cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 290   291   292   293   294 
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG EFEKTIVITAS PERAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida) M. Ichsan Alfara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Ichsan Alfara, Dr. Bambang Sudjito, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ihsanalfara@gmail.com Abstrak Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dimana peneliti berupaya untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada di dalam masyarakat dan membandingkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis KKP Nusa Penida yang terletak di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, dengan melakukan wawancara dan observasi dan data sekunder, dengan melakukan studi dokumentasi dan pustaka. Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait aktivitas illegal yang terjadi di kawasan konservasi perairan. Meskipun aturan yang dibuat pemerintah sudah berlaku tetapi  namun pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, peran pengawasan dan pengendalian dinilai masih belum efektif karena terkendala oleh beberapa faktor yang menghambat, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih belum memenuhi, dan dana yang kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti oenggalangan dana yang bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, peminjaman boat ke nelayan dan peningkatan sarana prasarana lainnya. Kata Kunci : efektivitas, pengawasan, pengendalian, konservasi.   ADMINISTRATIVE LAW ASSESSMENT CONCERNING THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF SUPERVISION AND CONTROL ON AQUATIC CONSERVATION AREA MANAGEMENT AND ZONING PLANS (Study in Technical Implementing Unit of Nusa Penida) M. Ichsan Alfara, Dr. Bambang Sudjito, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ihsanalfara@gmail.com Abstract Approach method used in this research is sociological juridical, where researcher try to find legal facts that exist in society and compare to the law. The location of this research is located at Technical Implementing Unit of KKP Nusa Penida which located in Klungkung Regency of Bali Province. The types and sources of data consisting of primary data, by conducting interviews and observation and secondary data, by conducting documentation and literature study. From the results of this study obtained answers from the formulation of problems related to illegal activities that occur in the area of ​​aquatic conservation area. Although the regulations made by the government are in force but in reality still found violations that occurred. In practice, the role of supervision and control is considered to be ineffective because it is constrained by several inhibiting factors, such as insufficient facilities and infrastructure, unfulfilled human resources, and insufficient funds. Efforts have been made by overcoming these obstacles such as fund raising in cooperation with private parties and NGOs, boat lending to fishermen and other infrastructure improvements. Keyword : effectiveness, supervision, control, conservation
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Renny Rusila Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya reni_rusila@yahoo.com   Kedudukan hukum harta bersama dalam pembatalan perkawinan adalah mengenai permasalahan dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Pasal 28 Ayat (2) huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu. Terdapat akibat hukum yang terjadi didalam harta bersama jika terjadi pembatalan perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik, bagaimana jika salah satu pihak atau bahkan kedua belah tidak tidak beritikad baik berarti keputusan batalnya perkawinan akan berlaku surut. Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti bagaimana kedudukan hukum terhadap harta bersama jka pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan mengingat dalam pembatalan perkawinan jika sudah terjadi maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak yang beritikad baik.   Kata kunci: Itikad baik, Harta Bersama, Pembatalan Perkawinan           ABSTRACT POSITION OF PAYABLE IN MARRIAGE CANCELLATION BY ARTICLE 28 PARAGRAPH (2) LETTER (B) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ON MARRIAGE Renny Rusila Dewi, Warkum Sumitro S.H., MH., Fitri Hidayat S.H., MH. Faculty of Law Universitty of Brawijaya reni_rusila@yahoo.com   The legal position of in heritage property in the cancellation of marriage is about the problem of in heritage property obtained by husband and wife during the marriage took place. Marriage cancellation is a marriage canceled due to non-fulfillment of the terms of marriage. Article 28 Paragraph (2) Letter (B) of Law Number 1 Year 1974 states that a decision shall not apply retroactively to a husband or wife acting in good faith, except for in heritage property, if the cancellation of marriage is based on another prior marriage. There are legal consequences within in heritage property in the event of a marriage cancellation. Decision of marriage cancellation is not retroactive to husband and wife acting in good faith, what if one party or even both sides is not not doing things in good faith, what if the decision of cancellation of marriage will be retroactive. The researcher in this case tries to examine how the legal standing of common property when the court decides to cancel the marriage given in the annulment of marriage if it has occurred then the marriage is considered never existed and that the decision to annul marriage does not apply retroactively to the parties with good intentions.   Key words: Good faith, In Heritage Property, Marriage Cancellation
PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI (Studi di Dinas Sosial Kota Kediri-Jawa Timur) Assiah Puteri Mas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Assiah Puteri Mas, Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : assiahputeri95@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; 2) Hambatan dari pelaksanaan pasal tersebut; 3) solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Sosial karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan populasi pegawai Dinas Sosial Kota Kediri serta teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) pelaksanaan pasal 6 tersebut belum optimal karena terdapat persyaratan yang menyulitkan pemohon; 2) hambatan dalam pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari segi, segi intern dan segi ekstern; 3) begitu pula dengan solusi dari permasalahan tersebut dilihat dua segi, segi intern dan segi ekstern Kata Kunci : Pelaksanaan, Santunan Kematian, Dinas Sosial ABSTRACT the objectives of this thesis were to understand, identify and analyze !) the enactmen of article 6 of Kediri's Regional Regulation number 9 year 2015 on the amandement of Kediri's Regional Regulation number 3 year 2013 abaout death compensation for the poor in Kediri; 2) The obstacle experienced in the enactment of the article; 3) The solution offered to the obstacle faced. This research was descriptive qualitative by design and used purposive random sampling with the employees of the Social Department of Kediri as the population . the findings of the study show that : 1) the enacment of article 6 is not optimal because there are requirements that cannot be met by the applicant; 2) the obstacle to the enacment of the article can be categoriza as internal and external factors; 3) the solutions rovided also encompas the internal and external factors. Key words : Enactment, Dearh Compensation, Social Department
LEGALITAS FOREIGN FIGHTER DALAM KEANGGOTAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA / ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT (ISIS/ISIL) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL M. Choirul Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Choirul Hidayat, Nurdin, SH., M.Hum., Ikaningtyas, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : choirulhidayat8@gmail.com Abstraksi Hukum Humaniter Internasional atau yang dulu dikenal dengan Hukum Perang adalah aturan yang menjadi dasar dan pedoman untuk berperang, tujuan hukum perang tidak lain adalah untuk menjaga perang agar tidak melebihi batas kemanusiaan, selain itu juga diatur hak dan kewajiban para pihak, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 ataupun Konvensi Den Haag 1907. Diaturnya para pihak peserta perang dalam suatu hukum perang berakibat dengan adanya hak serta kewajiban para pihak dalam berperang, yang kemudian akan melahirkan akibat hukum yang tentunya berbeda-beda antar para pihak. Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ISIL) menjadi fenomena yang melahirkan berbagai isu hukum dalam perang, selain dari status konflik bersenjata juga keterlibatan foreign fighter dalam keanggotaannya, yang berimplikasi berbeda dengan pihak yang sah turut serta dalam perang, dimulai dari legalitas foreign fighter dan juga perlindungan foreign fighter yang belum diatur sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisa bahasa hukum tertulis yang mengatur tentang konflik bersenjata, sehingga dapat menemukan melalui konsep dari interpretasi gramatikal dari bahasa dan pola hukum tertulis sehingga mampu menemukan jawaban atas legalitas dan perlindungan foreign fighter. Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Legalitas, Foreign Fighter, Perlindungan Hukum, ISIS/ISIL.   THE LEGALITY OF FOREIGN FIGHTER IN THE MEMBERSHIP OF ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA / ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT (ISIS/ISIL) BASED ON THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW M. Choirul Hidayat, Nurdin, SH., M.Hum., Ikaningtyas, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : choirulhidayat8@gmail.com Abstract International Humanitarian Law or what used to be known as the laws of war is a regulation that becomes the basis and guidelines in war in order to measure that the war does not exceed the limit of humanity. The rights and obligation of all parties are also contained in Geneva Convention 1994 or Den Haag Convention 1907. The regulation regulating the parties involved in war triggers the presence of rights and obligation which lead to the presence of legal consequences that differ among the parties. Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ISIL) has became phenomena which intrigues several legal issue on war. The issues among others are the status of armed conflict and the involvement of foreign fighters in the membership which have different implication with the legitimate party involved in war in terms of the legality of foreign fighter and the protection of foreign fighter that has not been regulated before. This research used normative juridical method in order to analyze the written legal language regulating the armed conflict and the pattern of written law could lead to the search on the answer to the question regarding the legality and protection of the foreign fighter. Keywords:  International Humanitarian Law, Foreign Fighter, Legal Protection, ISIS/ISIL.
LEGALITAS PENGGUNAAN SINAR SONAR DAN FISH FINDER UNTUK EKLPOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Marshia Aprilia Yuliavanca
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marshia Aprilia Yuliavanca, Dhiana Puspitawati, SH.LLM.Ph.D, Nurdin, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya achaaprilia20@gmail.com Abstrak Perkembangan teknologi yang saat ini terjadi diseluruh aspek kehidupan tak luput dari perkembangan di bidang perikanan dan kelauatan. Jika dulu kita mengenal alat pancing sederhana seperti jaring, mata pancing dan lainnya, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, alat-alat tersebut mulai tergantikan dengan alat-alat modern yang dapat mempermudah proses ekplorasi dan eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif milik suatu negara pantai yakni sinar sonar dan fish finder. Penggunaan kedua alat ini sampai saat ini masih belum diatur baik dalam peratura hukum tertulis internasional seperti UNCLOS 1982 maupun dalam perundang-undangan di negara pantai seperti Indonesia sehingga dapat menimbulkan permasalah terkait bagaimana penganan terhadap kegiatan ekploitasi dan ekplorasi yang berlebihan dengan penggunaan kedua alat tersebut dikarenakan belum jelas status penggunaannya apakah legal ataukah illegal. Kata kunci : Legalitas, Sinar Sonar dan Fish Finder, Eksploitasi dan Eksplorasi, ZEE, UNCLOS 1982 THE LEGALITY OF THE USE OF THE SONAR SYSTEM AND FISH FINDER FOR EXPLOITATION ON FISHERY RESOURCES IN THE AREA OF EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Marshia Aprilia Yuliavanca, Dhiana Puspitawati, SH.LLM.Ph.D, Nurdin, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya achaaprilia20@gmail.com Abstact The development of technology that is currently going on around the aspect of life does not escape from the developments in the field of fisheries and marine. If we know the tools that used to be as simple like fishing nets or fishing rod along with the development of science tachnology, these tools replaced with a modern tools than can ease the process of exploration and exploitation in the exclusive economic zone of a coastal state with the sonar system and fish finder. The use of these tools is not currently regulated either in international legal regulation such as UNCLOS 1982 and also in a legislation in coastal state countries such as Indonesia that may cause problems related to how to againts the over exploration and over exploitation activities are excessive with the use of both tools cause of the legal status of both tools. Keywords : Legality, Sonar System and Fish Finder, Exploitation and exploration, Executive Economic Zone, UNCLOS 1982
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN MALANG) Shovia Uzlah NKH
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shovia Uzlah NKH, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : shovia_uzlah@yahoo.com   ABSTRAK Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akta autentik. Pernikahan seperti ini tidak sah secara hukum, walaupun sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan tidak dicatatkan sudah sah berdasarkan pemahaman agama yang diyakini tanpa memikirkan segala resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatatkan terutama bagi perempuan yang berstatus sebagai istri, selain itu dari dampak yang ditimbulkan itu tidak terdapat adanya suatu perlindungan hukum terhadap istri dari proses pernikahan tersebut. Sejauh ini pernikahan yang tidak dicatatkan relatif masih dianggap masyarakat sebagai suatu cara alternatif yang cepat, tidak berbelit-belit dan terbaik bagi masyarakat awam dalam mengatasi permasalahan baik prosedur ataupun persyaratan pernikahan. Adapun faktor penyebab tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari diantaranya yg pertama adalah faktor hukum yang terdiri dari, tidak dipenuhinya persyaratan administratif, serta belum memahami peran KUA. Faktor yang kedua adalah faktor non-hukum diantaranya ialah, persepsi masyarakat bahwa perkawinan merupakan otoritas agama, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, kendala ekonomi, dan menghindari dari perbuatan dosa (zina). Sedangkan implikasi yuridis tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari diantaranya yaitu, tidak memperoleh hak-hak dalam administrasi negara, kedudukan istri tidak diakui oleh negara, dan akses harta bersama terbatas. Bentuk perlindungan hukum di kecamatan Wonosari juga terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.   Kata Kunci: perkawinan, perkawinan tidak dicatatkan, perlindungan hukum, pencatatan, implikasi, faktor     ABSTRACT   Unregistered marriage is an unregistered marriage at the local Office of Religious Affairs (KUA) under applicable laws and regulations, so that the marriage law is presumed to have never existed, as it has no authentic proof of deed. Such marriage is not legally valid, although some societies assume that marriage is not registered legitimate based on a religious understanding that is believed without thinking of all the risks and impacts of marriage is not recorded especially for women who have status as wife, apart from that impact There is no legal protection against the wife of the marriage process. So far the unrecorded marriage is still regarded by the community as a quick alternative, not convoluted and best for the laity in overcoming the problems of either the procedure or the marriage requirements. The factors causing the unregistered marriage in District Wonosari among the first is a legal factor consisting of, not fulfillment of administrative requirements, and have not understood the role of KUA. The second factor is the non-legal factors such as, the public perception that marriage is a religious authority, the lack of public knowledge related to the importance of marriage recording, economic obstacles, and avoidance of sin . While the juridical implications of unregistered marriages in Wonosari sub-district are, for example, not obtaining rights in state administration, the status of wives is not recognized by the state, and access to joint property is limited. The form of legal protection in Wonosari sub-district also consists of preventive legal protection and repressive legal protection.   Keywords: marriage, unregistered marriage, legal protection, recording, implications, factors  
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, No.300/Pid.B/2014/PN.Gpr, No.139/PID.SUS/ 2015/PN.BKS, No.366/Pid.Sus/2015/PN.Blb, dan No.605/Pid.B/2015/PN.Blb) Imam Murwono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Murwono, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H, Alfons Zakaria, S.H., L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Mamurimam@gmail.com ABSTRAK Disparitas putusan hakim merupakan perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas yang terjadi pada kasus penjualan minuman keras oplosan terdapat pada penggunaan pasal dalam surat dakwaan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan berbeda, sehingga memberikan suatu ketidak pastian hukum dan ketidak adilan dimasyarakat. Akibatnya mucul pesan negatif dimasyarakat terhadap sistem pemidanaan dan mendorong munculnya suatu tindak pidana yang sama atau sejenis. Adapun penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada kasus penjualan minuman keras yaitu, tindak pidana penjualan minuman keras oplosan diatur dalam beberapa undang-undang, keyakinan terhadap terbuktinya dakwaan oleh hakim berbeda, tindak pidana minuman keras oplosan memenuhi unsur pada semua dakwaan dalam surat dakwaan.Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam surat dakwaan hanya berdasarkan atas keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan dalam menentukan pasal pada dakwaan alternatif. Kata Kunci: disparitas, minuman keras, perbedaan penggunaan pasal ABSTRACT Disparities in judges' decisions constitute different decisions on the same or similar criminal offenses or against criminal offenses whose comparative nature of harm can be compared without a clear justification basis. The disparity that occurs in the case of the sale ofliquor is found in the use of the article in the indictment by the judge to impose a different verdict, thus providing a legal uncertainty and injustice in the community. Consequently the negative messages appear in the community against the punishment system and encourage the emergence of an offense the same or similar. As for the cause of the disparity of the judge's verdict in the case of liquor sales namely, the criminal act of the sale of liquor is stipulated in several laws, the belief in the indictment by the judges is different, the alcoholic violation fulfills the element on all charges in the indictment. While the judge's consideration in deciding the defendant is proven legally and convincingly violating the article in the indictment based solely on the belief in the evidence presented in the court in determining the article on alternative charges. Keywords:disparity, alkoholic beverages, use of clause
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XII/2015 TERHADAP PEMBAYARAN UPAH LEMBUR TERHUTANG PEKERJA PADA SAAT PERUSAHAAN MELAKUKAN UPAYA PENANGGUHAN UPAH Eric Yoga Adi Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eric Yoga Adi Pratama , Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Ratih Dheviana Puru., SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Ericyoga20@gmail.com Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XIII/2015 ini menjadi salah satu bukti bagaimana ketidakpuasan masyarakat akan sistem pengupahan di Indonesia. Tidak dibayarkannya upah pokok yang menjadi hak dari pekerja secara penuh pada masa penangguhan upah merupakan faktor dari diajukannya permohonan uji materiil terhadap suatu peraturan perundang undangan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, permasalahan baru muncul setelah keluarnya Putusan ini. Dimana Upah lembur terhutang yang berarti upah lembur pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan, tidak memiliki kejelasan terkait dengan pembayarannya saat perusahaan melakukan upaya penangguhan upah   Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2015, penangguhan upah, upah lembur terhutang       ABSTRACT   JURIDICAL IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 72 / PUU-XII / 2015 ON THE PAYMENT OF OWED WAGE WHEN THE COMPANY COMMITS WAGE POSTPONEMENT Eric Yoga Adi Pratama , Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Ratih Dheviana Puru., SH., LLM Faculty of Law Universitas Brawijaya   Ericyoga20@gmail.com The issuance of Constitutional Court Decision number 72/PUU-XIII/2015 is one of the proofs of public dissatisfaction on the wage system in Indonesia. The unpaid basic wage fully entitled to workers during the postponement of wages becomes the factor of the submission of judicial review of statutory ordinance to the Constitutional Court. However, new problems aries after the issuance of this decree in which it is not clear when the company is going to pay the owed overtime wage or unpaid overtime wage.   Keywords: Constitutional Court Decree number number 72 / PUU-XII / 2015, wage postponement, owed overtime wage
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INTERNET UNLIMITED INDIHOME TERKAIT PEMBATASAN KUOTA AKSES INTERNET SECARA SEPIHAK (Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Sofyan Adi Febrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sofyan A., Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Yenny Eta Widyanti, SH., MH.   Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : Sofyanadif@gmail.com ABSTRAK Sofyan A., Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INTERNET UNLIMITED INDIHOME TERKAIT PEMBATASAN KUOTA AKSES INTERNET SECARA SEPIHAK, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Yenny Eta Widyanti, SH., MH. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa akses internet unlimited indihome terkait pembatasan kuota akses internet secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengguna jasa akses internet unlimited indihome ini belum seutuhnya diterapkan baik dalam UU Perlindungan konsumen, UU Telekomunikasi, karena belum adanya regulasi khusus mengenai peraturan jasa internet dengan kuota. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas pembatasan kuota akses internet sehingga dapat terbentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Indihome, kuota.   LEGAL PROTECTION OF USER CONSUMERS UNLIMITED INDIHOME INTERNET SERVICES RELATED TO THE LIMITATION OF THE INTERNET ACCESS INTERNET RESTRICTION (Based on Law No. 36 of 1999 on Telecommunications and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection) Sofyan A., Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Yenny Eta Widyanti, SH., MH. Legal Studies Program Faculty of Law University of Brawijaya Malang Email: Sofyanadif@gmail.com   ABSTRACT Writing this thesis aims to examine the legal protection of consumer users unlimited internet access services indihome related unrestricted internet access quota limitations. This research uses normative yudiris method, using statute approach (Statute Approach). Legal protection for consumers of unlimited indihome internet access users has not been fully implemented either in the Consumer Protection Law, Telecommunication Law, due to the absence of special regulation on internet service regulations with quotas. Legal protection that can be done by the first government by listening to the aspirations or objections submitted by the public on the limitation of Internet access quota so that it can form a regulation on the issue in accordance with the rights owned by the community as a consumer. If the regulation is not implemented, either by the community as a consumer or business actor, then further legal protection that can be done by the government regarding this matter is the enforcement of law through the general court in Indonesia.   Keyword: consumer protection, indihome, Quota.
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polres Mojokerto) Muhammad Fathul Firdaus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fathul Firdaus, Prof. Masruchin Ruba’I SH., MS. , Dr. Ismail Navianto,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: m.fathul.f@gmail.com     ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselesaikan melalui peradilan pidana. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, Unit Laka Lantas Polres Mojokerto tidak hanya menangani perkara kecelakaan sesuai peradilan pidana saja atau melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian dilimpahkan ke Penuntut Umum lalu dilanjutkan ke sidang pengadilan. Ada cara lain yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Unit Laka Lantas Polres Mojokerto untuk menyelesaikan perkara kecelakaan, yaitu melalui cara kekeluargaan atau ADR (Alternative Despute Resulution). Kedua cara itu lakukan berdasarkan alasan menurut pihak penyidik. Jika kecelakaan itu merupakan kecelakaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dan kecelakaan ringan atau sedang tetapi para pihak tidak bisa berdamai dan masih saling menuntut akan diselesaikan secara peradilan pidana atau sampai di sidang pengadilan. Jika kecelakaan itu merupakan kecelakaan ringan atau sedang, tetapi para pihak setuju untuk tidak saling menuntut akan diselesaikan secara ADR karena menurut penyidik unsur utama kecelakaan adalah kelalaian tidak ada unsur kesengajaan. Dalam menyelesaikan perkara kecelakaan, penyidik mengalami beberapa kendala yaitu sulitnya mencari saksi dan upaya yang dilakukan penyidik adalah memberikan pengertian kepada saksi tersebut untuk bersedia memberikan kesaksian, kurangnya jumlah penyidik dan upaya penyidik adalah merangkap beberapa perkara sekaligus dan para pihak yang lama untuk sepakat perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan upaya penyidik adalah melakukan pemanggilan agak para pihak lebih cepat menentukan keputusannya.           Kata Kunci: Penyelesaian, Kecelakaan, Kepolisian     THE COMPLETION OF MOTOR VEHICLE  TRAFFIC ACCIDENTS BY POLICE (Studied in Mojokerto Police Resort) Muhammad Fathul Firdaus, Prof. Masruchin Ruba’I SH., MS. , Dr. Ismail Navianto,SH.,MH. Law Faculty of Brawijaya University Email: m.fathul.f@gmail.com     ABSTRACT Traffic accident in constutions no. 22nd 2009 about traffic and public transportation resolved through criminal justice. But, actually traffict accident unit resort mojokerto not only about responding to an accident accordance with criminal justice only for investigate and the incestigation is handed over to public prosecutors then continued to court. There  a way conducted by police investigators traffict accident unit resort mojokerto to decide accident, through familiar way or ADR (Alternative Despute Resulution). Traffict accident unit resort Mojokerto not only about responding to an accident in accordance with criminal justice or conduct an observation and investigation is handed to public prosecution then contunied to dising court.  Both of that way do based on reason according to the invertigators. If the accident was serious accidents that claimed died and minor accidents or moderate accidents but the parties can not make a peace and still demanding each other will be solved in criminal justice or until the court. If the accident is minor accidents or moderate accidents, but the parties agree for not demanding each other will be solved on ADR because according to invertigators the first matter of accident is negligence without deliberates matter. In case to finish accident case, invertigator have some problems are dificulty of finding witnesses and investigator makes effort to wooing witness to testify, lack of the investigator and invertigator effort is concurrent multiple cases  at once and the old parties to agreed and investigators effort is make a call in order for the parties more quickly determine their decision.         Key Word : Completion, Accident, Police

Page 292 of 563 | Total Record : 5629

 290   291   292   293   294 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue