cannot be executed without the presence of the respondent by the claimant of execution although it is punitive (condemnatoir). The Decision is to punish or to command the respondent of the execution to continue the development of five shop houses or fine can be applied. Bad faith and the situation where the respondent was not present will not guarantee that the decision is executed. The legal subject will meet his/her responsibility when the person concerned is aware of his/ her responsibility. When the person involved in the dispute runs away from his/her responsibility, his/her property set as collateral can be seized. There were no assets of the ltd companies of PPM (represented by IG) that could serve as goods to seize, leading to the failure of execution of the Decision. The impeding factors regarding the execution of the Decision emerged because of the absence of good faith of the respondent to do what he/she was responsible for. Failing to find out the latest address of the respondent shows another act of bad faith. Another impeding factor is that there were no assets owned by the respondent that could be seized to pay off the debt. In a nutshell, the District Court and the claimant have taken all measures, where summons was sent to the respondent (Aanmaning) and the Court Head was also appointed and announced on the letter sent to the respondent’s address. Keywords: execution of Decision, contract, breach of contract.
PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK DALAM MENGOPTIMALKAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG TIPE C (Studi Implementasi Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trengga Muhammad Azmi Khoirurrijal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Azmi Khoirurrijal, Dr. Shinta Hadiyantina,S.H.,M.H., Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Azzmikho@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi terminal penumpang tipe c serta mengetahui hambatan dan solusi yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi terminal penumpang tipe c dengan berdasarkan pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Retribusi terminal merupakan salah satu komponen penting dalam retribusi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan retribusi terminal di terminal penumpang tipe c di Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki informasi serta data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan pendapatan retribusi terminal di terminal penumpang tipe c Kabupaten Trenggalek kurang efektif sehingga retribusi terminal tersebut tidak mencapai target penerimaan retribusi terminal dari tahun 2017 hingga 2018. Kata Kunci : Optimalisasi, Retribusi Terminal, Peran   ABSTRACT This research is aimed to find out how Department of Transportation in the Regency of Trenggalek optimises its local revenue gained from terminal levies imposed on class C passengers and to find out impeding factors and a solution offered by the Department of Transportation of the Regency of Trenggalek to optimise the revenue from the levies according to Article 1 point 14 of Local Regulation of the Regency of Trenggalek Number 17 of 2017 concerning Terminal Levies. The levies are considered vital for optimising the local revenue since high local revenue is essential to support the development of the local area and for the society. The Department of Transportation is authorised to be and plays an essential role in optimising the terminal levies imposed on class C passengers in the regency. This research employed empirical juridical method with socio-juridical method obtained from direct interviews from competent informants. The discussion in the research reveals that the measures taken by the Department of Transportation in the Regency of Trenggalek are not effective and this ineffectiveness has led to lower revenue than expected obtained from the levies from 2017 to 2018. Keywords: optimisation, terminal levies, role
Efektivitas pasal 7 huruf a Peraturan Walikota Mojokerto nomor 13 tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto) Ercelia Putri Hayuningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ercelia Putri Hayuningtyas, Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum, Arif Zainudin, SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: erceliaputri26@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 7 huruf a Peraturan Walikota Mojokerto nomor 13 tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis yang dimana siswa berkewajiban ikut serta menyukseskan program angkutan sekolah gratis, untuk menggunakan angkutan sekolah gratis sebagai sarana transportasi massal, dan apa hambatan serta solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut di latar belakangi masih banyak terlihat siswa yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi setelah adanya angkutan sekolah gratis di Kota Mojokerto serta masih banyaknya siswa yang tidak mengetahui trayek atau cara menggunakan angkutan sekolah gratis tersebut. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan wawancara serta menyebarkan angket untuk memperoleh data serta informasi langsung mengenai Angkutan Sekolah Gratis dan mengenai efektivitas pasal 7 huruf a Peraturan Walikota Mojokerto nomor 13 tahun 2016 tentang Angkutan sekolah gratis serta hambatan dan solusinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pasal tersebut belum efektif dikarenakan masih banyak siswa yang tidak menggunakan angkutan sekolah gratis dan menggunakan kendaraan bermotor pribadi, selain itu armada yang disediakan masih belum bisa memenuhi kebutuhan siswa dan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto belum melakukan penegasan terkait kewajiban siswa pada pasal tersebut. Kata Kunci: Efektivitas Pasal, Angkutan Sekolah, Kewajiban   ABSTRACT This research is aimed to study the effectiveness of Article 7 letter a of Mayor Regulation of Mojokerto Number 13 of 2016 concerning Free School Transports where students’ involvement is required to help run this program. Moreover, this research also observes how the transports are used by the students as mass transport system, what impeding factors are present and the solution offered by the Department of Transportation, Communication and Informatics. This research embarks from the fact that a number of students are still found to use their own private transports despite the free school transports available, and most students seem to have no ideas of how to use the available free transports. Empirical juridical method was employed in this research, in which socio-juridical method was involved by conducting interviews and distributing questionnaire to obtain direct information regarding free school transports and the effectiveness of the implementation of Article 7 letter a of Mayor Regulation of Mojokerto Number 13 of 2016. The discussion in this research reveals that the regulation has not been effectively implemented since most students do not use the facility provided in addition to the incremental issue where the available vehicles still fail to accommodate the need of the school students. There has not been any follow-up measure taken by the public authorities in Mojokerto regarding the students’ responsibility as stated in the Article. Keywords: effectiveness of Article, school transports, responsibility
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA MOJOKERTO Sonya Dewi Angelina Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sonya Dewi Angelina Putri, Agus Yulianto, S.H., M.H, Herlin Wijayanty, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sonyadewi99@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Di Kota Mojokerto. Sesuai dengan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Partisipasi Masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process) yang semakin penting artinya di era otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data atau informasi mengenai partisipasi masyarakat di dalam kegiatan Musrenbang Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Di Kota Mojokerto tidak terlaksanana secara efektif diakrenakan ada beberapa kelurahan di dua kecamatan di Kota Mojokerto yang tidak mengikutsertakan masyarakatnya dalam kegiatan Musrenbang di Kota Mojokerto. Kata Kunci: Pelaksanaan Pasal, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik   ABSTRACT This research aims to investigate the execution of Government Regulation Number 8 Year 2008 on stages, preparation, control and evaluation of regional development planning in regard to the publik participation in the discussion about the regional development planning in Mojokerto. In accordance with Government Regulation Number 8 Year 2008 Article 1 Paragraph 3 on stages, preparation, control, and evaluation of the implementation of regional development planning. This planning involves stages of activities including competent personnel in order to use and allocate available resources to improve the welfare of society in a region within a certain period. Public participation in democratic governance requires public participation in dicision-making process, which is considered essential in the era of regional autonomy. This is an empirical research employing socio-juridical method of research done by conducting direct research to collect data or information concerning public participation in a discussion in Mojokerto as in line with Government Regulation Number 8 Year 2008 on stages, preparation, control and evaluation of regional development planning. The research result implied the implementation of Government Regulation Number 8 Year 2008 on Stages, Preparation, Control, and Evaluation of The Implementaion of Regional Development Planning in regard to public participation in a discussion about regional development planning in Mojokerto was not effectively executed because two districts in Mojokerto did not involve their public representatives in the discussion. Keywords: Execution of Article, Publik participation, public policy
PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Studi di Kantor Notaris di Kota Padang) Muhammad Rafi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafi, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas Brawijayarafi.muhammad2203@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan terkait Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas. Latar belakang dipilihnya tema tersebut adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas, yang akan dibahas dari sudut pandang: Notaris, Pendiri Perseroan Terbatas dan juga Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Notaris dan Pemegang Saham dalam hal penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ? (3) Apa upaya untuk mengatasi hambatan oleh Notaris dan Pemegang Saham dalam hal penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas belum terlaksana secara efektif dikarenakan terdapat hambatan-hambatan pada (1) Notaris dan (2) Pendiri Perseroan Terbatas. Maka dari itu upaya untuk menyelesaikannya dengan cara melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap akta-akta yang telah dibuat Notaris, dan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku yang melakukan perjanjian pinjam nama ini.Kata kunci: penanaman modal, pinjam nama, kepemilikan saham, perseroan terbatas ABSTRACTThis research is aimed to find out issues regarding the implementation of Article 33 of Act Number 25 of 2007 on Capital Investment over prohibition of name borrowing in shareholding of ltd company establishment. This study on the impeding factors in the implementation of the law was discussed from the perspectives of notary, the founder of the ltd company, and existing regulations. This issue is the basis of the research problems discussed: (1) how is Article 33 of Act Number 25 of 2007 that is linked to name borrowing in shareholding in ltd company establishment implemented? (2) What impeding factors are faced by notary and shareholder in the implementation of Article 33 of Act Number 25 of 2007 on Capital Investment in regards to the prohibition of name borrowing in shareholding in establishment of ltd company? (3) What measures are taken to tackle the issues by the notary and shareholder regarding the implementation of the law? This research employed empirical juridical method, while both primary and secondary data was analysed with qualitative descriptive methods. The discussion of this research reveals that the implementation of Article 33 regarding the prohibition of name borrowing for the purpose of shareholding in ltd company establishment has not been performed effectively since there are still some issue in Notary and the establishment of the ltd company. Approach and introduction to the society, improvement of supervision of deeds made by the notary, and sanction imposition on those involved in the name borrowing must be taken into account.Keywords: capital investment, name borrowing, shareholding in establishment, Ltd company
PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARAT TENAGA PENDUKUNG OPERASIONAL KEGIATAN (TPOK) YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG (Studi Kasus Kontrak Kerja diSatuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) Zenia Dwitya Pratidina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zenia Dwitya Pratidina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Emai: zenia.dwitya@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Aparat Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) Yang Melakukan Perjanjian Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (studi kasus kontrak kerja disatuan polisi pamong praja kota malang). Berdasarkan fakta, Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan merupakah tenaga kerja yang melakukan kontrak kerja pada suatu instansi guna untuk membantu tugas dari intansi tersbut, mengenai pengadaan pegawai aparat TPOK di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dalam pelaksanaan hukuman disiplin pegawai aparat TPOK terdapat sikap ketidak adilan dan ketidak jelasan dalam pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh bidang sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja kota malang kepada pegawai aparat TPOK satuan polisi pamong praja kota malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin bagi apratur Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) yang melakukan perjanjian kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi  yang tepat dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi apratur Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) yang melakukan perjanjian kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat para ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa dalam pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pegawai aparat TPOK yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota malang disamakan dengan pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kata kunci : Pelaksanaan Hukuman Disiplin, Pegawai aparat TPOK, Kontrak Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.   ABSTRACT This research discusses the sanction imposed to enforce discipline among support apparatuses involved in employment agreement made in Civil Service Police Unit in Malang. In reality, support staff involved in operational activities is delivered to only support the main work of a particular organisation under employment agreement, and the procurement of the support staff in civil Service Police Unit is based on Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement. However, unfairness in delivering the sanction imposed to enforce discipline is found between Civil Service Police Unit and the support staff working in the unit. Research problems are presented as follows: (1) How is the sanction imposed to enforce discipline for support staff involved in employment agreement made in Civil Service Police Unit in Malang? (2) What are impeding factors and the solution appropriate for the imposition of sanction for support staff involved in the making of the agreement in the Civil Service Police Unit in Malang? This research employed empirical juridical method along with socio-juridical approach, taking place in Civil Service Police Unit in Malang. The data obtained involved both primary and secondary materials, in which the former was obtained from direct interviews, and the latter was from literature review, notions of experts, and sources from the Internet. All the data was analysed with descriptive qualitative method. The research reveals that the discipline sanction was delivered the same way as that delivered to civil servants based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline enforced among Civil Servants. Keywords: implementation of sanction aimed to enforce discipline, support apparatuses, employment agreement, Act Number 5 of 2014, Government Regulation Number 53 of 2010, Presidential Regulation Number 16 of 2010, Civil Service Police Unit in Malang

Page 219 of 563 | Total Record : 5629

 217   218   219   220   221 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue