cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 274   275   276   277   278 
SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS DESA Siska Ayu Khoirunissa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siska Ayu Khoirunissa, Herlin Wijayati, SH., MH, Dr. Tunggul Anshari SN., SH.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: siskaayu14@gmail.com   Abstrak Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sumber pendapatan Keuangan Desa yang baru diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa yang dikeluarkan tergolong besar, 10% dari dan diluar dana transfer Daerah.Untuk memastikan supaya Dana Desa dapat diserap dengan maksimal maka perlu sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis Desa. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa alasan perlu adanya sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa berbasis Desa. Bahwa sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa diperlukan dengan beberapa alasan diantaranya untuk mengurangi dan menghapus penyalahgunaan di setiap proses pengelolaan Dana Desa, menghindari adanya pengelabuhan oleh Pendamping Desa kepada Kepala Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan siklus pengelolaan Dana Desa secara akuntabel dan transparan dan memastikan kebijakan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik. Selanjutnya Peraturan perundangan mengenai Desa belum mengatur sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa dengan jelas dan lengkap hanya sejauh sistem laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa. Dengan banyaknya pihak yang berwenang mengawasinya harus ada sistem pengawasan baru berbasis Desa dengan berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa dan kewenangan Desa, sistem yang tepat yaitu pengawasan preventif, represif dan pengawasan dalam setiap prosesnya. Kata kunci : Dana Desa, Berbasis Desa Abstract Village Fund from the Indonesian Budget is the Village Finance income source, regulated in Law No. 6 of 2014 on the village. Village Fund issued is relatively bags, 10% of and outside the Regions transfer fund. To ensure that Village Fund can be absorbed optimally, it is necessary the village fund management control system based on village. So the purpose of this research is to know and analyze the reasons need for village fund management control system based on village. That Village Fund management control system is required by several reasons such as to reduce and eliminate abuse in every process of Village Fund management, avoid the deception by village companion to the Chief of the Village, the village government can do the Village Fund  management cycle  accountably and transparent and ensure Village Grant management policy goes well. Further, legislation concerning the village has not set the Village Fund management control system  clearly and completely, and only Village Fund usage realization accountability report system. With so many authorities, there should be watching the new control system based on the village on the basis of principles of Village Fund management and the village authority, the appropriate monitong system is  preventive, repressive and monitoring in every process. Keywords: Village Fund, Based on Village
PENERAPAN PASAL 73 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS DESA KEDAWUNG WETAN KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN ( Studi Di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ) Vita Anggraini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vita Anggraini, Agus Yulianto, SH. MH., M. Dahlan, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : vitaanggraini165@yahoo.com ABSTRAK Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui  penerapan Pasal 73 ayat (2) Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi data. Adapun hasil yang diperoleh penelitian menunjukan bahwa Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sebelum disahkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dibuat berdasarkan hasil turunan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan hambatannya yakni kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa sehingga apa yang tertuang dalam draf kurang menampung semua kebutuhan masyarakat. Sehingga upaya yang perlu dilakukan mengenai evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kata kunci : transparansi dan akuntabiltas. ABSTRACT \               The purpose of this study was to analyze and determine the application of Article 73 paragraph (2) Law - Law No. 6 of 2014 on the Village in Desa Wetan kedawung District of Grati Pasuruan. This research is empirical sociological juridical approach. Primary data and secondary data obtained by the authors analyzed using the methods of data interpretation. The results of research show that the Draft Budget of the Village (RAPBDesa) before it was passed into the Draft Budget of the Village (RAPBDesa) based on the results derived from the documents Work Plan Rural Development (RKP-Villages) are guided by Term Development Plan medium Desa (Development-Rural) and bottlenecks that lack the level of community participation in the mechanism RPJM Village, RKP and local village village so that what is stated in the draft less accommodating all the needs of the community. So efforts need to be made regarding the annual evaluation of the achievement of objectives and sasaan implement the activities set out in the development plan.Keywords: transparency and accountability.
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP KEWAJIBAN KEPEMILIKAN TANDA DAFTAR INDUSTRI PADA INDUSTRI MIKRO Inas Karimah Firdausy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inas Karimah Firdausy, Agus Yulianto, SH., MH , Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: inaskarimahfirdausy@gmail.com   Abstrak Tanda Daftar Industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang bagi industri kecil. Jadi Tanda Daftar Industri adalah izin usaha industri yang diberikan kepada industri kecil. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan banggunan tempat usaha. Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan : Sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.Di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memilik TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.   Kata kunci: pasal 12 peraturan daerah kota malang nomor 8 tahun 2010, tanda daftar industri, industri kecil Abstract Industrial Registration is required permits obtained by individuals or companies conducting business of industrial / processing of goods for small industries. So Industrial Registration is industrial permit granted to small industries. Small industry is an industry with a total investment of up to Rp 200.000.000, - (two hundred million rupiahs), excluding land and banggunan place of business. Small industry with an investment firm: 1. Up to Rp 5,000,000, - (five million rupiah) not including land and buildings, are not required to have TDI, unless the company in question wants TDI. 2. Above Rp 5,000,000, - (five million rupiah) up to Rp 200.000.000, - (two hundred million rupiah) not including land and buildings, are not obliged to pick TDI, unless the company in question wants TDI. 3. Industry with a total investment of more than Rp 200.000.000, - (two hundred million rupiahs), excluding land and buildings, are required to have TDI.   Keywords: article 12 regulations unfortunate town area number 8 of 2010, signs the list of industries, small industries
EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT RENOVASI BANGUNAN GEDUNG YANG MENGALIHKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Desy Kurniasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desy Kurniasari1, Dr. Istislam, SH. M.Hum2, & Agus Yulianto, SH. MH.3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: desdesykurnia@gmail.com     Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Renovasi Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Fungsi Bangunan Gedung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi terhadap Efektivitas Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Renovasi Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Fungsi Bangunan Gedung, yaitu dengan meningkatkan pengetatan pengawasan yang mulai dilihat dari awal pembuatan AP (Advice Planning), meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan dalam Efektivitas Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Renovasi Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Fungsi Bangunan Gedung adalah sebagian pemilik bangunan tidak memperbarui IMB yang sesuai dengan keadaan di lapangan, karena merasa tanah milik sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan adalah bertindak lebih tegas terhadap pelanggar dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan kepada pendiri bangunan dan membuat surat kepada Satpol PP terkait dengan pelanggaran perubahan fungsi rumah tinggal menjadi rumah kost untuk dilakukan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan undang-undang yang berlaku.   Kata Kunci: Efektivitas, Dinas Pekerjaan Umum, Bangunan Gedung   ABSTRACT This research is aimed to describe and analyze The Effectiveness of Article 19, Paragraph 3 Malang City Local Regulation Number 1 year 2012 on Building Related to Renovations of Buildings in Transfering Buildings Function. This research is empirical juridical research by approching sociological juridical method. Primary and secondary data obtained by the author is analyzed by interpretation data method. The result of this research showed that there were some of strategies toward The Effectiveness of Article 19, Paragraph 3 Malang City Local Regulation Number 1 year 2012 on Building Related to Renovations of Buildings in Transfering Buildings Function. These strategies are increase the tightening supervision starting from supervice the begining of AP (Advice Building) construction, and increase the public awareness to obey the government rules. Problem faced by public works, housing, and building control in terms of effectiveness of that article was some of the bulding owner did not renewal the IMB that was suitable with the condition in that location because it found that they feel have a right to control their own land. The effort conducted by public works, housing, and building control was act firmer toward the violator by issuing the revocation decision letter to the builder and also a letter to the municipal police related to the violation of changes of the private house to become a boarding house to conduct the police prosecution unit of the civil service in accordance with the legislation yet still in force.   Keywords: Effectiveness, Public Works, Building
MAKNA PENGHASILAN DALAM PASAL 41 (C) (i) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT IZIN POLIGAMI Rico Andrian Hartono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rico Andrian Hartono, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru. HT, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ricoandrianh@gmail.com   Abstrak Penelitian membahas permasalahan tentang kekaburan hukum dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kata “penghasilan” dalam pasal tersebut menjadi letak permasalahan, dimana tidak ada penjelasan secara jelas tentang sejauhmana pemaknaan penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan yaitu apa makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami? Hasil penelitian menunjukan bahwa makna penghasilan dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat izin poligami adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh suami yang hendak berpoligami. Seluruh harta kekayaan yang dimaksud disini ialah baik berupa bukti kepemilikan benda bergerak, maupun benda tetap, dan juga termasuk di dalamnya gaji.   Kata kunci: makna penghasilan, poligami THE MEANING OF INCOME IN SECTION 41 (C) (i) GOVERNMENT REGULATION TO REPLACE THE LAW NUMBER 9 YEAR 1975 ABOUT THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE LAW AS THE REQUIREMENT FOR POLYGAMY PERMISSION   Rico Andrian Hartono, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru. HT, S.H., LL.M. Faculty of Law Brawijaya University Email: ricoandrianh@gmail.com   Abstract   This research is discussing about unclearness law in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 1 year 1975. The word “income” in this section becoming the core of the problem. That’s why the researcher rise a problem of statement that will be discuss more. The researcher would like to find out what the meaning of “income” in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975 about the implementation of marriage law as the requirement of polygamy permission is. The result of the research show that the meaning of “income” in section 41 (C) (i) government regulation to replace the law number 9 year 1975 about the implementation of marriage law as the requirement of polygamy permission is the whole riches that belongs to the husband who want to do polygamy. The whole of riches here is not only including the ownership of moving and static property, but also the salary.   Keywords: the meaning of income, polygamy
PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN TERHADAP PENGENDALIAN HARGA BAHAN POKOK DALAM NEGERI (STUDI DI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLITAR) Merlinda Yohana Dangung
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merlinda Yohana Dangung, Lutfi Effendi, SH.,MH., Dr.Shinta Hadiyantina, SH.,MH Fakultas Hukum Brawijaya Malang Email: Elianamerlinda.yohana@yahoo.com   ABSTRAK Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu, seperti hari raya idhul fitri, idhul adha, hari natal dan pergantian tahun baru. Biasanya kenaikan bahan pokok mencapai 30% dari harga asli. Pelaksanaan aktivitas dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan merupakan kebijakan dari Pemerintah untuk penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Upaya Pemerintah dalam menangani isu kenaikan harga dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal merupakan upaya yang dilakukan dengan menambahkan sumber daya manusia dan adanya kerjasama antara APBD dengan KKP dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian harga bahan pokok, sedangkan faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal yang merupakan upaya yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi antara dinas terkait dengan petani dan pedagang agar petani dan pedagang sadar akan bagaimana mendapatkan untung yang tidak merugikan masyarakat. Kata Kunci : PP No. 18/2012 Tentang Pangan, Dalam Negeri. ABSTRACT Food Security in Blitar has increased the price of food on certain days, such as holidays Idhul Fitr, Idhul Adha, Christmas and the new year. Usually the increase in staple up to 30% off the original price. Implementation of the activities and efforts undertaken by the Food Security Office is the policy of the Government to implement Article 13 of Law Number 18 Year 2012 on Food. The Government's efforts in addressing the issue of price rise can be divided into two factors namely internal factor is the effort made by adding human resources and the cooperation between the budget by the CTF in controlling the price controls of basic commodities, while further contributing factor is external factor is the effort made is the socialization between the relevant agencies with farmers and traders to farmers and traders are aware of how to obtain a profit that does not harm society. Food Security in Blitar has increased the price of food on certain days, such as holidays Idhul Fitr, Idhul Adha, Christmas and the new year. Usually the increase in staple up to 30% off the original price. Implementation of the activities and efforts undertaken by the Food Security Office is the policy of the Government to implement Article 13 of Law Number 18 Year 2012 on Food. The Government's efforts in addressing the issue of price rise can be divided into two factors namely internal factor is the effort made by adding human resources and the cooperation between the budget by the CTF in controlling the price controls of basic commodities, while further contributing factor is external factor is the effort made is the socialization between the relevant agencies with farmers and traders to farmers and traders are aware of how to obtain a profit that does not harm society. Keywords: PP 18/2012 About Food, Home Affairs.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PARA PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT ATAS PENGGUNAAN BACKSOUND LAGU PADA VIDEO YANG BERNILAI KOMERISAL (Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, dan Beijing Treaty 2012)P Riri Dwimas Agustina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riri Dwimas Agustina, Afifah Kusumadara,S.H.,LLM.SJD., M. Zairul Alam,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: riridwimasagustina@yahoo.co.id   ABSTRAK Permasalahan pada karya digunaakan dengan tujuan komersial tanpa seizin dari Para Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait. Mengenai izin dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC setiap orang yang menggunakan hak cipta harus memiliki izin, dan pada Pasal 9 ayat (3) melanjutkan lagi bahwa tanpa seizin dari para pihak yaitu Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta tidak dapat melakukan penggunaan yang bertujuan komersial. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan dan upaya hukum atas Hak Cipta dan Hak Terkait dalam  kasus penggunaan backsound lagu pada video yang bernilai komersial. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai pembahasan perlindungan maupun upaya hukum mengenai Hak Ekonomi yang diterima oleh para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait telah terkandung dalam UU No.18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, dan Beijing Treaty 2012.   Kata Kunci : Backsound Lagu, Komersial.   LEGAL PROTECTION OF ECONOMIC RIGHT OF COMPOSERS AND RIGHT HOLDER RELATED TO THE USE OF BACKSOUND ON VIDEO WITH COMMERCIAL VALUE (According to Law No.28 Tahun 2014 On Copyright,  WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, and The Beijing Treaty 2012) Riri Dwimas Agustina, Afifah Kusumadara,S.H.,LLM.SJD., M. Zairul Alam,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: riridwimasagustina@yahoo.co.id   ABSTRACT   The problems at the paper used with commercial purposes without the permission of The Creator or Rights Holder concerned. About permission in this case have been set up in article 9 paragraph (2) any person who uses UUHC copyright must have permissions, and in article 9 paragraph (3) continue to mention that without the permission of the parties, namely the creator or copyright holder cannot make use of the commercial aims. The goal in this research is to know the protection and remedy over the copyright and Related Rights in the case of the commercials video track on backsound. The type of research conducted by the author is using the Juridical Normative research methods. Based on the results of research regarding the discussion of protection or remedy regarding economic rights received by the creators and holders of Related Rights had been embodied in Act No. 18 by 2014 about copyright, the WIPO Performances and Phonogram label Treaty in 1996, and the Beijing Treaty.   Keywords: Backsound Songs, Commercial.   
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN DATA BASE TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA SINGAPURA DAN DI INDONESIA Rita Devi Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rita Devi Permatasari, Afifah Kusumandara, SH.,LLM.,SJD. M. Zairul Alam,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Ritadevipermatasari@gmail.com ABSTRAK Dalam artikel ilmiah ini membahas mengenai perlindungan hukum hak privasi terhadap penjualan Data Base terkait data pribadi konsumen di negara singapura dan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dalam perlindungan hukum hak privasi terhadap penjualan Data Base terkait data pribadi konsumen di Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik khususnya dalam pasal 26 bahwa kegiatan jual beli data base terkait data pribadi tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena terkait dengan hak privasi seseorang yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya dan tidak boleh dipublikasikan, dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam penggunaan setiap informasi media elektronik terkait data pribadi harus dengan sepengetahuan orang yang bersangkutan, jadi apabila informasi tersebut dipublikasikan tanpa izin maka kegiatan jual beli data base terkait data pribadi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal. kegiatan jual beli data base terkait data pribadi yang juga terjadi di negara Singapura, dalam hal ini Singapura mempunyai peraturan perlindungan data pribadi (Personal Data Protection Act 2012) yang menjelaskan bagaimana data pribadi harus dilindungi kerahasiaannya karena menyangkut hak privasi, kemudian dalam peraturan perlindungan data pribadi tersebut termuat ketentuan mengenai sms spam, penggunaan data pribadi untuk kegiatan pemasaran, upaya mediasi yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut. Sehingga informasi mengenai data pribadi seseorang akan lebih diperhatikan dalam penggunaannya dan tidak digunakan secara melawan hukum atau untuk kegiatan yang akan mengganggu kehidupan orang yang bersangkutan. Kata kunci: perlindungan, hak privasi, data pribadi, data base, konsumen, perbandingan hukum   ABSTRACT In this scientific article discusses about legal protection of right to privacy against sales Data Base related personal data of consumers in Singapore and in Indonesia. Based on the results of the research in the legal protection of the right to privacy against sales Data Base related to consumer personal data in Indonesia contained in the legislation number 11 year 2008 of the information and electronic transactions in particular in article 26 that the selling activity related data base of such personal data is an activity that is unlawful, since it related to a person's right to privacy which should be protected as confidential and should not be published , in section 26 of the Act on information and electronic transactions that in the use of any electronic media information related personal data should be with the knowledge of the person concerned, so when the information was published without permission then the selling activity related data base of such personal data is illegal activities. activity related data base selling personal data that also occurs in the country of Singapore, in Singapore have rules protection of personal data (Personal Data Protection Act) that explain how personal data should be protected as confidential because of concerns the right to privacy, and then in the personal data protection regulations contained provisions regarding sms spam, use of personal data for marketing activities, the efforts of mediation that can be done in the event of a dispute and sanctions in case of violations of the right to privacy. So the information about one's personal data will be better cared for in its use and is not used against the law or for activities that would disturb the life of the person concerned. Keywords: protection, right to privacy, personal data, data bases, consumer, comparative law
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG EKONOMI (Analisis Dalam Perspektif Komunisme) Arwani Ahmad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arwani Ahmad, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Dr. Mohammad Fadli, S.H.,M.Hum.,Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: arwani.ahmad1@gmail.comABSTRAKPerekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai sumber hak menguasai negara atas perekonomian. Dalam pasal tersebut terdapat arah ekonomiIndonesia yang berasaskan kekeluargaan. Faktor-faktor produksi yang menguasaihajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Namun seiring berkembangnya zaman arah ekonomi Indonesiatelah bergeser kepada ekonomi kapitalisme yang berbasis pasar bebas. Sehingga haknegara untuk intervensi ekonomi lemah. Hal tersebut dikarenakan penafsiran Pasal 33yang tidak konkret menjelaskan kedudukan negara sebagai pemilik faktor produksi.Penafsiran yang luas berdampak pada konsep dikuasai oleh negara hanya terbatasmengatur. Hal tersebut berbeda dengan negara komunis bahwa hak menguasai negaraadalah negara sebagai pemilik faktor produksi sehingga negara memiliki kendalipenuh atas faktor-faktor produksi. Dalam negara komunis negara merupakan pemilikfaktor produksi. Sehingga negara mengendalikan perekonomian. Hal tersebutdidasarkan pada analisis Karl Marx terhadap kapitalisme yang menindas kaum buruh.Para kapitalis menindas kaum buruh melalui usahanya untuk meningkatkan hak milikkaum borjuis. Karena hal tersebut sehingga komunisme menolak kapitalisme.Konsekuensinya hak milik dihapuskan. Sehingga negaralah yang menjadi pemilikdan bukan rakyat. Karena hal tersebut negara menguasai perekonomian. Hasil daripenguasaan ekonomi itu kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Adapersamaan kedudukan negara terlibat ekonomi antara Indonesia dan Uni Soviet dalamkonstitusinya. Uni Soviet menjiwai nilai-nilai yang dibawa oleh Karl Marx sebagaidasar analisis sosial dan ekonomi di uni Soviet. Sedangkan dalam konstitusiIndonesia jika merujuk kepada sejarah bahwa arah ekonomi Indonesia adalah menujusosialisme.Kata Kunci: hak menguasai negara, komunisme, ekonomiABSTRACTIndonesia's economy provided for in Article 33 of the Constitution NRI 1945 as asource of rights of control over the country's economy. In this article there is aprincipled way Indonesian economy kinship. The factors of production that dominatethe life of many controlled by the state for the purpose of the prosperity of the people.But with a growing era of economic directions Indonesia has shifted to the economybased on free market capitalism. Thus the right of the state to intervene in a weakeconomy. That is because the interpretation of Article 33 which are not concreteexplain the position of the state as the owner of a factor of production. Broadinterpretation impact on the concept of control by the state only a limited set. This isdifferent from the communist state that the right to control the state is the state as theowner of a factor of production so that the state has complete control over the factorsof production. In communist countries the state is the owner of a factor of production.So that state control of the economy. It is based on the analysis of Karl Marx againstcapitalism oppresses the workers. The capitalists oppressing workers through effortsto improve the property of the bourgeoisie. Because it is so communism rejectcapitalism. Consequently property rights abolished. So that it is the state that is to bethe owner and not the people. Because it is state control of the economy. The resultsof the economic control was then distributed to the people's welfare. There arecountries involved economic equality between Indonesia and the Soviet Union in itsconstitution. The Soviet Union animates the values brought by Karl Marx as the basisof social and economic analysis in the Soviet Union. While Indonesia's constitutionwhen referring to the history that the Indonesian economy is heading towardsocialism.Keywords: right to control the state, communism, economics
STATUS HUKUM HARTA BENDA HIBAH YANG DIPEROLEH SELAMA TERIKAT PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G./2008/PTA.Gtlo.) Jafar Vendi Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jafar Vendi Hidayat, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Jafarvendi@ymail.com Abstrak Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa adanya kekaburan hukum dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait status hukum harta benda hadiah atau hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan, serta menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. dalam menerapkan Pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1)Bagaimana status hukum harta benda hadiah atau hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan? (2)Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.? Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan doktrin yang berkembang saat ini, baik menurut hukum adat maupun hukum islam menyatakan status hukum harta benda hadiah ataupun hibah yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pihak, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya yang membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Limboto sudah tepat. Karena dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Limboto hanya merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam dasar pertimbangan hukumnya juga merujuk pada pasal lain, yaitu Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus diartikan harta yang diperoleh selama perkawinan selain hadiah, hibah, waris, dan sodaqah.   kata Kunci : Status Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan, Harta Bersama, Hibah Abstrak As for the purpose of this research is to analyze blurring of the law in Article 35 paragraph 1 of the law concerning the legal status of marriage gifts or grants of property acquired during the marriage is bound, and to analyze the basic considerance of religious high court judge number 04/Pdt.G/2008/PTA. Gtlo., in applying the aforementioned article. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem : (1) How is the legal status of a gift or a grant of property acquired during the marriage is bound? (2) How is the basic consideration of the judge in Decision No. 04 / Pdt.G / 2008 / PTA.Gtlo.? the results obtained in this study indicate that based on the doctrine developed at this time, both under costumary law or islamic law states that the legal status of property gifts or grants obtained during the marriage are personal property each party conjugal far as it is not specified other. Therefore, researchers found basic legal consideration by a high court judge gorontalo religion in its decision that overturned the verdict of the religious court limboto own right. Because basic legal considerations Limboto religious court judge refers only to Article 35 paragraph 1 of marriage law. While the high court judges in religious Gorontalo on basic legal considerations also refers to another article, namely article 87 compilation of islamic law. So, that Article 35 Paragraph 1 of marriage law should be interpreted assets acquired during the marriage in addition to the gift, grants, inheritance, and alms.Keywords: Legal Status of Property In marriage, Gifts, Grants.

Page 276 of 563 | Total Record : 5629

 274   275   276   277   278 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue