cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 222   223   224   225   226 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DENGAN MENGESAMPINGKAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sabrina Zayyan Adilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabrina Zayyan Adilah, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., dan Shanti Riskawati,S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : sabrina.zayyan@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalammengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan mengesampingkanketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait jangkawaktu pembacaan putusan permohonan pailit, yaitu paling lambat 60 harisetelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun berdasarkan data yangdiperoleh peneliti, setidaknya terdapat beberapa perkara kepailitan lewatjangka waktu dalam 6 tahun terakhir. Sehingga menjadi permasalahan saatUUK-PKPU telah menentukan secara spesifik jangka waktu penangananperkara sebagaimana dimaksud, namun tidak pula dibarengi pengaturanterkait sanksi yang ditetapkan kepada pelanggarnya. Maka dari itu,penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dasar pertimbanganhakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor8/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN SBY dan Putusan Pengadilan Niaga SurabayaNomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN SBY telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8Ayat (5) UUK-PKPU dan apa akibat hukum dikabulkannya putusan tersebutdalam hal terjadi pengesampingan ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pengesampingan KetentuanPasal 8 Ayat (5) UUK-PKPU, Akibat Hukum ABSTRACTThis research discusses the basic consideration made by a judge to grant bankruptcydeclaration petition where Article 8 Paragraph (5) of Act Number 37 of 2004 concerningBankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter UUK-PKPU) isruled out in terms of the term required in reading the petition (60 days after the petition isregistered). However, some data shows that several cases have exceeded the given term inthe last six years. This can be a problem when UUK-PKPU has specifically set the termfor dispute settlement as meant, but it does not come with sanctions that may be imposedfor those violating the law. Therefore, this research is aimed to analyse whether the basicconsideration of the judge to grant the Decision of Commercial Court of SurabayaNumber 8/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN SBY and Decision of Commercial Court of SurabayaNumber 8/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN SBY are relevant to the provision of Article 8Paragraph (5) UUK-PKPU and what is the legal consequence when both decisions aregranted without considering the provision of Article 8 Paragraph (5) UUK-PKPU.Keywords: judge’s basic consideration, ruling out Article 8 Paragraph (5) UUK-PKPU,legal consequence
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA FACEBOOK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK KEPERLUAN PERSONALIZED ADVERTISING (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook) Nur Student
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Adhani, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., dan Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Nuradhani180497@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum pengguna facebook jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki akses untuk mengumpulkan data pribadi subjek data untuk keperluan personalized advertising dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum pengguna facebook terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna terkait personalized advertising hanya diatur secara umum dalam bentuk Undang – undang termasuk Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan termuat khusus dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang terdapat didalam beberapa pasal baik yang mengatur perlindungan secara represif maupun preventif. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Namun lebih mengutamakan prinsip win – win solution. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Facebook, Data Pribadi, Personalized Advertising ABSTRACT This research discusses legal protection for Facebook users over misuse of users’ personal data by parties that have access to the system to retrieve the data for personalised advertising and is aimed to find out the settlement of the issue over the misuse of personal data according to existing regulations. This research was conducted based on normative juridical method, supported by statute, case, and comparative approaches. The research reveals that misuse of personal data for personalised advertising is only regulated in Act Number 11 of 2008 jo Act Number 19 of 2016 and specifically stipulated in Minister Regulation Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection (PDP) as also stipulated in several Articles that regulate in both repressive and preventive way. The research also learns that both litigation and non-litigation process can be taken to settle the dispute, but win-win solution should still be prioritised. Keywords: legal protection, Facebook users, personal data, personalised advertising
PEMENUHАN STАTUS KEWАRGАNEGАRААN BАGI WАRGА NEGАRА АSING TАNPА IDENTITАS DIRI (STUDI KАSUS DI KАNTOR IMIGRАSI KELАS I MАLАNG) Cahyani Aisyiah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cahyani Aisyiah, Ikaningtyas S.H., L.L.M., Hikmatul Ula, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: acahyani97@gmail.com ABSTRAK Undang-Undang tentang Keimigrasian menyatakan bahwa semua orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, serta dalam memasuki wilayah negara Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tidak menjalankan prosedur tersebut maka akan berstatus sebagai imigran illegal. Dalam kasus WNA bernama Nomer Salvana Orano, WNA tersebut berada di Indonesia tanpa adanya dokumen perjalanan yang sah yang dapat membuktikan identitas dirinya. Keberadaan dokumen perjalanan penting karena berkaitan erat dengan status kewarganegaraan WNA tersebut. Berdasarkan Hukum Internasional, tidak adanya dokumen perjalanan dapat mengindikasikan seorang WNA sebagai Orang Tanpa Kewarganegaraan (stateless), pengungsi, atau pencari suaka yang akan mendapatkan perlakuan yang berbeda satu sama lain. Meskipun telah melanggar hukum nasional mengenai kelengkapan persyaratan dalam memasuki wilayah negara Indonesia, namun berdasarkan asas non-refoulment, negara tidak boleh menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke suatu wilayah dimana pengungsi tersebut akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupannya meskipun negara tersebut bukan pihak Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Berdasarkan penjabaran tersebut maka perlu diadakan suatu analisis mengenai implementasi pemenuhan status kewarganegaraan bagi WNA tanpa identitas diri. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Warga Negara Asing, Dokumen Perjalanan,  ABSTRACT Act concerning Immigration requires all foreigners entering Indonesia to have their valid travel documents, and they are subject to screening process by immigration officials when entering the country. Foreigners not complying with the procedures are deemed as illegal immigrants. In the case of Nomer Salvana Orano, he stayed in Indonesia without any valid travel documents that proved his identity, while the documents are always needed to prove one’s citizenship status. According to International Law, when a foreigner fails to show any proof of travel documents, he/she is considered as a stateless individual, a refugee, or an asylum seeker that is prone to different treatment. Despite the condition that he/she violates national law by failing to show any required travel documents when entering Indonesia, based on non-refoulement principle, such a situation does not encourage government to reject or send a refugee back to his/her country of origin or to any other place that can harm and threaten the life of the refugee although the state concerned is not involved in 1951 Convention concerning Refugees. Therefore, analysis regarding implementation of fulfilment of citizenship status for foreigners without personal identity is required. Keywords: Human Rights, foreigners, travel documents.
ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN IZIN PEMANFAATAN PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2017 Fadhil Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fadhil Saputra, Dr. Imam Koeswahyono. S.H., M.Hum, Setiawan Wicaksono S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Fadhilsaputra103@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dari Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Penelitian ini di latar belakangi adanya kasus pemanfaatan panas bumi di Kawasan Gunung talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang menuai penolakan dari masyarakat setempat. Sejatinya energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang dapat dijadikan energi alternatif pembangkit listrik, mengingat energi non terbarukan lain seperti Batu Baru tidak cukup ramah lingkungan dan semakin hari persediaannya semakin berkurang. Maka dari itu energi panas bumi merupakan energi alternatif yang menjanjikan yang ditunjang dengan potensi energi panas bumi yang cukup menjanjikan di Indonesia. Namun, jika dibenturkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo. Undang nomor 18 tahun 2013 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengaturan mengenai izin pemanfaatan panas bumi pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung belum terdapat harmonisasi baik dari segi materi muatan maupun tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu terdapat inisiatif dari penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, lalu mengidentifikasi akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pengaturan panas bumi tersebut. Kata Kunci : Panas Bumi, Politik Hukum, Pembangunan Berkelanjutan. Juridical Analysis of Legal Politics over Permit to indirectly use Geothermal Energy based on Act Number 21 of 2014 Jo. Government Regulation Number 7 of 2017 ABSTRACT This research is based on the study on geothermal use in the area of Mount Talang, Regency of Solok, West Sumatera that triggers rejection from local community. Principally, geothermal source is known as renewable energy that can serve as alternative to power electricity, which is better than other non-renewable energy such as coal since it is considered not safe for environment in addition to the fact that its availability is wearing thin. Therefore, it is seen that geothermal source is a promising alternative energy supported with its positive potential promising to Indonesia. However, the concepts of sustainable development as in Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection, Act Number 41 of 1999 jo. Act Number 18 of 2013 concerning Forestry and Act Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning do not seem relevant to regulation of permit to use geothermal source in Act Number 21 of 2014 jo. Government Regulation Number 7 of 2017 concerning Indirect Use of Geothermal Energy in terms of either their substance or objectives that are supposed to be achieved. This disharmony of regulations leads to further comparative study, followed by identification of legal implication caused by the regulations concerning geothermal energy. Keywords: geothermal, legal politics, sustainable development
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK SERTA MENGABULKAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI YANG DIKATEGORIKAN NUSYUZ Fadilla Nur Islamia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fadilla Nur Islamia, Dr. Rachmi Sulistyarini,S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya fadilla.islamia2@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan nusyuz telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Adanya perbedaan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perceraian khususnya mengenai pemberian nafkah iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu jika istri dikategorikan sebagai istri yang nusyuz maka gugurlah hak  istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah setelah terjadinya perceraian tersebut. Dalam putusan Nomor: 70/Pdt.G/2013/PA.Amt dalam memberikan pertimbangannya hakim menolak pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan nusyuz, lain halnya pada putusan lain yaitu putusan Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.Smg dan putusan Nomor 160/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang mengabulkan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan nusyuz. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran bahan dari internet. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis interpretasi gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 70/Pdt.G/2013/PA.Amt yang menolak pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan nusyuz, hakim dalam memberikan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan lain yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 160/Pdt.G/2009/PTA.Sby yang mengabulkan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dikategorikan nusyuz, hakim dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Nafkah Iddah, Istri Nusyuz   ABSTRACT This study aims to analyze the suitability of the legal basis of judges' judgments in giving iddah to ex-wives categorized as Nusyuz in accordance with the Compilation of Islamic Law. There is a difference in the legal basis of judges' consideration in deciding a divorce case, especially regarding the provision of living as stipulated in article 149 letter (b) in conjunction with article 152 Compilation of Islamic Law, namely if the wife is categorized as a wife who is deceased. divorce. In the verdict Number: 70 / Pdt.G / 2013 / PA. Amt in giving its consideration the judge refused the provision of living allowance to ex-wife who was categorized as nusyuz, another case in another decision was the decision Number 98 / Pdt.G / 2016 / PTA. verdict Number 160 / Pdt.G / 2009 / PTA.Sby which grants the provision of iddah to ex-wives categorized as nusyuz. The type of research used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Legal research materials are obtained through literature studies and material searches from the internet. Legal materials obtained were analyzed by grammatical interpretation analysis techniques. The results showed that the Amuntai Religion Court Decision Number 70 / Pdt.G / 2013 / PA.Amt refused the provision of living for ex-wives categorized as Nusyuz, the judge in giving his consideration in accordance with the applicable provisions as in article 149 letter (b) jo Article 152 Compilation of Islamic Law. In another decision, namely the decision of the Semarang Religious High Court Number 98 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg and the Decision of the Surabaya Religion High Court Number: 160 / Pdt.G / 2009 / PTA.Sby who granted the provision of iddah to ex-wife categorized nusyuz, the judge in his consideration was not in accordance with the provisions in article 149 letter (b) jo article 152 Compilation of Islamic Law. Keywords: Basic Considerations of Judges, Livelihood of Iddah, Nusyuz's Wife
EFEKTIVITАS PELАKSАNААN ELEKTRONIK RETRIBUSI PАSАR DI PАSАR BLАMBАNGАN UNTUK MENINGKАTKАN PENDАPАTАN АSLI DАERАH KАBUPАTEN BАNYUWАNGI (Studi di Dinаs Perindustriаn Dаn Perdаgаngаn Kаbupаten Bаnyuwаngi) I Made Bima Cahyadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Made Bima Cahyadi, Dr. Tunggul Anshari S,N., S.H., M.Hum. dan Dewi Cahyandari,S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaBimacahyadi57@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Retribusi Pasar di Pasar Blambangan untuk Meningkatka n Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pаdа erа otonomi sааt ini sektor pаjаk dаn retribusi sаngаt diаndаlkаn oleh pemerintаh dаerаh gunа penyelenggаrааn pemerintаhаn. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan  hukum  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  ini   adalah Bаgаimаnаkаh efektivitаs penerаpаn Elektronik  Retribusi  Pаsаr  di  Pаsаr Blаmbаngаn Kаbupаten Blаmbаngаn dаlаm meningkаtkаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh Kаbupаten Bаnyuwаngi serta apа hаmbаtаn dаn upаyа Dinаs Perindustriаn dаn Perdаgаngаn Kаbupаten Bаnyuwаngi untuk mengаtаsi hаmbаtаn-hаmbаtаn dаlаm pelаksаnааn Elektronik Retribusi  Pаsаr  gunа  meningkаtkаn Pendаpаtаn  Аsli Dаerаh. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum  yuridis-empiris  yang  menggunakan pendekatan  yuridis sosiologis. Lokаsi penelitiаn dilakukan di Dinаs Perindustriаn dаn Perdаgаngаn Kаbupаten Bаnyuwаngi yаng berаlаmаt di Jаlаn  Аhmаd  Yаni  Nomor   96, Kаbupаten Bаnyuwаngi, Jаwа Timur. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian menjawab permasalah penilitian ini. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa Efektivitаs Penerаpаn Elektronik Retribusi Pаsаr di Pаsаr Blаmbаngаn Kаbupаten Blаmbаngаn dаlаm meningkаtkа n Pendаpаtаn Аsli Dаerаh  Kаbupаten Bаnyuwаngi yаitu Pelаksаnааn Elektronik Retribusi Pаsаr diаnggаp penulis efektif, hаl ini dikаrenаkаn penulis mengukur nyа dengаn teori efektivitаs orgаnisаsi oleh Hаri Lubis dаn Mаrtаni Huseini dаn teori efektivitаs hukum oleh Lаwrence M. Friedmаn.Kata Kunci: Efektivitas, Elektronik Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah. ABSTRACT This research is aimed to study the effectiveness of the implementation of electronically collected market levies from Traditional Market of Blambangan to incrase the local revenue where these days taxation and levies are significa nt ly essential for local goverments to run their administration. This study is mainly aimed to find out the effectiveness of the implementation of electronically collected levies from traditional market of Blambangan in the Regency of Blambangan to incrase the local revenue of the Regency and impeding factors in implementing levy imposition and measures taken by Departement of Industry and Commerce in the Regency of Banyuwangi to tackle obstacles hampering the implementation. To give answer to  the issues, normative juridical method was  employed along with sociojuridical approach. The research took place in Department of Indutry and Commerce in the Regency of Banyuwangi at Jalan Ahmad Yani # 96, Regency of Banyuwangi, East Java. The research data was  obtained  from interviews  and literature  review,  followed  by descriptive  qualitative  method  of analysis  aimed  to give solution. The research result concludes that the implementation  of  levy imposition on the traditional market is deemed effective as measured from the prespective of organization effectiveness proposed by Hari Lubis  and  Martini Huseini and the theory of effectiveness of law by Lawrence M. Friedman.Keywords : Effectiveness, Electronically Collected Levies, District Own Source Revenue.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MOJOKERTO Okki Febriansyah Sudiq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Okki Febriansyah S, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Dr. Istislam, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: okkifebriansyah13@gmail.com   ABSTRAK Sampah merupakan sisa dari barang yang dikonsumsi oleh manusia, dan sisa barang tersebut dibuang dan menjadi sampah. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah volume sampah sendiri tidak sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material. Pemerintah Daerah kabupaten Mojokerto tentu memiliki regulasi tersendiri dalam menangani masalah sampah yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan Terhadap Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya di Kabupaten Mojokerto diantaranya melalui factor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, factor masyarakat dan juga kebudayaan setempat. Kata Kunci: Efektifitas, Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah   ABSTRACT Waste comes from the disposable remnants of human activity, meaning that every activity produces rubbish. The volume of waste produced is more than the level of human consumption. The local government of Mojokerto certainly has the regulation to settle waste-related issues as stated in Article 5 of Local Government Regulation of Mojokerto Number 10 of 2010 concerning Cleaning and Gardening Services over waste management: waste management, as performed by the government, involves sorting out, collecting, transporting, managing, and final processing waste. However, there are still several impeding factors in terms of law enforcement, inefficient facility and infrastructure management, social and cultural factor of the locals. Keywords: effectiveness, implementation, waste management.
PROBLEMATIKA YURIDIS PASAL 81 AYAT (1) JO PASAL 74 AYAT (1) HURUF E PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT TOLOK UKUR GANTI RUGI NON FISIK Ruben Novanandani Tanusekar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruben Novanandani Tanusekar, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M. Hum., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rubennovanandani89@gmail.com  ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis dan memahami apa akibat hukum terhadap Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf E Terkait Tolak Ukur Terhadap Ganti Rugi Non Fisik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, kedua menganalisi dan menemukan solusi terhadap Problematika Yuridis Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf E Terkait Tolak Ukur Terhadap Ganti Rugi Non Fisik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan Pendekatan konsep (conseptual approach). Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Karena dalam undang-undang pengadaan tanah masih terdapat kekaburan norma terhadap ganti rugi non fisik yang sampai saat ini tolok ukurnya belom jelas dan belom terdapat norma yang mengatur dengan jelas di dalam undang-undang pengadaan tanah. Kesimpulannya adalah terdapat kekaburan konsep kemakmuran rakyat pada Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) huruf E Terkait Tolak Ukur Terhadap Ganti Rugi Non Fisik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum secara teoritik ganti kerugian yang bersifat non-fisik sebagai tambahan kompensasi dapat berupa pembayaran atas nilai khusus, pembayaran atas nilai potential loss dan/ atau pembayaran atas keterpaksaan yang dialami pemegang hak atas tanah. Saran terhadap penulisan di atas adalah penambahan norma hukum terhadap aturan yang belum jelas mengatur agar supaya di dalam penerapannya tidak terjadi kekaburan norma antara pemerintah dengan masyarakat. Kata Kunci: Ganti rugi, Non fisik, Pengadaan Tanah   ABSTRACT This research is aimed to understand and analyse the legal implication on Article 81 Paragraph (1) Jo Article 74 Paragraph (1) letter E Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning Land Procurement for Development of Public Facilities regarding non-physical compensation, and to find out and analyse the solution to juridical problem of Article 81 Paragraph (1) Jo Article 74 Paragraph (1) letter E of Presidential Regulation Number 71 of 2012. With normative juridical method, this research reveals that there are different interpretations coming from the parties in need of land or the parties affected by the land procurement made available for public facilities. Moreover, this vague of norm is potential to lead to the absence of legal certainty and injustice especially for those whose lands are taken from them by the government for the development. It is essential that clear standard be set regarding the non-physical compensation and criteria be added in details. Keywords: compensation, non-physical, land procurement
PENYIDIKAN TERHАDАP TINDAK PIDANA PEMBUKААN LАHАN DENGАN CАRА MEMBАKАR (Studi di Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt) Dwiki Julio Dharmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwiki Julio Dharmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dwikijulio28@gmail.com  ABSTRAK Penulis memilih temа tersebut dilаtаr belаkаngi berdаsаrkаn dаtа rekаpitulаis penаngаnаn kаsus lingkungаn pаdа tingkаt dаerаh kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt, penegаkаn hukum lingkungаn dengаn menggunаkаn sаrаnа hukum pidаnа mаsih belum berhаsil. Kаrenа sedikitnyа jumlаh kаsus pidаnа lingkungаn yаng dаpаt diselesаikаn. Berdаsаrkаn hаl tersebut diаtаs, kаryа tulis ini mengаngkаt rumusаn mаsаlаh : (1) Bаgаimаnа reаlisаsi penyidikan oleh Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt terhаdаp tindak pidana pembukааn lаhаn dengаn cаrа membаkаr di Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt? (2) Аpа kendаlа penyidikan oleh Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt terhаdаp tindak pidana pembukааn lаhаn dengаn cаrа membаkаr di Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt? Metode penulisan penulis menggunakan metode pendekаtаn yuridis empiris, yаkni dengаn menyelesаikаn permаsаlаhаn yаng аkаn dibаhаs, berdаsаrkаn perаturаn-perаturаn yаng berlаku sertа di hubungkаn kenyаtааn yаng telаh terjаdi di mаsyаrаkаt. Dаri hаsil pembahasan yang diperoleh bаhwа reаlisаsi penyidikan oleh Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt terhаdаp tindak pidana pembukааn lаhаn dengаn cаrа membаkаr di Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt dаlаm penyidikan pihаk Kepolisiаn menggunаkаn Pаsаl 187 dаn 188 KUHP, Pаsаl 108 Undаng-Undаng No 32 Tаhun 2009 Tentаng Perlindungаn dаn Pengelolааn Lingkungаn Hidup, dаn menggunаkаn Perаturаn Dаerаh No 5 tаhun 2003 Tentаng Pengendаliаn Kebаkаrаn Hutаn dаn Lаhаn. Kemudiаn dаlаm penyidikan terhаdаp tindak pidana pembukааn lаhаn dengаn cаrа membаkаr pihаk Kepolisiаn bekerjа sаmа dengаn Penyidik Pegаwаi Negeri Sipil (PPNS) dаlаm penyidikаn untuk menemukаn pelаku. Dalam penyidikan pihak kepolisian mengalami kendala-kendala sehingga pihak kepolisian kesulitan dalam penyidikan. Kаtа Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pembukааn lаhаn, Membаkаr ABSTRACT Based on recapitalised data concerning environmental management in the Regency of West Kotawaringin, law enforcement of environment through criminal law has not shown any success. This is indicated by the fact that there were only fewer cases that managed to be settled. From the issue mentioned, this research is mainly aimed to study (1) how enquiries over land clearance by burning are delivered by Sub-regional Police Department in the Regency of West Kotawaringin, and (2) what factors impede the enquiries by the Police Department in West Kotawaringin concerning land clearance by burning. This research was conducted based on empirical juridical method, where issues discussed are settled according to existing regulations before the issues are related to what happens in society. The research finds that the enquiries over burning land for clearance refer to Article 187 and 188 of Criminal Code, Article 108 of Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Local Regulation Number 5 of 2003 concerning Control of Forest and Land Fire. The enquiries were delivered by the police together with Civil Servants assigned as Enquirers to reveal the culprit. However, there are still some obstacles hampering the process of enquiries by the police. Keywords: enquiry, criminal offense, land clearance, burning
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN MELALUI SITUS FILE SHARING (Kajian Bedasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentag Informasi dan Tansaksi Elektronik) Annisa Seciovita Rosalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Seciovita Rosalia, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: shesyasr@gmail.com ABSTRAKSeiring berkembangnya teknologi, masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebihrumit karena Ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dandidistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Adanya fasilitasmedia internet yang berkembang pesat, informasi elektronik hasil pelanggarandapat dengan mudah disebarkan melalui jaringan internet dan diakses, dinikmati,bahkan disebarkan lagi secara berantai oleh semua orang secara global dalamhitungan detik, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktekpelanggaran Hak Cipta yang terjadi. berita, gambar, musik, film, dan data lainnyasemua mengalami sebuah proses yang bernama digitalisasi. Digitalisasi bisadiartikan sebagai proses perubahan suatu informasi kedalam format digital.Digitalisasi memungkinkan manusia untuk berbagi informasi dengan caramembuat salinan informasi atau bahkan mengubah informasi itu sendiri.Kemudian munculnya situs-situs berbagi data atau yang biasa disebut denganistilah file sharing. Situs file sharing memungkinkan pengguna internet untuksaling bertukar atau berbagi data baik itu musik, gambar, video, dokumen ataupunprogram software dengan mudah Data yang telah diunggah akan disimpan dalamsebuah server yang dimiliki oleh situs file sharing yang bersangkutan, dan dapatdiakses kembali oleh pengguna internet melalui link yang sudah diberikan.Kegiatan mengambil kembali data yang sudah diunggah inilah yang disebutdengan pengunduhan secara tanpa hak.kegiatan dalam file sharing yang berupamengumumkan, pengkomunikasian, dan perbanyakan karya cipta orang lainmerupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta dan perbuatan mentransfer data, mentransmisi tanpa hak,menyediakan fasilitas untuk tindak kejahatan dalam hal ini melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sertabelum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara tegas dan rinci mengenaisitus bermuatan negatif seperti situs file sharing.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencipta, File Sharing. ABSTRACTAlong with technological development, cases related to infringement of copyright is getting more complicated since creation in electronic and digital format can be copied and distributed with the quality exactly the same to the original creation. Internet has given more room for such infringement, where a video or music can be accessed, enjoyed, and then copied and distributed to all people around the globe just in seconds. This trend also means growing infringement of copyright. News, image, music, film, and other forms of data are converted into digital form. This format enables people to share information by copying the information or making changes in the information. This situation is even worsened by the existing file sharing-based sites on the Internet, allowing Internet users to share information or data in the form of music, image, video, document or software program in no time. The data uploaded is then saved into the server owned by a file-sharing site, and this allows others to re-access through available links. Retrieving the data uploaded is known as unrightfully downloading data. Announcing, communicating, and copying original creations of other people are deemed violating Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, while transferring data, transmitting data unrightfully, and giving access to crime violate Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Technology. The absence of Government Regulation regulating negative Internet sites at length just adds another problem to the situation.Keywords: legal protection, creator, file sharing

Page 224 of 563 | Total Record : 5629

 222   223   224   225   226 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue