cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 278   279   280   281   282 
PENERTIBAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA TERKAIT DENGAN SURAT IZIN PENGHUNIAN (Studi di Perumahan Negara PT. KERETA API INDONESIA DAOP VI Kota Yogyakarta) Abbyyu Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abbyyu Wicaksono, Agus Yulianto, S. H, M. H., Lutfi Effendi, S. H, M. Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Abbyyuwicaksono@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini mengangkat tentang rumah Negara yang terkait dengan suatu instansi masih dihuni oleh pensiunan yang seharusnya tidak memiliki lagi hak untuk menempati. Maka lain halnya dengan PT. Kereta Api Indonesia. Lahan yang digunakan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta adalah lahan Kasultanan Hadiningrat, yang termasuk dalam lingkungan perumahan Negaranya, maka banyak dari penghuni rumah Negara yang tidak membayar sewa pertahunnya. Dengan diberi tarif sewa yang lebih mahal pada penghuni yang menyewakannya lagi kepada pihak ketiga (dalam hal ini rumah disewakan menjadi kontrakan dan indekos) dan rumah- rumah yang dijadikan sebagian ruangannya sebagai rumah makan atau kios. Dalam hal ini penyewa sudah tidak mentaati peraturan perjanjian sewa menyewa rumah Negara mengenai peruntukkan rumah Negara tersebut yang telah dituliskan pada Surat Izin Penghunian.  Dari pihak PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta sendiri sudah menyiapkan TIM TIBAN yang beranggotakan perwakilan dari setiap sub bagian untuk terjun ke lapangan guna menertibkan penghuni- penghuni yang tidak membayar sewa. Kata kunci: Penertiban, Rumah Negara, Pensiunan, PT. Kereta Api Indonesia ABSTRACT On this thesis, discussing about institute-related State house inhabited by retirees who are not supposed to have the right to occupy the building anymore. Different case apply to PT. Kereta Api Indonesia (Indonesian Railways). The land used by PT. Kereta Api Indonesia operating range VI Yogyakarta belongs to Kasultanan Hadiningrat, which is included in his State housing area, hence the majority of inhabitants are not paying their annual rent. By setting higher rent rate to the inhabitants who rent their house to the third parties (in this case, the house is rented as a rooming or boarding house) and to the house that transforms a part of their space as restaurant or shop. In this case, the lessee has violated the regulation of State house lease agreement regarding the objective of State house, written in Occupation Certificates.  PT. Kereta Api Indonesia operating range VI Yogyakarta itself has prepared TIM TIBAN, consisting of representatives from each sub-area to go to site work in order to control the ones who do not pay their rent. Keywords: Control, State House, Retirees, PT. Kereta Api Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK TANAH SENGKETA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 20/PDT.G/2010/PN.KPJ) Izhar Andri Putranto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izhar Andri Siti Hamidah , SH.MM.,Shanty Riskawati, SH. Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: izharandriputranto@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemenang Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana perlindungan  hukum  bagi  pemenang  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  atas  penguasaan  obyek  lelang  serta  menganalisis  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  Nomor  20/Pdt.G/2010/PN.Kpj  terkait  pembatalan  lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan. Adanya  pembatalan  lelang  eksekusi  ini mengakibatkan  pemenuhan  hak  preference yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan melalui lelang eksekusi menjadi tidak memiliki kepastian hukum.   Kata Kunci :  Perlindungan hukum, Pemenang lelang, Eksekusi Hak Tanggungan.       LEGAL PROTECTION FOR AUCTION WINNER RIGHT TO OBJECT OF LIABILITY FOR LAND DISPUTE (Case Study Kepanjen District Court's Decision No. 20 / PDT.G / 2010 / PN.KPJ) Izhar Andri Putranto Siti Hamidah , SH.MM.,Shanty Riskawati, SH. Mkn. Faculty of Law Brawijaya University Email: izharandriputranto@gmail.com ABSTRACT In writing this essay discusses the Legal Protection of Juridical Studies of the Auction Winner by Minister of Finance Regulation No. 106 / PMK.06 / 2013 on the Amendment of the Finance Minister Regulation No. 93 / PMK.06 / 2010 Concerning the Implementation Guidelines of the Auction. This type of research is normative. The approach method in this research is the approach of law (statute approach) and pendeketan case (case approach). The purpose of this study was to determine how the legal protection for the auction winner execution Encumbrance over control of the auction objects and analyzing the basic consideration of the judge in deciding the case No. 20 / Pdt.G / 2010 / PN.Kpj related cancellation of the auction execution Mortgage. The cancellation of the auction execution preference has resulted in fulfillment of the rights granted by law to holders of Mortgage lenders through an auction execution be no legal certainty.   Keywords: Legal protection, winner of the auction, Execution Mortgage.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo) Indrawati Baino
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indrawati Baino, Lutfi Effendi,SH,M.Hum, Dr.Tunggul Ansari S.N, SH,MH.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: Indrawati.Baino@gmail.comAbstrakSkripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang Upaya Pemerintah DaerahKabupaten Pohuwato terhadap peningkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang dilakukan di Kantor Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Pohuwato. Dimana kewajiban wajib pajak telah diatur didalampasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak DaerahDan Retribusi Daerah selain itu juga telah diatur didalam Peraturan DaerahKabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan, namun ternyata di Kabupaten Pohuwato masih banyakyang belum memenuhi kewajibannya terhadap Undang-Undang  dan Daerah, olehsebab itu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan salahsatu sarana agar wajib pajak memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak.Terdapat kendala dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya ialah wajib pajak tidak mampumembayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kesadaran wajibpajak yang masih sangat rendah serta kesalahan data SPPT yang menyebabkanmasih banyak wajib pajak yang terdata belum membayar pajak dan untukmengatasi kendala tersebut yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah denganmelakukan pendataan ulang dan juga menyerahkan STPD kemasing-masing Desasehingga realiasi PBB-P2 bertambah.Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Peningkatan Kepatuhan WP, Pajak Bumi danBangunan Perdesaan Dan Perkotaan. THE LOCAL GOVERNMENT`S EFFORTS IN INCREASING THE TAXPAYERS COMPLIANCE ON RURAL AND URBAN PROPERTY TAX (A Study in the Department of Revenue of Pohuwato, Gorontalo Province)  Indrawati Baino, Lutfi Effendi,SH,M.Hum, Dr.Tunggul Ansari S.N, SH,MH.Faculty of Law Universitas BrawijayaEmail: Indrawati.Baino@gmail.comAbstractThis thesis discusses the efforts of Pohuwato in Increasing taxpayer complianceon urban and rural property tax performed at the office the Department ofRevenue Pohuwato. The liability of taxpayers has been set in Article 96 paragraph(2) of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Besides, it alsohas been regulatated in the Regional Regulation of Pohuwato Number 5 Year2013 About the Rural and Urban Property Tax. However many still do not fulfilltheir obligations to the Act and the local government. Therefore, the effortcommitted by the Regional Goverment of Pohuwato is one of the ways inencouraging taxpayers to do their obligation of paying the tax. The obstacle facedby the government in encouraging the taxpayers to do their obligation is theinability of the taxpayers to pay the Rural and Urban property tax. Low awarenesson paying the tax, and the error data of SPPT in which many taxpayers listed havenot performed their duty. The local government did the rerecording anddistributed STPD to each village so that the realization of the UN-P2 increases.   Keywords: Government Efforts, Improved Compliance of taxpayers, Rural and Urban Property Tax in 
PELAKSANAAN PASAL 16 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SEWA MENYEWA PASAR PAHING BARU DI KOTA BLITAR (Studi Di Kantor Pengelola Pasar Daerah (KPPD) Kota Blitar) Thantyo Dwi Prabowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PELAKSANAAN PASAL 16 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SEWA MENYEWA PASAR PAHING BARU DI KOTA BLITAR (Studi di Kantor Pengelola Pasar Daerah (KPPD) Kota Blitar) Thantyo Dwi Prabowo, Lutfie Effendi, SH. M.Hum. Agus Yulianto S.H M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email: Thantyodwip@Gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan Skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara Pemerintah kota Blitar dengan Pedagang di Pasar Pahing Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara pemerintah kota Blitar dengan pedagang Pasar Pahing Baru, Berdasarkan metode yang digunakan, kesimpulan yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian dalam hal sewa-menyewa antara pemerintah kota Blitar dengan Pedagang Pasar Pahing Baru berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama (Pemilik atas nama pemerintah/yang mewakili Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar) dan pihak kedua (Penyewa atau pedagang pasar). Jenis yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa ini adalah perjanjian baku, yang mana klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh pihak pertama atau pemerintah yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar No 16 Tahun 2011. Penerapan perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berjalan dengan baik dan pedagang merasa terbantu. Dalam proses yang dilakukan saat sosialisasi dilapangan dan sosialisasi di DPRD Kota Blitar tidak menuai protes dan disampaikan dengan bijak. Implementasi atau penerapan perjanjian yang diatur dalam peraturan walikota dirasa berhasil dan memuaskan.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Pasar, Sanksi. ARTICLE 16 OF THE MAYOR BLITAR REGULATION NUMBER 16 OF 2011 CONCERNING THE RENTAL OF PASAR PAHING BARU IN BLITAR (Studies in Regional Market Management Office (KPPD) Kota Blitar) Dwi Thantyo Prabowo, Lutfie Effendi, SH. M.Hum. Agus Yulianto S.H M.H Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang Email: Thantyodwip@Gmail.com ABSTRACT The issue raised in this thesis is the implementation of the tenancy agreement between the Government of Blitar with traders in Pahing baru Market. This study aims to investigate the implementation of the rental agreement between the government of Blitar with Pahing baru Market traders. The findings of the study show that the implementation of the agreement in terms of the lease between the city government of Blitar with Pahing Baru Market is going well. In the execution of a lease agreement stall made by both parties. There are two parties which are the first party (owner on behalf of the government / representing the Head of Market Management Office of Urban Blitar) and the second party (the charterer or the merchant market). The tenancy agreements are standard agreements, in which the clause have been established or designated by the first party or the government Blitar Mayor Regulation No. 16 of 2011. The implementation of the tenancy agreement which is stipulated in the Mayor's runs well and traders find it helpful. In the process conducted during the field socialization in Blitar City Council did not give rise to protests and delivered wisely. The Implementation or application of the agreement stipulated in the regulations of the mayor was deemed successful and satisfying.     Keywords: Implementation Agreement, Market, Sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI DONGKREK SEBAGAI WARISAN BUDAYA (Studi Hukum Empiris Di Sanggar Seni Tari Dongkrek Krido Sakti Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) Anggara Kustyadarnanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggara Kustyadarnanto, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam , S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : anggara_k@rocketmail.com   ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui perlaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas ekpresi budaya tradisional seni tari dongkrek oleh masyarakat pelestari dan pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta dan berbagai hal yang menghambat dalam melakukan perlindungan tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menfokuskan pada permaslahan perlindungan hukum terhadap kesenian dongkrek, lalu melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan secara induktif. Secara empiris seni tari dongkrek telah memenuhi syarat sebagai ekspresi budaya tradisional yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adanya pendataan terhadap sanggar/paguyuban oleh dinas Pendidikan bidang Kebudayaan Kabupaten Madiun, serta keluarnya surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/677/KPTS/402.031/2009 Tentang penetapan Kesenian Dongkrek sebagai kesenian khas dan aset wisata budaya Kabupaten Madiun adalah salah satu upayan inventarisasi pemerintah, untuk upaya menjaga pemerintah masukannya kesenian Dongkrek pada mata pelajaran pada kurukulum sekolah dan kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di kabupaten Madiun. Diadakanya festival dongkrek tingkat sekolah, serta keikutsertaan sanggar/paguyuban dalam kegiatan seni di luar kabupaten madiun merupakan salah satu upaya memelihara. Belum dibuatkannya PP tentang mengatur EBT adalah salah satu yang menjadi hambatan pemerintah dalam perlaksanaan perlindungan.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Dongkrek       LEGAL PROTECTION TO THE COPYRIGHT OF TRADITIONAL CULTURE EXPRESSION OF DONGKREK DANCE ART AS CULTURAL HERITAGE (Empirical Law Study at Dongkrek Dance Art Studio of Krido Sakti, Mejayan Village, Mejayan District, Madiun Regency) Anggara Kustyadarnanto, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : anggara_k@rocketmail.com ABSTRACT Research was aimed to understand the implementation of legal protection by the custodian community and Madiun Regency Government to the copyright of traditional culture expression of Dongkrek dance art based on Article 38 of Copyright Law and to recognize some problems hampering this protection. Research type was empirical juridical with sociological juridical approach. It focused on legal protection given to Dongkrek art, and involved interpreting the theme and drawing inductive conclusion. Empirically, Dongkrek art had met the requirement to be called as traditional culture expression, and it was consistent to Article 38 Law No.28/2014 about Copyright. The arrangement of data covering art studio and art association by the Culture Division in Education Official of Madiun Regency and the release of Madiun Regent Decree No.188.45/677/KPTS/402.031/2009 that determined Dongkrek Art as the unique art and cultural tourism asset of Madiun Regency, both were one of the efforts from the government to take this art into inventory. Government also took initiative to include Dongkrek Art into school curricula and school activities in Madiun Regency. Dongkrek Festival for Schools in Madiun Regency was held. The participation of Dongkrek Art Studio/Association into art event outside Madiun Regency was helpful to conserve this art. The absence of Government Regulation for Traditional Culture Expression might be one issue constraining the government to provide the protection. Keywords: Legal Protection, Traditional Culture Expression, Dongkrek
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI PADA WEBSITE (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Euginia Natalia Silalahi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Euginia Natalia Silalahi, Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD, M. Zairul Alam,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nataliaeuginia@gmail.comAbstrak EUGINIA NATALIA SILALAHI, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Januari 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website (Ditinjau Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Afifah Kusumadara,SH.,LLM.SJD, M.Zairul Alam,SH.,MH. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah perbuatan-perbuatan penggunaan karya cipta fotografi pada Website tanpa izin pencipta terkait Hak Moral ditinjau berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak moral atas karya cipta Fotografi pada Website. Yang dilatarbelakangi perkembangan jaman yang mengakibatkan sering terjadi pelanggaran hak moral khususnya terhadap karya cipta fotografi pada website dengan kata lain penggunaan karya fotografi tanpa ijin pencipta. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak moral di masyarakat. Data primer terdiri dari The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) Agreement, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi Berne (Berne Convention) 1866. Data Sekunder terdiri dari Penjelasan Undang-undang terkait Buku-buku ilmiah. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil,doktrin, dan Pendapat para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Menurut penulis, kasus antara pihak Entertainment News Net TV dengan salah satu jurnalis Kompasiana bernama Hendra Wardhana, kasus antara Vivanews.com dengan salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UNM, serta kasus antara PT Angkasa Pura II dengan Sutiknyo merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan dapat berupa litigasi maupun non-litigasi.   Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Moral, Fotografi
KEDUDUKAN PASAL 163 INDISCHE STAATSREGELING TERKAIT DENGAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997) Michael Hartono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michael Hartono Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : contactmichahartono@gmail.com ABSTRAK Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang menggolongkan penduduk Indonesia menjadi beberapa macam golongan penduduk sebagai dasar hukum dibuatnya Surat Keterangan Waris bagi penduduk Indonesia, yang diatur didalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketidakpastian hukum terjadi akibat masih diberlakukannya ketentuan penggolongan penduduk Indonesia seperti diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Menurut hukum, berdasarkan asas Lex posteriori derogat legi priori, Pasal 163 Indische Staatsregeling tidak berlaku lagi pada saat ini semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia.   Kata kunci: Penggolongan penduduk, Surat Keterangan Waris, Kepastian hukum   ABSTRACT In this thesis, the author raises the problem about the Position of Chapter 163 Indische Staatsregeling Related to the Making of Inheritance Sertificate. The choice of topic is based on the ongoing enactment of Chapter 163 Indische Staatsregeling, which groups the Indonesian citizens to a few categories of citizens as a legal basis on the making of the Inheritance Sertificate for Indonesian citizens, which is regulated in Chapter 111 Verse (1) Alphabet C Digit 4 Agrarian Country Ministerial Regulation / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 about the Implementing Provisions of Ministerial Regulation Number 24 Year 1997 about Land Registration. The uncertainitry of the law happens as a result of the ongoing enactment of the regulation of Indonesian citizen classification as regulated in Chapter 163 Indische Staatsregeling. According to the law, based on the principle of Lex posteriori derogat legi priori, Chapter 163 Indische Staatsregeling is no longer applicable since the enactment of the Constituional Law Number 12 Year 2006 About the Citizenship of the Republic of Indonesia, and the Constitutional Law Number 23 Year 2006 About Population Administration that no longer recognizes classifications of Indonesian citizens. Keywords: Citizen classifications, Inheritance Sertificate, Legal Certainity
EFEKTIFITAS PASAL 28 HURUF i PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA ( Studi di Dinas Koperasi,Perindustrian, danPerdagangan Kota Pasuruan ) Desi Kurniasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis efektifitas Pasal 28 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Serta untuk mengetahui, mendiskripsikan, menganalisis dan menemukan hambatan yang ada dalam pelaksanaan pasal 28 huruf i Peraturan Daerah Kota Pasuruan  Nomor 02 tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan bagaimana upaya dalam mengahadapi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis di analisis dengan menggunakan metode interpretasi data. Adapun hasil yang diperoleh penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak efektif. Dan adanya hambatan-hambatan yakni salah satunya Kurangnya pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terhadap pedagang kaki lima terkait perkembangan PKL khususnya prihal PKL yang memperjualbelikan lahan PKL kepada pedagang lain.   Kata kunci: Efektifitas, penataan dan pemberdayaan PKLTHE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 28 OF LETTER i OF PASURUAN REGIONAL REGULATION NUMBER 02 YEAR 2013 CONCERNING THE ARRANGEMENT AND EMPOWERENT OF STREET VENDORS (A Study in the Departement of Cooperative, Industry, and Trade of Pasuruan) Desi Kurniasari 135010101111102 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : desikurniasari1019@yahoo.com ABSTRACT The purpose of this study was to determine,describe, and analize the effectiveness of Article 28 Letter i of Pasuruan Regional Regulation Number 02 Year 2013 About Arrangement And Empowerment of Street Vendors. As well as to know, describe, analize, and find the barriers that exist in the implementation of Article 28 Letter i of Pasuruan Regional Regulation Number 02 Year 2013 About Arrangement And Empowerment of Street Vendors and the efforts in facing such barriers. This research is empirical sociological using juridical approach. Primary dan and secondary data obtained by the author was analyzed using data interpretation method. The findings of the study show that Article 28 Letter i of Pasuruan Regional Regulation Number 02 Year 2013 About Arrangement And Empowerment of Street Vendors  is not effective. One of the obstacles faced is lack of supervision from the Departement of Cooperatives, Industry and Trade of the City of Pasuruan to street vendors especially the street vendors who trade their land to other street vendors.   Keyword: Effectiveness, arrangement and empowerment of street Vendors     
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI Rendra Bagus Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Hal ini tampak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami untuk pihak suami, namun terbatas hanya sampai memiliki empat orang istri. Poligami menurut bahasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita atau dapat dikatakan suami yang memiliki lebih dari satu orang istri. Islam membolehkan poligami namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki atau istri yang memiliki lebih dari satu orang suami. Keabsahan suatu perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan sebab-akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik yang menyangkut keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan sah, maka baik keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan terebut kedudukan hukumnya menjadi tegas, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung akan tetapi jika dikemudian hari diketahui para pihak bahwa pada perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan baik secara agama maupun hukum negara, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan. ABSTRAC The Marriage Law as are hearts Law No. 1 of 1974 ABOUT THE Marital basically adhere to the principle of Monogamy. It Singer Looks From PROVISIONS hearts Article 3 (1) of Law No. 1 of 1974 CONCERNING marriage, that man is only allowed to have a new wife, and a woman is only allowed to have a husband, while the Compilation of Islamic Law adheres to the permissibility of polygamy to review parties husband, but limited only until four in the orangutan's wife. * According to the language polygamy is marriage BETWEEN A man WITH OR can be some woman's husband is said to have More Than One Wife orangutan. Islam allows polygamy but prohibit polyandry, ie marriage BETWEEN A woman WITH several male OR Wife has More Than One orangutan husband. Validity of Marriages WITH A pillar Everything And the condition is related to HAL Yang Sangat DUE TO Effect That will cause arising from the marriage, both descendants and property What concerned Benda The TIN for Marriage. When a marriage is declared invalid, then Neither heredity nor treasure Benda The TIN for Marriage stretcher hearts legal position Being assertive, clear and can be accounted for. A Marriage That has occurred OR has lasted but IF later known to the parties that the ON marriages are NOT meet the Conditions of validity of the Marriage Good Operating religion and law gatra, then marriage that can be file not found accordance WITH Article 22 of Law No. 1 1974 ON Marriage.
IMPLIKASI NORMA PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 UNDANGUNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET Rona Tanzila Subagyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rona Tanzila SubagyoAbdul Madjid,S.H.,M.Hum, Faizin Sulistio, S.H.,LLMFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : nduteror@yahoo.co.idMemasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negarasemakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapatdilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media onlinemelalui internet. Dengan internet seseorang dapat juga melakukan komunikasi danmencari informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat dikatakan bahwainternet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikanpendapat serta pikirannya. Dalam upaya mengetahui implikasi Pasal 27 ayat (3) JoPasal 45 UU ITE bagi kebebasan berpendapat melalui media internet, makametode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)dan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Salah satu pembatasan kebebasanberpendapat yang diperbolehkan adalah penghormatan terhadap hak-hak danreputasi orang lain. Pembatasan tersebut harus diatur dalam undang-undang danharus ditujukan kepada tujuan-tujuan yang legitimasi. Maka delik penghinaan dimedia internet diatur dalam pada Pasal 27 ayat (3) dan penjatuhan sanksinya padaPasal 45 UU ITE.Kata Kunci : Implikasi, Informasi dan Transaksi Elektronik, KebebasanBerpendapat, Media InternetAbstractionEntering the era of globalization and free trade make countriees more develop andadvance. One manifestation of technological progress can be seen from the rise totrade transations with onlne media over the internet. With the internet one can alsocommunicate and seek information without being limited by space and time, itcan be said that the internet is one connection for people in expression and thoughts. In anything to know the implications of article 27 paragraph 3 andartivle 45 of law ITE for freedom of speech via the internet, then the approachused in this study were statute approach and case approach and the kind ofresearch using normative judirical.The result of thisstudy concluded that one of the permissible restrictions onfreedom of opinion is respect for the rights and reputation of others. Suchregisctions must be regulated by law and should be addressed to the goals oflegitimacy. The defamation offense in the internet media simulated in article 27paragraph 3 and the imposition of sanctions in article 45 legislation of ITEKey Words : Implication, Informatioan And Electronic Transaction, Freedom OfSpeech, Internet Media

Page 280 of 563 | Total Record : 5629

 278   279   280   281   282 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue