cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 300   301   302   303   304 
SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENNYERTAAN MODAL NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA MENGENAI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN TANPA MELALUI APBN Sindy Hesty Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sindy Hesty Rahayu, Bambang Winarno, Reka Dewantara.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: hestysindy@gmail.com ABSTRAK Sebagaimana strategi pemerintah dalam pembentukan holding BUMN dengan melalui penyertaan modal negara, maka berlakulah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan Modal negara. Peraturan pemerintah ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undang lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa pemberian penyertaan modal negara terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN. Hal  ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 yang menyatakan penyertaan modal negara yang berasal dari saham milik negara dilakukan pemerintah tanpa melalui mekanisme APBN. Konflik norma ini menjadi isu hukum yang penting untuk segera dilakukan suatu upaya penyesuaian (sinkronisasi) norma. Kata Kunci: Sinkronisasi, Penyertaan Modal negara, APBN.  ABSTRACT Similar with the government strategy in the establishment of State’s Enterpriss holding through the inclusion of state’s capital, the government also implements Government Regulation number 72 year 2016 about the procedures and administration of state’s capital. This government regulation sparks various reactions from society because it contradicts other legislations and one of them is Law number 17 year 2003 about state’s finances. That law governs that capital inclusion must be first stipulated in State’s Budget. This is different from what is regulated in Government regulation number 72 year 2016 stating that capital inclusion coming from state-owned shares can be done by government without going through the mechanism of state’s budget. This conflict of norms is a legal issue that needs to be synchronized. Keywords: Synchronization, state’s capital inclusion, State’s Budget.
PERMAINAN INTERAKTIF ELEKTRONIK YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK USIA 18 TAHUN ATAU LEBIH YANG MENGANDUNG HUMOR DEWASA YANG BERKONOTASI SEKSUAL (Analisis Yuridis Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2016 tenta Ida Bagus Putra Udhyana Pidada
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Bagus Putra Udhyana Pidada, Dr.Bambang Sugiri, SH., MS. Alfons Zakaria, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : putraudh@gmail.com Abstrak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik adalah Peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dalam mengunakan permainan interaktif elektronik. Diaturnya setiap konten atau muatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan yang didasarkan oleh pengklasifikasian kelompok usia pengguna yang terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan usia pengguna. Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai konten muatan yang diperbolehkan dalam Kelompok Usia 18 Tahun atau lebih, dimana dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri tersebut memperbolehkan adanya konten yang mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual tanpa adanya suatu batasan tertentu, humor dewasa sangatlah luas dan membuka celah hukum untuk masuknya pemainan interaktif elektronik yang memiliki unsur pornografi yang memiliki akibat hukum bertentangan antara peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penuli memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisa bahasa hukum tertulis yang mengatur tentang Pornografi dan Informasi Elektronik, sehingga dapat menemukan melalui konsep dari interpretasi gramatikal dari bahasa dan pola hukum tertulis sehingga mampu menemukan jawaban atas konten humor dewasa dengan konotasi seksual dalam permainan interaktif elektronik sebagai suatu bentuk pornografiKata Kunci : Permainan Interkaktif Elektronik, Pornografi, Humor Dewasa Abstract The Regulation of Minister of Communication and Information Technology number 11 year 2016 about the classification of Electronic Interactive Games is a regulation which protects public interest in using electronic interactive games, it regulates which content is allowed or not based on the classification of the users age which fall into five categories. Article 8 of that regulation states that for the 18-years-old-and-above group, a content containing adult humor with sexual connotation is allowed without any specific limitation. Adult Humor defenition is wide and have a possibilty of the occurence of elements of pornographhy which contradicts the law. This study employed normative juridical method to analyze writtern law regulating Electronic Pornography and Information in order to find the answer to the problems through the concept of grammatical interpretaqtion and writtern law’s pattern. Keywords:  Electronic Interactive Game, Pornography, Adult Humour  
Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability Rachmad Hadjarati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachmad Hadjarati, Dr. Tunggul Anshari SN., SH., MH, M. Dahlan, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rachmadhj@gmail.com Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh bobroknya kekuasaan kehakiman yang tak kunjung membaik walaupun reformasi peradilan telah berjalan lama. Tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas hakim berhadapan langsung dengan doktrin imunitas hakim dan independensi hakim di Indonesia. Reinterpretasi kembali sejauh mana imunitas hakim berlaku, menjadi titik awal perdebatan untuk mencari solusi. Pengawasan hakim yang ada di Indonesia, dalam hal ini oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dinilai belum secara sempurna melindungi hak konstitusional warga negara yang mencari keadilan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman.. Hak asasi yang di negara lain sudah dijamin keberlangsungannya karena sudah dijamin dengan model pengawasan hakim yang disebut judicial liability. Konsep yang sudah diterapkan di Jerman sejak abad ke-13 ini, juga ada model yang berbeda yang berlaku di Inggris dan Amerika. Dengan revitalisasi kewenangan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, serta mengatur kembali kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, bisa membentuk konsep Judicial Liability yang sederhana untuk Indonesia. Tidak lupa juga turut mengajak akademisi dalam sebuah lembaga eksaminasi untuk ikut mengawasi jalannya lembaga peradilan, ini diharapkan akan jadi solusi terbaik untuk memperbaiki citra kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kata kunci: kekuasaan kehakiman, judicial liability, pengawasan hakim.  The Protection Of Citizen’s Constitutional Right in Judicial System in Indonesia through the Implementation of Judicial Liability Rachmad Hadjarati, Dr. Tunggul Anshari SN., SH., MH, M. Dahlan, S.H., M.H. Faculty Of Law Universitas Brawijaya Email: rachmadhj@gmail.com Abstract This study was sone due to worsening judicial power even though judicial information has been done so long. The expectation on the improvement of judicial accountability in Indonesia has to deal with doctrine of legal immunity and judge’s independece in Indonesia. Reinterpretation on to what extend does the judge’s immunity apply becomes the starting point where the debate to find solution starts. Judge’s supervision in Indonesia, done by the Judicial Commision and Supreme Court, is considered unable to perfectly protect citizen’s constitutional who seek for justice in the scope of judicial power. Human’s right in other countries has been protected by a type of judge’s supervision called judicial liability which is a concept applied in Germany sice the 13th century. A different type of it has also been applied in the United States of America and United Kingdom. A simple concept of Judicial Liability in Indonesia can be formed by the revitalisation of cassation’s authority for the Legal Interest and rearranging the cooperation between Judicial Commision with Supreme Court. Besides, scholars are involved in examination body to supervise the judiciary as a solution to improve the image of judicial power in Indonesia. Keywords: judicial review, judicial liability, judge’s supervision
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN BESAR (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME) Danang Mada Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danang Mada Pratama, Dr. Istislam, SH., M.Hum, Lutfi Effendi, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: danang_mada@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Walikota Kediri tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Kediri serta membahas mengenai solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal. Latar belakang dari permasalahan tersebut karena reklame sekarang sangat berkembang dalam hal sebagai alat komunikasi produsen dengan konsumen. Indusri di Kota Kediri yang juga semakin berkembang akan berdampak pada semakin banyaknya pemasangan reklame di jalan Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kata kunci : Pelayanan Publik, Perizinan, Reklame   ABSTRACT Research discussed on the implementation of regulation mayor Kediri about advertisement organizing in the city Kediri as well as to discuss related the solution for overcoming resistance or obstacles faced by investment board. The background of these problems because ads now grown very much in a thing as a means communication producers with consumers. Industry in a the city Kediri who also growing will have an impact on the increasing number of the installation of ads in a city boulevard Kediri. This research using the kind of research juridical empirical with the methods approach juridical sociological. Keyword : Public Service, License, Advertisement
KONSTRUKSI PENGATURAN BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Gilang Prasetyo Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilang Prasetyo Rahman, Prof.Dr.Mohammad Bakri S.H.,M.S., Shanti Riskawati S.H.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gilangprasetyorahman49@gmail.com Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia diatur di dalam putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berlakunya jaminan fidusia adalah sejak didaftarkannya akta jaminan fidusia kepada Kantor Wilayah Provinsi. Dengan dilakukannya pendaftaran, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan jaminan fidusia, pemberi fidusia atau debitur lalai membayar hutang. Eksekusi yang dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara itu diperoleh harga tertinggi untuk menguntungkan para pihak. Diperbolehkannya penggunaan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri seusai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi tidak adanya pengaturan lebih lanjut terhadap aturan tersebut menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini dapat terjadinya masalah jika kreditur ingin mengeksekusi benda jaminan milik debitur yang letak bendanya di luar negeri. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang konstruksi pengaturan benda jaminan fidusia di luar negeri. Karena dengan adanya aturan lebih lanjut tentang tatacara eksekusi benda jaminan fidusia di luar wilayah Negara Republik Indonesia akan memberikan payung hukum atau kepastian hukum terhadap kreditur serta debitur apabila ingin menjaminkan benda milik debitur yang berada di luar negeri. Kata Kunci : Jaminan, Jaminan Fidusia, Eksekusi benda jaminan  ABSTRACT Fiduciary is one of the warranty institutions as regulated in Law Number 42 Year 1999 regarding Warranty. Prior to the establishment of the Fiduciary Warranty Law, fiduciary is governed by a Dutch Supreme Court ruling in 1932. Fiduciary is the transfer of ownership of an object on the basis of trust with the provision that an object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the possessor of the object. The validity of the fiduciary warranty shall be registered since the registration of the fiduciary warranty certificate to the Provincial Regional Office. With the establishment of registration, the creditor has the right to execute if in the implementation of credit agreement or financing with fiduciary warranty, fiduciary or debtor neglecting to pay the debt. The execution by selling the fiduciary warranty object through public auction or through the sale under the hands of a fiduciary giver and fiduciary receiver if such is obtained by the highest price to benefit the parties. The permissibility of the use of fiduciary warranty objects who are abroad corresponded to article 11 paragraph (2) of Fiduciary Warranty Law, but the absence of further regulation to those rules lead to a legal vacuum. This can be a problem if the creditor wants to execute the collateral property of the debtor whose location is located outside the country. Therefore, the researcher wants to research about the construction of arrangement of fiduciary warrantyobjects abroad. Due to the existence of further rules concerning the execution of fiduciary warranty goods outside the territory of the Republic of Indonesia will provide legal umbrella or legal certainty to the creditor as well as the debtor if it wants to pledge the property of the debtor residing abroad. Keywords: Warranties, Fiduciary Warranty, Execution of collateral items
IMPLEMENTASI PASAL 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo) Danu Waskito Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danu Waskito Aji, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH, Arif Zainudin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Dhanu.dj07@gmailcom ABSTRAK Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa  mengenai Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terkait pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pariwisata terhadap objek wisata alam di Kabupaten Kulon Progo belum terlaksana secara menyeluruh. Pengawasan pariwisata ini dirasa belum maksimal dikarenakan beberapa wisata alam terkait belum memiliki TDUP yang mana ini merupakan syarat yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan TDUP yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata dalam hal ini khususnya wisata alam, sehingga Dinas Pariwisata belum dapat melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal. Dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melayangkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu berupa teguran secara tertulis kepada pengelola objek wisata alam yang tidak memiliki TDUP. Kendala yang dihadapi ialah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih kurang, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Selain itu, faktor SDM di kawasan wisata sangat rendah dalam menjalankan prosedur pemerintah yakni terkait Izin Usaha Pariwisata. Kata Kunci : Kulon Progo, TDUP, Dinas Pariwisata   ABSTRACT From this method author have a conclusion that PASAL 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2015 about organize registration of permit for bussiness tourism regarding oversee from Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo for landscape tourist attarction is far from perfect.there so many tourist attraction didnt have an TDUP especially landscape tourist attraction who is required in  Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 about organize TDUP. about this Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo already give an sanction to the administrator of the tourist attraction but they have obstacles in socialization , didnt assertive sanction for offenders, and lack of information people in the area about permit of tourism bussiness. Keywords : Kulon Progo, TDUP, Dinas Pariwisata
“PELAKSANAAN PASAL 21 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERKAIT PENAGIHAN PAJAK REKLAME” Abdurahman Abdurahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdurahman, Agus Yulianto, S.H., M.H., Arif Zaiunudin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abdurahmannn09@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 21 Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame terkait penagihan pajak reklame. Dalam Pelaksanaan penerimaan pajak daerah masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Di Kabupaten Blitar banyak ditemui wajib pajak reklame di Kabupaten Blitar yang tidak membayar pajak terutang dalam kurun waktu yang melebihi jangka waktu pembayaran, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemungutan pajak guna menunjang pendapatan asli daerah, oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah melaksanakakan Penagihan dengan tahap – tahap yang sudah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tersebut. Peraturan tersebut di buat sebagai cara pemerintah daerah menyelamatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna sebagai pembiayaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal, Penagihan Pajak, Pajak Reklame. ABSTRACT This study aims to find out the implementation of Article 21 of Blitar Regent Regulation No. 39 of 2012 on Guidelines for Implementation of Tax Collection Advertisement related to bill advertisement tax bill. In the implementation of local tax revenues still hung on various obstacles, one of the obstacles is the high rate of tax arrears, both the pure tax evasion (tax avoidance) of the community because people feel loss when paying taxes and the inability of the community in paying tax debt. In Blitar regency, there are many taxpayers in Blitar regency who do not pay the tax payable in the period that exceeds the payment period, thus causing a non-optimal tax collection to support the original revenue of the region, therefore the Regional Revenue Board conducts billing with stages Already regulated in Article 21 of Regulation of the Regent Number 39 of 2012. The regulation is made as a means of local government to save the potential of local revenue (PAD) in order to finance regional development. Keywords: Implementation of Article, Tax Billing, Advertising Tax.
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP STATIS BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN (Studi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri) Moch Rifqi Awwalansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moch. Rifqi Awwalansyah, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: syahalan10@yahoo.co.id   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum mengenai arsip statis berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam  aspek perlindungan hukum tersebut, pembahasan ditekankan terhadap bagaimana bentuk perlindungan terhadap dokumen arsip statis di wilayah Kabupaten Kediri bilamana terjadi bencana alam, bencana sosial adanya terorisme. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Kata Kunci: perlindungan hukum, arsip, penyelamatan ABSTRACT This study discusses the protection and rescue of static archive based on article 34 paragraph (3) of law number 43 year 2009 about archive . In the aspect of the legal protection, the discussion focused on how a form of protection against static archive documents in the district of Kediri whenever natural disasters, social disasters such as terrorism. This research uses empirical juridical using juridical sociological approach. Keywords: legal protection, archive, rescue
“PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DALAM PASAL 2 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PEN Ahmad Riza Choirul Anwar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Riza Choirul Anwar, Dr. Iwan Permadi SH.,M.Hum., Lutfi Efendi,SH.,M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Ahmadrezachoirul@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 tersebut mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawl) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di wilayah perairan Indonesia. Peraturan ini di buat untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan agar tetap lestari serta untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan ikan agar tidak punah di masa yang akan datang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap ikan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diekatahui bahwa pelaksanaan larangan penggunaan alat tangkap ikan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tidak terlaksana secara efektif dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Jawa Timur untuk mengawasi kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, kurangnya kesadaran diri dari pihak nelayan dalam menggunakan alat tangkap ikan yang beresiko dapat merusak habitat ikan serta dapat mengurangi tingkat keberlanjutan ikan. Kata Kunci: Pelaksanaan Pasal, Larangan alat tangkap ikan, Kebijakan publik.  ABSTRACT This study aims to find out how the implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Hawl Trawls and Seine Nets In State Fisheries Management Territory Indonesia. In article 2 it regulates the prohibition for everyone to use trawl fishing equipment and seine nets fishing gear in the territorial waters of Indonesia. This regulation is made to maintain the sustainability of fishery resources in order to be sustainable and to improve the sustainability of fish in order to not become extinct in the future. The type of this study is the type of empirical research with research methods Sociological Juridical conducted by direct research to obtain data on the implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. Based on the results of this study it can be known that The implementation of the ban on the use of fishing gear in article 2 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 2 of 2015 was not implemented effectively due to obstacles by several factors such as the lack of officers from the Office of Marine and Fisheries of East Java province to supervise fishing activities in fishing, lack of self- From the fishermen in using fishing gear which is at risk can damage fish habitat and can reduce fish sustainability level.Keywords: Implementation of Article, Prohibition of fishing gear, Public policy 
PELAKSANAAN PASAL 73 UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DAERAH (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang) Erdiyanto Fujo Laksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erdiyanto Fujo Laksono, Lutfi Efendi.SH.M.Hum,Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,Email Erdiyantofujo@gmail.com ABSTRAK Permasalahan mengenai Efektivitas pelaksanaan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan perintah tugas untuk pindah,naik pangkat, turun jabatan,atau mutasi atas keinginannya sendiri menjadi masalah dilingkungan Badan Kepegawaian baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Perubahan pelayanan dan sisitem kerap di lakukan untuk memberikan efek Positif terhadap pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat.Kabupaten Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki populasi yang cukup tinggi,selain itu Kabupaten Malang juga terkenal sebagai kota pendidikan yang mengakibatkan terjadi adanya laju perpindahan yang tinggi dari masyarakat luar kota Malang. Proses pelaksanaan mutasi yang ada di Kabupaten Malang dilakukan di oleh BKD Kbaupaten Malang dimana proses administrasi,pengolahan,dan putusan pelaksanaan mutasi disusun oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian,. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Empiris dimana di perlukannya penelitian lapang secara langsung ke Sumber Data yang di tuju. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pasal 73 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berasaskan Good Governance di daerah Kabupaten Malang pada Khususnyaa.Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rujukan yang efektif terhadap proses pelaksanaan Mutasi yang ada di Daerah Kabupaten Malang. Kata Kunci : Mutasi, ASN (Aparatur Sipil Negara), Good Governance, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) ABSTRACT The issues on the effectiveness of transfer for civil servant assigned to transfer for promotion,step down, or transfer due to own will have become the problems in the employment departement in the central government or local gpverment. Change in service and system is often done in order to give positive effects on service provided for people of Malang regency which is one of highly populated regencies in East Java. Malang is also reknown as city of education which leads to high rate of people movement from outside of Malang. The transfer proces in Malang Regency is done by Regional Employment Departement (RED) of Malang regency in which the process  of administration, processing, and implementation of transfer is formulated by RED after being agrred upon by the employment advisior. This study used emprical juridical method by doing direct research on the field. This study aimed at investigating the effectiveness of article 73 of law number 5 year 2014 abaout state civil apparatus based with the principle of good governance in Malang Regence especially. The results of study are expected to provide efective reference on the process of transfeer in Malang Regency. Keywords: Transfer, State Civil aparatus, good governace, Regional employment department

Page 302 of 563 | Total Record : 5629

 300   301   302   303   304 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue