cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 307   308   309   310   311 
PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG PENANGGUNG PAJAK SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN PAJAK OLEH JURUSITA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN Abdul Khanan Fikri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abd. Khanan Fikri, Lutfi Effendi, Agus Yulianto khananfikri@gmail.comAbstrakTujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyitaan terhadap barang penanggung pajak sebagai upaya penagihan pajak oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang penanggung pajak, serta mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam menghadapi kendala-kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan penyitaan terhadap barang penanggung pajak melalui beberapa tahap antara lain : Penerbitan dasar penagihan pajak; Penerbitan surat teguran atau surat peringatan ; Penerbitan surat paksa ; Pelaksanaan penyitaan ; dan Pelaksanaan lelang Kata Kunci : Penyitaan, Penagihan dan Jurusita Abstract The purpose of this paper to study and analyze the implementation of the foreclosure of taxpayer goods as an attempt of tax collection by the tax bailiff in the PrimaryTax Office Kepanjen and the constraints faced in the implementation of foreclosure of taxpayer goods, as well as identify and analyze efforts in facing constraints. The method used is juridical empirical with sociological juridical approach. The implementation of foreclosure of taxpayer goods goes through several stages, namely: Issuance basis for tax collection; Issuance a reprimand or a warning letter; Issuance of forced letter; Implementation of foreclosure; and Implementation of auction. Keywords : Foreclosure, Billing, and Bailiff
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN TERKAIT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN (Studi di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) Ilmy Suryana Insiawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmy Suryana Insiawati, Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ilmysuryana@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak menggunakan instrumen perizinan yang berlaku bahkan melanggar tata ruang yang ada, dibuktikan dengan menurunnya jumlah luas lahan pertanian dari 5 tahun terakhir. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian tersebut serta upaya kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran izin terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam hal ini yakni Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pangan dan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi izin terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sidoarjo belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yakni adanya peningkatan jumlah penduduk, tekanan ekonomi petani atau pemilik lahan dan penegakan hukum dari pemerintah sangat minim. Upaya kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo membuat aplikasi berbasis android yang dinamakan “dekabzonita” berfungsi untuk mencari informasi-informasi mengenai pertanahan seperti zona nilai tanah, biaya perizinan, rencana detail tata ruang dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurus apa saja yang berhubungan dengan pertanahan termasuk informasi mengenai alih fungsi lahan. Upaya kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini yakni akan ada penetapan lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan apa yang diundangkan yakni seluas 12.205 Ha serta pemberian insentif dan disinsentif terhadap lahan tersebut, diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya.   Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Izin, Alih Fungsi Lahan Pertanian  ABSTRACT The problem discussed in this study was the implementation of policy of license related to the conversion of function of agricultural land into non-agricultural land. The topic was chosen because there were still many conversions of function of agricultural land into non-agricultural land that did not use the applicable instrument of licensing and even violated the the existing layout. It was proven by the size of agricultural land that had been decreasing in the last five years. This study aimed at describing and analyzing the factors that caused the conversion of function of agricultural land, the implication of law of conversion of agricultural land into non-agricultural land and the policy of Sidoarjo regency government in response to the violation on licensing commited related to the conversion of function of agricultural land into non-agriculture land. In this case the departments involved were the national land agency (Badan Pertanahan Nasional), regional development and planning institution (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), one way integrated service and capital investment agency (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) and food and agriculture agency (Dinas Pangan dan Pertanian) in Sidoarjo regency. The result of the study proves that the implementation of license related to the conversion of agricultural land into non-agricultural land in Kabupaten Sidoarjo has not been able to run in an optimum way. It is because of some factors which are the increasing number of people, the economic pressure of farmer or landowner and also the enforcement of the government that is very minimum. The attempt of government especially the national land agency in Sidoarjo regency regarding the conversion of function of agriculture land was by creating an android-based application called “dekabzonita” that functions to look for the information concerning land such as land value zone, the licensing cost, the detail plan of layout and it is expected to be able to help society in managing anything related to land including the information regarding conversion of function of agricultural land. The government of Sidoarjo sets the policy that there will be sustainable food agricultural land that is in line with the law which is 12.205 ha and there will be distribution of incentive and disincentive toward that land which is intended to control the conversion of land that is happening continously every year.   Keywords: Implementation, Policy, License, Conversion of Function of Land
ANALISIS YURIDIS DASAR KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBELA BUMN BERBENTUK PERSERO TERKAIT MEKANISME PERADILAN PERDATA Ade Anansada Adam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Anansada Adam, Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. Shanti Rizkawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adeadam12@Gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas persoalan terkait dengan adanya ketidak harmonisan antara Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No, 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketidakarmonisan kedua Undang-Undang tersebut berimplikasi pada kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam membela Negara atau Pemerintah. BUMN sebagai sebuah badan hukum memiliki kekayaan sendiri. Sebagai sebuah badan hukum, BUMN dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. Ketidakjelasan status BUMN dalam sistem pemerintahan dan status kekayaan negara dalam BUMN berbentuk persero juga mengakibatkan adanya kekaburan mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mekanisme peradilan perdata yang memiliki peran vital dalam menyelamatkan kekayaan negara. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Advokat, BUMN persero  ABSTRACT This study discussed the issues on the disharmony between article 30 paragraph (2) of Law number 16 year 2004 about Attorney with article 1 paragraph (1) Of law number 18 year 2003 about advocat. The disharmony of both laws affect the authority of State Attorney in defending the state or government. State-owned Enterprise (SoE) as a legal entity has its own wealth. As a legal entity, SoE can take part in the traffic of law as the subject of law and has wealth that is separated from the owner’s wealth. The uncertainty in the status of SoE in the system of government and the statuse of state’s wealth in SoE in the form of Limited Company also cause the obscurity on the state’s attorney authority in the mechanism of civil justice which has a vital role in securing the state’s wealth. Keywords: State Attorney, Advocate, State-owned Enterprise’ Limited Company  
PEMBATASAN WAKTU KEBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA LAMA KETIKA TERJADI DEADLOCK SELAMA MASA PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA BARU Cuk Cahyoseptiko Sudaryanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cuk Cahyo Septiko Sudaryanto, Dr. Racmad Budiono, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT. S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : cukcahyo@gmail.com  ABSTRAK Di Indonesia belum diatur mengenai penyelesaian permasalahan perselisihan terkait pembatasan waktu berlaku dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama yang telah melewati batas keberlakuan ketika terjadi deadlock selama masa perundingan. Pada pembahasan mengenai pasal 123 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada batasan waktu berlaku dari perjanjian kerja bersama yang telah melewati masa tenggat, yang artinya, PKB lama yang telah melewati masa tenggat dianggap tidak berlaku. Oleh karena itu, pasal 29 khususnya ayat 3 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dianggap tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberlakukan PKB lama yang telah melewati batas keberlakuannya ketika terjadi deadlock selama masa perundingan berlangsung. kata kunci : Deadlock, Perjanjian Kerja Bersama, Masa Perundingan, Pembatasan Waktu Keberlakuan, dan Keadilan.  ABSTRACT The deadlock between Labor Union and Employers during new Cooperation Agreement (CA) negotiations has often been one of a kind of issues in the field of employment that until now are still unfinished. In Indonesia itself, there is no completion arrangement concerning the time limitation of old CA application that has been overdue of enforcement when the deadlock happens during negotiation of the new CA. This happens because according to Article 29 verse 3 of Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia number 28 year 2014 concerning Procedures for the Establishment and Approval of Company Regulations and the Establishment and Registration of Cooperation Agreement will still be valid until the deal of the Agreement of new Cooperation Agreement, which means old CA is considered continuously valid in unspecified time. Meanwhile, in article 123 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 on Manpower clearly arranges if the old CA has expired, the old PKB shall be considered invalid. Keywords: Limitation on Time Validity, CA, Deadlock, Negotiation
URGENSI KRIMINALISTIK SEBAGAI ILMU BANTU DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG) Istiqomah Khasanah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istiqomah Khasanah, Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : istiqomahkhasanah13@gmail.com ABSTRAK Ilmu bantu kriminalistik berperan penting bagi Hakim dalam sistem pembuktian tindak pidana pembunuhan, sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, mengindentifikasi, individualisasi, dan mengevaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam yang ada dan berkaitan dengan suatu perkara pidana, mengusut kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya, dan untuk mencari kebenaran materiil agar dapat menjadi bukti terang di pengadilan, sehingga Hakim dapat memberikan pertimbangan sebelum memutuskan dan menetapkan suatu perkara, serta sebagai penolong bagi Hakim dalam penemuan hukum baru terhadap pemecahan kasus tindak pidana pembunuhan yang dianggap sulit dan untuk mewujudkan hukum yang seadil-adilnya. kata kunci : Ilmu Bantu Kriminalistik, Sistem Pembuktian, Tindak Pidana Pembunuhan dan Hakim   ABSTRACT Criminality helping science plays an important role for judges in a verification system of crime of murder, as a discipline science that aims to recognize, identify, individualize, and evaluate physical evidence by applying natural sciences which exist and are related to a criminal case, prosecuting crime in the widest sense of word, and seeking material truth in order to be evidence in the court, so that the Judge may give consideration before deciding and establishing a case, as well as a helper for the Judge in the invention of a new law against the solving of a case of murder acts that is considered difficult and to bring about justice as fair as possible. Keywords: Criminality Helping Science, Evidence System, Murder Acts, and Judge
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (Studi Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur) Mohamad Yudharistyawan Widodo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Yudharistyawan Widodo, Herlin Wijayati, SH. M.H, Dr.Shinta Hadiyantina, SH. M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya yudharistyawan@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di wilayah Jawa Timur. Dalam pasal 8 ayat (1) tersebut mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran swasta yang berjangka waktu 10 tahun. Peraturan ini dibuat untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dalam melakukan penyiarannya tidak melanggar tujuan dari pancasila dan UUD  RI 1945 serta tidak merugikan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yag dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahawa efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak berjalan dengan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dan KOMINFO terhadap lembaga penyiaran swasta yang masih tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran, Kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawasi keseluruhan wilayah Jawa Timur, kurangnya aduan yang diberikan oleh masyarakat apabila ada lembaga penyiaran swasta yang melakukan pelanggaran, belum adanya sanksi apabila lembaga penyiaran swasta melakukan penyiaran tanpa mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran,. Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Lembaga Penyiaran Swasta, Izin penyiaran Televisi  ABSTRACT This study aimed at investigating the effectiveness of article 8 paragraph (1) of Government Regulation number 50 year 2005 about the Administration of Private Broadcasting Agencies In East Java. The article 8 paragraph (1) regulates the permit of broadcasting administration for private broadcasters which has 10 years period. This regulation was set to regulate the administration of private broadcasting agencies in order not to violate the objective of Pancasila (the five principles), The Basic Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and society in doing their broadcasting. This study was empired juridical with sociological juridical approach done by directly obtaining the data on the permit of broadcasting administration of private broadcasting agencies in article 8 paragraph (1) Government Regulation Number 50 Year 2005 about Broadcasting administration for private broadcasting agencies. The results of the study show that the effectiveness of article 8 paragraph (1) of Government Regulation Number 50 Year 2005 about the Broadcasting administration for Private Broadcasting agencies has not been effective yet due to some inhibiting factors such as lack of supervision from East Java KPID and KOMINFO on private broadcasting agencies that do not have permit on broadcasting administration, lack of funding from government for supervision in the entire East Java, lack of complaints from society for the violation commited by private broadcasting administration, the absence of sanction given for the private brocasting agencies that own broadcasting administration permit. Keyword : Effectiveness of law, Private Broadcasting Agencies, Television Broadcasting Permit
PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Adi Wahyu Anugrah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adi Wahyu Anugrah, Abdul Rachmad Budiono, Fitri Hidayat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Email: adiwahyuanugrah@gmail.com ABSTRAK Perkawinan merupakan peristiwa hukum di mana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai pria dan wanita. Agama yang dimaksud adalah agama yang diakui oleh negara diantaranya ada Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dan juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat bagi mempelai yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi mempelai yang beragama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dicatat di Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinan yang memenuhi kedua unsur tersebut (dilakukan berdasarkan agama dan dicatatkan) akan dianggap sah perkawinannya, sementara perkawinan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut perkawinannya dianggap tidak sah. Suku Polahi yang berada di hutan Gorontalo melakukan perkawinan tidak berdasarkan kedua unsur tersebut, dimana perkawinannya tidak dilakukan berdasarkan agama yang diakui oleh negara dan juga tidak dicatatkan. Selain itu pelaksanaan perkawinan Suku Polahi kerap dilakukan antara mempelai yang memilik hubungan sedarah. Hal tersebut merupakan suatu masalah karena perkawinannya dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata kunci: perkawinan, perkawinan sedarah, suku polahi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  ABSTRACT Marriage is a a phenomenon of law in which its implementation must be based on the religions and belief of the bride and the groom. The religions refer to those recognized by the state which are Islam, Catholic, Protestant, Hindu, Budha, and Konghucu. It must also be registered by the registrar in Religious Office for Moslems and in a Civil Registration Office for the followers of Catholic, Protestant, Hindu, Budha, and Konghucu. The marriage which meets those two criterias (based on the religion and is registered) will be considered legitimate or valid while the marriage which does not meet the criterias is considered invalid. The validity of a marriage is regulated in article 2 paragraph 1 and paragraph 2 of Law number 1 year 1974 about Marriage. Based on the General Explanation number 4 letter b of Law number 1 year 1974 about marriage, the validity of marriage is determined by the two factors which are based on religion and are registered and those requirement must be met without exception. Polahi tribe people residing in the forest of Gorontalo  conduct marriage which is not based on those two elements because the marriage is not based on any religion recognized by the state and is also not registered. Besides, the marriage is often done between two blood related couple (incest). This becomes a problem because the marriage is then considered invalid based on the Law number 1 year 1974 about Marriage. Keywords: marriage, incest, polahi tribe, Law number 1 year 1974 about marriage
KENDALA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN MOJOKERTO) Abrian Yusuf Satriya Arganata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abrian Yusuf Satria Arganata, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., M. Hamidi Masykur, S.H., M.kn.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Abstrak Skripsi ini membahas tentang fenomena adanya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto. Dalam skripsi ini juga menganalisis apa saja upaya hukum yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto selaku perwakilan pemerintah yang berwenang dalam urusan pertanahan agar tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun pangan papan ataupun sebagai tempat yang menghasilkan guna bagi kepentingan umum. Namun dengan adanya fenomena penelantaran tanah, tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama menjadi sia-sia dan tidak dapat diambil manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto? Serta bagaimana upaya hukum yang telah dan akan dilakukan dalam penyelesaian tanah terlantar yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kepentingan umum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, diteruskan dengan menemukan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir untuk penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tanah terlantar di Kabupaten Mojokerto adalah masalah dana atau ekonomi. Perusahaan atau investor yang terbukti menelantarkan tanahnya kesulitan dana untuk mengelola tanah tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh BPN adalah memberikan sanksi sehingga tanah yang terlantar tersebut akan langsung dikuasai oleh negara dan selanjutnya akan di redistribusikan kepada masyarakat yang dianggap lebih mampu dalam memanfaatkan tanah negara bekas tanah terlantar tersebut dengan benar.   Kata Kunci: Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional, Kepentingan Umum.  AbstractThis thesis discussed about abandoned land phenomenon in Mojokerto, East Java. This thesis also analize law efforts that have been done and will be done in the future by National Land Authority as the goverment’s representation in the field of land matters so the abandoned land can be used for public benefit. This is motivated by the importance of land for the mankind as the place to grow crops, housing or as the place that can be benefitting for mass public. But, because of the existence of abandoned land, the land that can be used for broad benefit became waste and we cannot take the advantage. Based on that above event, this scientific paper brings in formulation problem below: What factors that boost the phenomenon of abandoned land in Mojokerto? And what efforts that have been done and will be done in the future by National Land Authority so that thus land can be benefits for public mass. The writing of this paper use Juridical empiric method with the meand and purpose of finding facts, followed by finding problems, identification of the problem and the last one is problem solving. Based on the results of the discussion, revealed that the factors behind abandoned land phenomenon in Mojokerto is money. Company that proven to abandoned their land dont have enough funds to manage the land. Thus resulted in abandoning their property. On the other hand National Land Authority on their efforts to policing abandoned land that occurs in their territory refer to Government Regulation No 11 Year 2010 about Policing and Utilizing Abandoned Land. If the company proved to deliberately abandon their land, National Land Authority will give them strict sanctions by possessing the abandoned land and those land will be redistribute to public who considered to be able to utilize the land properly. Keywords: Abandoned Land, National Land Authority, Public Benefit.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK BIOLOGIS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Gina Sabrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gina Sabrina, Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., MH, Muhammad Dahlan, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gnsbrn@hotmail.com   ABSTRAK Pelanggaran terhadap hukum harus disertai dengan pidana bagi pelanggarnya. Salah satu jenis pidana berdasarkan KUHP adalah pidana penjara yang menghilangkan kemerdekaan dan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara yang hanya dibenarkan untuk merampas kemerdekaan secara tidak langsung juga merampas hak biologis dari narapidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan seiring perubahan tujuan pemidanaan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan kepenjaraan. Kebutuhan biologis sebagai kebutuhan dasar manusia menyebabkan narapidana melakukan pemenuhan secara informal dan menyimpang untuk memenuhi hak biologisnya. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga negaranya tidak terkecuali narapidana. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hak biologis narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia dan bagaimana reformulasi model pemenuhan hak biologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi sistematis. Kata kunci: Narapidana, Hak Biologis, Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT The violation in law results in imposition of criminal sanction to the perpetrators. One of the sanction given based on Penal Code is imprisonment which takes away the freedom of the perpetrators by putting them in correctional institution. Inprisonment which takes away the freedom also indirectly seizes the biological rights of the inmates. This contradicts the principle of correctional along with the shift in the objectives of imprisonment and the formulation of Law number 12 year 1995 about correctional and international convention on human rights and imprisonment. Biological needs as the basic needs f human cause the inmates to do informal and deviating fulfillment on their biological needs. Indonesia as a state law has the obligation to guarantee the human rights of its citizens including the inmates. Thus, this study aimed at analyzing whether the inmates’ biological needs is part of human right and how is the reformulation model of biological needs fulfillment of the inmates in correctional institution in Indonesia. This study used normative juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. The analysis was done using systematic interpretation technique. Keywords: inmates, biological needs, correctional institution
OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH PADA SEKTOR PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi di Badan Pel R Hadhitya Rama Fibriawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Hadhitya Rama Fibriawan, Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: radenhadhitya@yahoo.com  ABSTRAK Kota Malang merupakan kota berpotensi menjadi kota besar¸ perkembangan kota menuntut pemerintahan bawasannya agar bekerja keras. Kerja keras yang Pemerintah Kota Malang harus diimbangi dengan keuangan daerah yang cukup besar. Oleh karena itu Pemerintah harus menggali potensi-potensi daerah yang dijadikan sebagai sumber keuangan negara. Salah satu contohnya pada pajak restoran, yang setiap tahunnya mempunyai target pendapatan negara melalui tiap daerah yang selalu meningkat. Eksistensi pajak restoran sangat besar bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di kota malang tersendiri, tapi pada kenyataanya tidak mudah bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah kota malang untuk meningkatkan pendaptan asli. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban untuk upaya-upаyа yаng dilаkukаn Bаdаn Pelаyаnаn Pаjаk Dаerаh Kotа Mаlаng dаlаm melаkukаn optimаlisаsi perаturаn dаerаh Kotа Mаlаng nomor 2 tаhun 2015 tentang Perubahan Daerah Kota Malang nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah untuk peningkаtаn Pendapatan Asli Derah pаdа sektor pаjаk restorаn, yаkni melаkukаn pengggаliаn objek pаjаk yаng bаru, membentuk forum-forum diskusi untuk melаkukаn sosiаlisаsi secаrа instensif terhаdаp perаturаn perundаng-undаngаn kepаdа wаjib pаjаk, pemаntаuаn tentаng tingkаt pengunjung restorаn, melаkukаn pendekаtаn personаl, penаrikаn dаtа dаn meningkаtаn sumber dаyа mаnusiа terhаdаp wаjib pаjаk. Sedangkan yang menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut yаkni аntаrа lаin belum аdаnyа semuа wаjib pаjаk yаng memberikаn dаtа аkurаt, mаsih sedikit kesаdаrаn dаri mаsyаrаkаt аkаn pentingnyа membаyаr pаjаk restorаn, belum semuа wаjib pаjаk memаhаmi dengаn bаik tentаng isi perаturаn dаerаh yаng mengаtur tentаng pаjаk dаerаh khususnyа pаjаk restorаn, kurаngnyа kuаlitаs disiplin pegаwаi di lingkungаn Bаdаn Pelаyаnаn Pаjаk Dаerаh, kurаngnyа sаrаnа dаn prаsаrаnа yаng memаdаi kаrenа bаnyаknyа wаjib pаjаk restorаn bаru seiring berkembаngnyа Kotа Mаlаng sebаgаi kotа wisаtа. Kata Kunci: Optimalisasi,Pajak,PAD Abstract Malang is a city with the potential to become a big city. The development of the city demands the local government to strive. The hard work undertaken by the local government of Malang ought to be balanced with high number of regional finance. Therefore, the local government should explore the potentials of the city which serve as the source of state finance. Restaurant tax is one of the examples. It has state revenue target each year and always increases. The existence of restaurant tax is significant for the development and administration of the city; however, it is somewhat difficult for the Local Tax Office of Malang in order to increase the own source revenue. This study is the empirical type of research using the method of juridical sociology approach. From the result of the study using such method, the writer obtains the answers regarding the effort conducted by the Local Tax Office of Malang in optimizing the Local Government Regulation no. 2 of 2015 on Amendment of Local Government Regulation No. 16 of 2010 regarding Regional Tax on Restaurant Tax Sector: conducting the excavation of a new tax object, conducting discussion forums in order to intensively socialize the legislations towards taxpayers, monitoring regarding the rate of restaurant visitors, conducting personal approach, data identification and improving the human resources towards taxpayers. On the other hand, the obstacle factors includes not every taxpayer fills the application form accurately, very little number of awareness regarding the importance of paying restaurant tax, not every taxpayer understands well regarding the content of local government regulation on local tax, especially restaurant tax, lack of discipline of the Local Tax Office employees, lack of facilities due to the high number of taxpayers of new restaurant align to the development of Malang as a tourism city. Key words: Optimization, Tax, Own Source Revenue

Page 309 of 563 | Total Record : 5629

 307   308   309   310   311 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue