cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 275   276   277   278   279 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENCEGAH KERUGIAN AKIBAT KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE Endah Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract                This journal aims to identify and analyze on what form of legal protection for the bank as a creditor in preventing losses from non-performing loans with collateral personal guarantees and how the formulation of clauses in the agreement underwriting that could provide legal protection for banks to prevent losses in the event of non-performing loans with collateral personal guarantee. This research is normative juridical research with the approach of legislation which assisted with the conceptual nature of legal materials of primary, secondary and tertiary, which will be described, described, and analyzed using three theories, namely the law guarantees legal protection and agreements.                The results of this research is a form of legal protection for the bank as a creditor to prevent losses in the event of non-performing loans with a personal guarantee has not been found either through legislation or through regulatory authority of the financial services, legislation governing responsibility in article 1820- 1850, protection is only given to the surety with several privileges, so the banks are inadequately protected because the bank can not take steps to resolve credit debtor in question while the surety was not cooperative to implement the achievements of the debtors default, the Personal Guarantee creditor protection obtained through a clause in treaty underwriting, is supposed to provide legal protection for creditors financial services authority ruled that the agreement underwriting must be authentic deed as well as the submission of counter guarantee by the insurer and the formulation of clauses in the agreement underwriting proposed by researchers aim to equalize the clause in the treaty underwriting this as a form of protection law for creditors and to avoid clauses are important precisely not included in the underwriting agreement.  Key words: legal protection , losses , personal guarantee Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam mencegah kerugian akibat kredit bermasalah dengan jaminan personal guarantee dan bagaimana formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah kerugian dalam hal terjadi kredit bermasalah dengan jaminan personal guarantee. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dibantu dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis dengan menggunakan 3 teori yaitu hukum jaminan,  perlindungan hukum dan  perjanjian. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan personal guarantee selama ini belum diketemukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggungan dalam pasal 1820-1850, perlindungan hanya diberikan kepada penjamin dengan beberapa hak istimewanya, sehingga pihak bank kurang terlindungi sebab pihak bank tidak bisa mengambil langkah penyelesaian kredit debitor yang bermasalah sementara penjamin tidak kooperatif untuk melaksanakan prestasi dari debitor yang wanprestasi, dalam Personal Guarantee perlindungan kreditor didapat  melalui klausul dalam perjanjian penanggungan, seharusnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor otoritas jasa keuangan mengeluarkan aturan bahwa perjanjian penanggungan harus dengan akta otentik serta penyerahan counter guarantee oleh penanggung dan formulasi klausul dalam perjanjian penanggungan yang diusulkan oleh peneliti bertujuan untuk menyamakan klausul dalam perjanjian penanggungan hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dan untuk menghindari klausul yang penting justru tidak dicantumkan dalam perjanjian penanggungan. Kata Kunci: perlindungan hukum, kerugian, personal guarantee
STUDI NORMATIF SINKRONISASI PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN (MENURUT PASAL 51 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 22, 26, 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) Happy Vistadhylia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Happy Vistadhylia Putri, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : find.happyvista@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tidak sinkronnya dan tidak jelasnya peraturan pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai itu dan Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan. Rumusan masalah yang dirumuskan yaitu dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembatalan karena pelanggaran perjanjian perkawinan padahal Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengaturnya dan akibat hukum dari tidak sinkronnya mengenai hal itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam adalah karena menjunjung tinggi derajat wanita dalam perkawinan, penguasa negara saat itu yang menyusun Kompilasi Hukum Islam menjunjung tinggi kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyyah dan menghindari kemudharatan khususnya dalam perkawinan,serta terbukanya hak bagi istri untuk memfasakhkan perkawinannya sesuai juga dengan hadist Nabi s.a.w. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak sinkronnya aturan mengenai itu adalah terganggunya nilai-nilai kepastian hukum dalam nilai-nilai filsafat ajaran Islam dan Undang-undang Perkawinan dan terganggunya kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional. Untuk mencapai sinkronisasi, dibutuhkan kejelian Hakim Pengadilan Agama dalam menginterpretasikan Pasal 51  Kompilasi Hukum Islam yang pas untuk dipadukan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22,26,27 jika suatu saat nanti menghadapi persoalan pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dimintakan oleh istri untuk suaminya itu.   Kata Kunci : Sinkronisasi, Pembatalan Perkawinan, Pelanggaran Perjanjian Perkawinan   SYNCHRONIZATION NORMATIVE STUDY OF MARRIAGE CANCELLATION BECAUSE BREACH OF MARRIAGE AGREEMENT (BY ARTICLE 51 COMPILATION OF ISLAMIC LAWS AND ARTICLE 22,26,27 LAW NUMBER 1 OF 1974  ABOUT MARRIAGE) Happy Vistadhylia Putri, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H. Faculty of Brawijaya University Email : find.happyvista@gmail.com   Abstract The research discusses about unsynchronized and uncleared regulation of marriage cancellation because breach of marriage agreement in article 51 Compilation of Islamic Laws regulate about this, but article 22,26,27 Law number 1 of 1974 about  Marriage not regulate about marriage cancellation because breach of marriage agreement. Formulation of problems are the consideration of article 51 Compilation of Islamic Laws which it regulate of marriage cancellation because breach of marriage agreement and the legal consequence of unsynchronized between article 51 Compilation of Islamic Laws and article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage. The result of study showed that the consideration of article 51 Compilation of Islamic Laws are respect or uphold the dignity of women, makers of Compilation of Islamic Laws very uphold the welfare accordance with the fiqhiyyah principle (avoid losses), and the right of a wife for “fasakh” her marriage according to article 18 Islamic Marriage Book of Allah and the Prophet hadist. The legal consequence of unsynchronized of article 51 Compilation of Islamic Laws and article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage are disruption rule of law values of philosophy in Islam and also Law about Marriage. and then more legal consequence, disruption legal position of Compilation Of Islamic Law in rule of national law. To achieve synchronization, needed the carefulness in work by judge of religion courts for more interpreting article 51 Compilation Of Islamic Laws to fit combined with article 22,26,27 Law Number 1 of 1974 about Marriage which hierarchy is higher than Compilation of Islamic Laws. Keywords : Synchronization, marriage cancellation, breach of marriage agreement
IMPLEMENTASI PASAL 115 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPTPD PAJAK HOTEL DENGAN TIDAK BENAR(Studi Di Dinaspendapatan Daerah Kabupatentulungagung) Akbar Sidiq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akbar Sidiq, Agus Yulianto SH. MH., Dr. Tunggul Anshari SN, SH., MH. FakultasHukumUniversitasBrawijaya Email: Sidiqz_7@yahoo.com   ABSTRAK Dalam Prakteknya, pemungutan pajak hotel tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya adalah wajib pajak hotel yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara tidak bnar. Hal ini menyebabkan adanya kekurangan data pajak yang masuk ke dalam kas daerah. Sehingga menyebabkan kerugian pemasukan. Maka Perlu Dibahas Mengenai Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan Sptpd Pajak Hotel Dengan Tidak Benar Di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten tulungagung. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kaitan Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar tidak melakukan sesuai amanat Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Hotel. Dalam kaitan Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Implementasi Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Teradap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Dengan Tidak Benar adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga dalam prakteknya masih banyak kecurangan-kecurangan. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel secara berkala dan mendorong petugas pajak untuk berkompeten dalam bertugas untuk menghindari penyuapan yang dilakukan wajib pajak.   Kata Kunci : Implementasi, Penyampaian SPTPD tidak benar.         THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 115 OF TULUNGAGUNGREGENCY LOCAL REGULATION NO.16/2010 ABOUT LOCAL TAX AGAINST TAXPAYERS WHO SUBMIT THE INCORRECT HOTEL TAX SPTPD (Study at Local Income Official of Tulungagung Regency)   Akbar Sidiq, Agus Yulianto SH, MH, Dr. Tunggul Anshari SN SH, MH Faculty of Law, Brawijaya University Email: Sidiqz_7@yahoo.com   ABSTRACT The practice of collecting hotel tax was problematic. Local Income Official of Tulungagung Regency encountered some problems when it must collect hotel tax. The submission of the incorrect Local Tax Report (SPTPD) by hotel taxpayers was one of those problems. This problem potentially induced the lacking of tax data that must be converted into the local cash income. This problem also preceded the discussion about the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit The Incorrect Hotel Tax SPTPD to Local Income Official. Based on the result of research, it was concluded that other legal bases had supported the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit the Incorrect Hotel Tax SPTPD. These bases included the mandates provided by other relevant Local Regulationsand also by the Regent Decree No.31/2012 about the Manual of Hotel Tax Collection. The community, including taxpayers, was still ignorant about how important was the implementation of Article 115 of Tulungagung Regency Local Regulation No.16/2010 about Local Tax Against Taxpayers Who Submit the Incorrect Hotel Tax SPTPD. Such ignorance might have been irritating. The potentialities of fraud and deception during the practice of tax collection only exacerbated the problem. Research had given several suggestions. Hotel taxpayers must be subjected to periodic examination for their tax trustworthiness. Tax officers should be urged to be competent enough at work and be required to avoid bribery from taxpayers.   Keywords: Implementation, Submit the Incorrect SPTPD
ANALISA YURIDIS PENGGELAPAN OLEH ESCROW AGENT DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN ELEKTRONIK Mochammad Nur Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Nur Hidayat, Masruchin Ruba’I, Prija Djatmika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: afrizalmuktiw@gmail.com   Abstrak Tulisan ini difokuskan pada Pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 dan pasal 372 KUHP,yang mepengaturan dan sanksi pidana pada tindak pidana penggelapan dalam bidang perjanjian perdagangan elektronik. Namun, di dalam UU No 11Tahun 2008 belum merumuskan secara eksplisit tentang tindak pidana penggelapan.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan sanksi yang tepat bagi Escrow Agent yang telah melakukan tindak pidana penggelapan pada perjanjian perdagangan elektronik. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil dari tulisan ini adalah bahwa pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 dan pasal 372 KUHP dapat di jadikan sebagai sanksi pidana bagi rekening bersama (Escrow Agent) yang telah melakukan tindak pidana dalam perjanjian perdagangan elektronik. Kata kunci: Penggelapan oleh Escrow Agent dalam perjanjian perdagangan elektronik   Abstract This paper focused on Article 28 clause (1) juncto, article 45 constituion of the republic of Indonesia, number 11 year 2008, and article 372 of KUHP,  which is focused about regulation and criminal sanctions on the criminal act of embezzlement in electronic commerce agreements. However, in article 45 number 11 year 2008 constituion of the republic of Indonesia, has not formulated explicitly for criminal act of embezzlement. This paper is aims to find out the settings/regulation and the appropriate sanctions for Escrow Agent who has been the criminal act of embezzlement in electronic commerce agreement. This paper used the normative juridical method with legislation approach and case approach. The interpretation is used grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this paper shown are article 28 paragraph clause 1, article 45 of constituion of the republic of Indonesia, number 11 year 2008, and article 372 of KUHP can be made as a criminal sanctions for rekening bersama (Escrow Agents) who has been the criminal acts in electronic commerce agreements.  Keywords: Embezzlement by Escrow Agent in electronic commerce agreements.  
PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 12 TAHUN 2015 ATAS PEMUNGUTAN PASSENGER SERVICE CHARGE ON TICKET TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANDARA ( Studi di PT. Angkasa Pura 1 Juanda-Surabaya) Rosyidah Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosyidah Amalia, Lutfi Effendi,SH.M.Hum,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 135010107111069@mail.ub.ac.id ABSTRAK Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah terkait ketidaksesuaian penerapan antara norma yang diatur dalam peraturan terkait pemungutan passenger service charge on ticket dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 12 Tahun 2015 tentang Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara  merupakan peraturan pengganti pelaksana sebelumnya yang dalam pemungutannya passenger service charge diambil melalui loket – loket yang ada di tiap bandara, dengan harapan adanya metode baru tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada tiap bandara di Indonesia. Namun dalam kenyataannya,metode kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan bandara yang dirasakan oleh masyarakat calon penumpang pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh sesuai fakta dilapangan untuk kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian diambil di PT.Angkasa Pura 1 Juanda-Surabaya selaku pengelola bandara,dengan tehnik pengambilan sampel secara purposive sampling dan random sampling. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan, metode kebijakan baru menggabungkan passenger service charge dengan tiket penumpang pesawat udara tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan bandara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pelayanan di bandara Juanda-Surabaya antara lain masih terdapat poin antrian cukup panjang yang menyebabkan calon penumpang merasakan tidak nyaman karena sarana yang tidak disesuaikan dengan jumlah penumpang, sistem online yang sering down dalam input data penumpang, dan kurangnya peremajaan fasilitas-fasilitas yang ada di bandara juga menyebabkan penumpang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola bandara. Kata Kunci: penerapan,passenger service charge on ticket,peningkatan kualitas pelayanan bandara. ABSTRACT The issues raised by the author in this thesis research is about incompability between the norms in regulations related to the collection of passenger service charge on the ticket with the implementation of these regulations. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 12 Tahun 2015 tentang Pembayaran Passenger Service Charge (PSC) Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara is the subtitute of previous regulation which collect passenger service charge taken through the counter - counter in each airport, This new method applied in order to increase the quality of service at each airport in Indonesia. But according to the passengers, this methods such policies do not have a significant impact on improving the quality of service perceived by the public airport passenger aircraft. This research is empirical legal research with a sociological juridical approach in which the means used by the author is to assess and discuss the problems based on the facts. obtained in the field for later attributed to the norms of applicable laws and theories exist. This thesis research carried out in PT.Angkasa Pura 1 Juanda-Surabaya as the airport manager, by using purposive and random sampling to take the samples. Primary and secondary legal materials obtained by the authors analyzed using qualitative analysis techniques juridical law. Based on the results of research that is done, the new policy method combines the passenger service charge to ticket of the passengers has no significant impact on improving the quality of airport services. There are several factors that affect not maximum service at Juanda airport, Surabaya, among others, there are still points the queue is quite long, causing passengers to feel uncomfortable because it means that are not adjusted for the number of passengers, the online system is often down in the input data of passengers, and a lack of rejuvenation the existing facilities at the airport are also causing passengers to feel dissatisfied with the services provided by the airport management.     Keywords: The application, passenger service charge on ticket, improving the quality of airport services.
ANALISIS YURIDIS PERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2206 K/Pdt/2012 DENGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 319 PK/Pdt/2015 TENTANG SENGKETA PERDATA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FID M. Usman Syahirul Azmani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Usman Syahirul Azmani, Imam Ismanu, SH., MS. , Yenny Eta Widyanti SH.MHum. Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Email : usman.syahir@gmail.com ABSTRAK Banyak cara memperoleh dan mengalihkan status kepemilikan terhadap benda bergerak, KUHPerdata mengatur tentang cara memperoleh hak milik tersebut melalui jual- beli, penyerahan (levering) dan melalui sita jaminan, adapun jaminan lain yang tidak diatur dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Undang-Undang lain, khususnya dalam penulisan ini adalah jaminan fidusia, pada kasus sengketa yang didapatkan dari putusan pengadilan yang sudah naik hingga peninjauan kembali diketahui telah terjadi Perjanjian ekspor impor antara eksportir dengan importir. Saat barang masih dalam pengiriman, importir bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang terlampir pada konosemennya kepada pembeli, tanpa mengalihkan konosemen tersebut, pembeli melunasi barang tersebut dengan menjaminkan barang secara fidusia kepada bank untuk barang yang akan diperoleh kemudian, setelah importir menerima barang dari pengangkut, importir langsung mengirim barang hingga gudang pembeli, Diketahui terjadi sengketa antara pembeli, bank penjamin melawan eksportir tanpa melibatkan importir yang hasil putusannya bertentangan. Di tingkat kasasi hakim memutus hak kepemilikan milik eksportir, di tingkat peninjauan kembali, hakim memutus hak kepemilikan barang menjadi milik bank penjamin fidusia, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis hak kepemilikan barang dalam sengketa tersebut secara Yuridis Normatif dengan Studi Kepustakaan berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Hak milik, Perjanjian Jual- beli, Sita Jaminan, Jaminan Fidusia,  JURIDICAL ANALYSIS ABOUT CONFLICT OF JURISPRUDENCE No. 2206 K / Pdt / 2012 AND JURIDICAL REVIEW NUMBER 319 PK / Pdt / 2015 DISPUTE ON THE BOOK BY CIVIL LAW AND THE LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY INSURANCE M. Usman Syahirul Azmani, Imam Ismanu, SH., MS. , Yenny Eta Widyanti SH.MHum. Law Faculty, Brawijaya University, Email : usman.syahir@gmail.com ABSTRAK   Many ways to acquire and dispose of the ownership status of the moving object, the Civil Code set about acquiring the property through buying and selling, delivery (levering) and through confiscation, as for other guarantees stipulated in the Civil Code does not specifically regulated in other Laws, particularly in this paper is a fiduciary, in the case of disputes derived from court decisions that have gone up until we re known to have occurred import-export agreement between exporters and importers. When the goods are still in the shipment, the importer acted as sellers by selling items that are attached on Bill of Lading to the buyer, without redirecting the bill of lading, the buyer has paid for it with offers of goods fiduciary to the bank for the goods to be obtained later, after the importer receives the goods from the carrier, direct importer of goods sent to the buyer's warehouse, Unknown event of a dispute between the buyer, the bank guarantor against the exporter without involving importer that result conflicting decisions. On appeal judges decide ownership rights belong to the exporter, at the level of judicial review, the judge decide the right of ownership of the goods become the property of the guarantor bank fiduciary, for the authors are interested in analyzing property rights in the dispute is normative juridical with a literature study based on the Civil Code and the Law number 42 of 1999 on Fiduciary. Keywords: Property of rights, Sale Contract, foreclosure Security, Fiduciary
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP BEROPERASINYA SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) Cicilya Damayanti Sihombing
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cicilya D Sihombing, Dr. Istislam S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: cicilyasihombing@gmail.com Abstrak Semakin banyaknya kendaran sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan penumpang umum khususnya di Kota Malang, hal ini membutuhkan perhatian pemerintah terkait pengendalian beroperasinya jenis angkutan ini. Berdasarkan peraturan yang ada sepeda motor bukanlah klasifikasi kendaraan untuk angkutan umum. Dalam  Bab  X  pasal  137  ayat  (2)  UULLAJ  jo  Pasal  3  ayat  (2) PP Nomor  74  Tahun 2014 menyatakan  bahwa  pengangkutan  orang  dan/atau  barang  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  kendaraan  bermotor  seperti  sepeda  motor,  mobil  penumpang, mobil  barang  dan  mobil  bus.  Akan  tetapi  dalam  bab  yang  sama  pada pasal  138  ayat (3)  UULLAJ  menyebutkan  bahwa Angkutan  umum  orang  dan/atau  barang hanya  dilakukan  dengan  kendaraan  bermotor  umum. Yang  termasuk  dalam klasifikasi  kendaraan  bermotor  umum  adalah  mobil  penumpang  dan  mobil  bus. Oleh karena itu penulis mengangkat rumusan permasalahan: (1) Bagaimana pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap beroperasinya sepeda motor sebagai angkutan penumpang umum di Kota Malang? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat  pengendalian  pemerintah  terhadap beroperasinya sepeda motor sebagai angkutan penumpang umum di Kota Malang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UULLAJ? (3) Bagaimana  solusi Pemerintah  terhadap beroperasinya  sepeda motor  sebagai angkutan penumpang umum di Kota Malang? Pemerintah Kota Malang belum melakukan pengendalian terhadap beroperasinya sepeda motor sebagai angkutan penumpang umum. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternalnya. solusi terhadap beroperasinya sepeda motor sebagai angkutan penumpang umum yaitu dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan terhadap pengemudi ojek maupun Go-Jek, meningkatkan kualitas jenis angkutan mobil penumpang, menciptakan lapangan pekerjaan baru. saran  penulis yaitu: Pemerintah segera  meningkatkan  akses  informasi  dan  komunikasi  di  setiap  dinas  daerah, bagi  Pemerintah harus memberikan kejelasan  terhadap  keberadaan moda angkutan ojek. Bagi  masyarakat agar lebih mentaati peraturan yang ada. Kata kunci: pengendalian, sepeda motor, angkutan FACTORS AFFECTING GOVERNMENTAL CONTROL ON THE USE OF MOTORBIKE VEHICLE AS PUBLIC TRANSPORTATION IN MALANG (A Study in Department of Transportation of Malang) Cicilya D Sihombing, Dr. Istislam S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: cicilyasihombing@gmail.com Abstract The increasing number of motorbike vehicles used as public transportation, especially in Malang, requires the attention from government in controlling the operation. Based on existing regulations, motorbike is not classified as mode of public transportation.  Chapter X of Article 137 paragraph (2) UULLAJ juncto Article 3 paragraph (2) of Government Regulation No. 74 year 2014 states that the transport of persons and / or goods can be carried out using vehicles such as motorcycles, passenger cars, freight cars and buses. However, the same chapter in article 138 paragraph (3) UULLAJ mention that the public transport of people and / or goods can only be done by public vehicles. Mode of transportation classified as motor vehicles are cars and buses. Therefore, the research problems raised in this thesis are: (1) how does the government control the operation of motorbike as a means of public transportation in Malang? (2) What factors are inhibiting the operation of government control of the motorbike as a public passenger transport in Malang, as referred to in article 5 UULLAJ? (3) what solutions are offered by the government on the operation of the motorbike as a public transport in Malang? Malang government has not exercise control over the operation of the motorcycle as a public transport. It is influenced by internal and external factors. The solution to this problem is by doing counseling or guidance on a motorcycle taxi driver and Go-Jek driver, improving the quality of transportation in passenger cars, creating new jobs. The suggestion proposed by the authors is: The government will soon increase access to information and communication in each of the local agency and provide clarity on the existence of a motorbike public transport mode. Public are expected to better comply with existing regulations. Keywords: control, motorbike, transportation  
PELAKSANAAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TERKAIT PEMENUHAN AIR BERSIH DI KABUPATEN LAMONGAN Intan Kurniasari Suhartono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Kurniasari S., Dr. Istislam, SH.,MHum., Luthfi Effendy, SH.MHum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : intansuhartono@gmail.com   ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan yang penelitiannya berlokasi di PDAM Kabupaten Lamongan, tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum terkait Pemenuhan Air Bersih di Kabupaten Lamongan, dan hambatan serta solusi yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pengembangan SPAM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa dari segi faktor hukum telah sesuai dengan peraturan ini, faktor penegak hukum masih belum efektif, faktor sarana dan fasilitas masih belum efektif, faktor masyarakat sudah efektif, dan faktor kebiasaan sudah efektif.   Keyword : Pelaksanaan, Sistem Penyediaan Air Minum, Air BersihTHE ENACTMENT OF ARTICLE 25 OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 122 YEAR 2015 ON DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM RELATED TO THE FULFILLMENT OF CLEAN WATER IN THE DISTRICT LAMONGAN   Intan Kurniasari S., Dr. Istislam, SH.,MHum., Luthfi Effendy, SH.MHum Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : intansuhartono@gmail.com ABSTRACT This research discusses the Article 25 of Government Regulation No. 122 On Water Supply System Related to the fulfillment of clean water. Hence, the research was conducted in Local Water Company in Lamongan. This research aimed at investigating, describing and analyzing the implementation of Article 25 of Government Regulation No. 122 About Water Supply System Related to the fulfillment of water in Lamongan as well as the obstacles met and the solutions provided by Local Water Company of Lamongan in implementing and developing SPAM. This research is empirical juridical in seek to study and analyze the implementation of Article 25 of Government Regulation Number 122 Year 2015 About the Water Supply System. The method used was juridical sociological. The findings of the study show that in terms of legal factors in accordance with this regulation, law enforcement apparatus is still not effective, a factor of facilities is still not effective, community factors have been effective, and that factor of habit has been effective. Keyword: Implementation, Water Supply System, Water 
STUDI NORMATIF TENTANG KEWENANGAN KEKUASAAN ORANG TUA DAN PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Hartono Hartono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hartono, Warkum Sumitro, SH., MH., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hartono.hahaha@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas kekaburan hukum tentang kewenangan kekuasaan orang tua dalam dan berkelakuan buruk sekali sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan kewenangan kekuasaan orang tua dalam dan batasan terhadap kalimat berkelakuan buruk sekali sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kekuasaan orang tua adalah untuk mewakili perbuatan hukum anaknya di dalam ataupun diluar pengadilan, dalam menjalankan kekuasaannya orang tua juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada anaknya. Batasan untuk berkelakuan buruk sekali adalah secara dapat diterima oleh hakim melalui fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan. Kata kunci : Kekuasaan Orang Tua, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua               NORMATIVE STUDY ABOUT AUTHORITY OF PARENTS AND AUTHORITY REVOCATION OF PARENTS TOWARD CHILDREN (Review on Article 47 paragraph (1) and Article 49 paragraph (1) Letter b Act Number 1 Year 1974 about Marriage)   Hartono, Warkum Sumitro, SH., MH., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Faculty of Law Brawijaya University Email : hartono.hahaha@gmail.com Abstract This research explains the vagueness of law about the authority of parents and behaving very badly as one of the requirements of revocation of parents’ authority in Article 47 and 49 Paragraph (1) letter b of Act Number 1 Year 1974 about Marriage. Based on it, the problem is related with the authority of parents and how is the limit toward the sentence of behaving very badly as one of the requirements of revocation of parents’ authority in Article 47 and 49 paragraph (1) letter b of Act Number 1 Year 1974 about Marriage. The result of research shows that the authority of parents is used to represent the legal acts of their children in or out of the court, in using the power the parents also have the obligation that should be met to the children. The limit toward the sentence of behaving very badly is accepted by the judge through the legal evidence and the proof in the court. Keywords : Parents’ authority,, Revocation of parents’ authority
PENERAPAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TERKAIT FASILITAS BAGI PENYANDANG CACAT ATAU (DIFABLE) STUDI KASUS TERMINAL PURABAYA SURABAYA Christian Dinata Prabu Anom
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Christian Dinata Prabu Anom, Lutfi Effendi, SH M.Hum, Agus Yulianto, SH M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : christiandinata89@gmail.com   ABSTRAK CHRISTIAN DINATA PRABU ANOM, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2016, Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terkait Fasilitas Bagi Penyandang Cacat Atau (Difable) Diterminal Purabaya Surabaya, Lutfi Effendi, SH M.Hum, Agus Yulianto, SH M.H. Perkembangan kota yang semakin pesat, maka aktifitas kegiatan manusia semakin beragam dan meningkat. Dampak yang timbul adalah meningkatnya intensitas pergerakan manusia sebagai man power dan barang sebagai bahan produksi maupun sebagai hasil produksi. Terminal Purabaya menghadapi masalah mengenai penyelesaian fasilitas yang masih belum terselesaikan seperti, misalkan pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan  Pasal 3 Ayat (1) Huruf f dan Ayat (7) Huruf a Fasilitas Penyandang Cacat (Difable). Dari adanya permasalahan tersebut, berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa proses pembangunan di Terminal Purabaya harus diselesaikan dan dimulai kembali pengerjaannya agar selesai dikarnakan Terminal Purabaya tergolong  terminal tipe A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28a tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehudupannya”. Para penyandang cacat juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dapat juga disimpulkan kembali uraian diatas dapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh Menteri Perhubungan dalam penerapannya belum terealisasi terhadap masyarakat para penyandang cacat atau Difable khususnya diterminal Purabaya Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penyelesaian fasilitas untuk akses para penyandang cacat atau Difable diterminal Purabaya Surabaya sikiranya harus cepat diselesaikan secara penuh dengan secepat-cepatnya oleh UPTD terminal Purabaya Surabaya, agar undang-undang yang dibuat Menteri Perhubungan  penerapannya bisa terealisasi dengan baik.   Kata Kunci : Fasilitas Penunjang Untuk Penyandan Cacat atau Difable, Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan, Terminal Purabaya Surabaya.   APPLICATION OF ARTICLE 3, PARAGRAPH (1) MINISTER OF TRANSPORTATION NUMBER 40 OF 2015 CONCERNING THE TERMINAL SERVICE STANDARDS IMPLEMENTATION PASSENGERS ROAD TRANSPORT RELATED FACILITIES OR FOR DISABLED PERSONS (WITH DISABILITIES) TERMINAL CASE STUDY PURABAYA SURABAYA   Christian Dinata Prabu Anom, Lutfi Effendi, SH Hum, Agus Yulianto, SH M.H University Of Brawijaya Faculty of Law Email: christiandinata89@gmail.com   ABSTRACT   CHRISTIAN DINATA PRABU ANOM, the State Administration Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in December 2016, Application of Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation No. 40 Year 2015 About Service Standards Implementation Passenger Bus Stop Road Transport Related Facilities For the Disabled in the bus stop Purabaya Surabaya, Lutfi Effendi, SH Hum, Agus Yulianto, SH MH. Development of the city is rapidly increasing, the activity of human activities increasingly diversified and increased. The effects are the increased intensity of the movement of people as a man power and material goods production as well as production. Leisure services or the speed of movement of passengers largely determines the capacity of a bus stop. Bus Stop Purabaya, or more popularly known as Bus Stop Bungurasih or Purabaya the busiest bus stop in Indonesia with the number of passengers to 120,000 per day, and one of the busiest bus stop in Southeast Asia. Terminal Purabaya facing problems regarding the completion of the facilities that are still unresolved such as, eg in the Ministerial Regulation No. 40 Year 2015 About Service Standards Implementation Passenger Bus Stop Road Transport Article 3 Paragraph (1) Letter f and paragraph (7) Letter a facility with Disabilities (Difable). Of the existence of these problems, based on the above statement can be concluded that the development process in bus stop Purabaya must be completed and restarted the process to be completed because Bus Stop classified Purabaya bus stop type A. Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 28a of Human Rights states that "Everyone has the right to live and to survive the life". Persons with disabilities are also a citizen of the Republic of Indonesia, in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 is guaranteed to have the status, rights, obligations, and the same role with other citizens. It can also be concluded back that it has been described above can be ascertained that the laws made by the Minister of Transportation in its application has not been realized on the community of persons with disabilities especially in the bus stop Purabaya Surabaya. The results of this study indicate that the importance of the completion of facilities for disabled access the bus station Purabaya Surabaya if only to be resolved quickly in full sprint by UPTD bus stop Purabaya Surabaya, that laws are made Minister of Transportation application can be realized well.   Keywords: Facilities To Disabled Defects, Regulation Regulation of the Minister of Transportation, Purabaya Surabaya Port.

Page 277 of 563 | Total Record : 5629

 275   276   277   278   279 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue