cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 304   305   306   307   308 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL PADA KASUS MEREK BOSSINI DAN CURESONIC (Studi Putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Bossini dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Kasus Merek Curesonic) Eudea Adeli Arsy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eudea Adeli Arsy, Afifah Kusumadara, S.H., LLM., SJD.; M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arsydey@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini mengangkat permasalahan Penerapan Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini dan Curesonic dengan melakukan Studi Putusan MA No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan MA No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran merek terkenal dimana banyak sekali merek lokal yang menggunakan nama merek terkenal asing untuk mempromosikan barang dan/atau jasa yang dimilikinya. Namun yang terjadi, banyak sekali dari sekian banyak kasus pelanggaran merek tersebut yang putusannya tidak sesuai dengan penerapan prinsip perlindungan merek terkenal yang diberikan oleh Undang-Undang Merek di Indonesia karena terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang muncul baik dalam Undang-Undang Merek 2001 dan Undang-Undang Merek 2016. Konvensi Internasional TRIPs juga mengatakan bahwa sampai pada saat ini belum ada satu negarapun yang bisa memberikan definisi tentang merek terkenal.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Merek di Indonesia antara lain tidak adanya pengertian merek terkenal, kedua tidak adanya pengertian tentang teori reputasi, ketiga tidak dicantumkan syarat-syarat suatu merek dapat ditolak. Sampai pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia belum mempunyai upaya untuk permasalahan ini. Rekomendasi atau saran untuk pemerintah dan pengadilan yang berwenang: a) memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam undang-undang merek, b) mengetahui ciri-ciri dari merek terkenal, c) mengetahui reputasi merek terkenal di masyarakat. Kata kunci: Prinsip Perlindungan Merek Terkenal, Bossini, Curesonic, Undang-Undang Merek, TRIPs ABSTRACT This study discussed the issue on the implementation of the principle of protection for famous brand in the case of Bossini and Curesonic by studying the decree by Supreme Court number No 211 K/Pdt.Sus-HKI/2015 and the decree of Supreme Court No 462 K/Pdt.Sus-HKI/2015. This was triggered by the fact that there were many cases of violation on famous brand in which many local brands used famous freign brands to promote their goods/ services. Many of the court decisions were not in accordance with the implementation of principle of famous brand protection regulated under Law of Brand in Indonesia due to some weakneses of Law of Brand year 2001 and Law of Brand year 2016. International convention of TRIP also states that until now there has not been any country which can define the definition of famous brand. This study used normative juridical design. This study revealed some weaknesses in the Law of Brand in Indonesia. The weaknesses are the absence of definition on famous brand, the absence of definition on the theory of reputation, and the absence of requirement for a brand to be rejected. Up to now, the government of the Republic of Indonesia has not done any effort to solve this issue. Thus, the recomendations and suggestions given for the government and the authorizing court are: a) fix the weaknesses found in the law of brand, b) define the characteristics of famous brand, c) define the reputation of famous brand in society. Keywords: principle of famous brand protection, Bossini, Curesonic, Law of Brand, TRIPs
ANALISIS PUTUSAN HAKIM BERUPA TINDAKAN TERHADP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN Atika Kartini Quarta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Atika Kartini Quarta, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : atika.quarta@yahoo.com ABSTRAK Dengan berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh Anak pada zaman sekarang, terdapat sebuah contoh berikut ini seorang Anak yang berinisial JJ berumur 12 tahun dan telah melakukan tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian terhadap seorang anak yaitu korban yang berinisial IA. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2016 JJ telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa seorang anak. Pasal Kesatu 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah mengkaji Undang-Undang dengan contoh kasus perkara JJ. Penelitian menggunakan pendekatakan perundang-undangan (statute approach). Sanksi yang diberikan kepada tersangka yang berinisial JJ berumur 12 (dua belas) tahun dianggap kurang.JJ hanya dijatuhkan berupa “Tindakan” yaitu pembinaan di luar lembaga dengan kewajiban untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di panti sosial paramita mataram selama 6 (enam) bulan. Putusan Hakim tersebut tidak memberikan efek jera bagi Anak. Kata kunci :Kejahatan, Sanksi Pidana Anak ABSTRACT With the growing crimes committed by children today, there is an example following a child whose initials JJ is 12 years old and has committed a criminal act of violence to the death of a child, the victim with the initials IA. Decision of Sumbawa District Court Number 2 / Pid.sus.Anak / 2016 / PN.Sbw dated March 17, 2016 JJ has been found guilty of having eliminated the life of a child. First Article 76C jo Article 80 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection jo Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on Child and Secondary Criminal Justice System Article 76E jo Article 82 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection jo Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The method used in this research is Normative research method. Because the method used in this study is to examine the Law with the example case of the JJ case. Research using statute approach (statute approach). Sanction given to the suspect with initials JJ 12 years old is considered less. JJ is only imposed in the form of "Action" which is outside coaching institution with obligation to follow therapy in mental hospital of West Nusa Tenggara Province in Mataram for 2 (two) Years and job training in the paramita mataram social home for 6 (six) months. The Judge's verdict does not provide a deterrent effect to the Child. Keywords: Crime, Child Criminal Sanction
OPTIMALISASI PENGAWASAN DINAS PASAR KOTA MALANG TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima) Rosy Indrajaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosy Indrajaya, Dr. Istislam, SH., M. Hum,Agus Yulianto, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : rosyindrajaya@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang OptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan terkait pengawasan langsung dan tidak langsung yang tidak efektif dikarenakan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pasar hanya terfokus pada pedagang kaki lima yang berada di beberapa tempat,. Pihak Dinas Pasar tidak dapat mengukur keberhasilan terkait dengan optimalisasi pengawasan karena tidak adanya pendataan hasil pengawasan yang mengakibatkan tidak adanya perbandingan hasil pengawasan dari tahun ke tahun. Selain hal tersebut, beberapa kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima yaitu terkait kemacetan lalu lintas serta lingkungan kotor yang disebabkan oleh Pedagang kaki lima masih belum teratasi secara sempurna, seperti yang ada di daerah Pasar Kebalen, Pasar Kedungkandang, dan Pasar Madyopuro. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :(1) Bagaimana OptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima? (2)   Apa hambatan dan solusi dalamOptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang yang dihubungkan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh Pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu bahwa dalam optimalisasipengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang belum optimal karena 5 ukuran kinerja menurut Mardiasmo belum terpenuhi secara baik oleh Dinas Pasar Kota Malang. Kata Kunci: Optimalisasi,Pengawasan langsung dan tidak langsung, Pedagang Kaki Lima  ABSTRACT This study discussed the optimization of supervision on the Department of Market of Malang to steet vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 about the management and control and training of street vendors in Malang. This topic was chosen because there were many problems related to the ineffective direct and indirect supervision done by Market Deprtment that was focused on street vendors in some places. The Market Department could not measure the success related with the optimization of supervision due to the absence of record on the result of supervision so that comparison of the results from year to year could not be done. Besides, traffic jam and dirtiness caused by street vendors could not be well solved such as the cases in Kebalen market, Kedungkandang market, and Madyopuro market. Thus, the research problems formulated were: (1) how is the optimization of supervision by Market department of Malang to the street vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 related to supervision for street vendors? (2) what are the obstacles experienced and solutions offered in the optimization of supervision in market department of Malang toward street vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 related to the supervision for street vendors? This study used sociological juridical method by analyzing article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 about management and training for street vendors in Malang area in correlation with the problems caused by street vendors. The results of the study show that the supervision done by the Market Department of Malang has not been done optimally because the supervision done by Market’s Department of Malang has not meet Mardiasmo’s 5 performance measures. Keywords: optimization, direct and indirect supervision, street vendors.
URGENSI PENGATURAN SPACE OBJECTS (BENDA ANGKASA) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN TERHADAP AKTIVITAS RUANG ANGKASA Andrew Bresnev Kombong
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrew Bresnev Kombong, Afifah Kusumadara, SH., L.LM. SJD, Moch. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : andrewbresnev@gmail.com Abstrak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas penemuan atau hasil invensinya sebagai bentuk penghargaan terhadap  inventor tersebut. Paten juga digunakan untuk merangsang perkembangan teknologi pada suatu negara. Namun isu paten kemudian muncul ketika rezim hukum paten dan rezim hukum ruang angkasa bersinggungan. Isu ini muncul akibat mulai aktifnya berbagai kegiatan diruang angkasa yang melibatkan berbagai teknologi di ruang angkasa atau yang disebut dengan Space Object (Benda Angkasa). Status patenable Space Object dalam hukum paten kemudian menjadi perdebatan ketika dihadapkan pada prinsip kepentingan bersama umat manusia dalam Outer Space Treaty. Fenomena yang menimbulkan isu paten di ruang angkasa dinilai menjadi penting khususnya bagi Indonesia. Potensi pemanfaatan udara dan ruang angkasa dapat mendorong perkembangan berbagai bidang di Indonesia. Indonesia perlu membentuk pengaturan paten terhadap ruang angkasa khususnya Space Objects sebagai objek kegiatan ruang angkasa. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan menganalisan bahan hukum tertulis yang terkait hukum paten dan ruang angkasa, sehingga dapat menemukan melalui konsep interpretasi gramatikal dan futuris terhadap jawaban atas kekosongan hukum paten terhadap Space Object. Kata Kunci : Paten, Hukum Ruang Angkasa, Space Object. Abstract Patent is an exclusive right granted by the state to inventors over the invention as a form of appreciation. Patent can also be used to trigger development in technology of a state. However, the issue on patent arises when there is a collition between patent regime and space law regime. The issue sufaced as the result of space activity that involved several space technology known as space objects. The status of patentable space objects in patent law became a debate when confronted with common interest in Outer Space Treaty. The phenomenon caused by the space patent is deemed important for Indonesia. the potential of air and space utilization can trigger the development of various aspects in Indonesia. Indonesia needs to form patent regulation on space especially space objects. This study used normative juridical method in order to analyze written legal materials related to patent law and space in search of the answers related the legal void on space objects using grammatical and futuristic interpretation. Keywords : patent, space law, space object 
PENGATURAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA TERHADAP PIHAK PENYEDIA JASA DALAM PENGURUSAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI Sukawati Rahma Wulansari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sukawati Rahma Wulansari, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : hukum@ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) eksistensi serta peran hukum administrasi negara terkait prosedur dalam administrasi pembuatan dan penerbitan Surat Izin Mengemudi serta menggunakannya sebagai pedoman dalam pembuatannorma yang mengatur tentang penjatuhan sanksi bagi para penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi; 2) mengetahui dan menganalisis eksistensi hukum pidana untuk mengukur apakah kegiatan para penyedia jasa perantara atau yang sering disebut percaloan Surat Izin Mengemudi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai penjatuhan sanksi bagi para pihak penyedia jasa perantara; dan 3) menemukan norma atau peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk menjerat para penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan statute approach yang mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan administrasi Surat Izin Mengemudi antara lain 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil berupa 1) sanksi bagi pihak penyedia jasa perantara pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu denda administratif, Pasal 209 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 2) sanksi bagi pihak penyedia jasa perantara yang berprofesi sebagai PNS adalah denda administratif, Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan 3) sanksi bagi Satuan Administrasi Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi adalah denda administratif, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 421 KUHP, Pasal 17 ayat (1) (2) jo. Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci : Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Penyedia Jasa Perantara, Surat Izin Mengemudi ABSTRACT This study aimed at investigating and analyzing 1) the existence and the role of state administrative law related to procedures in the administration of the issuance and control of Driving Licence and its role as a guideline in the formulation of norms regulating the imposition of sanction for the brokerage service provider of the making of driving licence; 2) to investigate and analyze the existence of criminal sanction to measure whether the activities done by the service provider in the making of driving licence have met the elements of criminal law, so that they can be used as the guideline in the sanction imposition for those brokerage service providers; 3) and to find proper norms and legislation to arrest the brokerage service providers in the making of driving licence. This study was normative juridical using statute approach which reviewed several legilations related to the administration system of the making of driving licence which were 1) the Regulation of the Head of Police of the Republic of Indonesia number 9 year 2012 about Driving Licence; 2) Penal Code; 3) Law number 30 year 2014 about Government Administration; 4) Law number 20 year 2001 about the mandement of Law number 31 year 1999 about the Corruption Erradication; 5) Law number 22 year 2009 about Traffic and Road Transportation; 6) Law  number 2 year 2002 about the Police of the Republic of Indonesia ; and 7) Law number 5 year 2014 about Civil State Apparatus.The results of the study show that  1) the sanction imposed to the brokerage service provider in the making of Driving Licence is administrative fine, article 209 paragraph (1) of Penal Code, article 263 paragraph (1) of Penal Code, article 368 paragraph (1) of Penal Code,  article 5 paragraph (1) of Law number 20 year 2001; 2) the sanction imposed to the brokerage service provider who serves as civil servant is administrative fine, article 7 paragraph (4) of Government Regulation number 53 year 2012, article 12 letter e of Law number 20 year 2001; and 3) the sanction imposed to the Administrative Organizer of Driving Licence is administrative sanction, the retraction of favorable decision, article 418 of Penal Code, article 419 of Penal Code, article 421 of Penal Code, article 17 paragraph (1)  (2) jo article 80 paragraph (3) jo article 81 paragraph (3) of Law number 30 year 2014 about Government administration. Article 9 of Government Regulation number 2 year 2003, Chapter IV part Three of Head of Police of the Republic of Indonesia number 14 year 2001, article 12 letter a of Law number 20 year 2001. Keywords: Administrative Sanction, Criminal Sanction, Brokerage Service Provider, Driving Licence
PELAKSANAAN PASAL 46 PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA PRUNGGAHAN WETAN KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN) MOCHAMMAD CAESARYANTO
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Caesaryanto, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: mochammadcaesar29@gmail.com ABSTRAK Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pelaporan mengenai pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan APB Desa. Dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah dijelaskan secara terperinci beserta contoh laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban tersebut. Akan tetapi Pemerintah Desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Bupati Tuban tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang ditentukan, seperti halnya pemerintah desa tidak dapat memberikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa secara tepat waktu. Kata Kunci: Pelaksanaan PERBUP Tuban 2/2016, APB Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.  ABSTRACT Village Financial management is the entire activities of a village government in carrying out its obligation to report the village management related to village’s budget. Tuban’s Regent Regulation number 2 year 2016 about the management of village finance explains the realization of village’s budget in detailed along with the example that is contained in the attachment of that regulation. Yet, the village government was considered unable to provide optimum service due to lack of understanding on Tuban’s Regent Regulation. As the consequence, the implementation has not reached the objective set such as the village inability of providing the report on the realization of village budget on time. Keywords: the implementation of Tuban’s Regent Regulation 2/2016, Village’s budget, Village’s financial management
HAMBATAN IMPLEMENTASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MANUNGGAL MAKMUR KOTA SURAKARTA (Studi Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi) Indira Saraswati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indira Saraswati, Dr. Budi Santoso, S.H., LLM, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : indirasrswt@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Hambatan Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Kota Surakarta (Studi Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena asas kekeluargaan belum bisa diterapkan secara optimal dibuktikan dengan kurangnya kesadaran untuk bekerja sama dengan anggota lainnya.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman, menganalisis hambatan-hambatan pada implementasi asas kekeluargaan serta menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada implementasi asas kekeluargaan di KSP Manunggal Makmur. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman hanya diterapkan sebagian. Hambatan implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman yaitu belum adanya peraturan yang tegas,  pengurus koperasi yang mengabaikan persyaratan, tidak diikutsertakan anggota ke dalam RAT, kurangnya kesadaran dari anggota koperasi, banyak anggota yang keluar dari keanggotaan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pembuatan SOP koperasi, memberikan pengarahan kepada petugas survey dan calon anggota koperasi, anggota diajak untuk berperan aktif mengikuti kegiatan koperasi, serta dinas koperasi dan UMKM pengawasannya tidak hanya pada kondisi keuangan saja tetapi juga pada kegiatan simpan pinjam. Kata Kunci : Implementasi, Koperasi, Asas Kekeluargaan, Pemberian Pinjaman ABSTRACT This study discussed the issue regarding the obstacle on the implementation of Article 2 of Law Number 25 Year 1992 about cooperative in saving and loan cooperative Manunggal Makmur Surakarta City (Implementation study of kinship principle in giving cooperative loan). The topic was chosen due to the kinship principle that could not be implemented in an optimal way that was proven by less awareness to cooperate with other members. The purpose of this research was to describe the implementation of kinship principle in giving loan, analyze the obstacles in the implementation of kinship principle and analyze the effort to overcome obstacles in the implementation of kinship principle in KSP Manunggal Makmur. The research result proves that the implementation of kinship principle in giving the loan is only partly applied. The obstacle of implementation of kinship principle in giving the loan is the absence of strict rule., cooperative board that ignores the requirement, the members who are not involved in RAT, less awareness of cooperative member, and members withdrawal from cooperative.The efforts to overcome those obstacles are arranging of SOP of cooperative, giving briefing to the survey official and candidate of cooperative member, inviting members to participate actively in attending the cooperative activities, and providing supervision by cooperative agency and UMKM’s not only in financial condition but also in saving and loan activity. Keywords : Implementation, Cooperative, Kinship Principle, Giving Loan
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN KARAKTER WALT DISNEY PADA BARANG DAGANG Riyan Putra Anggara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riyan Putra Anggara, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: riyanputraanggara@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang Hak Cipta atas karakter Disney yang digunakan dalam suatu produk. Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan tentang hanya Pencipta dan pemegang Lisensi Hak Cipta saja yang dapat melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Hal ini menunjukan bahwa seseorang yang bukan pencipta maupun yang tidak memiliki Lisensi Hak Cipta, dapat menimbulkan kerugian materiil dan diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menjelaskan tentang Hak Eksklusif pemegang Hak Desain Industri untuk melarang orang lain tanpa persetujuan pembuat, memakai, menjual, dan/atau mengedarkan kecuali untuk kepentingan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, berdasarkan undang-undang tersebut bentuk perlindungan karakter fiksi dan grafis Disney yang pertama pemegang Hak Cipta memiliki perlindungan Hak Cipta secara preventif dan represif secara menyeluruh atas ciptaannya, yang kedua pemegang Hak Desain Industri memiliki perlindungan atas desain dari produk yang dibuat oleh pendesain. Upaya hukum pencipta dalam melindungi Hak Ekonomi atas karya cipta karakter fiksi dan grafis Disney dapat dilakukan dengan secara litigasi dan non litigasi. Jika para pihak telah melakukan somasi terlebih dahulu. Namun, pada pelaksanaannya upaya hukum yang ditempuh dalam melindungi Hak Ekonomi tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Walt Disney, Perjanjian Lisensi.  ABSTRACT This study aimed at investigating the legal protection for the copyright holder over Disney’s character that is used in a product. Article 9 of Law number 28 about copyright states that multiplication of a work in any possile form can only be done by the holder of copyright licence. It shows that anyone who is not the creator of not the licence holder can cause materiil lost and that is regulated under article 9 of Law number 31 year 2000 about industrial design explains about the exclusive right of industrial design right holder which is to prohibit others to use, sell, and/or distribute a work without consent. It is with the exception that it is done for research. This study was normative juridical. Based on the law, the protection for to the graphic and fiction character of  Disney  can be done in the preventive and repressive action. The holder of industrial design can have protection over the design of product by the designer. The legal efforts designed t protect the Disney’s fiction character and graphic can be done by litigation and non-litigation. In its application, the legal effort done to protect economic copyright depends on the agreement from the parties involved in a disoute. Keywords: legal protection, Walt Disnet, License agreement.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver PT. GO-JEK INDONESIA Imelda Noer Chandra Ayunigwulan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imelda Noer Chandra, Dr. Prija Djatmika, SH., MS. Eny Harjati, SH., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya imeldadharmawan@yahoo.co.idABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur terkait Informasi Elektronik. Semakin berkembangnya teknologi saat ini berimbas pada adanya aplikasi tentang Ojek Online yang biasa dikenal dengan Go-Jek. Seiring berkembangnya waktu, problematika tentang Ojek Online pun semakin tinggi. Salah satu permasalahan yang ada ialah adanya Order Fiktif yang dilakukan oleh para driver. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi GO-JEK, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabuhi atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak. Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver Go-Jek dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (legal action) yang dilakukan oleh pelaku Go-Jek dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku Go-Jek order fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan kedalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku Go-Jek dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut Kata Kunci: Informasi Elektronik, Go-Jek, Order Fiktif   ABSTRACT Law number 11 year 2008 about Electronic Information and Transaction regulates electronic information. The development in technology affects the online application of online taxibike known as Go-Jek. There are many problems that are related to online txibike. One of them is the fictitious order done by the drivers. This is done by opening a new account via GO-JEK application containing fake identity to deceive the company. The company can never be able to detect the validity of the case. The fictitious order commited by onlibe taxibike driver can be categorized as a fraud. Based on article 35 of Law number 11 year 2008 about electronic information and transaction , the fictitious order made by the Go-Jek driver has met the elements of crime so that the perpetrator of fictitious order can be imposed with the provision in article 52 of Law number 11 year 2008 about electronic information and transaction. Seen from the elements of article 378 of Pena Code, the perpetrator of fictitious order has met all of the criterias contained in the article. Keywords: electronic information, Go-Jek, Fictitious Order
Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Farahdyba Refitha Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farahdyba Refitha P, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Brawijaya Email: Farahdyba94@gmail.com   ABSTRAK Masyarakat adat adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang, bahkan sampai saat ini masih ada masyarakat adat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan oleh Undang-Undang mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, keberadaan penganut Penghayat Kepercayaan masih mendapat diskriminasi oleh Badan Kantor Catatan Sipil (BKCS) karena di anggap bukan suatu agama. Banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata Negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, para penghayat kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil, atas dasar kepercayaan Sunda Wiwitan, bukan merupakan agama, sehingga terdapat kesenjangan antara pelaksanaan (das sein) dan pengaturan (das solen). Kata kunci: Kepercayaan, Perkawinan, Penghayat Kepercayaan  ABSTRACT Indonesian society is a traditional society who preserves their ancestors belief, even there is still an indigenous people still uphold the original beliefs and constitution called “Penghayat Kepercayaan. However, until now the existence of “Penghayat Kepercayaan”got discrimination by some people because these beliefs are not classified as religion. Obstacle are familiar to the people of “Penghayat Kepercayaan”, in regards to the lega status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage’s registration. Indonesian law Number 1 year 1974 regarding marriage does not regulate the marriage of “Penghayat Kepercayaan” people. As a result, people of “Penghayat Kepercayaan” received several rejections of marriage records from the local Civil Registry Office. Purpose of this reasearch is analyze the the validity of marriage to “Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan” based on the act number 1 of 1974 about the Law of marriage, and identifying and analyzing juridical marriage implications for “Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan” based on government regulation number 37 of 2007 on the implementation of the act number 23 of 2006 about The Law Of Civil Registration. Kinds of this reaserach is normative reasearch, with statue approach, case approach,  and conceptual approach methods. The result shows what happen is the rejection of recording marriage by local Civil Registry Office, based on “Kepercayaan Sunda Wiwitan”  is not a religion, so there are the gap between the implementation ( das sein) and the arrangement (das solen). Keyword: Beliefs, Marriage, Penghayat Kepercayaan .Indonesian people have original believe from their ancestor. Even up to now, the indigenous people are strong believers of those beliefs and the law entitles them with the believers (penghayat kepercayaan). Unfortunately, those believers suffer from discrimination by certain parties because their belief is not considered a religion. The believers encounter many problems related to their legal status in front of state, especialy on the marriage resgistration. Law number 1 year 1974 about Marriage does not regulate the marriage of those believers. As the result, the believers often suffer from rejection on marriage registration from the Civil Registration Office. Indonesia has formulated a law about the believers on Law number 23 year 2006 about population administration. Further, the marriage of the believers is also regulated under Goverment Regulation number 37 year 2007. Thus, the believers can now register their marriage in Civil Registration Office. This study used normative juridical method through legal materials in the forms of journals,documents, and literature. Keywords : beliefs.marriage,believersIndonesian people have original believe from their ancestor. Even up to now, the indigenous people are strong believers of those beliefs and the law entitles them with the believers (penghayat kepercayaan). Unfortunately, those believers suffer from discrimination by certain parties because their belief is not considered a religion. The believers encounter many problems related to their legal status in front of state, especialy on the marriage resgistration. Law number 1 year 1974 about Marriage does not regulate the marriage of those believers. As the result, the believers often suffer from rejection on marriage registration from the Civil Registration Office. Indonesia has formulated a law about the believers on Law number 23 year 2006 about population administration. Further, the marriage of the believers is also regulated under Goverment Regulation number 37 year 2007. Thus, the believers can now register their marriage in Civil Registration Office. This study used normative juridical method through legal materials in the forms of journals,documents, and literature. Keywords : beliefs.marriage,believers

Page 306 of 563 | Total Record : 5629

 304   305   306   307   308 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue