cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 229   230   231   232   233 
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN AKIBAT PEMBERIAN DISPENSASI (Studi Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Rosa Fatmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosa Fatmawati, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rosa.fatmawati@yahoo.co.id  ABSTRAK Praktik perkawinan dispensasi sangat marak terjadi di Indonesia, salah satunya ialah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini, praktik tersebut memberikan implikasi terhadap perkara perceraian yang jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan perspektif pаrа hаkim di Pengаdilаn Аgаmа Kаbupаten Mаlаng mengenаi kasus percerаiаn yаng disebabkаn dаri perkаwinаn remаjа, penulis berpendapat bahwa percerаiаn yang disebabkan dari perkawinan dibawah umur menjаdi suаtu permаsаlаhаn yаng besar. Hal itu dikarenakan tidаk аdаnyа kriteriа аtаu indikаtor stаndаr dаlаm Undаng-Undаng Perkаwinаn sehingga membukа peluаng bаgi mаjelis hаkim untuk memberikаn putusаn berdаsаrkаn inisiаtifnyа sendiri yаng cenderung mengаcu pаdа teks-teks fikih. Implikаsinyа, sebаgiаn besаr permohonаn dispensаsi mudаh dikаbulkаn, sehinggа dаpаt menjаdi fаktor penyebаb perkаwinаn di bаwаh umur yаng rentаn аkаn percerаiаn. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan angka perceraian yang disebabkan oleh perkawinan dispensasi dapat berkurang, selain karena dapat menyebabkan bertambahnya kemiskinan dan penurunan kualiatas sumber daya manusia di Indonesia, perkawinan di bawah umur juga berbahaya jika dilihat dari segi biologis dan psikis anak remaja. Kata Kunci: perkawinan dispensasi, perceraian, perspektif hakim   ABSTRACT Dispensation-related marriage is common in Indonesia. One of these practices can be found in Religious Court of the Regency of Malang. In this case, the practices affect the number of divorce cases that keep increasing. According to the judges’ perspective in the Religious Court of the Regency of Malang concerning the divorce of married teens, the author opines that marriage among minors becomes a significant issue since there is no standard indicator written in the law concerning marriage. This condition encourages judges to make decision based on their view that mainly refers to the law of fiqh. The implication is that dispensation is easily granted, causing marriage among minors to be potential to divorce. From this research, it is expected that the numbers of dispensational divorce can be reduced, recalling that this can also contribute to increasing poverty and worsening quality of human resource in Indonesia. Moreover, marriage among the underage could also harm biological and psychological sides of the individuals. Keywords: dispensational marriage, divorce, judges’ perspective
FASAKH PENYEBAB PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2880/Pdt.G/2012/PA.JT dan Putusan Nomor : 0249/Pdt.G/2015/PTA.Sby) Dwi Linda Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Linda Permatasari, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH.., Rumi Suwardiyati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : dwilindapermatasari@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status harta bersama pasca adanya putusan fasakh dari Pengadilan Agama. Agar kekosongan hukum perihal fasakh dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dapat diperjelas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dan sisi normatifnya. Data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan melihat teori-teori dan pandangan-pandangan dari para ahli dan buku yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode intepretasi sistematis yang merupakan metode untuk mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum seperti dasar hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1295/Pdt.G/2014/Pa.Kra yang memutus cerai perkawinan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dan memutus membagi harta bersama 50% untuk suami dan 50% untuk istri karena alasan murtadnya salah satu pihak Selanjutnya dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0249/Pdt.G/PTA.Sby dengang memfasakhkan perkawinan dan memutus membagi harta bersama 50% untuk suami dan 50% untuk Istri. Metode konstruksi hukum ini bertujuan supaya hasil dari keputusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya mampu memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang sedang berperkara. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa fasakh dan status harta bersama pasca putusan fasakh tidak diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang manapun. Akibatnya hakim menyamakan status harta bersama dalam putusan fasakh dan talak. Kata kunci: dasar pertimbangan hakim, fasakh, dan harta bersama   ABSTRACT This research is aimed to seek into shared asset following fasakh delivered by Religious Court to elaborate the loophole and legal consequence concerning fasakh. Normative juridical method was employed along with scientific procedure to find out the truth based on logic and norm. The data required was obtained from literature review by observing theories and perspectives of experts and some books were studied and analysed based on systemic interpretation method, by finding more general essence of a legal conduct as in the consideration of the judge regarding Religious Court Decision Number 1295/Pdt.G/2014/Pa.Kra which declares divorce by delivering talak (divorce) 1 ba’in sughra and suggests equal distribution of shared asset due to the condition of apostate of one of the party, while the consideration of the judge regarding the Decisions of High Court of Religion Surabaya Number 0249/Pdt.G/PTA.Sby was taken by delivering fasakh of marriage and decided that the shared asset was to be equally divided for both husband and wife. This legal structure is intended to deliver justice and merit for both parties. It can be concluded that fasakh and the status of shared asset following the decision of fasakh are not clearly regulated in Islamic Law Compilation and in any forms of law. As a consequence, the judges encouraged equal division of shared asset in the decision of fasakh and talak.Keywords: shared asset, fasakh
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan NafkahMut’ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/P Angga Wiratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Wiratama, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. dan Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya anggawrtm@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah Mut’ah dalam cerai gugat. Kompilаsi Hukum Islаm hаnyа menyebutkаn bаhwа nаfkаh Mut’аh hаnyа diberikаn untuk cerаi tаlаk saja, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama di Indonesia ada beberapa Putusan yang memutus tidak sesuai dengan aturan yang telah dimuat didalam Kompilasi Hukum Islam dimana nаfkаh Mut’аh diberikаn kepаdа istri yаng berkedudukаn sebаgаi Penggugаt yаng mengаjukаn gugаtаn аtаs kehendаknyа. Seperti pada Putusаn Pengаdilаn Аgаmа Nomor 1124/Pdt.G/2010/PА.Btm, Putusаn Pengаdilаn Аgаmа Nomor 854/Pdt.G/2009/PА.Pаs dаn Putusаn Pengаdilаn Tinggi Аgаmа Sаmаrindа Nomor 12/Pdt.G/2012/PTА.Smd tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada terkait pemberiаn nаfkаh Mut’аh yang menyebutkan bahwa nafkah Mut’ah hanya untuk cerai talak saja sehingga ada ketidak sesuaian antara aturan yang berlaku dan penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari penelurusan kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal sehingga dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah Mut’ah dalam cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA.Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd tidak tepat karena aturan terkait nafkah mut’ah telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan adanya Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki yang menegaskan bahwa pemberian nafkah Mut’ah diwajibkan untuk Cerai Talak saja, sedangkan untuk perceraian yang dimana atas kehendak istri atau cerai gugat, maka gugur atau tidak ada hak istri untuk mendapatkan nafkah Mut’ah dari suaminya. Kata Kunci: Nafkah Mut’ah, Cerai Gugat ABSTRACT This research is aimed to find out Judges’ basic consideration regarding financial support Mut’ah over divorce due to petition. The Compilation of Islamic Law asserts that Mut’ah can be given for a talak-based divorce. However, several decisions delivered by religious courts are not relevant to what is regulated in the compilation, where it is still decided that Mut’ah can also be given to a wife as a plaintiff because she expects the financial support. The three decisions are seen irrelevant to the Compilation of Islamic Law over financial support called Mut’ah where they state that Mut’ah is only for talak-based divorce, leading to irrelevance in its implementation. This study was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches. Legal materials required were obtained from literature review, followed by an analysis of the data with grammatical interpretation where the research content is presented in systematic written form to deliver answer to the research problem. The research result reveals that the three decisions are not appropriate since the regulation over this issue has been clearly stipulated in Compilation of Islamic Law Article 149 letter a and Article 158, strongly supported by Mazhab Syafi’I, Mazhab Hambali, and Mazhab Maliki specifically stating that Mut’ah is restricted to talak-based divorce, while any divorce proposed by a wife as plaintiff is not subject to Mut’ah since the wife does not have any right to the financial support from her husband.   Keywords: financial support Mut’ah, divorce by petition.
KEADAAN SALAH SANGKA MENGENAI DIRI SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN Nadia Yulia Kurniawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadia Yulia Kurniawati, Prof.Dr. Suhariningsih, SH., SU, Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nadia.yulia@yahoo.co.id   ABSTRAK Salah satu alasan hukum yang dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan yaitu terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan, yangmana alasan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kedua pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut batasan keadaan salah sangka yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan, sehingga hakim dapat berbeda dalam menafsirkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara yang ditanganinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penafsiran hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka mengenai diri suami atau istri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang dihimpun, dapat dipahami bahwa salah sangka mengenai diri suami atau istri merupakan salah persangkaan atau kekeliruan terkait keadaan diri pasangan kawin yang belum diketahui pada saat perkawinan dilangsungkan, sepanjang tidak menyangkut status sosial-ekonomi suami atau istri yang bersangkutan. Selain hal tersebut, dalam memutus perkara pembatalan perkawinan terkait majelis hakim mempertimbangkan bahwa salah sangka mengenai diri suami atau istri yang dimaksud haruslah sebatas mengenai keadaan diri pasangan kawin yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan/atau menyimpangi konsep perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.. Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, Salah sangka   ABSTRACT One of the legal reasons that serve as a fundamental to propose a marriage annulment is misjudgement against a husband or a wife during marriage, which is governed in Article 27 Paragraph (2) of Act concerning Marriage jo Article 72 Paragraph (2) of Islamic Law Compilation. However, neither of the Articles further details the scope of misjudgement that can be the ground of marriage annulment, leading to a situation where judges may misinterpret the legal framework on which the dispute settlement is based. This research is aimed to identify and analyse the judges’ interpretation in delivering judgement over marriage annulment based on the ground of misjudgement against a husband or a wife. This research was conducted based on normative juridical research method supported by statute, case, and conceptual approaches. Based on the analysis of the research, it is revealed that misjudgement stems from the condition of not knowing the personal state of a husband or a wife during the marriage as long as it is not related to socio-economic status of a husband or a wife concerned. Moreover, the judgement delivered regarding the case must be only restricted to the condition of the spouses, where this factor fails to meet the requirement of marriage and/or violate marriage concepts in Act concerning Marriage. Keywords: Marriage annulment, Misjudgement
PERGESERAN PERATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia) Nanda Putra Nurprimastya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nanda Putra Nurprimastya, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya nandaputranurprimastya@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya: penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI. Kata Kunci : Pergeseran Peraturan, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum   ABSTRACT This study is aimed to find out the shift in the regulation to employ foreign workers based on the perspective of legal protection for Indonesian workers. Analysis of the regulation concerning foreign workers was also performed for more ideal and relevant concept of legal protection for Indonesian workers in Indonesia, which is intended to gain legal certainty. The shift in the regulation from 1958 to 2018 was deemed significant, where it was found out that the shift involved the improvement in the administration, which is aimed for easier administrative process, and the abolishment of several norms to more strictly filter the entering foreign workers to Indonesia. As a consequence, the norm reflecting legal protection for Indonesian workers based on the 1945 Indonesian Constitution is required, in which the norm should restrict the frequency of the employment of foreign workers; Indonesian workers must always be involved in the sectors that employ foreign workers; the job available for Indonesian co-worker should remain guaranteed even after the working period of the foreign workers ends; the provisions of IMTA (permit to employ foreign workers) must be returned; foreign workers must be proficient in bahasa Indonesia; foreign works must transfer their skills to Indonesian workers in statement and they also have to pass medical check-up and feasibility test supported by field verification; issuance of IMTA must involve related ministry; IDR must be used in every transaction and sanction must be imposed. The shift in several norms as mentioned is expected to give protection for Indonesian workers.     Keywords: shift in regulation, foreign workers, Indonesian workers, legal protection, legal certainty
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA GO-RIDE ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENGANGKUTAN Dimotius Yoga Caesar Wanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimotius Yoga Caesar Wanda, Ratih Dheviana Puru HT, S.H.,LL.M Ranitya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dimotiusyoga@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum yang diberikan untuk penumpang Go-Jek atas kecelakaan yang dialami oleh penumpang selama perjalanan mereka sesuai dengan asuransi sosial dan asuransi pihak ketiga yang disediakan oleh aplikator. Ada masalah di mana penumpang tidak diberikan kompensasi atas kecelakaan yang mungkin mereka miliki karena tidak ada undang-undang yang mengatur pengoperasian Go-Jek karena tidak dikategorikan sebagai angkutan umum. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab jenis perlindungan hukum apa yang harus diberikan kepada pengguna layanan Go-Jek berbasis aplikasi atas kecelakaan yang terjadi selama perjalanan.Metode yuridis normatif digunakan bersama dengan pendekatan statuta dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari tinjauan literatur dan Internet, diikuti oleh analisis berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis. Diskusi penelitian mengarah pada kesimpulan di mana kompensasi atas kecelakaan yang mungkin dialami oleh penumpang disediakan oleh Go-Jek dalam kemitraan dengan perusahaan asuransi Allianz. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga disediakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 34 tahun 1964, dengan memberikan kompensasi untuk apa yang terjadi setelah kecelakaan mulai dari cedera fisik, cacat fisik, dan kematian. Namun, layanan jasa Raharja telah membatasi jenis kecelakaan yang dijamin, dan pembatasan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965. Ketika klaim untuk kompensasi ditolak, pelanggan memiliki hak mereka untuk perlindungan represif melalui litigasi, tetapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tidak tidak memberikan perlindungan preventif atau represif karena Go-Jek tidak dikategorikan sebagai transportasi umum Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ojek berbasis Aplikasi, Pengangkutan, Dana Pertanggungan   ABSTRACT This study is aimed to discuss legal protection provided for Go-Jek passengers over accident experienced by the passengers during their journey according to social insurance and the third party insurance provided by applicators. There have been issues where passengers are not provided with compensation over accident that they may have since no law regulates the operation of Go-Jek because it is not categorised as public transport. Therefore, this research is addressed to answering what sort of legal protection should be given to the application-based Go-Jek service users over accident occurring during the journey. Normative juridical method was employed along with statute and case approaches. The legal materials were obtained from literature review and the Internet, followed by an analysis based on grammatical and systematic interpretations. The research discussion leads to the conclusion where compensation over accident that may be experienced by the passengers is provided by Go-Jek in partnership with Allianz insurance company. Moreover, preventive legal protection is also provided, as regulated in Act 34 of 1964, by providing compensation for what follows the accident ranging from physical injury, physical defect, and death. However, jasa Raharja service has restricted the types of accident assured, and this restriction referred to Government Regulation Number 18 of 1965. When claim for the compensation is rejected, customers have their right to repressive protection through litigation, but Act Number 33 of 1964 does not provide either preventive or repressive protection since Go-Jek is not categorised as public transport. Keywords : Legal Protection, Application-based Ojek, Transportation, Insurance Funds
BATASAN HAK MORAL PADA PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFIS PADA TOKOH YANG DILAHIRKAN KEMBALI (REBORN) (Analisis Yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman) Ira Monica Herdanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ira Monica Herdanti, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya iramonica71@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami ketentuan pasal 5 UUHC terkait hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi pencipta, berpijak dari kasus ciptaan Benyamin Biang Kerok ciptaan Syamsul Fuad. PT. Falcon Pictures me-reborn film Benyamin Biang Kerok melalui perjanjian jual beli dengan PT. Layar Cipta pada tahun 2010. Sebagian ciptaan telah dilakukan perubahan tanpa meminta persetujuan Pencipta, sebagai pemegang hak moral atas ciptaan. Penelitian dengan permasalahan apa batasan hak moral pada pencipta karya sinematografis pada tokoh yang dilahirkan kembali (reborn) dari analisis yuridis pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Penelitian normatif ini yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Peralihan hak atas suatu ciptaan hanya sebatas hak ekonomi, hak moral tetap melekat pada penciptanya dan tidak dapat dialihkan. Sehingga apabila mengalihkan kembali suatu ciptaan tanpa meminta persetujuan pencipta, maka peralihan ciptaan tersebut adalah batal demi hukum. Kata Kunci: Hak Moral, Pencipta, Karya Sinematografis   ABSTRACT This research is aimed to analyse and understand Article 5 of Act concerning Copyright over moral rights as exclusive rights and economic rights of creators, embarking from the copyright case of Benyamin Biang Kerok created by Syamsul Fuad, where PT. Falcon Pictures re-created the Benyamin Biang Kerok through sale and purchase agreement with PT. Layar Cipta back in 2010. Some changes took place without consent from the creator as the one who held the right to the creation. This research is mainly focused on the issue concerning the scope of moral rights embedded to cinematographer over reborn figures based on the juridical analysis of Article 5 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright and Act Number 33 of 2009 concerning Cinematography. This is a normative juridical research implementing statute, conceptual, and case approaches. The research reveals that the right conveyance over a creation is only restricted to economic rights, while moral rights embedded to the creator are not transferrable. Therefore, right transfer without the consent from the creator is considered invalid from the outset. Keywords: moral rights, creator, cinematographic works
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2016/PT.SBY) Risa Diayu Zuqni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risa Diayu Zuqni, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: diayurisa21@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya kasus dimana pembeli sudah beritikad baik dalam melakukan jual beli hak atas tanah namun objek jual beli tersebut dijaminkan kepada Bank BRI oleh Penjual untuk jaminan kredit. Pada akhirnya kredit tersebut mengalami macet sehingga Bank BRI melakukan eksekusi atas objek tersebut. Berdasarkan hal itu pembeli merasa dirugikan karena pembeli sudah melakukan pembayaran terhadap objek tersebut tetapi dijaminkan ke Bank oleh penjual dan akan segera di eksekusi. Sehingga pembeli sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum berupa preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian jual beli tanah yang berdasarkan PPJB, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembeli yang beritikad baik dengan dasar PPJB akan mendapatkan perlindungan hukum. Kata kunci: perlindungan hukum, pembeli beritikad baik, jual beli tanah   ABSTRACT This research departed from the case where a buyer of a land with good faith was involved in sale and purchase of the land but the object sold was registered as a collateral to a local bank by the land seller, and it ended up with bad credit in which further step was taken by the bank to execute the object. In this case, the buyer had to face the loss since the payment had been made for an object set for a loan security soon followed by the execution of the object. This situation shows that the buyer deserves preventive legal protection where the person concerned should have been given a chance to reject the purchase or to opine over the land sale and purchase before the decision from the government is definitive and the repressive legal protection where dispute settlement is mainly enforced. The research result concludes that a land sale and purchase agreement according to Sale and Purchase Agreement and Circular Letter Number 4 of 2016 concerning Effectuation of Formulation of Plenary Meeting Result in Supreme Court Chamber of 2016 set as a guideline for Task Enforcement in court which states that right-to-land transfer based on Sale and Purchase Agreement can legally take place when the buyer has made full payment based on the agreed price and control over the land has been transferred to the buyer performing the purchase with good faith. In short, a buyer buying the land based on Sale and Purchase Agreement and with good faith deserves legal protection. Keywords: legal protection, buyer with good faith, sale and purchase of land
BATASAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASAS PROPORSIONALITAS Rezaldi Pridastya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rezaldi Pridastya, Ratih Dheviana Puru H,S.H.,LLM., Diah Pawestri Maharani,S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rezaldipridastya@gmail.com  ABSTRAK Klausula eksonerasi yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan dengan unsur esensialia dari suatu perjanjian biasanya ditemukan dalam perjanjian baku. Menjadi beban konsumen dengan adanya klausula tersebut, karena seharusnya beban tersebut dipikul oleh produsen, sehingga sangat merugikan konsumen karena biasanya konsumen memiliki posisi yang lemah dibandingkan dengan produsen. Pada prinsipnya penetapan klausula eksonerasi (Pengalihan Tanggung jawab) dalam perjanjian baku dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 18 Ayat 1 Huruf a yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya pengalihan Tanggung jawab. Lalu dilengkapi dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan jika dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yang di maksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) maka akan dinyatakan batal demi hukum. Dinyatakan batal demi hukum yang dimaksudkan adalah “dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”. Pada kenyataanya perjanjian pembukaan rekening dari bank BCA, Bank BNI dan Bank Jatim tidak diharuskan batal demi hukum. Pada Pasal 18 Ayat 1 huruf A tidak secara jelas memberikan batasan mengenai tanggung jawab yang boleh dialihkan oleh pelaku usaha. Kata kunci : Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Asas Proporsionalitas, Pelaku Usaha, Konsumen   ABSTRACT Exoneration clause often found in an agreement as a supplementary clause with esensialia element of an agreement is usually in the form of a normative agreement. However, the clause has been a burden for consumers, and his shlould have been the responsibility of producers. The consumers are disadvantaged since they are in weaker position than producers. Principally, the stipulation of the exoneration clause (concering responsibility transfer) in a normative agreement is not allowed by the law on consumer protection, and it is regulated in Article 18 Paragraph 1 Letter a stating that no responsibility transfer is allowed. This regulation is supported by Article 18 Paragraph (3) of Act concerning Consumers Protection stating that the substance in the normative agreement failing to meet Article 18 Paragraph (1) and (2) is deemed invalid from the outset. In other words, no agreement is deemed existing. However, in the practice, agreement under which a new bank account is opened in BCA, BNI and Bank Jatim does not always have to be declared invalid from the outset. Article 18 Paragraph 1 Letter A does not clearly provide details over the scope of the responsibility that can be transferred by a business owner.Keywords : normative agreement, exoneration clause, consumer protection, proportionality principle, business actor, consumers.
KEDUDUKAN INDIRECT EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KARTEL MENURUT KETENTUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Firda Ramadhanty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firda Ramadhanty, Dr.Sukarmi, S.H., M.Hum., Moch Zairul Alam, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya firdaramadhanty@gmail.com  ABSTRAK Peneliti mengangkat judul mengenai Kedudukan Indirect Evidence sebagai alat bukti menurut ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait pembuktian perkara kartel. Latar belakang pemilihan judul tersebut karena peneliti ingin melihat dan mengetahui indirect evidence dapat atau tidaknya diakui sebagai salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia dan ini mengetahui seperti apa kedudukan indirect evidence sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan menggunakan lima putusan KPPU serta membandingan ketentuan Antitrust Law di Amerika. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Peneliti menggunakan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perkom No.4 Tahun 2010, Perkom No.4 Tahun 2011, Perkom No.1 Tahun 2019, Sherman Act of 1890, Putusan No.24/KPPU-I/2009, Putusan No.25/KPPU-I/2009, Putusan No.26/KPPU-I/2007, Putusan No.08/KPPU-L/2014, Putusan No.05/KPPU-I/2013, yang akan di analisis menggunakan metode Intrepretasi sistematis dan Interpretasi Gramatikal. Dari hasil analisis sesuai dengan metode diatas, maka Peneliti memperoleh hasil bahwa Indirect Evidence sudah diakui akan tetapi belum sepenuhnya diakui karena dalam menggunakan indirect evidence haruslah didukung dengan bukti lainnya, penerapan indirect evidence seharusya menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menerapkan metode pembuktiannya, berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang dapat mengakui keberadan indirect evidence sebagai bukti tunggal, akan tetapi dalam perkembangannya Amerika perlu menemukan “plus factor” yang dapat mendukung adanya kolusi antar pelaku usaha, dan alat-alat bukti yang ada harus diinterpretasikan secara keseluruhan. Kedudukan indirect evidence telah diatur dalam Perkom No.1 Tahun 2019, yang menyatakan indirect evidence termasuk bukti petunjuk, perkom ini menjadi rekomendasi bagi KPPU untuk memperbaharui pembuktian tidak langsung ini dalam UU No.5 Tahun 1999. Kata kunci : Pembuktian, Indirect Evidence, Kedudukan   ABSTRACT This research is aimed to find out whether the indirect evidence is recognised as a tool to provide proof in the law on evidence in Indonesia and to find out how the indirect evidence is posititioned as a piece of proof regarding the provision of law regulating business competition in Indonesa through five decisions by Business Competiton Supervisory Commission and to compare the provision in Indonesia with that in the US. The analysis employed normative juridical method supported with statute, case, and comparative approaches. The study observed Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition, Commission Regulation Number 4 of 2010, Commission Regulation Number 4 of 2011, Commission Regulation Number 1 of 2019, Sherman Act of 1890, Decision Number 24/KPPU-I/2009, Decision Number 25/KPPU-I/2009, Decision Number 26/KPPU-I/2007, Decision Number 08/KPPU-L/2014, Decision Number.05/KPPU-I/2013, all of which were analysed with the methods mentioned above. The research result reveals that the Indirect Evidence is not fully recognised since it has not been supported with other pieces of evidence. The implementation should involve consistent approach to allow the method of evidence. On the other hand, in the US the provision of indirect evidence can be recognised as a single piece of evidence, but still it requires ‘plus factor’ that backs up colution among business actors. The existing pieces of evidence have to be wholly interpreted. The position of indirect evidence is regulated in Commission Regulation Number 1 of 2019, stating that indirect evidence serves as a clue, and the Commission Regulation is recommended for the Business Competiton Supervisory Commission to renew the indirect evidence provided in Act Number 5 of 1999. Keywords: providing evidence, indirect evidence, position

Page 231 of 563 | Total Record : 5629

 229   230   231   232   233 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue