cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 305   306   307   308   309 
PENGAWASAN PENEMPATAN DANA REPATRIASI BAGI BANK PERSEPSI DENGAN ADANYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO.123/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Aan Nugroho Nur Cahyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aan Nugroho Nur Cahyo, Bambang Winarno, Reka Dewantara. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: aannugroho55@gmail.com ABSTRAK Sebagaimana dalam hal pengawasan mengenai penempatan Dana Repatriasi atas adanya kebijakan tax amnesty dengan melakukan penunjukkan Bank Persepsi oleh Menteri Keuangan  untuk menerima pengalihan harta tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Dengan membuat Rekening Khusus  pada Bank Persepsi untuk melakukan investasi dana yang telah berada dalam Rekening Khusus tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Otoritas Pengawas, dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan  memilki tugas untuk mengawasi dana yang telah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Rekening Khusus dan telah dialihkan dalam bentuk Investasi dalam negeri agar tidak kembali keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud dan tujuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan harta Wajib Pajak Kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci : Pengawasan, Dana Repatriasi, Pengampunan Pajak.  ABSTRACT In the supervision of repatriation fund allocation due to tax amnesty, a designated bank is chosen by the minister of finance to accept the wealth into the territory of Indonesia. It is done by opening a special account in the designated bank for investment. Supervision is done by supervisory authority. Financial Service Authority has the obligation to supervise the fund redirected into the Republic of Indonesia into special account to be allocated as investment in order to prevent the fund from leaving from the territory of the Republic of Indonesia. It is in accordance with the objective of the regulation of Minister of Finance of Republic of Indonesia number 123/PMK.08/2016 about the procedures of the redirection of taxpayer wealth into the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: supervision, repatriation fund, tax amnesty
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEMPEROLEH JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BAGI WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN YANG DIPEKERJAKAN DI BENGKEL KERJA OTOMOIT DAN LAS (STUDI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS I MALANG) Andri Rivaldi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andri Rivaldi, Rachmad Safa’at, Ratih Dheviana Puru,HT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rivaldiandri93@gmail.com ABSTRAK Bengkel Kerja otomotif dan las Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang merupakan Bengkel yang mempunyai resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  perlindungan hukum atas hak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Warga Binaan Permasyarakatan (Narapidana) yang dipekerjakan di Bengkel Kerja otomotif dan las, hambatan yang terjadi beserta upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dipengaruhi dengan sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Hambatan tersebut dapat dilihat dari sisi substansi seperti terjadinya konflik norma, sedangkan dari sisi struktur terdapat kurangnya segi kualitas dan kuantitas dari sisi struktur yang bertugas menegakkan hukum, dan terakhir dari sisi kultur terdapat dua kultur yaitu kultur eksternal yang terdiri dari pekerja (Narapidana) yang kebanyakan mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang dan juga kultur internal yaitu petugas Bengkel Kerja otomotif dan las dan pegawai pengawas ketenagakerjaan Kota Malang yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hambatan tersebut, terdapat upaya yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang pertama dari sisi substansi tidak upaya yang dilakukan, dari sisi strukur pihak Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang dan pengawas ketenagakerjaan Kota Malang tidak melakukan upaya, dari sisi kultur eksternal, melakukan upaya dengan menyampaikan keluhan pada pihak Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang, kultur internal pihak petugas Bengkel Kerja otomotif dan las melakukan upaya seadanya, terakhir kultur internal pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak melakukan upaya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Kecelakaan Kerja, Bengkel Kerja otomotif dan las  ABSTRACT Automotive workshop in Correctional Institution class I of Malang is a workshop which exposes a high risk for the workers. This study aimed at analyzing the legal protection for the rights to get workplace accident insurance for inmates employed in automotive workshop, the obstacles encountered and the solutions given. This study used empirical juridical method with sociological approach and was analyzed quantitatively. The results of the study show that there are many obstacles encountered in its implementation. This is due to the system of law enforcement applied in Indonesia. The obstacles encountered are categorized as substatial aspect such as the conflict of norms, structural aspect such as the low quality and quantity of law enforcer, and cultural aspects which are the external culture consisting of the inmates who have low educational background and internal culture that is the low quality and quantity of the employess in the workshop and the employment supervisor in Malang. In overcoming the osbtacles, the Correctional Institution class I of Malang did not do anything form the substantial and structural aspects. Neither did the employment Supervisor of Malang City. Yet, the problem in the external factor was overcome by delivering the complaints to the Correctional Institution Class I of Malang. The problems experienced in the internal factor was overcome by doing its best while the employment supervisor did not do anything in particular. Keywords: Legal Protection, Workplace Accident Insurance, Automotive Workshop.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KEDUA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BA’DA DUKHUL KARENA SUAMI BERPOLIGAMI TANPA IJIN Nur Muhammad Pandu Dipo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Muhammad Pandu Dipo, Warkum Sumitro, SH.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pandudipo.11@gmail.com  ABSTRAK Poligami tanpa ijin semakin banyak dalam masyarakat yang akhirnya dibatalkan melalui putusan pengadilan seperti contoh putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.BKL, didalam putusan tersebut perkawinan yang dibatalkan adalah ba’da dukhul yang menyebabkan istri sangatlah dirugikan karena ketidak perawanannya sedangkan statusnya kembali menjadi belum kawin, hal ini akan menyebabkan timbulnya permasalahan dikemudian hari ketika ia dikemudian hari akan kawin lagi dengan pihak lain, Seperti contoh Pertama Pada kasus Divia (18) salah satu warga medan yang diceraikan oleh suaminya Joni (36) setelah dua minggu usia perkawinannya dengan alasan si istri (Divia) sudah tidak perawan lagi ketika dinikahinya sedangkan didalam kartu identitasnya/ KTP tertulis belum kawin, Kedua Orisinalitas pada proposal penelitian saya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidakgadisan (Analisis Putusan Nomor : 019/Pdt.G/2007/PA.Bks). Ketiga yakni Bupati Garut (Aceng Fikri) yang menceraikan istrinya (Fani Oktara) karena tidak perawan. Maka sudah selayaknya istri tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum yang perlu diatur menurut peneliti ada 3 (tiga macam) pertama pemberian surat keterangan oleh hakim kalau ketidakgadisannya tersebut agar tidak ada salah sangka dikemudian hari ketika istri tersebut telah menikah dengan pihak lain, kedua yaitu pemberian nafkah sementara waktu kepada istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut dan ketiga yaitu perlunya pengaturan tentang masa iddah kepada istri tersebut.   ABSTRACT There are many cases of polygamY in society that are cancelled through court decisions such as the decision of Religious Court No. 0360 / Pdt.G / 2013 / PA.BKL. In that decision, the mariage cancelled was ba’da dukhul´ which put the wife at disadvantage for her being not virgin while her status became not-married. This would cause problems when the woman wished to marry another man. The example of this was the case of Divia (18) from Medan who was divorced by her husband, Joni (36) only after 2 weeks of marriage for the reason that the wife was no longer a virgin while her ID wrote her status of being not married / single. The second example is the originality of this proposal entitled the marriage cancellation for the reason of the wife being not virgin (the analysis on the decision: 019/Pdt.G/2007/ PA.Bks.). The third is the case of Garut’s Regent (Aceng Fikri) who divorced his wife (Fani Oktara) for her being not virgin. Thus, the wife deserves to have proper legal protection. This research used normative juridical method with statute and conceptual approaches. The results of the study show that there are three kinds of legal protection need to be provided which are: the issuance of letter of reference stating that a woman is not virgin to be used later for when the woman wants to remarry, the provision of temporary alimony, and the need of arrangement of iddah period to the wife.
Efektifitas Pemenuhan Nafkah Bekas Istri Dan Anak Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tahun 2016) Hariz Muhammad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hariz Muhammad, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017 Email : Man103686@gmail.com ABSTRAK Secara subtasansi Putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg seharusnya telah menimbulkan rasa keadilan diantara kedua belah pihak dikarenakan besarnya biaya nafkah yang diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tiap bulan ialah satu milyar rupiah dan enam ratus juta rupiah apabila kondisi usaha tidak bagus, secara struktur peranan hakim dalam efektifitas putusan perceraian hanya hingga sampai ikrar. Sedangkan secara kultur tidak efektifnya pemenuhan nafkah bekas istri dan anak setelah putusan perceraian, dalam hal ini putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg tahun 2016 karena kultur budaya bekas suami merasa telah selesai kewajibannya setelah terjadinya ikrar talak yaitu pada tanggal 02 mei 2016 untuk pemberian nafkah kepada bekas istri berupa nafkah madliyah, iddah, mut’ah, dan pemberian nafkah hadhanah anak untuk yang pertama kali, padahal dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Komplikasi hukum islam sendiri mewajibkan orang tua atau seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai berusia dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu ) tahun meskipun mereka telah bercerai. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pemberian nafkah ini ialah adanya usaha kuasa hukum untuk memberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ketika nafkah anak tiap bulan tidak dibayar sedangkan pemghambat pemberian nafkah anak dalam putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg dikarenakan bekas suami telah menikah lagi dan sering pergi keluar kota sehingga sering menjadi terhambatnya pemberian nafkah serta itidak tidak baik bekas suami untuk menghindar terhadap pemenuhan nafkah anak. Kata Kunci : efektif, pemenuhan nafkah, bekas istri, anak, setelah putusan perceraian  ABSTRACT Substantially, the decision of Malng’s religious court number 1552/Pdt.G /205/PA.Mlg should have innitiated justice between both parties since the amount of alimony accepted by the applicant/ defendant is one billion and six hundred million rupiah each month when the condition of business is not too good. Structure wise, the effectiveness of judge in divorce decision stops until the pledge is made. From the perspective of culture, alimony given to ex-wife and children after divorce is not effective as in the case of the decision of Religious Court of Malang number 1552/Pdt.G /205/PA year 2016. Due to the culture, the ex-husband considered his duty of providing a living in the forms of madliyah, iddah, mut’ah and hadhanah for the children was over after the pledge of talak on May 2 2016. Meanwhile, the Law on Marriage and the Islamic Law Compilation state that a father is obliged to provide a living for the children until they reach at least 21 years old even in the case of divorce. The supporting factor for this case was the when the lawyer told the defendant when the alimony was not paid monthly and the inhibiting factor in the decision of Religious Court of Malang no. 1552/Pdt.G /205/PA was the fact that the husband had got married and often went out of town so the alimony as delayed and there was bad intention of avoiding providing alimony for the children. Keywords: effective, alimony, ex-wife, children, post divorce decision 
Efektifitas Pemenuhan Nafkah Bekas Istri Dan Anak Setelah Putusan Perceraian Monika Kristina Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hariz Muhammad, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017 Email : Man103686@gmail.com ABSTRAK Secara subtasansi Putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg seharusnya telah menimbulkan rasa keadilan diantara kedua belah pihak dikarenakan besarnya biaya nafkah yang diterima oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tiap bulan ialah satu milyar rupiah dan enam ratus juta rupiah apabila kondisi usaha tidak bagus, secara struktur peranan hakim dalam efektifitas putusan perceraian hanya hingga sampai ikrar. Sedangkan secara kultur tidak efektifnya pemenuhan nafkah bekas istri dan anak setelah putusan perceraian, dalam hal ini putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg tahun 2016 karena kultur budaya bekas suami merasa telah selesai kewajibannya setelah terjadinya ikrar talak yaitu pada tanggal 02 mei 2016 untuk pemberian nafkah kepada bekas istri berupa nafkah madliyah, iddah, mut’ah, dan pemberian nafkah hadhanah anak untuk yang pertama kali, padahal dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Komplikasi hukum islam sendiri mewajibkan orang tua atau seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai berusia dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu ) tahun meskipun mereka telah bercerai. Faktor pendorong dan penghambat terlaksananya pemberian nafkah ini ialah adanya usaha kuasa hukum untuk memberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ketika nafkah anak tiap bulan tidak dibayar sedangkan pemghambat pemberian nafkah anak dalam putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg dikarenakan bekas suami telah menikah lagi dan sering pergi keluar kota sehingga sering menjadi terhambatnya pemberian nafkah serta itidak tidak baik bekas suami untuk menghindar terhadap pemenuhan nafkah anak. Kata Kunci : efektif, pemenuhan nafkah, bekas istri, anak, setelah putusan perceraian  ABSTRACT Substantially, the decision of Malng’s religious court number 1552/Pdt.G /205/PA.Mlg should have innitiated justice between both parties since the amount of alimony accepted by the applicant/ defendant is one billion and six hundred million rupiah each month when the condition of business is not too good. Structure wise, the effectiveness of judge in divorce decision stops until the pledge is made. From the perspective of culture, alimony given to ex-wife and children after divorce is not effective as in the case of the decision of Religious Court of Malang number 1552/Pdt.G /205/PA year 2016. Due to the culture, the ex-husband considered his duty of providing a living in the forms of madliyah, iddah, mut’ah and hadhanah for the children was over after the pledge of talak on May 2 2016. Meanwhile, the Law on Marriage and the Islamic Law Compilation state that a father is obliged to provide a living for the children until they reach at least 21 years old even in the case of divorce. The supporting factor for this case was the when the lawyer told the defendant when the alimony was not paid monthly and the inhibiting factor in the decision of Religious Court of Malang no. 1552/Pdt.G /205/PA was the fact that the husband had got married and often went out of town so the alimony as delayed and there was bad intention of avoiding providing alimony for the children. Keywords: effective, alimony, ex-wife, children, post divorce decision
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN SENGKETA MEREK TERKENAL TERHADAP BARANG TIDAK SEJENIS MENURUT PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK /Pdt.sus-HKI/2016) Priskila Lambasa Septuagesima Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, Dr.Bambang Winarno S.H., M.S., M.Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: priskilajesus95@gmail.com   ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi karena adanya sengketa merek terkenal terhadap barang tidak sejenis . Berdasar dari ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa permohonan harus itolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu ketika merek “BMW” yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Jerman yang berhasil tidak diterimanya putusan gugatan pembatalan merek pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang melawan pihak BMW Body Man Wear milik Hendrywo Yuwijiyo yang merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membandingkan dengan negara lain yaitu jerman sebagai negara asal merek terkenal “BMW” dan negara Singapura sebagai negara yang maju dalam industri perdagangan. Dalam penelitian ini sistem hukum yang dijadikan perbandingan mengenai penghapusan merek adalah undang-undang merek dengan European Union Trademark Regulation dan Singapore Trade Mark Act. Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Barang dan Jasa Tidak Sejenis, European Union Trademark Regulation, Singapura Trade Mark Act, BMW  ABSTRACT This study discussed legal issue that was triggered by the dispute of famous brand toward the non-similar goods. According to the certain art. 6, ver. 2 Act number 15, 2001 explaining that the claim must be rejected by the General Department if the brand is do have some similarity in fundamental view or in the full view with the well known trademark that owned by the other side for either product or merit as long as it is follows the certain rules and regulations that determined further with the Government Set of Rules. One of the problems that appeared is when the well known trademark “BMW” form Germany that successfully the verdict claim got rejected the Supreme Court against the side of BMW “Body Man Wear” owned by Hendrywo Yuwijoyo, a local corporation originated in Indonesia. This research is done by the analyzing and comparing to the other countries like Germany, who is the main orgin of the well known brand “BMW” and Singapore as a developed country in industrial business. In this research the law system that will be compared for the sake of brand removal will be Branding Regulation with European Union Trademark Regulation and Singapore Trade Mark Act. Keywords: Trademark, Well Known trademark, diverge kind of product or merit, European Union Trademark Regulation, Singapura Trade Mark Act, BMW
URGENSI PENGATURAN TATA CARA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER (CYBERCRIME) Novita Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novita Maharani, Dr. Yuliati. SH.,LLM, Alfons Zakaria, SH.,LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : novitamaharani.nm@gmail.comABSTRAKSI Kejahatan berkembang seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju. Karena banyaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer. Maka dibutuhkan peraturan yang jelas. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur mengenai tindak pidana siber (cybercrime) dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah mengatur mengenai pembuktian tindak pidana akan tetapi peraturan tersebut masih lemah dan tidak efektif, kekosongan peraturan mengenai tata cara pembuktian tindak pidana siber yang menggunakan bukti elektronik menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian karena Undang-Undang saat ini tidak cukup sebagai acuan. Dan karena komputer adalah masalah yang sangat kompleks dan dibutuhkan keahlian khusus dalam menganalisa kasus tersebut untuk itu Penulis mengusulkan pengaturan terkait tata cara pembuktian tindak pidana siber. Kata Kunci : pembuktian, cybercrime Abstract Crime develops as technology advances. Because of the many crimes that use computer technology. It needs clear rules. Although in Law (Undang-undang) No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions has regulated the crime of cybercrime and in the Criminal Procedure Code already regulate the proving of criminal act but the regulation is still weak and ineffective, the void of the regulation on the procedure for the proof of criminal acts of cyber that uses electronic evidence makes it difficult for law enforcement officials to prove because the current law is not enough as a reference. And because the computer is a very complex problem and it takes a special skill in analyzing the case. Therefore the author proposes arrangements related to the procedure for the proof of cyber crime. Keyword: cybercrime, regulation  
EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN (Studi Di Kantor Dinas Sosial di Kota Batu dan Yayasan Panti Asuhan di Kota Batu) Olina Aprilia Fatoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Olina Aprilia Fatoni, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Arif Zainudin, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Olinaprilia8@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyatakan dalam pengumpulan sumbamgan harus mempunnyai izin dari pemerintah atau pihak yang bersangkutan permohonan izin tersebut diajukan oleh organisasi pemohon kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Izin merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Setiap organisasi pemohon pengumpulan sumbangan wajib memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan domisili yang mereka tempati, disini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Ketentuan tentang izin yang telah diwajibkan oleh pemerintah terhadap organisasi pemohon pengumpulan sumbangan yaitu wajib memenuhi beberapa ketentuan yang telah termuat dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, namun dalam pelaksanaan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan yang sudah diterakpan sejak tahun 2001 hingga tahun 2017 di Kota Batu masih belum dapat ditegakkan dengan baik dikarenakan dalam kurun waktu 16 tahun sejak peraturan ini diterapkan, masih belum ada organisasi pemohon yang mengajukan rekomendasi izin kepas Dinas Sosial Kota Batu. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data tingkat keefektifitasan pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan belum berjalan dengan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti Sumberdaya Manusia yang masih rendah, dalam penegakan peraturan juga masih belum tegas karena minimnya fasilitas pendukung dan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya suatu izin berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, sarana dan prasarana yang masih kurang, serta ketidak cocokan peraturan dengan kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat. Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Pasal, Izin, Pengumpulan Sumbangan  ABSTRACT The study aimed at investigating the effectiveness of article 7 of Government Regional regulation number 29 year 2008 about fund raising. That article states that fund raising must have permit from the government or related parties. The permit application is submitted by the organization of applicant to the minister, governor, and regent. Permit is a document issued by the local government based on the existing regulation other regulations which become legal proof, confirming validity or the statement saying that someone or an agency is alone to run business. Each applicant organization of fund raising must have permit from the goernment depending on the where they stay. In this case permit is a juridical instrument used by government to influence other to follow the suggested was to reach cetrain obejctive. The obligation set by government to the applicant of fund raising is the obligation to fulfill several regulation contained in article 8 of Government Regulation number 20 year1980 about fund raising. Yet the implementation of article 7 of Government Regulation number 29 year 1980 about fund raising implemented since 2001 until 2017 in Batu has not been well enforced because during the 16 years since the regulation was implemented, not even a single organization proposes the permit from the Social Department of Batu city. This study was sociological juridical conducted directly to obtain data on the effectiveness level of the implementation of article 7 of Government Regulation number 29 year 1980 about fund raising. The results of the study show that the implementation of article 7 of Government Regukation number 29 year 1980 about fund raising has not been effective yet due to some inhibiting factors such as low human resource, less firm regulation enforcement due to the minimum supporting facilities, and society awareness on the importance of permit for the event conducted, lack of facilities and infrastructures, and conflict between regulation and culture held by the society. Keywords: effectiveness, article regulation, permit, fund raising
EFEKTIVITAS PASAL 12 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT FASILITAS PEMILAHAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Andi Kusuma Romadhon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andi Kusuma Romadhon, Herlin Wijayati, S.H., M.H., Lutfi Efendi, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: andikusuma122@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah. Dalam pasal 12 ayat (3) tersebut mengatur tentang diwajibkannya setiap orang untuk menyediakan fasilitas pemilihan sampah. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan efektifitas pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pasal 12 ayat (3) tersebut belum dapat dikatakan efektif sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, karena masih banyak masyarakat di Kota Malang yang belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah hingga saat ini. Kata kunci: Efektifitas, Pemilahan Sampah, Fasilitas Pemilahan Sampah  ABSTRACT This study aimed at investigating the effectiveness of article 12 paragraph (3) of Malang Regional Regulation number 10 year 2010 about waste management related with waste sorting facility. Article 12 paragraph (3) regulates the obligation of each citizen to provide waste sorting facility. Thus, the research problems formulated were related with the effectiveness of article 12 paragraph (3) of Malang Regional Regulation number 10 year 2010 about waste management related to waste sorting facility. The results of the study show that the implementation of article 12 paragraph (3) has not been effective since the issuance of Malang Regional Regulation number 10 year 2010 about waste management because many citizens in Malang do not have the waste sorting facility yet. Keywords: effectiveness, waste sorting, waste sorting facility
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP HAK MEWARIS ANAK SEPERSUSUAN DI MASYARAKAT ADAT DOMPU (Studi Kasus di Desa Potu) Muhammad Adi Vidiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Adi Vidiansyah,Prof. Dr. Suhariningsih,SH.,MS, Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :adividiansyah@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas tentang Das sein Das sollen tidak sesuai, dimana aturan dalam hukum islam mengatur bahwa saudara sepersusan dalam pembagian waris islam itu tidak mendapatkan hak dalam pembagian waris, sedangkan kenyataannya dalam hukum waris adat dompu saudara sepersusuan itu mendapatkan hak waris dalam pembagian warisan di Masyarakat Adat Kabupaten Dompu. Masalah yang dirumuskan adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris terhadap anak sepersusuan di Desa Potu dan penyelesaian sengketa terhadap hak mewaris anak sepersusuan di masyarakat adat Dompu.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa waris terhadap anak sepersusuan di Desa Potu adalah tingkat ekonomi yang rendah, satu pihak tidak ingin membagikan harta warisan kepada pihak lain yang berhak, dan ahli waris ingin menguasai sendiri harta warisan. Sedangkan penyelesaian sengketa terhadap hak waris anak sepersusuan di Masyarakat Adat Dompu dilakukan dengan cara musyawarah keluarga (mbolo weki), mediasi oleh Majelis Adat Dana Dompu, dan penyelesaian Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan). Akan tetapi penyelesaian melalui jalur litigasi ini sudah bukan merupakan kewenangan Majelis Adat Dana Dompu. Hukum yang seharusnya digunakan terhadap hak waris anak sepersusuan di Masyarakat Adat Dompu adalah Hukum Waris Islam, hal tersebut dikarenakan apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan ketentuan hukum yang bersifat dwingend recht (memaksa) maka ketentuan hukum adat akan dikesampingkan oleh ketentuan hukum yang bersifat dwingend recht (memaksa) tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Waris Islam). Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa,Waris, Waris Adat  Abstract This study discussed Das Sein sollen as the Islamic Law regulates that comrades in arm does not deserve the right to receive inheritance while they can get their part based on inheritance law in Dompu. The research problems formulated were the factors causing the inheritance dispute on comrades in arm in Potu Village and the settlemet to the case. The results of the study show that the factors affecting inheritance dispute between comrades in arms are the low level of economy, unwillingness to share the inheritance with the otherrightfull heirs, and the willingnes of the heir to dominate the inheritance. The settlemet to the case was done by conducting discussion (mbolo weki), mediation by the Customary assembly of Dana Dompu, and the settlement through the court (litigation). Litigation is no longer the authority of the cutomary assembly of Dana Dompu. The law that should be used as reference on this case is Islamic Inheritance Law because if there is conflic between customary law and dwingend recht legal provision, then the provision of customary law will be set aside by the dwingend recht (in this case is Islamic Inheritance Law). Keywords: Settlement on Dispute, heir, customary heir

Page 307 of 563 | Total Record : 5629

 305   306   307   308   309 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue