cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 306   307   308   309   310 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2011 TERKAIT PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI WILAYAH KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO Nurvita Dwi Enggaringtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurvita Dwi Enggaringtyas, Dr Istislam SH., M.Hum. Agus Yulianto, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Email : Nurvitadwi@gmail.com ABSTRAK Pendirian bangunan tanpa izin di Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Semua bangunan yang berada di Desa Gelung tidak ada yang mempunyai surat Izin Bangunan. Dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan pesyaratan administrasi di Kabupaten Situbondo diwajibkan memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang yang sudah ditunjuk. Adanya perda yang mengatur belum tentu masyarakat mau bekerja sama dalam mentaati peraturan tersebut. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarakan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Kata Kunci : Efektifitas, Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Bangunan  ABSTRACT Erection of a building without a permit in the village of Bun District Panarukan Situbondo . All the buildings in the village of Bun no one has the letter Building Permits . In Article 15 Regional Regulation Situbondo No. 6 of 2011 states that any implementation of the establishment of the new building , alter , extend, reduce and / or maintain the building in accordance with the requirements into administration in Situbondo required to have the permission of the Head of Regional or competent authorities that have been appointed. The local regulations that govern society are not necessarily willing to cooperate in obeying these rules. Permission is an approval from the authorities on the terms of laws or government regulations or exemption or discharge or exemption from a ban. Keywords : Effectiveness , Regulatory Region, Building Operation
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KTP-EL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP-EL ) (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya) Muhammad Rifki Suryana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rifki Suryana, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mrifkisuryana@gmail.com  ABSTRAK Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang penerapan ktp berbasis nik pada kartu tanda penduduk elektronik ( KTP-el ) terkait pemerintah daerah dalam penanganan keterlambatan pembuatan ktp-el di kota Palangka Raya. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa warga Negara Indonesia yang sudah cukup umur 17 tahun wajin membuat kartu tanda penduduk. Pemerintah Daerah kota Palangka Raya terdapat banyak nya penundaan pembuatan  ktp-el di sebabkan beberapa faktor yaitu masalah jaringan dan server dari pusat yang masih belum bisa menerima data rekam karena server, dan data jebol. Adapun pegawai pemerintah yang bertugas belum prima dalam menangani keterlambatan pembuatan ktp-el, adapun dampak dari permasalahan ini terjadinya penumpukan masyarakat yang ingin membuat ktp elektronik. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama Apa penyebab terjadi keterlambatan pembuatan ktp-el di kota Palangka Raya? yang kedua Bagaimana solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah kota Palangka Raya dalam mengatasi keterlambatan ktp-el? Kemudian penulisan karya tulis ini mengunakan yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah daerah kota Palangka Raya. Data primer berupa wawancara, sekunder, dan tersier yang di peroleh penulis akan di di analisis dengan mengunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya harus meningkatkan kinerja pegawai dalam penanganan yang terjadi dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik sehingga tidak terjadi keterlambatan pembuatan ktp-el. Kendala yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dikarenakan pasokan blangko yang kurang dan server dari pusat yang tidak bisa di akses secara baik untuk merekam data yang ada di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Kendala itu lah yang terjadi keterlambatan dalam pembuatan ktp-el.Kata kunci : Hukum, Implementasi, Kebijakan, Pelayanan, E-Government, instansi. ABSTRACT Presidential decree number 26 year 2009 regulates the implementation of identity number-based identity card in electronic identity card (E-ID Card). That presidential decree states that indonesian Citiziens who reach the age of 17 are obliget to have identity card. There are several delays in implementation of E-ID Card due to some factors as the problems on connection and servers in the central office which could not receive the data. The employees in chargehave not given excellent servicein handling the deley in the issuance of E-ID Card. As the result, there was long queue fo the application of E-ID Card. Thus , the formulation of research problems of this study were: what are the factore that cause delay in the making of E-ID Carding Palangka Raya?, What solutions are offered by the Population and Civil Registration of Palangka Raya in overcoming the prablems on the making of E-ID Card? This study employed empirical juridical method with sociological juridical approach. The study was conducted in the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya. The promary data in the from of interview, secondary data, and tertiary data obtained were analyzed using descriptive qualitative technique. The results of the study show the Population and Civil Registration of Palangka Raya has to improve the working performance of the employees in the making of E-ID Card to stop delay. The obstacles experienced by the Population and Civil Registration of Palangka Raya was shortage of forms and the troubled server which caused the failure in the data  recording. Those obstacles caused the delay in the making of E-ID Card in Palangka Raya. Keywords : law, implementation, policy service , e-govermance, office
ANALISIS KRITIS VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCEST (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG ) Gavrilia Beatrice Dasmasela
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gavrilia Beatrice Dasmasela, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Email : gavriliadasmasela@gmail.com   ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang penjatuhan vonis bagi pelaku tindak pidana incest yang berkaitan dengan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan kepastian hukum oleh Pengadilan Negeri Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dianalisis secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana dasar yuridis hakim dalam melakukan penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana incest, serta penerapan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai atau tidaknya dengan vonis hakim. Berdasarkan hasil penelitian, dasar yuridis hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana incest adalah berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga keterangan pelaku selama persidangan, serta pelaku  bukan seorang recidivis. Nilai kemanfaatan, nilai kepastian, dan kemanfaatan hukum sudah sesuai dengan putusan hakim karena hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut sebelum melakukan penjatuhan vonis.   Kata Kunci : Vonis, Tindak Pidana, Incest.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun) Nika Sepvi Yittawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nika Sepvi Yitawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Keindahan alam yang dimiliki Indonesia mempunyai daya tarik bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, namun tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran berhubungan dengan keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (Overstay). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang telah melanggar izin tinggal (Overstay) dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data,penyajian data,analisis data, dan kesimpulan. Penegakan hukum di Kantor  Imigrasi Kelas II Madiun dilakukan dengan tahap pengawasan dan penindakan. Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan dilapangan. Penindakan dilakukan kepada warga negara asing (WNA) dengan memberikan pengenaan biaya beban atau deportasi.Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2 faktor yang pertama ada faktor pendukungnya adalah Kantor Imigrasi Kelas II Madiun bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian Daerah Jawa Timur, Polrestabes Madiun beserta jajarannya, dan partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam  mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA). Faktor penghambatnya adalah jarak tempuh yang sangat jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang kurang memadai. Kata Kunci : Penegakan Hukum,Sanksi Administrasi  ABSTRACT The beauty Indonesia nature become fascination for foreigner to visit Indonesia. Yet some of foreigner break the rule about immigration in Indonesia by, one of them,  is being overstayed. This study aimed at describing and analyzing the law enforcement towad foreigner who overstay and describing and analyzing the factors affecting the law enforcement. The study used Socio-juridical menthod with qualitative methods for analysis. The research data were obtained through an interview and the data processing was done by data collection,data presentation, data analysis and conclusions. The law enforcement in Madiun immigration Office Class II was done by dong the supervision and enforcement stages. The supervision to foreigner in Indonesia was done in 2 (two) stages which were inspection of administrative and supervision in the field. The law enforcement was done by imposition of fineand deportation. The two contributing factors were the cooperation between Madiun Immigration Office Class II  and relevant agencies such as Central Java Regional Police, Ploice Major Resort City of Madiun, society’s participation and guarantor’s active participation in being accountable for the foreigner’ presence and activities. The inhibiting factors were the long distance to cover the working area of Madiun Immigration Office Clas II and inadequate law enforcement officers in Madiun Immigration Office Class II. Keyword : Law Enforcement, Administration Sanctions.
TINJAUAN YURIDIS PENGHINAAN BENDERA DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Joddi Aditya Indrawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joddi Aditya I, Prof. Masruchin Ruba’i, SH., MS, Dr. Ismail Navianto, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : joddi.indrawan@yahoo.com  Abstrak Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memiliki makna penghinaan yang rancu di dalamnya. Terdapat frase “perbuatan lain dengan maksud menghina” dalam pasal tersebut menjadikan ketentuan dalam pasal 66 tersebut memiliki kekaburan makna. Hal tersebut menyebabkan, perbuatan di frase “perbuatan lain” memiliki makna ganda yang akhirnya akan membuat tindakan yang mungkin tidak bermaksud menghina dapat dikatakan menghina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa makna penghinaan dalam tindak pidana penghinaan Bendera Negara dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta makna pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai makna penghinaan Bendera dalam frase “perbuatan lain” dapat diketahui apabila perbuatannya tidak mencakup dari perbuatan yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak berartikan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, maka perbuatan tersebut masuk dalam arti frase “perbuatan lain” yang dalam prakteknya perbuatan tersebut akan diobyektifkan sehingga perbuatan tersebut pastilah perbuatan menghina. Kata kunci : makna penghinaan bendera, Pasal 66, Undang-Undang, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.   Abstract Article 66 of Law Number 24 Year 2009 on Flags, Languages ​​and State Symbols, as well as the National Anthem has ambiguous sense of derogation in it. The phrase "another act with the intent of insulting" in that article makes the provision in article 66 has double meanings. This causes the act in the phrase "other deeds" has double meanings that will eventually make a non-insulting act becomes condidered as insulting. The purpose of this study was to know and analyze the meaning of derogation of the State Flag in Article 66 of Law Number 24 Year 2009 regarding Flag, Language and State Symbol, and National Anthem based on judges' consideration in deciding the judgment and defamation meaning in The Criminal Code (KUHP) and the Flag Law, Language, and State Symbols, as well as the National Anthem. This research was normative juridical using legislation and case approaches. From the results of the research that has been done, it can be concluded that the meaning of derogation of the Flag in the phrase "other acts" can be known if his actions do not include in the act of destroying, tearing, trampling, burning. If the deeds do not mean to destroy, tear, trample, incinerate, the act can only be interpretated by the meaning of the phrase "other acts" which in practice the act will be objectively so that the act can only interpretated as insulting or derogation to the flag. Keywords: derogation meaning, article 66, Act 24 of 2009 on Flags, Languages ​​and State Symbols, as well as the National Anthem.
PELAKSAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG IJIN TRAYEK TERHADAP IJIN TRAYEK TAKSI ONLINE (GRAB) YANG MENGGUNAKAN PLAT HITAM (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Dwi Bintang Abadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Bintang Abadi, Dr. Iwan Permadi, SH.MH, Arief Zainudin, SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Email : dwi.bintangbadi@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Ijin Trayek terhadap tindak perijinan taksi online yang sedang berkembang di Kota Malang, penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perijinan taksi online masuk ke dalam ijin retribusi tidak dalam trayek, dan hambatan pelaksanaan ijin trayek taksi online terdapat di pemilik grab ilegal yang tetap beroperasi di daerah Kota Malang tanpa memiliki retribusi ijin trayek yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jаdi semuа penyelenggаrа аngkutаn umum dаlаm bentuk аpаpun wаjib berbаdаn hukum sebаgаi аcuаn bаgi setiаp penyelenggаrа аngkutаn umum dаlаm trаyek mаupun tidаk dаlаm trаyek sehinggа setiаp pelаku usаhа tidаk bisа menentukаn tаrif sendiri di luаr perаturаn yаng telаh ditentukаn oleh dinаs perhubungаn. Dаri аturаn tersebut sehinggа аdа tаrif аtаs bаwаh dаri setiаp аngkutаn umum yаng beroperаsi di dаerаh wilаyаh hukum Kotа Mаlаng yаitu dengаn tаrif Rp. 3500,- sаmpаi dengаn 6000,- sebаgаi tаrif minimаl dаri sebuаh аngkutаn umum yаng beroperаsi. Kata Kunci : Pelaksanaan Ijin Trayek Taksi Online, Hambatan penertiban Taksi Online ilegal, Dinas Perhubungan Kota Malang ABSTRACT This study aimed at investigating and identifiying the Implementation of article 8 of Malang Regional number 19 year 2005 about the Route Permit on the Route Permit for online taxy that developing in Malang. This emperical juridical study took place in the Department of Tranportation of Malang. The result of the study show that the implementation of permit online taxy is included in the retribution permit excluded from the route and obstacle in the implementation of online taxy route permit is on the illegal grab which keeps on operating in Malang without having the route permit from the goverment. Thus, All public transportation administrators in route of not in reoute so that each administrators cannot set its own tariff that is not accordance with the regulation set by the Department of Transportation. The regulation set the maximum and minimum tariff for every public transportation operating in Malang which are Rp. 3500,- to Rp. 6000,- as the minimum tariff. Keywords: the Implementation of online taxy route permit, the obstacle in controling illegal online taxi, the Department of Transportation of Malang.
PENERAPAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF (O) UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BATIK KLASIK KONTEMPORER (Studi di Kalangan Perajin Batik di Sentra Batik Tulungagung) Prila Tri Ahmada
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prila Tri Ahmada, Dr. Yuliati, SH., LL.M., Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: prilatriahmada@gmail.com  AbstrakPenelitian ini membahas tentang penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (o) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan perlindungan hak cipta atas batik klasik kontemporer di Kabupaten Tulungagung. Pendaftaran Ciptaan diperlukan untuk keperluan pembuktian dan kepastian hukumnya. Masih sangat sedikit perajin batik di Tulungagung yang mendaftarkan ciptaannya. Sehingga pada dampaknya terjadi banyak pelanggaran hak cipta di kalangan perajin batik. Kenyataan tersebut dapat terjadi tidak lepas dari peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan perlindungan hukum di daerah khususnya Kabupaten Tulungagung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan perlindungan hak cipta atas batik klasik kontemporer di Tulungagung, apa hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait dengan perlindungan hak cipta atas batik klasik kontemporer di Tulungagung, untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam menerapkan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan penerapan pasal 40 ayat 1 huruf (O) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kata Kunci : Penerapan, Perlindungan Hukum Hak Cipta, Batik Klasik Kontemporer.  Abstract This study discussed the implementation of article 40 paragraph 1 letter (o) of Law number 28 year 2014 about copyright related with the copyright protection of classic contemporary batik in Tulungagung Regency. The registration of copyright is necessary as a proof and for legal certainly. There are only few of batik craftsmen who register for their copyrights. Consequenly, there are many violations on copyrights commited. The local government of Tulungagung as the one in charge of this matter is responsible for providing legal protection for them. The research problem formulated in this study dealt with the implementation of article 40 paragraph 1 letter (o) of Law number 28 year 2014 about copyright concerning copyright protection for classic contemporary batik in Tulungagung, the obstacles encountered by the local government in implementing article 40 paragraph 1 letter (o) of Law number 28 year 2014 about copyright, and the solutions to the problems offered by the local government. This study aimed at analyzing the implementation of article 40 paragraph 1 letter (o) of Law number 28 year 2014 about copyright concerning the copyright protection of classic contemporary batik in Tulungagung, analyzing the obstacles encountered by the local government in implementing article 40 paragraph 1 letter (o) about copyright, and analyzing the solutions offered by the local government in overcoming the problems of implementing article 40 paragraph 1 letter (o) of Law number 28 year 2014 about copyright. This study used empirical juridical method with sociological juridical approach. Keywords: Implementation, Legal Protection for Copyright, Classic Contemporary Batik.
KEDUDUKAN AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Yuridis Terhadap PutusanYurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999) Resya Krisna Ayu Tjini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Resya Krisna Ayu Tjini, Prof. Dr. Thohir Luth, MA, Fitri Hidayat, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:resyakrisnaa@yahoo.com  Abstrak Dalam analisis yuridis yang mengangkat tentang kedudukan ahli waris beda agama menurut kompilasi hukum islam (Analisis Yuridis Putusan Yurisprudensi Makamah Agung RI. Nomor : 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999). Dalam  putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang anak angkat dan orang tua angkat. Harusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan asas keadilan dan berimbang yang memberikan porsi warisan kepada ahli waris beda agama dengan berdasarkan pada wasiat wajibah. Akan tetapi, harus menjunjung tinggi Al-Qur’an  beserta hadis sebagai hukum tertinggi dalam kewarisan Islam. Dalam khazanah hukum islam, wasiat wajibah ini dirasa baru karena memberikan bagian porsi warisan kepada saudara kandung non muslim. Kata Kunci : Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah.  Abstract According to the decree number 51 K/AG/1999, non-moslem heirs are declared as the heirs of moslem devisors and deserve the same part with that of the moslem heirs based on the wajibaj will.  Islamic Law Compilation does not regulate wajibah will for people with different religion. Wasiat wajibah in Islamic Law Compilation only regulates about foster children and foster parents. Judges are not supposed to only consider justice and fairness principles which give inheritance to heirs with different religion by the virtue of wasiat wajibah. Instead, Al-Quran and Al Hadith must be upheld as the highest law of inheritance in Islam. In Islamic Law, wasiat wajibah is considered new because it regulates allotment of portion of inheritace to non-moslem siblings. Keywords: heirs with different religion, wasiat wajibah
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENCABUTAN HAK HADHANAH DARI IBU YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby) Refita Veronica Damayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refita Veronica Damayanti, Warkum Sumitro,S.H.,M.H.,Fitri Hidayat,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: refitaveronica@yahoo.com Abstrak Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1303/Pdt.G/2006/PA.Sby mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (hadhanah) akibat dari perceraian. Dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak dapat menjamin jasmani dan rohani anak maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Terdapat perbedaan pendapat hakim dalam menentukan tolak ukur perbuatan tidak menjamin jasmani dan rohani anak. Menjamin jasmani dan rohani anak dapat diartikan menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Maka seorang pemegang hak hadhanah harus memiliki kecakapan dan kecukupan serta harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah. Terpenuhi atau tidaknya unsur tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagai syarat pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain dalam Pasal 156 huruf c KHI dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara pemindahan hak hadhanah haruslah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan. Kata Kunci: Hadhanah, Pencabutan Hak Hadhanah. Abstract The decision made by the Religious High Court of Surabaya number 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby cancelled the decision of the  Religious Court of Surabaya number 1303/Pdt.G/2006/PA.Sby concerning the care of children who are not yet mummayyiz (hadhanah) due to divorce. Article 156 letter c of Islamic Law Compilation explains that if the holder od hadhanah right cannot provide the guarantee the physical and spiritual wellbeing of the children, then the religious court can transfer the hadhanah right to other relativs who have the hadhanah right upon the request from relative. There is different opinion held by different judges concerning the criteria of a deed which is seen as not providing guarantee for the physical and spiritual wellbeing of children. Providing guarantee for the physical and spritual wellbeing means providing the children with physical and spiritual welfare. Thus, a holder of hadhanah right must have the capability and adequacy and meet th criteria set as the holder of hadhanah right. In analyzing whether the aspects of failure in providing guarantee for the phisical and spiritual wellbeing of children as the requirement for the transfer of hadhanah right to other relative based on article 156 letter c of Islamic Law Compilation must be based on the legal facts and evidence on the court. Keywords: hadhanah, revocation of hadhanah right
MAKNA MELALAIKAN PADA PASAL 49 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Larasati Trisnayani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Larasati Trisnayani, Warkum Sumitro,S.H.,M.H.,M.Hamidi Masykur,S.H.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : larasatitrisnayani@yahoo.com   ABSTRAK Dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dijelaskan syarat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang pencabutan kekuasaan orang tua terdapat perbedaan hakim dalam memutus perkara tentang makna melalaikan. Dengan demikian Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perkawinan belum dapat memberikan kepastian hukum. Makna melalaikan dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum. Ketentuan lalai dalam perbuatan melawan hukum tersebut dapat diartikan sebagai melalaikan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu, dan bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain. Untuk membuktikan kalimat tersebut juga harus melalui persidangan perkara pencabutan kekuasaan orang tua dengan diserahkan kepada pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum dan barang bukti di persidangan. Kata Kunci : Melalaikan, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Kepastian Hukum.   ABSTRACT In Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of Law Number 1 Year 1974 about Marriage concerning the revocation of the parent’s power to the child, it is explained that the revocation of the parent’s power toward their child isquite negligent the obligation to their child. Such revocation may be made by a court with the request of another parent, a child’s family in a straight line upward and an adult sibling or an authorized official. In the Decision of the High Religious Court of Surabaya Number: 78 / Pdt.G / 2007 / Pta.Sby which canceled the Judgment of the Religious Court of Surabaya Number: 1302 / Pdt.G / 2006 / PA.Sby about the revocation of parental authority there are differences of judges in deciding the meaning of neglect. Thus the Article 49 Paragraph (1) Sub-Paragraph (a) of the Marriage Law has not been able to provide legal certainty. The meaning of neglect can be interpreted as negligent as in the provisions of the act against the law. The negligent provisions in the act against the law can be interpreted as neglecting something that violates the rights of others, contrary to the legal obligations of those who do such act, and contrary to morality, as well as the principles of social intercourse concerning the honor of others or the goods of others. To prove the sentence also must be through the trial case of the revocation of parental power by submitting to judge’s consideration based on legal facts and evidence in the court. Keywords: Neglect, Removal of Parent Power, Legal Certainty.

Page 308 of 563 | Total Record : 5629

 306   307   308   309   310 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue