cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 277   278   279   280   281 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS VIDEO TERHADAP TINDAKAN PENGKOMUNIKASIAN VIDEO YANG TELAH DIBLOKIR PADA SITUS YOUTUBE (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Evlin Ruth Diana Simamora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evlin Ruth Diana Simamora, Afifah Kusumadara, SH., LL.M. SJD, M.Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya evelinsimamora@gmail.com Abstrak Sebuah karya intelektual sangat penting untuk diberikan penghargaan atas upaya dan keberhasilan dalam menciptakannya. Penelitian ini meneliti peran pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini berbicara tentang perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia. Penelitian ini  menggunakan metode pendekatan hukum  normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan yang belum memadai untuk pemegang hak cipta terhadap pelanggaran karena penelitian didasarkan pada temuan peneliti atas adanya tindakan pengkomunikasian video yang telah diblokir pada situs YouTube. Hal ini dapat terjadi karena popularitas situs berbagi video seperti itu dan karena pemblokiran sebagai bentuk perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas karya yang mengandung hak cipta tersebut terbukti masih memiliki celah untuk dapat dilewati para pengguna situs internet untuk menembus pemblokiran tersebut yang kemudian dikategorikan sebagai tindakan pengkomunikasian.Kata kunci: hak kekayaan intelektual, hak cipta, tindakan pengkomunikasian.COPYRIGHT PROTECTION ON VIDEO OF COMMUNICATION ACTS AGAINST THE VIDEO THAT HAS BEEN BLOCKED ON YOUTUBE SITE (Study Based on Law Number 28 Year 2014 of Copyright and Law Number 11 Year 2008 of the Electronic Information and Transaction) Evlin Ruth Diana Simamora, Afifah Kusumadara, SH., LL.M. SJD, M.Zairul Alam SH., MH. Faculty of Law, Brawijaya University evelinsimamora@gmail.com Abstract An intellectual work is very important to be given an award for the effort and the success of an attempt to create it. This study is the role of government to guarantee legal protection for intellectual property rights. This paper discusses the legal protection of copy rights in Indonesia. It is used the legal approach with methods of critical analysis of law. The results showed that Law No. 28 of 2014 on Copy Rights and Law No. 11 of 2008 of Electronic Information and Transaction has provided unequivocal protection for the owner of the copy rights-infringing against infringement because research is based on the findings of researchers on a video that is abused by the other party through the Act of communication of video that has been blocked on theYouTube site. This can occur due to the popularity of such video-sharing sites and due to the blocking of as a form of protection through Law Number 28 Year 2014 of Copyright and Law Number 11 Year 2008 of the Electronic Information and Transactions over works containing copyright pass blocking such content proves to be still has gaps to be able to traverse the internet site users with a way to penetrate the blocking first named as act of communication. Keywords: intellectual property rights, copyrights, act of communication. 
IMPLEMENTASI PASAL 8 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA PULAU MERAH DI KABPATEN BANYUWANGI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Yuni Aprilia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ringkasan Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang keterkaitan Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi terhadap pengembangan Pariwisata Pulau Merah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang ditinjau dari dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 Huruf D. Hal ini terkait dengan Pemerintah Kabupaten yang mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan dengan pedoman pada ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Upaya pengembangan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan bisnis pariwisata yang signifikasi memiliki dampak yang kompleks bagi masyarakat dengan menambahnya pemasukan pajak bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipastikan akan memperkuat belanja daerah yang bertujuan untuk investasi. Dan pengembangan sektor pariwisata menjadi andalan perekonomian daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi diperlukan berbagai usaha dengan cara penerimaan pajak atau retribusi maupun pendapatan lainnya yang dimungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Pemerintah wajib mengembangkan potensi wisata guna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh kaerena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan Pemerintah. Kata kunci : Pengembangan Pulau Merah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi   IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 LETTER D REGIONAL REGULATION NUMBER 13 YEAR 2012 RELATED TO PULAU MERAH ECOTOURISM DEVELOPMENT IN BANYUWANGI REGENCY AS AN EFFORT TO INCREASE REVENUE Yuni Aprilia, Lutfi Effendi.SH.MH,.Dr. Tunggul Anshari SN, SH. MH Faculty of Law Universitas Brawijaya Summary This article dicusses the correlation of Local Government, Department of Tourism, Youth and Sports Department of Banyuwangi in the development of Pulau Merah in an effort to increase local revenues in the perspective of the Government Regulation No. 13 Year 2012 Article 8 Letter D. It is related with the Local Government which organizes and manages the affairs of tourism in accordance with the authority by refering to the guidelines on the law applicable. significance increaseon tourism business has complex effects for society by the increase in tax revenues for the Government of Banyuwangi and will certainly reinforce regional spending aimed at investment. The development of tourism becomes the mainstay of the regional economy. The development of the tourism sector in Banyuwangi cannot be separated from the tourism potential it owns.In order to increase revenue in Banyuwangi, many attempts are needed to be done such as by means of tax or revenues or other incomes to increase local revenues. The Government shall develop the tourism potential in order to increase regional revenue and be able to provide new jobs for the community. Therefore, regional autonomy contains independence and initiative, requires the guidance and supervision of the Government, so it is not transformed into sovereignty. Regional Autonomy and autonomous regions are created by the Government.     Keywords: Pulau Merah Development related to BanyuwangiRegional Revenue
IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI MELALUI NOTARIS Puspita Ika Hapsari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puspita Ika Hapsari, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ittahapsari1@gmail.com   Abstrak   Ketidakjelasan mengenai akibat hukum apa yang akan timbul pada pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemindahan hak atas saham pada Perseroan Terbatas melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Hal ini tentu mengakibatkan permasalahan jika pemindahan hak atas saham tersebut tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.   Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa implikasi  yuridis pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep hukum (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemindahan hak atas saham wajib diberitahukan kepada Menteri agar data pada Perseroan dan Kementerian sama. Apabila Direksi atau Notaris selaku kuasanya tidak memberitahukan kepada Menteri dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-undang maka akibat hukumnya adalah perubahan susunan pemegang saham melalui pemindahan hak atas saham tersebut ditolak oleh Menteri. Implikasi yuridis bagi Direksi adalah Direksi baru tidak dapat mewakili Perseroan dalam melakukan kegiatan, karena nama Direksi baru belum tercatat dalam data perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Implikasi yuridis terhadap Notaris adalah akta pemindahan saham dan akta rapat umum pemegang saham tidak dapat digunakan lagi karena lewat batas waktu pemberitahuan. Kata kunci       : pemindahan hak atas saham, Perseroan Terbatas, Direksi, Notaris         JURIDICAL IMPLICATIONS OF TRANSFER OF RIGHTS OF SHARES IN THE LIMITED COMPANY BY THE DEED OF SALE AND PURCHASE THAT IS NOT ADVISED TO THE MINISTER BY THE BOARD OF DIRECTORS VIA NOTARY   Puspita Ika Hapsari, Budi Santoso, Reka Dewantara UB Faculty of Law   Email: ittahapsari1@gmail.com     Abstract   The indistinctness about law consequence which will emerge under article 56 subsection (3) of Limited Company Act number 40, 2007 which regulates about the Transfer of Share on Limited Company withPurchase and Sale Agreement which is not reported to the Minister by Board of Directorsthrough Notary. The problem of this research is what jurisdiction implication of Transfer of Share on Limited Company with Purchase and Sale Agreement which is not reported to the Minister by Board of Directors through Notary. To answer this problem, Normative Juridical method is used with statue approach (pendekatan perundang-undangan) and conceptual approach (konsep hukum). The result of this research is the Transfer of Share must be reported to the Minister in order the data on Company and Ministry are equal. If the Board of Directors or Notary as the authorized do not report the data to the Minister with over particular period which has arranged in Act (Undang-undang), therefore the law consequence is the alteration of shareholder structure through Transfer of Share is rejected by the Minister. Juridical implication for the Board of Directors is the new Board of Directors cannot represent the Company in doing activity, because the name of new Board of Directors have not registered yet in Company data in the Minister of Law and Rights. Juridical implication towards the Notary is Transfer of Share Agreement and General Meeting of Shareholder Agreement no longer can be used because over the notification period. Keywords: Transfer of Share, Limited Company, Board of Directors, Notary
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO TERHADAP PEMBUATAN VIDEO GAME CLONE (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Amerika Serikat Dan Indonesia) Aprilivan Partogi Tarihoran
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aprilivan Partogi Tarihoran, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya aprilivantarihoran25@gmail.com   Perlindungan hukum hak cipta terhadap permainan video menurut undang-undang pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya video game clone pada suatu permainan video yang dianggap populer, dengan cara mengklon bagian-bagian dari suatu permainan video tanpa ijin yang tidak mendapat perlindungan hukum hak cipta. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana pada akhirnya pemegang hak cipta dan/atau pencipta ragu untuk membuat karya baru. Maka dari itu  peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaiamana perlindungan hak cipta permainan video terhadap pembuatan video game clone menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Copyright Law Of United States 1976. Hukum dapat dimaknai sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Pengertian lain yakni hukum ialah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat.   Kata Kunci      : Permainan Video, Perlindungan Hukum, Video Game Clone COPYRIGHT PROTECTION OF MAKING VIDEO GAME VIDEO GAME CLONE (Comparative Study of the United States Copyright Law and Indonesia Copyright Law) Aprilivan Partogi Tarihoran, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M Zairul Alam, SH., MH. Faculty of Law, Brawijaya University aprilivantarihoran25@gmail.com   Protection of copyright law against video game according to the legislation in fact does not go well. This can be seen by the video game clone on a video game that is considered popular, by cloning portions of a video game without permission is not legal protection of copyright. Given the problems it can cause many problems which ultimately copyright holders and / or creators free to create new works. Therefore researchers are searching for related to how your video game copyright protection to the making of the video game clone according to Law Number 28 Year 2014 About Copyrights and Copyright Law Of The United States, 1976. The law can be interpreted as a whole collection of rules or kaedah- kaedah in a life together, or the overall rules of conduct that apply to a life together, which can be forced to implement the sanction. The law regulates legal relations which consists of ties between the individual and society and between individuals themselves. Another understanding that the law is a series of rules regarding the behavior of people as members of a community.   Keyword: Video Games, Legal Protection, Video Game Clone
PEMBATALAN PERATURAN DESA CACAT YURIDIS KARENA TANPA KLARIFIKASI BUPATI (Kajian Terhadap Peraturan Desa yang Cacat Yuridis) Nazma Swastika Aries Purnami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nazma Swastika Aries Purnami, Herlin Wijayati, SH.,MH, Dr. Tunggul Anshari S.N.,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya nazma.aries@gmail.com   ABSTRAK   Peraturan desa tertentu, untuk berlaku sepenuhnya harus melalui proses klarifikasi, khususnya peraturan desa tentang pungutan. Peraturan desa harus dibuat sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang peraturan desa yang dibuat tidak berdasarkan prosedur seharusnya, yaitu melewatkan proses klarifikasi. Penulis mengkaji akibat hukum dan pembatalan peraturan desa yang cacat yuridis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pedekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sehingga disimpulkan bahwa peraturan desa yang tidak melalui proses klarifikasi adalah batal demi hukum. Bupati harus melakukan pembatalan dengan melakukan klarifikasi.   Kata kunci : Peraturan desa, klarifikasi, bupati ABSTRACT   A certain Village rule to be function properly must go through clarification process. It also applies on the village rule on levies. Village rules must be made in accordance with the procedure contained in the Law. This research analyzes the village rules that were made not in the accordance with the procedure in which it missed the clarification process. The researcher analyzed the legal consequence and the cancellation of Village Rule containing juridical defect. This research is juridical normative using statute and conceptual approaches. It can be concluded that the absence of clarification of a village rule result in cancellation of law. Regent does the cancellation by performing clarification   Keywords : Village regulations, clarification, regent
EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI (Studi Di Badan Penanaman Modal Kota Kediri) Erwin Aditya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erwin Aditya, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Erwin.adiitya@ymail.com   Abstrak   Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang  Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Berdasarkan fakta,  Polisi menetapkan tersangka 29 orang. Barang bukti yang disita, ratusan botol miras berbagai jenis. Salah satu tersangka miras ini Minarni (70) warga Jalan Sersan KKO Harun, Kota Kediri. Nenek ini merupakan produsen miras tanpa ijin. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Apakah efektif Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri serta faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan efektivitas Pasal 2 ayat 1  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dan solusinya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri serta untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan dan solusi dalam efektivitas Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci :     Efektivitas, Peraturan Daerah, Minuman Keras             THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 2 PARAGRAPH 1 REGULATION THE AREA OF A MUNICIPALITY AREA LEVEL II KEDIRI NUMBER 12 OF 1983 ON TAXES ON LIQUOR PERMIT SALES IN THE MUNICIPALITY AREA LEVEL II KEDIRI (Study On Investment Agency City Kediri) Erwin Aditya, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum Law Faculty of Brawijaya University Email : Erwin.adiitya@ymail.com Abstract This research talk about the effectiveness of article 2 paragraph 1 regulation the area of a municipality area level II kediri number 12 of 1983 on taxes on liquor permit sales in the municipality area level II kediri. Based on fact, The police put the suspect 29 people. Evidence seized, hundreds of bottles of liquor of various kinds. One of the suspects liquor is Minarni (70) Road Sersan KKO Harun, Kediri. Grandma is a producer of liquor without a permit. These problems in this research, Whether effective of article 2 paragraph 1 regulation the area of a municipality area level II kediri number 12 In 1983 on taxes on liquor permit sales in the municipality area level II Kediri and factors that which impedes the implementation of the effectiveness of article 2 paragraph 1 regulation the area of a municipality area level II kediri number 12 of 1983 on taxes on liquor permit sales in the municipality area level II Kediri and the solution done by a city government Kediri. The purpose of this research, which is to described and analyze the effectiveness of article 2 paragraph 1 regulation the area of a municipality area level II kediri number 12 of 1983 on taxes on liquor permit sales in the municipality area level II Kediri and to identify, described, and analyze factors that are obstacles and to overcome the factors that are obstacles the effectiveness of article 2 paragraph 1 regulation the area of a municipality area level II kediri number 12 of 1983 on taxes on liquor permit sales in the municipality area level II Kediri. This research using the type of research empirical juridical with the approach juridical sociological.     Keywords :     The effectiveness, regulation the area, Liquor
METODE PEMBUKTIAN KEBENARAN MATERIIL OLEH HAKIM PADA PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM KASUS KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PL, Dan 06/Pdt.G/2010/PN.Smp) Nyoman Kurniadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nyoman Kurniadi, Dr.Imam Kuswahyono,SH.,M.Hum,.M Hamidi Masykur,SH., M.Kn Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Nyomankurniadii@gmail.com ABSTRAK Dalam artikel ilmiah ini akan membahas terkait pembuktian materil pada peradilan hukum acara perdata, pembuktian yang dianut sekarang dalam hukum acara perdata ialah mencari kebenaran formil, beda dengan hukum acara pidana yang mencari pembuktian kebenaran materil yang secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam BW sebenarnya tidak diatur terkait dalam hukum acara perdata menganut system pembuktian kebenaran formil, tetapi dalam berbagai doktrin menyebutkan pandangan mereka bahwa hukum acara perdata memakai system pembuktian kebenaran formil, ini dikarenakan bahwa hakim menitik beratkan atas pembuktian mana yang lebih kuat saja antara kedua alat bukti tersebut Hakim dalam mencari kebenaran materil diperlukan suatu keyakinan atas alat bukti yang telah diberikan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat, dalam kasus sertifikat ganda yang sedang penulis angkat, ialah dimana kedua belah pihak sama sama mempunyai ha katas tanah pad satu objek/bidang tanah yang sama, maka dari tu perlu dilakukan pencarian kebenaran materil atas kasus tersebut, untuk menentukan sertifikat mana yang sah menurut hukum Dalam penyelesaian yang dilakukan hakim dalam memutus perkara sertiikat ganda ini, hakim melakukan pemeriksaan asal usul terkait sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat dan tergugat, pemeriksaan asal usul sertifikat ini berdasarkan atas risalah yang dilakukan oleh pihak badan pertanahan nasional. Dalam putusan hakim ini juga hakim memutus perkara yang bertentangan dengna hasil penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak badan pertanahan nasional, yang dimana pihak Badan pertanahan nasional memenangkan pihak tergugat, sedangkan berdasarkan pemeriksaan dan keyakinan oleh hakim, majelis memutus memenangkan pihak penggugat dalam putusan nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Smp   Kata kunci : sertifikat ganda, kebenaran materil, pembuktian hukum acara perdata                                               ABSTRACT   In this scientific article will discuss the related evifentiary material on civil law, judicial proof embraced now in civil law is to seek the truth of formyl, unlike the law of criminal procedure seeking proof of the righteousness of the material clearly has been set up in the book of the law of the law of criminal procedure (CODE of CRIMINAL PROCEDURE). In the BW is not actually regulated in the laws related to civilevent embraced the system prove the truth of the formyl, but in various doctrinesmention their view that the law of civil litigation wore event system prove the truth of the formyl, this is because that judge operates over of proof where a more robust course between both the evidence The judge in the search for the truth of the material required a belief over evidence that has been given by the plaintiff or defendant, in the case of double certificatethat is being adopted, is the author of where both sides are same same has ha katas ground pad one object/field of the same land, then from tu to do the search material over the truth of the case, to determine which certificate is valid according to the law In the settlement the judge conducted in disconnected things of this double sertiikat, judges conduct an examination of the origin of the associated certificate that was owned by the plaintiff and defendants, an examination of the origin of this certificate is based on the treatises carried out by the national land agency party. The award judges also judge break things that conflicted with the results of the handling of the matter conducted by the national land agency, the national land agency of the party which won the defendant, while based on an examination and the conviction by a judge, Assembly disconnect the plaintiff won the award number 06/Pdt. G/2010/PN.Smp     Keywords: binary certificate, material truth, proof of civil law
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (KAJIAN BERDASARKAN HUKUM GEREJA BAGI PERKAWINAN KRISTEN DI INDONESIA) Sonya Rosely
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this journal the authors discuss the breakup of marriage by divorce (assessment based on the law of the church for Christian marriage in Indonesia). Marriage is an act that is important in human life, because it is a form of human social life. This study aims to determine the validity of the marriage breakdown for divorce under the laws of the church for Christian marriage in Indonesia is in fact, on these issues, it is still very dependent on each thought the church pastor This research is a normative law by using the approach of legislation, therefore this study uses the type of primary legal materials, secondary, and tertiary derived from the study of literature. The analysis technique used in this research is descriptive Qualitative techniques. Based on the results of the study, the authors obtained the answers to existing problems. The breakdown in the marriage because divorce under the laws of the church for Christian marriage in Indonesia is illegal, although in principle the Protestant Christian doctrine forbids divorce and still there are some churches that still governs the divorce, but some churches already provides for divorce in church governance. In addressing the breakup divorce for Christian marriage in Indonesia must pay attention to the legal certainty and a sense of justice in particular that meet the theory of merit. Key words: divorce, marriage christian Abstrak Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian (kajian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di indonesia). Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia yang kenyataannya, mengenai persoalan-persoalan tersebut, masih sangat bergantung pada pemikiran Pendeta masing-masing gereja Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia adalah sah, meskipun pada prinsipnya ajaran Kristen Protestan melarang perceraian dan masih ada beberapa gereja yang masih belum mengatur mengenai perceraian, tetapi beberapa gereja sudah mengatur mengenai perceraian di dalam tata gerejanya. Dalam menyikapi putusnya perceraian bagi perkawinan Kristen di Indonesia harus memperhatikan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya yang memenuhi teori kepantasan. Kata kunci: perceraian, perkawinan kristen
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU BAND INDEPENDENT( STUDI KASUS BAND INDIE DI KOTA MALANG ) Dwi Nugrahayu Devianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Nugrahayu Devianti, Afifah Kusumadara, Zairul alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ayudevianti13@yahoo.com   ABSTRAK   Hak Cipta merupakan suatu hak yang seharusnya perlu dilindungi karena dengan adanya perlindungan hak cipta, seseorang yang menciptakan karya akan merasa dihargai dan terus mengembangkan karya ciptanya. Hak cipta sendiri memiliki banyak manfaat bagi pencipta maupun bagi negara. Hasil dari hak ekonomi adalah manfaat yang dapat dipetik dari sebuah karya cipta. Kenyataanya masih kurang perlindungan hak cipta yang dimiliki oleh band terutama yang berada di jalur indie. Seperti halnya band indie yang berada di Kota Malang yaitu Moesa Band, Es Krim Band, Iksan Skuter yang memiliki permasalahan terkait hak cipta. permasalahan akibat dari penggandaan dan pengumuman tanpa izin dari pencipta seperti yang dituliskan didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 2 dan 3 dan juga akibat dari dilanggarnya hak moral karena tidak diakui sebagai pencipta yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 merupakan dasar hukum dari permasalahan yang dialami band-band Indie yang menjadi Sample dalam penelitian ini. Penelitian yang digunakan didalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan band yang memiliki permasalahan hukum terkait hak cipta yang berada di Kota Malang. Hambatan yang diperoleh dari Band Indie Kota Malang adalah hambatan hukum dan hambatan non hukum. Upaya yang dilakukan oleh Band Indie Kota Malang dengan melakukan pencatatan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar apabila mendapati permasalahan terkait hak cipta Band Indie memiliki bukti otentik. Kata Kunci: Hak Cipta, Band IndependentLEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT FOR INDEPENDENT AUTHOR SONG BAND (BAND CASE STUDY IN MALANG INDIE), Dwi Nugrahayu Devianti, Afifah Kusumadara,S.H. LL.M, SJD., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Law Faculty of Brawijaya University Email: ayudevianti13@yahoo.com   ABSTRACT   Copyright is a right that should be protected because of the presence of copyright protection, a person who creates the work will feel appreciated and continue to develop their work. Copyright itself has many benefits for creators and for the state. The results of the economic rights are benefits to be gained from a copyright work. In fact, there is less protection of copyrights owned by the band, particularly those in the indie music scene. Some indie band in Malang such as Moesa Band, Es Krim Band, and Iksan Scooter encounter problem related  with copyright.The problems duplication and announcements without permission from the creator as is written in the Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph 2 and 3 and the problem the violation of moral rights of not being admitted as the creator has been regulated under Act No. 28 year 2014 on Copyright Article 5 are the legal basis of the problems  experienced by indie bands that became the sample in this study. The research used empirical juridical methods. The approach used method is the juridical sociology. The data was obtained from interviews with bands that encountered legal issue related to copyright in Malang. Barriers experienced by Indie Band Malang is the legal barriers and non-legal barriers. The efforts made by Indie Band in Malang was registering to the Directorate General of Intellectual Property Rights in order to earn authentic evidence in case an issue surfaces.     Keywords: Copyright, Independent Band 
PENEGAKAN HUKUM PASAL 38 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT EKSRESI BUDAYA TRADISIONAL KAIN SONGKET (Studi di Kabupaten Lombok Tengah dan di Desa Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah) Bramantyo Ahmadi Taufan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bramantyo Ahmadi Taufan., Djumikasih, SH., MH., Yenny Eta Widyanti, SH., MHum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bramantyo.ahmadi29@gmail.com Abstrak Dewasa ini hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengatur penggunaan hasil penuangan suatu gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta dapat diberikan pada berbagai bidang karya seni atau karya cipta. Pada era globalisasi ini banyak terjadi klaim oleh pihak asing atau Negara asing terhadap hak cipta di Indonesia, khususnya klaim tersebut banyak terjadi pada hak cipta terkait ekspresi budaya tradsional yang kurang mendapat perhatian. Untuk memperbaiki permasalah hak cipta tersebut pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan revisi terkait perlindungan hak cipta, yaitu dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk menjamin para pengguna dan pemegang hak cipta. Ekspresi Budaya Tradsional yang merupakan turunan dari hak cipta yang mengatasi perlindungan terkait kerajinan budaya yang ada di daerah- daerah di Indonesia. Ekspresi Budaya Tradisional sendiri diatur dalam pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut studi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai suatu ekspresi budaya tradisional yang berupa kain songket yang memiliki nilai ekonomis dan sosial. Sehingga pemerintah daerah dan instansi terkait di Kabupaten Lombok Tengah harus mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terkait ekspresi budaya tradisional seperti yang tertera dalam pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan pasal 38 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum optimal secara keseluruhan dan belum adanya suatu produk hukum dari daerah yang mewadahi terkait pelaksanaan penegakan hukum ekspresi budaya tradisional. Kata Kunci : Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional   LAW ENFORCEMENT ARTICLE 38 PARAGRAPH (2) LAW NUMBER 28 YEAR 2014 REGARDING COPYRIGHT FABRIC OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS RELATED SONGKET (Studies in Central Lombok Regency and in Desa Adat Sade Central Lombok Regency) Bramantyo Ahmadi Taufan., Djumikasih, SH., MH., Yenny Eta Widyanti, SH., MHum. The Law Faculty, University of Brawijaya   Email : bramantyo.ahmadi29@gmail.com Abstract   This copyright is an exclusive right granted by the Government to the public to regulate the use of the results of pouring an idea or specific information. The copyright notice can be given in various fields of art works or works copyrighted. In this era of globalization, many claims of foreigners or foreign countries against copyright in Indonesia, particularly the claim are much happening with copyright related cultural expressions traditionally which were a concern. To fix the problem the Government copyright in 2014 issued revisions to the related copyright protection, that is, with the publication of Act No. 28 by 2014 about copyright which aims to guarantee the users and copyright holders. Traditional cultural expressions which are a derivative of a copyright-related protection, overcoming cultural crafts in areas in Indonesia. Traditional cultural expressions themselves are regulated in article 38 paragraph (2) of Act No. 28 by 2014 about copyright. According to a study by the local government central Lombok Regency has a traditional cultural expression that forms the fabric of songket value economically and socially. So local governments and related institutions in central Lombok Regency should optimize the implementation of law enforcement related to traditional cultural expressions as provided in article 38 paragraph (2) of Act No. 28 by 2014 about copyright. Based on the results of the study, the authors draw the conclusion that enforcement article 38 paragraph (2) of Act No. 28 by 2014 About Copyrights not optimal as a whole and not to the existence of a legal product of the region that hosts related law enforcement implementation of traditional cultural expressions. Key words : Copyright, Traditional Cultural Expressions

Page 279 of 563 | Total Record : 5629

 277   278   279   280   281 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue