cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 276   277   278   279   280 
IMPLEMENTASI PASAL 61 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. (Studi di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) Muhammad Isom Kamaluddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Isom Kamaluddin 135010101111093 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang IMPLEMENTASI PASAL 61 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. (Studi di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) dibawah bimbingan Agus Yuliyanto, SH,. MH. Dan M. Dahlan, SH,. MH sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Skripsi. Penelitian mengenai pengawasan dan meminta keterangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini menjelaskan mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dan cara meminta keterangan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal ini karena besarnya dana yang cukup besar kepada setiap desa yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah yang penggunaanya apabila tidak diawasi akan sangat rawan dengan adanya penyelewengan dana. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1).Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro ? 2).Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gajah dalam menerapkan Pasal 61 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan peran dari Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa serta menjelaskan upaya untuk meningkatkan kompetensi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengunakan jenis data primer dan sekunder, serta teknik memperoleh data dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelakasanaan pengawasan yang dilakuakan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa masih belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi serta kompetensi yang dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, Pemerintah Desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Anggota Badan Permusyawartan Desa di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabuaten Bojonegoro.   Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa.Muhammad Isom Kamaluddin 135010101111093 Faculty of law Brawijaya University THE  IMPLEMENTATION OF CHAPTER 61 IN LETTER A OF STATUTE ABOUT VILLAGE RELATES WITH THE USE OF INCOME BUDGET AND VILLAGE COST. (A Study in Gajah Village in Baureno sub district at Bojonegoro) Agus Yuliyanto, SH,. MH. Dan M. Dahlan, SH,. MH  under a guidance of supervisor I and II. Research about supervising and asking an information from Village Deliberation Committee in using this income budget and village cost explain how is the role of Village Deliberation Committee in managing and the way asking the information in implementing the Village management based on the Statute Number 6 2014 About Village, it because of the amount of a large budget for each village which is distributed through Village Management where if its utilizing is not supervised will be very dangerous with a thing such fund corruption. Based on the thing above, the writer come up with the research problem, as follows: 1) How is a Village Deliberation Committee implement chapter 61 letter (a) of the Statute number 6 2014 about Village relates with the use of Income Budget and Village Cost in Gajah Village of Baureno sub district at Bojonegoro? 2) How are the steps done in improving the members’ of Deliberation committee competence of Gajah Village in implementing chapter 61 letter a of the Statute number 6 2014 about village? This research is aimed to analyze and describe the role of Village Deliberation Committee in supervising the implementation of Village Management and explain the effort to improve the members’ of Village Deliberation Committee competence in Gajah Village of Baureno sub district at Bojonegoro. This research was done by empirical research with a method of sociological juridical approach, using a type of primary and secondary data, and acquires the data with interview techniques. These results indicate that in exercising the supervision done by the Village Deliberation Committee to the Village Government is still not maximized because there are many obstacles faced and competencies possessed by members of the Village Deliberation Committee is still low. To deal with these constraints, along with the Village Government and the Village Deliberation Committee made various efforts aimed to improve Members’ competence of Village Deliberation Committee in Gajah Village at Baureno sub district of Bojonegoro.   Keywords: Supervising, Village Government, Village Deliberation Committee.
EFEKTIVITAS SINGLE INVESTOR IDENTITY (SID) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENCEGAH PERDAGANGAN SEMU DI PASAR MODAL (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur) Ayu Ardiani Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Ardiani Putri, Budi Santoso, Moch. Zairul Alam. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ayuardiani29@gmail.com   ABSTRAK Praktik perdagangan semu bukanlah suatu hal yang baru di dunia Pasar Modal Indonesia. Perdagangan semu dapat terjadi karena satu investor dapat memiliki ID ganda. OJK bersama PT KSEI mengeluarkan suatu sistem bernama Single Investor Identity (SID) atau Identitas Tunggal Pemodal dengan tujuan tidak ada lagi investor yang memiliki ID ganda, sehingga dapat mencegah praktek perdagangan semu di Pasar Modal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas SID serta kendala dan upaya penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasar hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa SID tidak efektif dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena SID hanya dapat mencegah perdagangan semu yang dilakukan oleh individu saja, sedangkan perdagangan semu yang dilakukan secara berkelompok tidak dapat dicegah melalui SID. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan penerapan SID diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. OJK telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar penggunaan SID dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor.   Kata kunci : Perdagangan Semu, Single Investor Identity THE EFFECTIVENESS OF SINGLE INVESTOR IDENTITY (SID) TO GIVE LEGAL PROTECTION OF INVESTORS TO PREVENT FALSE TRADING IN CAPITAL MARKET (Studi at Otoritas Jasa Keuangan Regional Office 4 Jawa Timur) Ayu Ardiani Putri, Budi Santoso, Moch. Zairul Alam. Faculty of Law, Brawijaya University Email: ayuardiani29@gmail.com   ABSTRACT False trading is not a new thing in Indonesia capital market. False trading can happen because one investor can own double ID. OJK with PT KSEI release a system called Single Investor Identity (SID) with purpose no more investors who have double ID, so can prevent false trading in the capital market. The purpose of research is to analyze the effectiveness of the SID and problems and effort applying SID as one form of legal to preventing false trading in capital market. This type of research is empirical judicial research methods with juridicial sociological approach. The results of research that SID has not been effective in preventing the false trading at capital market, because SID only prevent the false trading conducted by individuals, whereas the false trading for a group can not be prevented by SID. The problems in implementation of the SID is classified into two, namely internal and external problems. OJK has made efforts to face the problems in order to make SID more effectively  to giving legal protection for investor.   Keywords: False Trading, Single Investor Identity
PENJATUHAN SANKSI PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP SESAMA NARAPIDANA (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Malang) Astrid Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Astrid Puspitasari, Masruchin Ruba’I, Prija Djatmika Astridacid21@gmail.com Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui jenis tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, serta untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang yang dilakukan oleh sesama Narapidana adalah penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penjatuhan sanksi pelaku penganiayaan terhadap sesama narapidana adalah dengan memasukkan pelaku ke dalam sel isolasi apabila hanya menimbulkan luka ringan, namun apabila menimbulkan luka berat akan diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.   Kata Kunci : Sanksi, Penganiayaan, Narapidana Abstract The purpose of this paper to know the types of criminal acts of persecution in Malang Lowokwaru Correctional Institution, as well as to identify and analyze the application of sanctions against the perpetrators of the persecution of fellow prisoners. The method used is juridical empirical sociological juridical approach. Types of criminal acts of persecution in Malang Lowokwaru Penitentiary conducted by a fellow prisoners was persecution mild and severe persecution. Sanctioning perpetrators of the persecution of fellow prisoners is to include actors in solitary confinement when only cause minor injuries, but if it resulted in serious injuries will be processed in accordance with the provisions of applicable law. Keywords : The sanctions, persecution, Prisoners
STUDI NORMATIF PASAL 29 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT PEMBERIAN KUASA TERTULIS KEPADA PRIA LAIN DALAM MENGUCAPKAN IJAB KABUL Clara Cahya Nadia Luthfitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clara Cahya Nadia Luthfitasari, Warkum Sumitro, SH., MH., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadia.claracahya@gmail.com   ABSTRAK Ijab Kabul merupakan salah satu dari syarat terpenting untuk melakukan perkawinan. Adanya peraturan dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang dianggap memiliki kekaburan hukum maka dengan itu  perlu adanya suatu pengaturan yang lebih jelas terkait Ijab Kabul khususnya bagi pria yang ingin mewakilkan pernikahnnya, maka peneliti memberikan batasan untuk memberi dan menerima kuasa untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pemberi kuasa harus berakal sehat, baligh, dan merdeka. Sedangkan penerima kuasa harus berakal sehat, baligh, sedang tidak dalam ibadah haji, dan dianggap fasih untuk mengawinkan anak perempuan. Dalam hal tertentu, ucapan Ijab Kabul pernikahan dapat diwakilkan oleh karena itu, perlu adanya aturan yang menjelaskan secara khusus apa saja syarat bahkan batasan seseorang dapat memberi dan menerima kuasa untuk mengucapkan Ijab Kabul. Dengan tidak adanya suatu aturan yang jelas ini akan menimbulkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum menjadi tidak tercapai, seperti dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ini yang mana berdampak pada ketentuan lain yaitu telah mencederai Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yang mana mengurangi esensi arti dari sebuah perkawinan. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat mempertimbangan aturan – aturan yang ada untuk diperbaiki dan diperjelas, atau dibuat suatu aturan – aturan baru yang lebih pasti, harapan ini juga bertujuan agar terjamin sautu kepastian hukumnya.               Normative Study Of Article 29 Paragraph 2 Compilation Of Islamic Law Related Granting Written Authorization To Another Man In Speech Of Ijab Kabul Clara Cahya Nadia Lthfitasari, Warkum Sumitro, SH., MH., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadia.claracahya@gmail.com   ABSTRACT Ijab Kabul is one of the important recruitment to carry out a marriage. The regulation in Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam is considered to have legal haziness, therefore needed a clear regulation of Ijab Kabul especially for a man who want his marriage is represented, the researcher decide the limits to give and receive the power to carry out marriage, the giver of power must be sensible, legal age, and independence. Meanwhile, the receiver of power must be sensible, legal age, was not in the Hajj, and considered eloquent to marry girls. In certain cases, speech of Ijab Kabul can be represented therefore needed for a specific requirements of regulation, even a limit of person can give and receive the power to speech Ijab Kabul. In the absence of a clear regulation, then it can give rise to a legal certainty not to be achieved, as in Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam is impacting on other provisions that have been injuring Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 On The marriage which reduces the essence of the meaning of marriage. In the future the government is expected to considering the rules are there to be improved and clarified, or made a new rules are more certain. This hope is also intended to guarantee legal certainty.
KEKUATAN PEMBUKTIAB CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis yuridis pasal 184 KUHAP) Asri Rahma Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asri Rahma Dewi, Prof.Masruchin Ruba’I ,SH.,MS , Eny Harjati, SH.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: asrirahmadewi94@yahoo.com   Abstrak Pembuktian  merupakan salah satu  proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian Hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Sistem pembuktian menganut sistem teori negatif yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimalah yang akan menghasilkan putusan. Alat bukti tidak hanya diatur didalam KUHAP tetapi diatur pula diluar KUHAP, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seiring berkembangnya zaman menuntut adanya desakan terhadap hukum terhadap alat bukti elektronik khususunya CCTV (closed Circuit Television) untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam tindak pidana Pembunuhan . Dalam hal ini posisi hukum pembuktian berada dalam posisi yang dilematis,maka diperlukannya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi agar berfungsi sebagai alat pembuktian di dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja diterapkan sebagai alat bukti dimata hukum.   Kata kunci : Kekuatan,Alat Bukti CCTV,Tindak pindana, Pembunuhan STRENGTH OF CCTV VERIFICATION AS EVIDENCE AGAINST CRIME OF MURDER (A JURIDICAL ANALYSIS  OF ARTICLE 184 PENAL CODE) Asri Rahma Dewi, Prof.Masruchin Ruba’I ,SH.,MS , Eny Harjati, SH.,M.Hum Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang Email: asrirahmadewi94@yahoo.com   Abstract Verification is a process to determine the nature of the facts from vague to evident related to crime.  Criminal law verification is guided by Article 183 and Article 184 of Penal Code. Verification system adopts a negative theory in which there should be at least two legitimate evidence and belief  that is it is the right of the judge to come with a verdict. Evidence is not only regulated in the Penal Code but is also regulated outside the Penal Code, such as the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. As time goes by, there has been a demand in the need of electronic evidence specifically CCTV (Closed Circuit Television) to regulate the extent to which the strength of evidence of an electronic document and electronic information in crime of murder. In this case the position of the rules of evidence is in dilemma. Therefore, there is  a need in legal recognition of the various types of technological development in order to serve as a means of proof in court or not before the law.   Keywords: Strength, CCTV as evidence, law offense, murder
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH TIM TEKNIS REKLAME BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi di Badan Penanaman Modal Kota Kediri) Yolla Elok Haryani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yolla Elok Haryani, Agus Yulianto, SH. MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : yollahariani95@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Oleh Tim Teknis Reklame Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya reklame yang terpasang di Kota Kediri tidak pada tempatnya, terutama jenis reklame insidentil. Selain itu terdapat reklame yang dipasang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dengan adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame tersebut maka peran dari Pemerintah Kota Kediri khususnya Tim Teknis Reklame sangat diperlukan agar menjadikan Kota Kediri menjadi Kota yang tertib dan indah. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh tim teknis reklame berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, dan kendala serta solusi dalam melakukan pengawasan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame telah diterapkan namun pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame belum sepenuhnya optimal, terdapat beberapa kendala dalam melakukan pengawasan. Namun Tim Teknis Reklame telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame secara optimal. Kata Kunci : Pengawasan, Tim Teknis Reklame                         ABSTRACT Yolla Elok Haryani, State Administratice Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2017, SUPERVISION OF MANAGEMENT OF ADVERTISEMENT BY ADVERTISEMENT TECHNICAL TEAM UNDER ARTICLE 15 REGULATION OF THE MAYOR OF KEDIRI NUMBER 7 YEAR 2013 REGARDING THE MANAGEMENT OF ADVERTISEMENT (A STUDY IN THE INVESTMENT BOARD OF KEDIRI), Agus Yulianto, SH. MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum. The issue raised in this undergraduate thesis is the Supervision of the advertisement management by Technical Advertising Team Under Article 15 regulation of the mayor of Kediri No. 7 year 2013 on the Implementation of Advertising. This topic was chosen due to the number of billboards installed not in proper place in Kediri , especially that of incidental advertisement. In addition, there are billboards that were installed not in accordance with criteria established by the Government of Kediri. With the offenses on the management of advertisement, the role of the Government of Kediri particularly the Advertising Technical Team is indispensable for making the City of Kediri be orderly and beautiful. Consequently, the objective of this study is to find out the supervision of the management of the advertisement by the advertisement technical team by virtue of Article 15 Mayor of Kediri Regulation No. 7 year 2013 on the Implementation of Advertising, the constraints faced and solutions in monitoring. The research used juridical empirical method which was intended to examine the application of the law in society. The findings of the study show that the monitoring of the advertisement management pursuant to Article 15 Kediri Mayor Regulation No. 7 of 2013 on the Implementation of Advertising has been implemented but supervision carried out by the technical team of the billboard is not yet fully optimized because there are some obstacles in conducting surveillance. However, Technical Team Advertising has made several efforts in monitoring the implementation of optimal advertisement. Keywords: Monitoring, Advertising Technical Team
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPADA BPKP NOMOR PER-1314/K/D.6/2012 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI TERKAIT AUDIT KHUSUS TERHADAP INDIKASI KERUGIAN NEGARA (Studi di BPKP Provinsi Jawa Timur) Dimas Prasetya Rahadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dimas.prast88@yahoo.com ABSTRAK Dalam penelitian ini Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Kekuasaan dan Pembangunan Provinsi. Pilihan judul ini dilatar belakangi oleh permasalahan maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara khususnya di jawa timur. Dalam proses pemeriksaan seringkali penyelidik menggunakan jasa perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  dibandingkan Badan Pemeriksa Keuangan.  Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan ini dikasi kerugian keuangan negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Provinsi Jawa Timur.             IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER PER-1314/K/D/.2012, CHIEF OF BPKP, REFERS TO THE GUIDELINES OF INVESTAGATION ASSIGNMENT RELATED TO THE PARTICULAR AUDIT  INDICATION OF STATE LOSS (REPUBLIC OF INDONESIA), (CASE STUDY IN BPKP PROVINCE OF EAST JAVA) Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Efendi, S.H. M.Hum. Faculty of Law Brawijaya University Email : dimas.prast88@yahoo.com ABSTRACT In this research, the cases related to particular process of investigation that indicate the state of financial loss are conducted by Finance and Development Supervisory Agency Province (BPKP Province). The background of the title of this research is related to the common problems of corruption which cause financial loss of its Country (Republic of Indonesia) especially in East Java. Thus, in some investigations, investigators usually collaborated with accounting service of Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) instead of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Furthermore, this research is focus on examine the investigation that indicated financial state loss by the representative of Finance and Development Supervisory Agency of East Java.
PERLINDUNGAN HUKUM SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS TINDAKAN UNLOCKING PADA BUNDLING MOBILE PHONE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA R. Denny Harris Kristanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Denny Harris Kristanto, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: denny.harris@ymail.com ABSTRAK Perkembangan pesat terhadap teknologi terutama mobile phone, menyebabkan persaingan dengan melakukan penjualan secara bundling. Pada saat ini telah lazim bundling mobile phone di unlock dan di isi dengan kartu selain provider yang bekerja sama dengan pihak produsen. Sedangkan untuk penyedia jasa unlock pada saat beroperasi secara terbuka. Sehingga, mobile phone tersebut menjadi bebas untuk dimasuki oleh berbagai macam kartu.  Tujuan dari penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk perlindungan hukum sarana kontrol teknologi atas tindakan unlocking pada bundling mobile phone menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penulisan yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan. Penulis dalam pembahasannya memaparkan Tindakan Unlocking Sarana Kontrol Teknologi Sebagai Tindakan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menjelaskan Unlocking Sarana Kontrol Teknologi beserta kasus dan analisisnya serta perlindungan hukum hak cipta terhadap Pencipta Atas Tindakan Unlocking melalui perlindungan hukum preventif, represif dan non litigasi. Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Unlocking pada bundling mobile phone LEGAL PROTECTION MEANS OF CONTROL TECHNOLOGY IN THE ACTION OF UNLOCKING BUNDLING MOBILE PHONE BY LAW NUMBER 28 YEAR 2014 REGARDING COPYRIGHT R. Denny Harris Kristanto, Sentot Prihandajani Sigito, SH, M. Hum, M. Zairul Alam, SH, M.H. University of Brawijaya, Faculty of Law Email: denny.harris@ymail.com ABSTRACT The rapid development of the technology, especially mobile phone, it caused the competition to make the sale of bundling. At this time has been prevalent bundling of mobile phone unlocking and has been filled in the card in addition to providers that cooperate with the manufacturer. As for the service providers unlock when operated openly. Thus, the mobile phone becomes free to be plugged in by the various cards. The purpose of the thesis conducted by the author of legal protection technology control means for the actions of unlocking the bundling of mobile phone according to Law Number 28 Year 2014 About Copyright. Author in this thesis research is using normative juridical research the type of comparative approach. Legal materials used by the authors to undertake this study of primary legal materials, secondary and tertiary. The literary technique used the study of literature. The author in his discussion describes the action Unlocking Technological Control As an act of Prohibited By Law No. 28 Year 2014 About Copyright by explaining Unlocking Technological Control along with the case and analysis as well as the protection of copyright law to the creator of Top action Unlocking via legal protection preventive, repressive and non-litigation.   Keywords: Copyright, Legal Protection, Unlocking the Bundling of Mobile Phone
PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERKAIT TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA MALANG Handrianus Kriswidyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Handrianus Kriswidyanto, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Handrianus.k@gmail.com Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam pengawasan perlindungan konsumen di Kota Malang. Pasal 44 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas dan kewajiban LPKSM mengatur dalam tugas melaksanakan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Permasalahan terjadi ketika  pelaku usaha dan konsumen belum mengetahui tentang LPKSM, serta tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan perlindungan konsumen secara optimal di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian  empiris itu sendiri merupakan penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturam yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Pelaku Usaha, Konsumen Abstract This study focused on the problem that has been overshadowed by not optimal institution Consumer Protection society (LPKSM) under the supervision of consumer protection in Malang. Article 44 paragraph 3 letter e of regulation No. 8 of 1999 on Consumer Protection LPKSM organize tasks and obligations set in the task of carrying out surveillance with government and the public on the implementation of consumer protection. Problems occur when businesses and consumers do not know about LPKSM, as well as the duties and responsibilities in conducting oversight of consumer protection optimally in Malang. This study uses empirical juridical. Empirical research is itself a legal research focused on a legal rule or regulation which then corresponds to the reality in the field. The approach I use for preparing this thesis is a sociological juridical approach, or often referred to as the law of the sociological research based school of sociological jurisprudence. Key words: Consumer protection,  Institution Consumer Protection Society, Businessmen, Consumer
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG DALAM BAGASI BUS (Studi Pada Perusahaan Otobus Gunung Harta Di Kota Malang) Gede Yuda Adi Wirabawa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gede Yuda Adi Wirabawa, Dr. Bambang Winarno, SH, MS., Shanti Riskawati, SH., MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yudhaadiwirabawa@gmail.com Abstrak Pengangkutan umum menggunakan bus selain mengangkut penumpang juga mengangkut barang bawaan penumpang. Seringnya terjadi kasus mengenai barang bawaan penumpang yang rusak, hilang, atau tertukar memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Perusahaan Otobus terhadap barang bawaan penumpang di dalam bagasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai tanggung jawab Perusahaan Otobus atas bawang bawaan penumpang dalam bagasi ketika terjadi kehilangan, kerusakan atau tertukar pada saat pelaksanaan pengangkutan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Berdasar hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Otobus Gunung Harta bertanggung jawab terhadap barang bawaan penumpang, namun hanya yang di letakkan di bagasi bus saja, sedangkan barang penumpang yang di bawa ke kabin penumpang bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tiket bus, membuat kerancuan dalam hal terjadi kejadian hilang, rusak atau tertukarnya barang bawaan penumpang di bagasi bus, karena klausa tersebut tidak menyatakan jelas mengenai tanggung jawab perusahaan yang sesungguhnya terhadap barang bawaan penumpang. Kata kunci : Tanggung Jawab Perusahaan Otobus, Barang bawaan penumpang, BagasiCORPORATE RESPONSIBILITY FOR OTOBUS PASSENGER’S LUGGAGE IN THE BUS BAGGAGE (STUDY AT GUNUNG HARTA OTOBUS COMPANY IN MALANG) Gede Yuda Adi Wirabawa, Dr. Bambang Winarno, SH, MS., Shanti Riskawati, SH., MKn. Faculty of Law, Brawijaya University yudhaadiwirabawa@gmail.com Abstract Public transportation in addition to transport the passengers using bus also transports passenger’s luggage. Frequent cases of damaged, lost, or get excidentally exchanged the passanger’s luggage make the passangers repeatedly ask questions about the responsibility of the Otobus company to passenger luggage in the bus baggage. The purpose of this research was to determine and analyze the Company's responsibility on passenger’s luggage in the baggage when the event of loss, damage or get excidentally exchanged at the time of the transport. This type of research is a kind of empirical research with empirical juridical approach. Based on the research results we concluded that the Gunung Harta Otobus Company responsible for passenger luggage, but only luggage that placed in the bus baggage only, while passenger’s goods brought into the passenger cabin is not the responsibility of the company. Their exoneration clause in the agreement bus tickets, create confusion in the event of occurrence is lost, damaged or get excidentally exchanged the passenger luggage in the baggage of the bus, because the clause does not state clearly the real corporate responsibility towards passenger luggage.   Keywords : Corporate Responsibility, Passanger’s Luggage, BaggageCORPORATE RESPONSIBILITY FOR OTOBUS PASSENGER’S LUGGAGE IN THE BUS BAGGAGE (STUDY AT GUNUNG HARTA OTOBUS COMPANY IN MALANG) Gede Yuda Adi Wirabawa, Dr. Bambang Winarno, SH, MS., Shanti Riskawati, SH., MKn. Faculty of Law, Brawijaya University yudhaadiwirabawa@gmail.com Abstract Public transportation in addition to transport the passengers using bus also transports passenger’s luggage. Frequent cases of damaged, lost, or get excidentally exchanged the passanger’s luggage make the passangers repeatedly ask questions about the responsibility of the Otobus company to passenger luggage in the bus baggage. The purpose of this research was to determine and analyze the Company's responsibility on passenger’s luggage in the baggage when the event of loss, damage or get excidentally exchanged at the time of the transport. This type of research is a kind of empirical research with empirical juridical approach. Based on the research results we concluded that the Gunung Harta Otobus Company responsible for passenger luggage, but only luggage that placed in the bus baggage only, while passenger’s goods brought into the passenger cabin is not the responsibility of the company. Their exoneration clause in the agreement bus tickets, create confusion in the event of occurrence is lost, damaged or get excidentally exchanged the passenger luggage in the baggage of the bus, because the clause does not state clearly the real corporate responsibility towards passenger luggage.   Keywords : Corporate Responsibility, Passanger’s Luggage, Baggage

Page 278 of 563 | Total Record : 5629

 276   277   278   279   280 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue