cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 301   302   303   304   305 
URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Galih Edwin Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galih Edwin Hidayat, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Galihedwin@gmail.com Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mensistemasi, mengatur, dan menganalisis urgensi pengaturan sanksi pidana kerja sosial sebagai hukuman pokok dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan berdasarkan fenomena kasus korupsi tersebut kemudian akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana pokok dan tambahan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum berjalan efektif dan gagal dalam hal pengenaan efek jera, dan dapat dibuktikan dengan masih adanya tindak pidana korupsi dari tahun per tahun. Oleh karena itu penambahan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana yang bersifat pokok, dapat diharapkan sebagai paksaan yang bersifat psikologis, sehingga potensi tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditekan dengan adanya sanksi sosial ini. Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Urgensi, Tindak Pidana Korupsi  THE URGENCY OF THE ARRANGEMENT OF SOCIAL WORK AS CRIMINAL SANCTION FOR THE ACT OF CORRUPTION Galih Edwin Hidayat, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Faculty Of Law Universitas Brawijaya Email: Galihedwin@gmail.com Abstract This study aimed at identifying, systematizing, arranging, and analyzing the urgency of arranging social work as principal punishment stated in Law number 31 year 1999 jo. Law number 21 year 2001 about Corruption Erradication. This study employed normative juridicial method with statute approach. Legal materials obtained would be analyzed using library research and based on the phenomenon of corruption case to be later analyzed quantitively. The result of the study show that the principal sanction and additional sanction contained in Law number 31 year 1999 jo. Law number 20 year 2001 concerning corruption eradication has not yet been effective and does not give detterent effect which can be seen by the fact that corruption still takes place every year. Thus, additional social work as a principal criminal sanction can be used as psychological pressure so that corruption act in Indonesia can be emphasized using this sanction. Keywords : social work, urgency, corruption act.
KONSEKUENSI DIBATALKANNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN OLEH PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PERKARA YANG SUDAH PADA TAHAP PENUNTUTAN Etik Agustina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etik Agustina, Prija Djatmika, SH., MS. Alfons Zakaria, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : etyqueagustina16@gmail.com ABSTRAK Dalam artikel ilmiah ini membahas mengenai konsekuensi dibatalkannya surat perintah penyidikan oleh putusan pra peradilan terhadap perkara yang sudah pada tahap penuntutan. Berdasarkan dari hasil penelitian, surat perintah penyidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana khususnya dalam proses penyidikan, berdasarkan pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Putusan pra peradilan sendiri sangat memiliki kekuatan hukum jika dalam putusan tersebut memuat alasan yang jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak keluar dari objek pra peradilan yang telah ditentukan di dalam KUHAP tepatnya dalam pasal 77 huruf a dan telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Apabila dalam putusan pra peradilan menyatakan bahwa membatalkan surat perintah penyidikan maka secara tidak langsung proses penyidikan selanjutnya dan proses-proses lainnya akan dihentikan, begitupula dengan status tersangka seorang tersangka tersebut akan batal. Jika setelah adanya putusan pra peradilan tersebut, tetapi proses perkara pidana tersebut tetap berlanjut hingga tahap penuntutan maka akan timbul suatu konsekuensi atas perbuatan hukum tersebut. Konsekuensi yang akan terjadi antara lain surat atau tindakan yang dilakukan selama proses penyidikan dinyatakan tidak sah berdasarkan pada ketentuan pasal 4 Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan bahwa sprindik merupakan salah satu alas dasar dilakukannya suatu penyidikan dan penuntut umum harus menghentikan proses penuntutan berdasarkan ketentuan pada pasal 140 ayat (2) KUHAP yaitu penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan salah satunya yaitu tidak terdapat cukup bukti, bukti yang diaksud dalam hal ini yaitu surat (sprindik). Kata kunci: konsekuensi, surat perintah penyidikan, putusan pra peradilan, penuntutan
IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP DATA NASABAH SEBAGAI RAHASIA BANK Handini Ilfadilla Handoko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Handini Ilfadilla Handoko, Dr. Sihabudin, SH., MH, Dr. Reka Dewantara, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email   : handini1603@gmail.com   ABSTRAK Pendaftaran fidusia online adalah pendaftaran jaminan fidusia yang berlaku saat ini dan dibuatnya aturan tersebut guna untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan jaminan fidusianya saat melakukan perjanjian kredit di bank. Dalam hal ini bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara antara nasabah dan lembaga fidusia online. Lembaga fidusia online membutuhkan data nasabah yang menjadi rahasia bank untuk mendaftarkan jaminannya. Hal tersebut dianggap melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang – undang. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana implikasi yuridis pendaftaran fidusia online terhadap data nasabah sebagai rahasia bank? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang – undangan dilakukan karena penulis menganalisis undang – undang dengan permasalahan yang diangkat, dan pendekatan konseptual dilakukan karena adanya kekosongan norma hukum yang mengatur pendaftaran fidusia online terhadap data nasabah sebagai rahasia bank. Hasil penelitian ini menunjukan implikasi yuridis terhadap bank maupun nasabah. Kata kunci : Implikasi yuridis, Pendaftaran fidusia online, Data nasabah, Rahasia bank   JURIDICAL IMPLICATION OF FIDUCIARY ONLINE APPLICATION TOWARDS CUSTOMER’S DATA AS BANK SECRECY Handini Ilfadilla Handoko, Dr. Sihabudin, S.H, M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H, M.H. Faculty of Law Brawijaya University Email: handini1603@gmail.com   ABSTRACT Fiduciary online application is the latest method used for applying fiduciary guarantee through online application these day. The purpose of fiduciary online application is to simplify the process of the registration for people who intended to apply for a loan agreement to a bank. In this context, bank as a financial organization took roles as a mediator for customer and fiduciary online institution. This research was appointed by researcher because fiduciary online institution needs customer’s data that belongs to bank secrecy as a warranty that against banking law number 10, year 1998, act 40 about customer’s data confidential in banking sector. Based on this background the researcher raised juridical implication of fiduciary online application towards customer’s data as bank secrecy as the research problem. This research used normative juridical methods with legislative and conceptual approach. Legislative approach used to analyze the laws and conceptual approach used regarding the emptiness of law. The result of this research shown the existence of juridical implication towards bank and customer.   Key word: Juridical implication, Fiduciary online application, Customer’s data, Bank secrecy
IMPLIKASI YURIDIS PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL OLEH MINIMARKET DENGAN SISTEM WARALABA UNTUK MEMENUHI TANGGUNG JAWAB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Putri Praviana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Praviana, Dr. Sihabudin, SH.,MH.,Dr. Reka Dewantara, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : putripraviana@gmail.com   ABSTRAK Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan dari laba perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Terkadang dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan antara kegiatan CSR perusahaan dengan kegiatan sosial perusahaan diluar dari CSR tetapi dianggap sebagai pelaksanaan dari CSR perusahaan, seperti pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana sosial yang dilakukan oleh minimarket dengan sistem waralaba yang berbentuk PT yang melibatkan dana masyarakat kemudian disalurkan dalam bentuk kegiatan sosial dari perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. hal tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan CSR karena pelaksanaan CSR identik dengan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, yang membedakannya adalah jika kegiatan CSR dananya berasal dari laba perusahaan bukan dari masyarakat seperti penghimpunan donasi. Keadaan seperti itu akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk-bentuk pelaksaaan CSR dan ketentuan antara kegiatan donasi dan CSR yang pelaksanaannya tidak boleh dijadikan satu. Hal tersebut disebabkan karena minim nya aturan yang mengatur CSR dan Penghimpunan dana sosial, salah satunya  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diatur pada pasal 74 dan sudah tidak relevan lagi aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang untuk kondisi sekarang ini. Kata Kunci: CSR, Penghimpunan Dana Sosial, Minimarket, Waralaba.   ABSTRACT Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation of a company that is budgeted and calculated from the profit of the company whose implementation is carried out with due attention to the decency and fairness. Sometimes in the implementation there is still uncertainty between corporate CSR activities with corporate social activities outside of CSR but is considered as the implementation of corporate CSR, such as the implementation of social fund raising activities conducted by the minimarket with a franchise system in the form of PT involving public funds and then distributed in the form of activities Social from the company to the parties in need. It can be considered as a CSR activity because the implementation of CSR is identical with the social activities that the company does for the community around the company, which distinguishes it is if the CSR activities derived from the company's profit not from the community such as donation collection. Such circumstances will lead to uncertainty about forms of CSR implementation and the provision between donation activities and CSRs whose implementation should not be made one. This is due to the lack of rules governing CSR and Social Funding, one of which in Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company is only stipulated in Article 74 and is no longer relevant to the rules in Law Number 9 Year 1961 concerning the Collection of Money And Goods for current conditions. Keywords: CSR, Social Funds Collection, Minimarket, Franchise.
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO DI KOTA MALANG TERKAIT DENGAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas) Chenly M. Sihombing
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chenly M. Sihombing, Agus Yulianto, S.H.M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : lee_ombink@yahoo.com   ABSTRAKSI   Perkembangan Jumlah bangunan Rumah Toko (Ruko) di Kota Malang berkembang dengan sangat cepat. Berkembangnya jumlah bangunan Ruko di Kota Malang tidak lepas dari keberadaan Kota Malang sebagai salah satu pusat pariwisata dan pendidikan di Provinsi Jawa Timur, yang menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang cocok untuk ditinggali dan berinvestasi. Perkembangan jumlah bangunan Ruko menyebabkan dampak negatif berupa kemacetan. Kemacetan. Kemacetan yang ditimbulkan juga membawa efek yang negatif secara langsung ke masyarakat, yaitu menyebabkan terganggunya kenyamanan dan kegiatan masyarakat dalam menggunakan jalan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada bangunan usaha Ruko di Kota Malang pada dasarnya harus disertai syarat telah memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas. Oleh Karena itu peneliti mencoba menganalisa permasalahan tersebut. Kemudian penulisan karya tulis ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris. mengkaji dan menganalisis apa yang terjadi dalam prakteknya dan dikaitkan dengan aturan yang telah ada. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologi, yaitu pendekatan aspek hukum untuk melakukan analisa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dengan 2 (dua) jenis data yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Ruko terkait dengan Analisis Dampak Lalu Lintas tidak berjalan dengan baik.         Kata Kunci   :  Izin Mendirikan Bangunan, Rumah Toko (Ruko), Analisis Dampak Lalu Lintas PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO DI KOTA MALANG TERKAIT DENGAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas) Chenly M. Sihombing, Agus Yulianto, S.H.M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : lee_ombink@yahoo.com   ABSTRACT     Development of the number of home building Store in the city of Malang evolved very quickly. The growing number of Commercial buildings in the city of Malang of the existence of Malang as one of tourism and educational center in East Java province, which made the city Poor as a suitable place for a livable and invest. Development of the number of Commercial buildings lead to negative impacts in the form of congestion. Congestion. The bottleneck posed also brought a negative effect directly to the community, that is causing the disruption of comfort and community activities in using the road. Grant of a Permit of the building on business building Shop in the city of Malang in essence must be accompanied by terms already have traffic impact analysis documents. Therefore, researchers tried to analyze these problems. Then writing this paper done with juridical-empirical methods. review and analyze what happened in practice and is associated with a rule that already exists. The method of approach is the juridical sociological method, the aspects of the legal approach to do the analysis. To obtain the data required in the writing of this thesis, with 2 (two) types of data, namely primary and secondary. Based on this research obtained the results that the implementation of the granting of the permission of the building against Building Houses associated with the traffic impact analysis did not go well.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang) Henny Sukmandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Henny Sukmandari, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H,M.H. Email: hennyskmndari08@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang sanksi administratif pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang terhadap pemberi kerja, pekerja yang tidak mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang telah disebutkan bahwa pemberi kerja maupun pekerja wajib mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi yang tidak mendaftar akan dikenai sanksi administratif sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? (2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang dalam menerapkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data Primer, Sekunder, Tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriprif kualitatif berdasarkan peraturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan teknik memperoleh data melalui wawancara dan studi dokumen, mempelajari dan mengutip sumber data dari sumber-sumber yang tersedia yaitu berupa studi literatur di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH-UB), Peraturan Perundang-Undangan, Internet, serta artikel yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni penerapan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum bisa berjalan dengan baik karena adanya hambatan dari Pemerintah yang kurang tegas dalam memberikan sanksi, dan kesadaran perusahaan itu sendiri. Kata Kunci: penerapan pasal, sanksi administratif ABSTRACT This study discused the administrative sanction on the National Social Security for Employment in Malang given to the employers and employees who do not register for the program of social security for employment. The law states that employers and employees are obliged to register in the social security for employment program. For those who fail to comply will be subjected to administrative sanction as contained in Law number 24 year 2011 about the National Social Security System. Thus, the research problems formulated were: (1) How is the implementation of the administrative sanction of article 17 of Law Number 24 Year2011 about  National Social Security System? (2) What are the obstacles encountered and solutions offered by the National Social Security System for Employment in Malang in implementing article 17 of Law Number 24 Year 2011 about the National Social Security System? This study employed empritical juridical method with sociological juridicial approach. The primary, secondary, and ertiary data obtained was analyzed using descriptiv equalitative technique by refering to the regulation about the National Social Security System. The data collection techniques used were interview and document study by analyzing and quoting from sources of data in the forms of literatures available in the Document and Information Center of Faculty Of Law Universitas Brawijaya, legislation, internet, and articles related to the imposition of administrative sanction in the National SocialSecurity System of Employment in Malang. The result of the study show that article 17 of Law Number 24 Year 2011 about the National Social Security System has not been well implemented due to the government that is less firm in imposing sanction and also the company’s lack of awareness. Keywords: article implementation, administrative sanction
KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PEMBERESAN HARTA PAILIT JIKA KURATOR DIPIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPAILITAN Ahmad Dzulfiqar Hibatullah Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Dzulfiqar Hibatullah Putra, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Alfons Zakaria, SH. LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya fiqarhp@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skirpsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberesan Harta Pailit Jika Kurator Dipidana Pemalsuan Dokumen Kepilitan. Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap tidak diaturnya pada Undang – undang tetang kelanjutan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila seorang kurator terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemberesan harta pailit jika kurator dipidana pemalsuan dokumen Kepailitan ? , Bagaimana tindak lanjut dalam pengurusan harta / boedel pailit debitor ketika kurator dikenai sanksi pidana ? Hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsekuensi hukum terkait peraturan perundang – undangan tidak diatur terhadap pemberesan harta pailit jika kurator dipidana, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kepailitan sebuah perusahaan. Dan bagi kurator tidak mendapat kejelasan tentang kelanjutan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kelanjutan pengurusan dan pemberesan harta pailit jika kurator dipidana yaitu dengan mengulang proses dari awal. Agar kurator yang telah ditunjuk sebagai pengganti tidak kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Konsekuensi, Harta Pailit, Kurator, Undang – Undang No 37 Tahun 2004 ABSTRACT Ahmad DzulfiqarHibatullah Putra, Business Civil Law, Faculty of Law UniversitasBrawijaya, August 2017, THE LEGAL CONSEQUENCE ON THE SETTLEMENT OF PROPERTY OF BANKRUPTCY WHEN THE CURATOR IS SENTENCED FOR FALSE BABKRUPTCY’S DOCUMENT, Dr. BambangWinarno, SH., MS., AlfonsZakaria, SH. LLM. This study discussed the legal consequences on the settlement of property of bankruptcy when the curator is sentenced for false bankruptcy document. It was because the law did not cover the concinuation of process in the settlement of bankruptcy property when the curator was sentenced for commiting a crime. Thus, the research problems formulated were what were the legal consequences of the settlement of bankruptcy property when the curator issued a false bankruptcy document and what was the follow-up in the settlement of bankruptcy property when the curator was sentenced for a crime. The results of the study sho that the legal consequences related to legislation does not regulate the settlement of bankruptcy property when the curator is sentenced for commiting a crime which leads to a legal vacuum that puts one of the parties at disadvantages. The curator cannot also get certainty on his further duty in the settlement of bankruptcy property. The process of settlement of bankruptcy property has to be started from the beginning again if the previous curator is sentenced for commiting a crime. It is so in order not to put the new currator at difficulties in handling the case. Keywords: consequences, bankruptcy property, curator, Law number 37 year 2004
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPADA PESERTA TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA UNTUK MENCAIRKAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Alif Suryaningsih, Dr. Budi Santoso SH, LLM., Ratih Dheviana, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Dyahalif55@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada pasal 3 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni PP No 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya sesuai atau tidak dengan asas manfaat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum memakai interpretasi sistematis dan interpretasi historis. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait JHT. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Hari Tua (JHT), Asas Manfaat ABSTRACT This study discussed the issue on pension given to workers who were being fired as stated in article 3 of the Regulation of the Ministry of Employment number 19 year 2015. That particular regulation states that workers whose contract of work is terminated can get pension a month after the termination date. The previous regulation which was Government Regulation number 46 year 2016 stated that pension could be given when the workers reach 56 years of age, pass away, or suffer from permanent disability. This regulateion was the realization of Law number 40 year 2004 which served as the legal protection for social security. It contradicted the principle of benefit which stated that pension should provide benefit as contained in the philosophy of pension. Thus, this study was aimed at analyzing whether the granting of pension to the workers being fired was in accordance with the principle of benefit or not in the national security system. This study was a legal research using statute and conceptual approaches. The anlysis techniques involved were systematic interpretation and historical interpretation. The legal materials involved were primary legal materials in the form of legislation, and secondary legal material in the form of literature  related to pension. Keywords: work termination, pension, principle of benefit
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT ( 5 ) HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar) Wiwin Widiastuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wiwin Widiastuti , Dr. Iwan Permadi, SH.,M.Hum, Lutfi  Effendy, SH.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangJalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, IndonesiaTelp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505Email : wiwinwd24@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 5 ayat  (5) huruf  C Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah terkait pencegahan alih fungsi lahan ? 2)Bagaimana pertimbangan teknis yang di lakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar terkait pencegahan alih fungsi lahan ?  Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar karena lembaga tersebut merupakan pelaksanaan dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) pelaksanaan Pasal 5 ayat  (5) huruf  C Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah terkait pencegahan alih fungsi lahan  tidak dijelaskan secara keseluruhan, hanya saja wewenang dari BPN Kabupaten Karanganyar hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan tanah bukan menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Permohonan Izin Lokasi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pelayanan. 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitanIzin Lokasi,dengan ketentuan 1. tidak boleh mengorbankan kepentingan umum; 2.tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya; 3.memenuhi azas keberlanjutan; 4. memperhatikan azas keadilan; dan 5.memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Secara keseluruhan tidak ada hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pasal 5 ayat (5) huruf c peraturan daerah Kabupaten Karanganyar, hanya saja ada beberapa bangunan yang berdiri diatas kawasan lahan pertanian berkelanjutan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar dalam menggurangi jumlah pelanggaran antara lain Surat Teguran / Surat Peringatan dan Penarikan izin.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pencegahan alih Fungsi  Lahan , Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar ABSTRACT This study aimed at investigating, identifying, and analyzing 1) How is the implementation of article 5 paragraph (5) letter C of Karanganyar’s Regional Regulation number 1 year 2013 about Spatial Planning related to the prevention of land conversion? 2) What are the technical consideration taken by the National Land Agency related to the prevention of land conversion? This study was empirical juridical by design and was done in the National Land Agency of Karanganyar regency using purposive sampling technique. The results of interview show that: 1( the implementation of article 5 paragraph (5) letter C of Karanganyar’s Regional Refulation number 1 year 2013 about Spatial Planning related to the prevention of land conversion is not thoroughly explained. National Land Agency of Karanganyar is only authorized of giving recommendation of land use, not issuing license for spatial use. The proposal for location permit can be submitted to the Regent via the Integrated Service Agency and the recommendation of land use is submitted to the head of the Service Agency. 2) Land’s Technical Consideration becomes the requirement in the issuance of location permit under the following conditions: 1. Must not disturb public interest; 2. Must not disturb the use of nearby land; 3. In accordance with the principle of sustainability; 4. In accordance with the principle of justice; 5. Meet the requirement of legislation. In general, there is no specific problems encountered in the implementation of article 5 paragraph (5) letter c of Karanganyar’s Regional Regulation. It is just that some of buildings are built on the sustainable farming land. The efforts done by the National Land Agency is by decreasing the number of violations commited by sending letter of warning and the revocation of permission. Keywords: the implementation of prevention of land conversion, National Land Agency of Karanganyar Regency
KESESUAIAN PENGATURAN KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016) Fakhriyah Nisrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fakhriyah Nisrina, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.fakhriyahnisrina@yahoo.co.id ABSTRAKPada penelitian ini, penulis menganalisis permasalahan mengenai kesesuaian pengaturan kenaikan iuran jaminan kesehatan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Kenaikan iuran jaminan kesehatan dinaikkan hanya untuk Peserta Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri dan Peserta Bukan Pekerja. Pemilihan tema dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Permasalahan ini timbul akibat adanya penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Penyesuaian iuran menimbulkan adanya Pro dan Kontra ditengah masyarakat. Salah satu pihak yang Proaktif tidak mempermasalahkan dengan adanya kenaikan iuran tersebut karena untuk kesehatan dengan syarat adanya pengoptimalan pelayanan, sedangkan pihak yang Kontra dengan kenaikan iuran ini berpendapat bahwa beberapa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial terpenuhi tetapi yang mampu menyubsidi pendapatannya kurang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Statue Aprroach. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, yakni interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa Pеrаturаn Prеsidеn Nomor 19 Tаhun 2016 Tеntаng Jаminаn Kеsеhаtаn mеmiliki kеsеsuаiаn dеngаn 3 (tigа) prinsip pеnyеlеnggаrааn jаminаn sosiаl yаitu: Prinsip Kеpеsеrtааn Wаjib, Prinsip Nirlаbа, Prinsip Kеgotong-royongаn. Pеrаturаn prеsidеn tеrsеbut jugа tеlаh tеpаt gunа pеnyеsuаiаn dаsаr kеbutuhаn mаsyаrаkаt dеngаn pеnyеlеnggаrааn jаminаn sosiаl nаsionаl.Kata Kunci: Kesesuaian, Jaminan Kesehatan, Prinsip Jaminan Sosial, Iuran, Asuransi SosialABSTRACTThis study discussed the suitability of the arrangmenet on the increase of health insurance fee with the principle of the social security administration related with the issuance of Presidential Regulation number 19 year 2016. The increase of health insurance fee is only subjected for non-wage earners or independent participant and the non-worker participant. Ths topic was chosen due to the issuance of Presidential Regulation number 19 year 2016 about the second amandement of Presidential Regulation number 12 year 2013 about Health Insurance. This issue surfaced due to the adjustment of fee set by the administrator of Health Social Security. This adjustment triggered pro and contra from the society. The pros believed that the increase on the fee was not a problem as long as the service in health would be improved while the cons thought that even though the principles of social security had een met, the ones who gave subsidy had less earnings. This study used normative juridical method with statute approach. The legal materials involved in this study were obtained through grammatical interpretation. The results of the study show that the Presidential Regulation number 19 year 2016 about Health Insurance has three conformities with 3 (three) principles of social security administration, which are: the principles of compulsary membership, non-profit, and mutual help. That Presidential Regulation is also appropriate to meet the basic needs of the society by means of the administration of national social security.Keywords: Suitability, Health Insurance, The Principle of social security, Fee, Social security 

Page 303 of 563 | Total Record : 5629

 301   302   303   304   305 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue