cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 299   300   301   302   303 
EFEKTIVITAS PASAL 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) Bagus Kharisma Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.com ABSTRAK Efektifitas Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan Terkait Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Penduduk yang ada di Indonesia hidupnya dipengaruhi oleh nilai, norma dan adat istiadat terhadap sikap dan perilaku yang menginginkan banyak anak. Pada Negara berkembang masih cenderung diterimanya banyak anak kebijakan yang ditujukan untuk dapat menurunkan fertilitas harus dapat diyakinkan bahwa demi kebaikan Negara, juga dengan kebaikan kehidupan masyarakat. Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasar secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah adalah pembangunan, pemberdayaan, dan fungsi pelayanan publik yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan hak kewarganegaraan. Untuk itu pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan demi menjalankan perannya sebagai pelayanan publik. Kata Kunci: Efektivitas, Pencatatan Kelahiran, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 55 OF MALANG REGIONAL REGULATION NUMBER 2 YEAR 2009 RELATED WITH THE MANAGEMENT OF POPULATION ADMINISTRATION DEALING WITH BIRT REGISTRATION (A Study in Departement of Population and Civil Registration of Malang Regency) BagusKharismaPutra, AgusYulianto, SH., MH., Dr. ShintaHadiyantina, SH., MH Email: radenoki8@gmail.com   ABSTRACT This study discussed the effectiveness of birth registration in Malang Regency. The theme was chosen in order to find solutions to the problems of people without birth certificate and the obstacles encountered by the Departement of Population and Civil Registration of Malang Regency. This study used empirical juridical method which was a research method conducted on the real implementation of law practice in society and to analyze the legal institution’s meaures related to the problems in order to providelegal certainty. Sociological juridical approach was conucted using two techniques which were field study and library research. There were two types of data employed in the research, whice were primary legal material obtained from the source through field study and secondary data obtained from books, legislation, library research, and internet. The result of the study show that article 53 of Malang Regional Regulation has not been effectively implemented because many citizens of Malang Regency do not have birth certificate. This study aimed at describing an analyzing the effectiveness of article 55 of Malang Regional Regulation number 2 year 2009 about population administration related with birth registration. It is then expected that citizens know the importance of birth certificate possession and the Departement of Population and Civil Registration of Malang can do iys duties and functions effectively and in accordance with the vision and mission of the Departement of Population and Civil Registration of Malang Regency. Keywords : Effectiveness, regional regulation, population administration, birth registration
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENANGANI PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MODUS PENCUCIAN UANG MENURUT KONVENSI PALERMO (CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) Gabryel Priam Bodo Sujarwo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gabryel Priam Bodo Sujarwo, Dr. Hanif Nur Widhiyati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : jarwogabryel@gmail.com Abstraksi Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan menghilangkan asal usul harta yang didapat dari suatu tindak pidana. Asal usul yang dihilangkan ini bertujuan untuk mengubah uang yang haram, menjadi uang halal. Kemajuan jaman membuat cara mencuci uang manjadi lebih bervariasi, sehingga pencucian uang bisa dilakukan melalui perbankan, atau yang terbaru bisa juga menggunakan bitcoin. Bitcoin merupakan produk mata uang virtualyang diciptakan tahun 2009 yang bertujuan untuk membuat transaksi menjadi aman dan bebas dari pihak ketiga. Undang-undang pencucian uang yang ada di Indonesia tidak menjangkau pencucian uang menggunakan bitcoin, karena statusnya yang tidak diakui sebagai mata uang.  Disisi lain Indonesia selaku Negara peratifikasi konvensi Palermo memiliki kewajiban untuk mengkriminalisasi segala macam cara yang dapat digunakan untuk mencuci uang. Kata Kunci : Pencucian uang, Bitcoin, Legalitas, Undang-undang nomor 8 tahun 2018, Konvensi Palermo.             THE STATE’S RESPONSIBILITY TO HANDLE THE USAGE OF BITCOIN AS A MONEY LAUNDERING MODE UNDER THE PALERMO CONVENTION (CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) Gabryel Priam Bodo Sujarwo, Dr. Hanif Nur Widhiyati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : choirulhidayat8@gmail.com Abstract The crime of money laundering is the act of eliminating the origin of property acquired from a crime. This omitted origin is intended to convert illicit money into halal money. The advancement of the times makes the way money laundering becomes more varied, so money laundering can be done through banking, or the latest can also use bitcoin. Bitcoin is a virtual currency product created in 2009 that aims to make transactions secure and free from third parties. Indonesian money laundering laws do not reach money laundering using bitcoin, due to their unrecognized status as currency. On the other hand Indonesia as a State ratification of the convention Palermo has an obligation to criminalize all sorts of ways that can be used to launder the money. Keywords: Money laundry,Bitcoin, Legal Protection, Undang-undang nomor 8 tahun 2018, Palermo Convention.
PENERAPAN PASAL 8 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG TERKAIT STANDARISASI PASAR TRADISIONAL GADANG Dio Tegar Putra Karunia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak __________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan penerapan suatu kebijakan yakni pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 12 tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian mengenai penerapan suatu kebijakan yaitu pasal 8 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tempat Berjualan Pedagang Terkait Standarisasi Pasar Tradisional Gadang, yang mana pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 12 tahun 2004 adalah menjadi salah satu tolak ukur untuk mewujudkan standarisasi pasar tradisional Gadang yang lengkap dengan semua fasilitas yang harus dipunyai oleh pasar tradisional yang baik, bersih, aman dan nyaman. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan melakukan pendekatan/penelitian di lapangan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bahwa pasar tradisional selalu diidentikkan dengan tempat belanja yang kotor, becek, bau, kumuh, dan identik juga dengan tidak aman dan ketidaknyamanan ketika melakukan aktifitas berbelanja di pasar tradisional tersebut. Penerapan suatu kebijakan yaitu pasal 8 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tempat Berjualan Pedagang Terkait Standarisasi Pasar Tradisional Gadang terdapat 4 (empat) aspek yaitu komunikasi, sumber daya, konsistensi dan faktor lingkungan. Keempat faktor tersebut secara bersamaan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses penerapan suatu kebijakan atau sebaliknya menghambat proses penerapan suatu kebijakan itu sendiri. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan penerapan suatu kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan penerapan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 12 tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, guna mewujudkan standarisasi pasar tradisional Gadang yang baik.   Kata Kunci: Penerapan Kebijakan, Keefektifan Kebijakan, Standarisasi Pasar Tradisional. THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (2) OF MALANG’S REGIONAL REGULATION NUMBER 12 YEAR 2004 ABOUT THE MANAGEMENT OF MARKET AND PLACE FOR TRADERS RELATED TO THE STANDARDIZATION OF GADANG TRADITIONAL MARKET Dio Tegar Putra Karunia, Fakulty of Law Universitas Brawijaya Email: dio.tpk92@yahoo.com Abstract __________________________________________________________________ This study aimed at investigating and analyzing the effectiveness of the implemention of article 8 paragraph (2) of Malang’s Regional Regulation number 12 year 2004 about the management of market and places for traders. This study was empirical legal research which analyzed the implementation of policy which was article 8 paragraph (2) of Malang’s Regional Regulation number 12 year 2004 about the management of market and places for traders related to the standardization of Gadang’s traditional market. Article 8 paragraph (2) of Malang’s Regional Regulation number 12 year 2004 becomes the benchmark in realizing the standardization of Gadang’s traditional market which is full of facilities needed by traditional market, clean and confortable. This study used two approaches namely sociological juridical and field study. The result of the study show that traditional market is always seen as adirty, muddy, and smelly place for shopping. It is also regarded as a place for shoping that is not confortable and safe. Thera are four aspects for reference in the implementation of article 8 paragraph (2) of malang’s Regional Regulation number 12 year 2004 about the Management of Market and places for Traders related tho the standardization of Gadang’s traditional market. Those aspects are: communication, resources, consistency, and environmental factor. Those four factor should interact and work together in helping the processes of implementation of a policy. Otherwise, they would inhibit the process of implementation of the policy itself. Those four factor directly an indirectly  affect the effectiveness of the implementation of policy. Inthi case, the policy is article 8 paragraph (2) of Malang’s Regional Regulation number 12 year 2004 about the management of market and places for traders in realizing the standardization of Gadang’s traditional market.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS AJARAN PERGURUAN KEBATINAN JAWA DI KOTA MADIUN DAN KABUPATEN MADIUN Luhur Malik Satria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luhur Malik Satria, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : luhur_malik_satria@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas ajaran perguruan kebatinan jawa oleh Pemerintah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun berdasarkan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta dan berbagai hal yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas ajaran Perguruan Kebatinan Jawa Di Kota Dan Kabupaten Madiun. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta ajaran perguruan kebatinan jawa, lalu melakukan analisis dan kesimpulan secara induktif. Pendokumentasian buku berjudul “ajaran wewarah sapta sila” dan buku yang berjudul “Sangkan Paran” Sapta Sila merupakan salah satu upaya inventarisasi pemerintah, untuk upaya menjaga telah dibentuknya Lembaga Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia yang berkaitan dengan pembinaan dan musyawarah seluruh organisasi kebatinan serta pembentukan panitia pengawas kepercayaan PAKEM di Kota Dan Kabupaten Madiun untuk segala kegiatan rutin perguruan. Diadakanya sarasehan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan peran penghayat kepercayaan dalam rangka pelestarian nilai budi pekerti luhur, pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa dan menjalin kerukunan dan hubungan harmonis dalam kehidupan beragama antar penghayat kepercayaan merupakan salah satu upaya memelihara. Sifat perguruan yang cenderung tertutup mengenai ajaran perguruan dan Belum dibuatkanya PP tentang mengatur EBT adalah salah satu yang menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan pembinaan, memberikan masukan dan musyawarah pada perguruan mengenai pentingnya perlindungan hukum yaitu berkaitan dengan inventarisasi, menjaga dan memelihara ajaran perguruan kebatinan jawa.   Kata Kunci            : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ajaran, Perguruan Kebatinan Jawa. THE IMPLEMENTATION OF LEGALPROTECTION ON COPYRIGHT OF THE TEACHING OF JAVANESSE’ KEBATINAN IN MADIUN CITY AND MADIUN REGENCY Luhur Malik Satria, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : luhur_malik_satria@yahoo.com   ABSTRACT This study aimed at nvestigating the legal protection for the copyright of the teaching of Javannese’ Kebatinan by the government of Madiun City and Madiun Regency based on article 38 paragraph 2 of Law Number 28 year 2014 about Copyright and the inhibiting factors as well the solutions offered to the problems. This study was empirical juridical by design with sociological juridical approach focusing on the issues of legal protection for the copyright of the teaching of Javannese’Kebatinan. The analysis and conclusion was done inductively. The documentation of books entitled ‘ Ajaran Wewarah Sapta Sila’ and ‘ Sangkan Paran’ was one of the ways of inventory done by the government. Organizaton of Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia has been established in relation to coaching and discussion of all Kebatinan organizations. A committee of supervisor of Kebatinan PAKEM in Madiun city and Madiun Regency for all routine activities of the organization.Workshop for the believers of omnipotent God to iprove their role in the preservation of good conduct, character building and strengthening of national identity as well as good relation among the believers are some of the ways done for maintenance. The organizations which are usually extrovert about their teachings and the absence of rules regulating EBT are some of the inhibiting factors for the government to provide legal protection. The solutions offered to overcome the problems are improving the coaching, providing inputs and facilitating discussion on the importance of legal protection that is related with inventory, and maintaining and preserving the teachings of Javanesse’ Kebatinan.   Keywords : Legal protection, Copyright, Teachings, Javannesse Kebatinan Organization
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 2015 STUDI DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO Budiarto Nur Muhammad Dien
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budiarto Nur Muhammad Dien, Lutfi Effendi, SH.MHum, Agus Yulianto, SH.MHum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Budiartonur@yahoo.com Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:1)bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan yang dilakukan di pemerintah daerah kabupaten ponorogo,2)faktor faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan pengawasan pembangunan di pemerintah daerah kabupaten ponorogo,3)upaya apa saja yang seharusnya ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil,dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan bahan hukum dan data primernya berasal dari data lapangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris hal ini disebabkan penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam data yang hendak di analisis dan diteliti. Maka penulis menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat atau ahli yang ada untuk mengambil data untuk dianalisis dan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber atau orang yang benar-benar memahami tentang peneilitian dan orang orang yang berada di lingkungan tempat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penulis ingin menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan, Kabupaten Ponorogo Monitoring of Implementation of Regional Development Based on Law No. 9 of 2015 Study of Regional Inspectorate Ponorogo   Budiarto Nur Muhammad Dien, Lutfi Effendi, SH.MHum, Agus Yulianto, SH.MHum. Law Faculty.Brawijaya of University Email:Budiartonur@yahoo.com ABSTRACT Issues raised in this research are: 1) how to conduct monitoring of development carried out in the district government ponorogo, 2) the factors that influence and hamper the implementation of the monitoring of development in the local government district ponorogo, 3) what efforts should be taken in implementation of development can succeed, in this study using empirical juridical because in discussing this study using materials primary law and data derived from field data. In preparing this paper the author uses empirical juridical kind it is because the author uses primary and secondary data in the data to be analyzed and studied. Then the author uses field research by using their knowledge and understanding of the public or expert is there to take the data to be analyzed and studied. This is done to get information from informants or people who really understand about peneilitian and the people who are in an environment where that will be studied. In this study the authors will use qualitative research because the author wants to explain in detail how the implementation of the construction supervision in Ponorogo. Keywords: Implementation, Monitoring, Development, Ponorogo
PELAKSANAAN PASAL 74 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERKAIT PENAGIHAN PAJAK HOTEL (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Arief Muhammad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arief Muhammad, Dr. Tunggul Anshari S.N, SH.,M.Hum, Lutfi Effendi, SH.,M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : arief.muhammad612@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis (1) Bagaimana pеlaksanaan pasal 74 ayat (2) Pеraturan Daеrah Kota Sеrang Nomor 17 tahun 2010 Tеntang Pajak Daеrah tеrkait pеnagihan pajak hotеl? (2) Apa hambatan dan Solusi dalam pеlaksanaan pasal 74 ayat (2) pеraturan daеrah kota sеrang nomor 17 tahun 2010 tеntang pajak daеrah tеrkait pеnagihan pajak hotеl? Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Pelaksanaan   tersebut berlum terlaksana karena di dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang No 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terkait Penagihan Pajak Hotel tidak terlaksana karena kurangnya penegak hukum atau sumber daya manusia yang ada, dan kurangnya kesadaran wajib pajak hotel dan belum adanya peraturan daerah yang memberikan efek jera 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1. Faktor sumber daya manusia 2. Faktor peraturan Daerah 3. Faktor Sarana dan Fasilitas 4. Faktor Wajib Pajak 3) Solusi yang dilakukan diantaranya melalui penambahan jumlah Sumber Daya Manusia. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pajak Hotel, BPKAD.  ABSTRACT This study aimed at investigating, identifying and analyzing (1) the implementation of article 74 paragraph (2) of Serang’s Regional number 17 year 2010 about local tax related to hotel’s tax collection, (2) serang’s regional number 17 year 2010 about local tax related to hotel’s tax. This empirical juridical study was conducted was the implementer of the program. This study employed sociological juridical approach. The population imvolved was the staffs of the financial and assets management department was the population imvolved was urposive sampling. The result of the interview show that: 1) article 74 paragraph (2) of serang’s regional regulation number 17 year 2010 about regional tax concering hotel’s tax collection has not been well immplemented due to the lack of law enforces or human resources, and lack of the awareness of hotel’s tax payers and the absence of regional regulation that gives deterent effects, 2 the inhibiting factors on the implementation of that regional regulation are 1. Human resource, 2. The inhibiting regulation, 3. Facilities and insfrastructures, 4. Tax payers, 3) the solution offered was amont other by developing the number of human resource. Keywords: Implementation, Hotel’s Tax, BPKAD
IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT DENGAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN (Studi Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang) Muhammad Arga Asmarawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Arga A, Agus Yulianto, SH.,MH, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : argaasmarawan@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Tertkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman selama ini ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 31 Ayat (1)  tersebut berlum terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan pemakaman dan keterbatasan jumlah petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2.Faktor Eksternal, bahwa orang meninggal dunia tidak dapat ditentukan oleh waktu, terutama pada saat malam hari dan pihak keluarga ingin segera dimakamkan pada saat malam itu juga, sementara petugas hanya bekerja pada jam kerja dinas 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. ABSTRACT This study aimed at investigating, identifying and analyzing 1) the Implementation of Article 31 paragraph (1) of Malang’s Regional Regulation number 1 Year 2011 About Public Service Retribution Related to the retribution for cemetery ?. 2) the obstacles encountered by the Department of Housing and Residential Area in implementing Malang’s Regional Regulation related to the retribution for Cemetery service ?. 3) the solutions done by the Department of Housing and Residential Area of Malang to overcome the problems ?. This empirical juridical study was conducted in the Department of Housing and Residential Area of Malang because that department was the implementer of the program an it used sociological juridical approach. The population involved in this study were the staffs of the Department of Housing and Residential Area of Malang. This study used purposive sampling technique. The results of the interview show that: 1) article 31 paragraph (1) has not been implemented because Malang’s Regional Regulation number 1 year 2011 about public service retribution related to cemetery retribution does not explain in details about the total fee for retribution that has to be paid by people willing to use the service managed by the Department of Housing and Residential Area, 2) the obstacles encountered are 1. Internal factors: that regonal regulation does not specify the tariff for retribution that people have to ppay the service and the lack of staffs in the Department of Housing and Residential Area in Malang, 2. External factors: death cannot be defined by time show so when the family wishes to perform the burial at night, it cannot be done as the staffs only work o office hours. 3) the solutions done are providing counseling and supervision. Keywords: Implementation, Cemetery Service Retribution, the Department of Housing and Residential area of Malang
PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP CUCU KANDUNG MENURUT HUKUM ADAT ( Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek No.19/Pdt.P/2003/PN.TL ) Rifky Dikapantra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifky Dikapantra, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2017, PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK  TERHADAP CUCU KANDUNG MENURUT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK NO.19/PDT.P/2003/PN.TL), Rachmi Sulistyarini, SH., MH, Fitri Hidayat, SH., MH. Kata Kunci : Pengangkatan anak, Kakek terhadap cucu kandung, Hukum Adat   Skripsi ini membahas tentang permasalahan hukum tentang kasus pengangkatan anak oleh kakek terhadap cucu kandung yang dilakukan berdasarkan hukum adat di daerah Kelurahan Sumbergedong Kabupaten Trenggalek. Pengangkatan anak tersebut bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Sumbergedong. Permasalahan yang ada di dalam skripsi ini antara lain yaitu , 1. alasan hakim dalam mengabulkan kasus Penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek No.19/Pdt.P/2003/PN.TL, 2. akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pengangkatan anak pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek No.19/Pdt.P/2003/PN.TL. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi norma hukum adat yang berlaku, dan juga menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal guna untuk menganalisis kasus yang diteliti. Hasil dari penemuan peneliti adalah alasan hakim hanya mengutamakan dari syarat formil pengangkatan anak saja yaitu dengan diadakannya selamatan, tanpa memperhatikan syarat materiilnya. Selain alasan hakim, dalam penelitian ini terjadinya penetapan menimbulkan akibat hukum di dalamnya, yaitu akibat hukum terhadap anak angkat kepada orang tua kandung, dan juga akibat hukum dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan juga anggota keluarga orang tua angkat, baik saudara kandung ataupun saudara semenda.     ABSTRACT   Rifky Dikapantra, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in February 2017, CHILD ADOPTION BY GRANDFATHER TO BIOLOGICAL GRANDCHILDREN BASED ON CUSTOMARY LAW ( A CASE STUDY ON THE STIPULATION OF TRENGGALEK COURT NO.19/PDT.P/2003/PN.TL ), Rachmi Sulistyarini, SH., MH, Fitri Hidayat, SH., MH.   Keywords: adoption, child adoption by grandfather to biological grandchildren, customary law   This study discussed legal issue on the adoption by grandparents to biological  grandchildren based on customary law in Sumbergedong Village of Trenggalek Regency. This kind of contradicts the applicable costumary law in Sumbergedong village. The research problems formulated in this study were: 1. The reason for the judge to grant approval to the case of the stipulation of Court of Trenggalek No.19/Pdt.P/2003/PN.TL, 2. The legal consequences from the approval of child adoption in the case of stipulation of Trenggalek’s Court No.19/Pdt.P/2003/ PN.TL. This study employed normative juridical method with statue and aplicable costumary norms. Descriptive analysis was also employed by using grammatical interpretation for analysis. The finding of the study show that judges only prioritized the formal requairements for child adoption wich was the traditional ceremony of selamatan instead of considering the materials requairements. The stipulation has legal consequences wich are the legal consequences toward adopted child to the biological parents, and legal consequences of the adopted child to the adopted parents and the family members of the adopted parents, both the biological siblings or foster sister or brother.
PENERAPAN SANKSI NON PENAL TERHADAP PELAJAR PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MALANG (Studi di Unit SATLANTAS Polres Kota Malang) Ramadhan Giant Kohenda Achmad Sudanya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ramadhan Giant K.A.S,  Bambang Sugiri.,S.H.,M.S, Setiawan Nurjaya Sakti.,S.H.,.M.S. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Email : rgiant93@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk menganalisi isu hukum sebagai berikut : (1) bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Malang. (2) bentuk sanksi nonpenal apa yang digunakan oleh Polantas Kota Malang. (3) dasar polantas Kota Malang melakukan sanksi nonpenal terhadap pelajar. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut : (1) Pelanggaran yang sering terjadi oleh pelajar sekolah di Kota Malang seperti masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm, modifikasi motor yang tidak sesuai dengan standart kendaraan roda dua, melanggar lampu lalu lintas dan juga bergoncengan lebih dari kapasitas. Sehingga aparat kepolisian berinisiatif untuk memberikan efek jera terhadap pelajar, dengan menerapkan sanksi non penal. (2) Sanksi non penal seperti melakukan hukuman jongkok, push up, menyanyi lagulagu wajib, menghafalkan pancasila, maupun hormat pada bendera. Selain itu Polisi terdapat program-program dalam pencegahan dalam pelanggaran berlalu lintas oleh pelajar, Program tersebut adalah PSA (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA, seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan seminar dan diskusi. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti police go to campus dan taman lalu lintas. Pelatihan Safety Riding. (3) Dasar polisi dalam memberikan sanksi nonpenal adalah Pasal 200 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan perbaikan kepada: (1) Sebaiknya peningkatan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas dan menekan pelanggaran maka peran aktif dari pihak kepolisian dan juga pihak sekolah sangat diharapkan dalam memberikan pemahaman secara menyeluruh baik dari segi aspek keselamatan, pendidikan, dan pemberian sanksi khususnya sanksi nonpenal. (2) Sebaiknya sosialisasi secara terus-menerus atau berkelanjutan kepada pelajar juga akan sangat membantu terkait etika juga cara berkendara yang aman baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu sebisa mungkin sekolah juga harus membantu dalam pemberian edukasi. (3) Seharusnya terdapat kerja sama antar dinas pendidikan terkait dengan kepolisian daerah kota malang agar berupaya membuat program-program yang menunjang dalam memberikan penyuluhan, kampanye, dan pelatihan dalam berlalu lintas kepada pelajar di kota malang. Kata Kunci: pelajar, pencegahan, sanksi nonpenal ABSTRACT This research is intended to analyze the legal issues as follows: (1) forms of traffic violations committed by students in Malang. (2) what kind of nonpenal sanction used by Polantas City of Malang. (3) the base of pollution of Malang City shall sanction nonpenal to student. Based on the results of this study found as follows: (1) Violations that often occur by school students in Malang such as still do not have a driver's license (SIM), not wearing helmets, motor modifications not in accordance with the standard two-wheeled vehicles, Cross and also bergoncengan more than capacity. So the police officers took the initiative to provide a deterrent effect on the students, by applying non penal sanctions. (2) Non penal sanctions such as punishment for squatting, push-ups, singing mandatory songs, memorizing Pancasila, or respecting the flag. In addition, there are police programs in prevention of traffic violations by students, the Program is PSA (Police Sahabat Anak), PKS (School Security Patrol), Guidance and counseling and socialization of Law no. 22 of 2009 to junior high school, high school students, such as traffic safety campaigns, public debates, seminar visits and discussions. Implement the program activities "Movement Discipline Traffic" such as police go to campus and traffic parks. Safety Riding Training. (3) The police basis in giving non-public sanction is Article 200 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Article 18 of Law Number 2 Year 2002 About Police.  This research recommends to make improvements to: (1) Better increase of student awareness in traffic and pressing violation hence active role of police and also school party is expected to give comprehension comprehensively both in aspect of safety, education, and sanction specially Nonpenal sanctions. (2) Better continuous or sustained socialization to the learner will also greatly assist ethics as well as a safe way of driving for both yourself and others. In addition as much as possible the school should also help in providing education. (3) There should be cooperation between the education offices related to the municipal police of Malang to work to make programs that support in giving counseling, campaign, and training in traffic. Keywords: learner, prevention, nonpenal sanction.
URGENSI PENGATURAN TENTANG UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL Chalif Rafi Prayogi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chalif Rafi Prayogi, Hanif Nur Widhiyanti, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Chaalifraafi@yahoo.com  ABSTRAK Semakin banyaknya pengoperasian yang dilakukan UAV, maka semakin banyak juga potensi-potensi kejadian yang akan ditimbulkan oleh UAV. Urgensi yang ditimbulkan akibat pengoperasianya tersebut tidak lain seperti adanya pelanggaran-pelanggaran baru sudah mulai terjadi seperti adanya pelanggaran privasi seseorang, pelanggaran hak atas pemilik tanah, dan pelanggaran perlindungan data. Pelanggaran tersebut terjadi karena masih belum adanya regulasi atau peraturan tertulis internasional mengenai pengaturan UAV sehingga hal ini menuntut agar dibuatnya suatu pengaturan UAV internasional. Kejadian tersebut berbalik dengan belum tegaknya regulasi terkait pengoperasian UAV itu sendiri. Beberapa Negara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Indonesia sudah mulai menerapkan peraturan mengenai pengaturan UAV. Namun, tidak semua negara mengatur UAV sebagai hukum nasionalnya, seperti di India. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah India menganggap bahwa UAV sangatlah berbahaya Hal ini membuktikan bahwa harus adanya peraturan tertulis internasional tentang suatu aturan dasar mengenai pengaturan dan pengoperasian UAV sehingga meneruskan tujuan dari pasal 44 Konvensi Chicago 1944 yang mengatakan bahwa semua penerbangan harus mengutamakan keamanan dan keselamatan. Kata Kunci: Urgensi, Pengaturan UAV, Hukum Udara Internasional  ABSTRACT The more operations of UAV will cause more potential events. The urgency caused by the operations of UAV is the violation on someone’s privacy, the infringement of the right to the landowner, and the breach of data protection. The violation occurs because there is still no international regulation regarding UAV arrangement. The incident is inversely proportional to law concerning UAV which is not held upright yet. Some countries such as Canada, United States of America and Indonesia have begun implementing regulations on UAV arrangement. However, not all countries regulate the UAV as its national law.  The example of such country in India. This is done because the Indian government considers that UAV is very dangerous. This proves that there should be an international written rule on a basic rule concerning the regulation and operation of the UAV so as to continue the objective of article 44 of the Chicago Conventions of 1944 which states that all flights must prioritize security and safety. Keywords: Urgency, UAV Arrangement, International Air Law

Page 301 of 563 | Total Record : 5629

 299   300   301   302   303 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue