cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 308   309   310   311   312 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG DIDIRIKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI Wisnu Candra Kumara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wisnu Candra Kumara, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : wisnu.candra94@gmail.com  ABSTRAK Sebagaimana dalam hal pendirian sebuah perusahaan berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV (Commanditaire Vennootschap) menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang perlu adanya minimal dua pihak yang mendirikan, yaitu sebagai Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer. Dalam masing – masing sekutu tersebut diwajibkan untuk memberikan pemasukan atau inbreng kepada perusahaan yang akan didirikan. Berdasarkan pendirian CV yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian kawin pemisahan harta total merupakan sebuah tindakan yang tidak diperkenankan, karena adanya hal dalam perkawinan sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta pada sebuah perkawinan merupakan harta bersama dan dianggap menjadi satu subjek hukum terhadap harta tersebut. Terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum deng CV yang didirikan oleh pasangan suami istri hanya berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut sebelum melakukan hubungan hukum itu sendiri. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum, CV (Commanditaire Vennootschap)  ABSTRACT In the establishment of a company in the form of a CV (Commanditaire Vennootschap), Commercial Code requires the presence of two parties at minimum serving as complementary allies and Associate Allies. Each ally is obliged to provide input or inbreng to the company that is going to be established. The establishment of the CV by the spouse who do not have marriage agreement on the wealth is not allowed. This is because law number 1 year 1974 about Marriage states that the property of a marriage is the property/wealth of both and is considered as one subject of law. The agreement made with the third party doing legal relation with the CV established by the spouse was based on agreement that was made by both parties before commiting that particular legal relationship. Keywords: Legal Protection, Legal Relationship, CV (Commanditaire Vennootschap)  
Yurisdiksi Indonesia Terhadap WNI Yang Terkait Kejahatan Terorisme Internasional Mario Gumpar Sianipar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mario Gumpar Sianipar, Ikaningtyas, SH.,LLM.,Agis Ardiansyah, SH.,LLM.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan Sukarno Hatta Indah 1 no 7Malang, Jawa Timur – IndonesiaEmail:mariogumpar@gmail.com AbstrakDewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai jurisdiksi satu negara, tetapi sering diklaim termasuk jurisdiksi lebih dari satu atau dua negara. Dalam perkembangannya, hal ini telah menimbulkan masalah konflik jurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus kejahatan tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Kejahatan terorisme merupakan salah satu contoh kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial karena tindakannya memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara dan sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampui batas-batas teritorial suatu negara.Kata kunci: Terorisme, yurisdiksi Negara AbstractAt present, it is most likely that any type of crimes involves jurisdictions of more than one or two states, instead of just one. In practice, this has sparked jurisdictional conflicts which irk international relations. Terrorism is one example of cross-jurisdictional crime since its impacts afflict more than one country and its facilities and methods are beyond one state‟s territory.Keywords: Terrorism, State Jurisdiction
PENEGAKAN HUKUM PASAL 5 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin) Ananda Gabriel Sitanggang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ananda Gabriel Sitanggang, Lutfi Effendi, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ananda.gabriel1994@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini menganalisis penegakan hukum Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di dalam Pasal tersebut mengatur tentang jarak antar toko modern yakni minimal 500 meter. Namun pada kenyataan di lapangan banyak ditemukan toko modern yang melanggar ketentuan jarak yang diatur pada pada pasal tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap ketentuan mengenai jarak antara toko modern yang ada pada pasal tersebut telah dilakukan dengan cara Walikota Banjarmasin memberlakukan moratorium penerbitan izin toko modern (IUTM). Moratorium IUTM tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 188.45/161/KUM/2016. Moratorium tersebut diberlakukan hingga seluruh toko modern dan toko lokal yang ada di Kota Banjarmasin memenuhi syarat dan prosedur dalam hal perizinan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Toko Modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Banjarmasin.   ABSTRACT This study analyzed the law enforcement of article 5 paragraph (5) of Banjarmasin Regional Regulation number 20 year 2012 about the Arrangement and Management of Treditional Market, Shopping Center, and Modern Stores. That article regulates that the distance between modern store should be 500 meters at minimum. However in reality many modern stores violate the provision of the distance regulated under that article. The results of this empirical juridical study show that article is done by the Mayor of Banjarmasin by implementing morratorium of the issuance of Modern Store’s Permit Issuance (MSPI). The moratorium of MSPI is contained in Mayor of Banjarmasin Decree number 188.45/161/KUM/29016. The moratorium is implemented until all modern stores and local stores in Banjamrasin fulfill the requirements and procedures for the permit. Keywords: law enforcement, modern store, the department of industry and commerce, Banjarmasin.
KAJIAN YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA Robbindra Sayyid Hasan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robbindra Sayyid Hasan, Agus Yulianto, SH., MH., Herlin Wijayanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : robinnisti@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas konflik hukum tentang kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) UU  KIP dan pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan yaitu tentang kesesuaian serta peraturan manakah yang digunakan terkait kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian peraturan perihal kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala dalam UU KIP dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan. Sedangkan peraturan yang seharusnya digunakan adalah UU KIP dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan dapat dikesampingkan. Kata kunci : Kewajiban Badan Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik Secara Berkala   Abstract This study discussed legal conflicts on the obligation of public agency in announcing public information regularly based on the provision of article 9 paragraph (1) of Public Information Disclosure Law and article 5 of Regent’s Regulation number 2 year 2012 about the Guideline of the Management of Information and Document service in Pacitan Regency Government. Thus, the research problems formulated were the conformity and which regulation used regarding the obligation of public agency in announcing public information regularly. The results of the study show that there was discrepancy between the regulation governing the public agency’s obligation in announcing public information regularly contained in the Public Information Disclosure Law with the Regents’ Regulation number 2 year 2012 about the Guideline of the Management of Information and Document Service in Pcitan Regency Government. The regulation that was supposed to be used was the Public Information Disclosure Law while the Regent’s Regulation number 2 year 2012 about the Guideline of Information and Document Service should have been put aside. Keywords: Public Agency’s Obligation, Public Informatio Disclosure, Regular Public Information
KEABSAHAN PRINT OUT SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan No.1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel) Sani Nur Imamy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sani Nur Imamy, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Saniimamy015@gmail.com ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan print out sebagai barang bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, agar terlihat jelas pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam tahap pembuktian dalam perkara pidana biasa dan perkara pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik secara umum sama, namun terdapat beberapa perbedaan, yakni dari segi media tindak pidana, diakomodirnya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta terdapat perlakuan khusus mengenai metode forensik terhadap bukti elektronik. Penerapan metode forensik terhadap bukti elektronik masih memiliki kekurangan, yakni tidak adanya suatu standar yang sama di tiap instansi penyidik yang berwenang, oleh karena itu dibutuhkan suatu harmonisasi standar penanganan metode forensik, dan dituangkan dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Keabsahan, pencemaran nama baik, UU ITE   ABSTRACT The purpose of this research was conducted to find out the validity of the print out as evidence a criminal offence defamation through electronic media, in order to clear the importance of the application of law articel number 19 Year 2016 Of the information and electronic transactions. The results of the research and the discussion shows that in the stage of proof in criminal cases and criminal libel through the electronic media is generally the same, but there are some differences in terms of media, namely the criminal act, the legalization of electronic evidence as a legitimate instrument of evidence, and there is special treatment regarding the forensic methods against electronic evidence. The application of forensic methods against the electronic evidence is still lacking, the absence of a standard is the same in each instance of the investigating authorities, therefore required a harmonisation standard handling of forensic methods, and poured in legislation. Keywords : Validity, Defamation, ITE Act
PERLINDUNGAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Annisa Nur Fadhilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Nur Fadhilah, Ratih Dheviana P. H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: ichafadh@gmail.com  ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalis perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengkajinya dengan prinsip keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan jenis bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa Perlindungan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang terikat PKWT atas PHK adalah dengan memaknai Pasal 82 UU Ketenagakerjaan bahwa cuti melahirkan tidak termasuk ke dalam masa kontrak kerja. Selanjutnya, perlindungan hukumnya dilakukan secara preventif dan represif dengan menggunakan keadilan distributif dan korektif. Prinsip keadilan akan terpenuhi dengan jaminan pemenuhan perlindungan hukumnya dengan memperhatikan pihak yang lebih lemah posisinya, bahwa keadilan di sini harus menjamin kesejahteraan pekerja. Kata Kunci: Cuti Melahirkan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRACT This study was intended to analyze the protection of maternity leave right of maternity leave for female workers who are tied to a Specific Time Work Contract over Work Termination and study it with the principle of justice. To solve this problem, this study employed normative juridical method with statute approach method, using primary and secondary law materials that were analyzed systematically. Based on the discussion, it was found that the protection of maternity leave rights for women workers who are tied by PKWT on layoffs is by interpreting Article 82 of the Manpower Law that the maternity leave is not included in the working contract. Consecuently, the legal protection made available is done preventively and repressively using distributive and collective justive. The principle of justice will be fulfilled by guaranteeing the fulfillment of its legal protection by regarding the party with weaker position. It is to ensure that justice must guarantee the workers' welfare. Keywords: Maternity Leave, Agreement for A Specified Time, Work Termination
PELAKSANAAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN TERKAIT STANDAR BAKU MUTU LINGKUNGAN (studi di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) Magretta Yolanda H
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Magretta Yolanda Hidayat., Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum, Lutfi Effendi, SH., M.Hum Fakultas Hukum - Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: yolandamagretta@gmail.com  ABSTRAK Lingkungan atau manusia keseluruhan keadaan yang sudah ada dan berada di sekeliling kita tempati dan berpengaruh bagi kita. Batasan tentang lingkungan menurut  isinya untuk kepentingan praktis atau keperluan analisis kita perlu dibatasi pada lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Kesehatan lingkungan mencakup perumahan, pembuangan kotoran (tinja), penyedia air bersih, mebuang sampah, dan pembuangan limbah. Lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap kesehatan manusia karena berbagai faktor penyebab penyakit dipengaruhi oleh lingkungan. Pengaruh lingkungan hidup terhadap kesehatan demikian penting sehingga penyebab penyakit sering harus dicari di luar tubuh yang berarti perlu penyelidikan lingkungan. Perilaku manusia sangat berpengaruh bagi lingkungan, perilaku tersebut bisa saja dari kegiatan sehari-hari manusia atau juga perilaku yang dilakukan oleh beberapa kelompok dalam rangka kegiatan ekonomi seperti pabrik. Dari perilaku-perilaku tersebut dapat memberi dampak positif dan negatif untuk lingkungan. Salah satu perilaku manusia yang berdampak negatif pada lingkungan adalah pencemaran. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda,daya,kehidupan, dan dalam tingkah lakunya manusia terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan manusia lainnya. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamaman hidup setiap makhluk hidup, Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan penetapan baku mutu lingkungan.dan sanitasi lingkungan karena Lingkungan yang sanitasinya buruk akan berdampak buruk pula pada kesehatan. Berbagai jenis penyakit dapat muncul karena lingkungan yang bersanitasi buruk menjadi sumber berbagai jenis penyakit. Kata kunci : Pelaksanaan, Kesehatan Lingkungan   ABSTRACTEnvironmental health includes housing, sewage (feces), water supply, waste disposal, and waste disposal. Environment has a great influence on human health because various factors causing disease are influenced by environment. The environmental influences on health are so important that the cause of the disease often has to be sought outside the body which means the need for an environmental investigation. Human behavior is very influential for the environment. The behavior can be from everyday human activities or also the behavior undertaken by some groups in the framework of economic activities such as factories. These behaviors can have a positive and negative impact on the environment. One of the human behaviors that have a negative impact on the environment is pollution. The boundaries of the environment in this sense are all things, power, life, and in the conduct of human beings in a space, affecting the survival of other human welfare. The importance of the environment for human life is what brings logical consequences, that humans coexist with the environment, and the amount of pollution to the environment as much as possible should be reduced and even avoided for the safety of every living being. To prevent the occurrence of pollution to the environment by various industrial activities and human’s activities, it is necessary to control the environmental pollution with the determination of environmental quality standards and environmental sanitation because the environment with bad sanitation will also have a negative impact on health. Different types of diseases may arise because poorly sanitized environments are the source of many types of diseases Keywords: Implementation, Environmental Health
PENGATURAN MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sabbihal Husni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabbihal Husni, Dr. Muhammad Ali Safaat., SH., MH, Ibnu Sam Widodo., SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan dan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik Negara. Kebijakan desentralisasi yang di maktubkan dalam konstitusi UUD NRI 1945, menciptakan sub bagian dalam praktek demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat yang turut serta dalam proses demokrasi pada tingkat lokal, memberikan pengaruh pada pilihan calon politik yang akan duduk pada lembaga pemerintahan. Pilihan masyarakat tersebut berdampak pada legitimasi masyarakat kepada pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pilihan yang dilakukan tersebut dapat  dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Media memiliki peran yang dapat menggiring opini masyarakat terhadap calon politik dalam masa kampanye. Keterkaitan media yang banyak ditemukan dengan partai politik yang turut serta dalam proses demokrasi di Indonesia, maupun pada tingkat daerah. Konsep pengaturan media yang masih kabur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belum menjawab kebutuhan masyarakat dalam memilih dan calon politik dalam praktek penyelenggaraan demokrasi. Banyak kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang tersebut dimulai dari sebelum kampanye, selama kampanye, hingga pasca kampanye, tidak ditemukan pengaturan media yang seharusnya bertindak dalam setiap agenda tersebut. Perbandingan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD. Maka penulis melalui metode penelitian normatif berusaha memberikan analisis mengenai kelemahan-kelemahan Undang-Undang Pemilukada dalam hal pengaturan media dan berusaha memberikan konsep dalam pengaturan media untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kata Kunci : Pemilukada, Media, Demokrasi, Peraturan Perundang-undangan.  ABSTRACT Democracy is an important aspect in government and the hierarchy of power embodied in a political system of the State. The decentralization policy which is enacted in the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, creates a subset of local democratic practices. Participation of the people who participate in the democratic process at the local level, influences the choice of political candidates who will sit on government agencies. The choice of the community has an impact on the legitimacy of the community to the candidate pair of Regional Head and Deputy Regional Head. The choices made can be influenced by internal and external factors. The media has a role that can lead to public opinion on political candidates during the campaign period. Media linkages are commonly found with political parties participating in the democratic process in Indonesia, as well as at the regional level. The concept of media arrangement that is still obscure in Law Number 10 Year 2016 regarding General Election of Regional Head and Deputy Regional Head, has not answered the needs of the community in choosing and candidates in the practice of democracy. Many of the weaknesses in the Act began from before the campaign, during the campaign, to the post campaign, no media settings were found to be acting on any such agenda. Comparison is done by Law Number 42 Year 2008 regarding Presidential and Vice Presidential Election, and Law Number 8 Year 2012 on General Election of Members of DPR, DPD, and DPRD. Thus this study employed normative research to give analysis on the weaknesses and give concept on the media arrangement of Law on general Election for Head of region in terms of media arrangement. Keyword : General election for the head of region, media, democracy, Legislation.
ANALISIS JAMINAN FIDUSIA ATAS PIUTANG BERUPA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Andreas Pakpahan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andreas Pakpahan, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Dr. Shinta Hadiyantina SH., MH.andreasrjp@gmail.com ABSTRAK Andreas Pakpahan, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, ANALISIS JAMINAN FIDUSIA ATAS PIUTANG BERUPA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan mengapa Piutang berupa Restitusi Pajak tidak dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilandasi adanya Bank yang ingin menerima Jaminan Fidusia berupa Piutang Restitusi Pajak milik debitur sebagaimana dikatakan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, lembaga fidusia menolak piutang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Piutang berupa Restitusi Pajak tidak dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia sebab Piutang tersebut merupakan Hak Perorangan bagi Wajib Pajak sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sementara Objek Jaminan Fidusia seharusnya merupakan benda yang dapat dialihkan. Kata Kunci: Objek Jaminan Fidusia, Benda, Piutang, Restitusi Pajak.  ABSTRACT Andreas Pakpahan, Private Bussines Law, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, July 2017, ANALYSIS FIDUCIA OVER VALUE ADDED TAX RECEIVABLES (Study based on article 9 paragraph (1) Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary). This study examines why Tax Receivables cannot be used as fiduciary object. This research is based on the existence of a Bank wishing to receive Fiduciary Guarantee in the form of Debtor Tax Receivables as mentioned in article 9 paragraph 1 of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. However, Tax Receivables was rejected by the fiduciary institution. The result of this research is Tax Receivables cannot be used as Fiduciary Object because Tax Receivables are Individual Rights for taxpayers, so it cannot be transferred to other parties, while fiduciary object must be transferable. Key Words: Fiduciary Object, Tax Receivables, Object, Receivables
PEMBERDAYAAN NELAYAN MELALUI PEMBIAYAAN PROGRAM KREDIT KEMITRAAN PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN PASAL 61 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PETAMBAK GARAM Juniardi Tri Utomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juniardi tri utomo, Dr. Imam koeswahyono,SH.MH., Dr. Reka Dewantara,SH.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email;  Utomojuniardi@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan mendiskrpsikan Pemberdayaan nelayan melalui program kredit kemitraan pada sektor kelautan dan perikanan berdasarkan Pasal 61 ayat 2 undang undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ,pembudidayaan ikan dan pemtambak garam dan berbagai kendala yang menghambat nya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang memfokuskan pada permasalahan pemberdyaan nelayan melalui pembiayaan program kredit kemitraan pada sektor kelautan dan perikaan berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2016. Teknik analisis data adalah dengan mengelompokan data dan informasi kemudian melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan secara induktif secara empirik pemberdayaan nelayan melalui pembiayaan program kredit kemitraan telah memenuhi syarat yang tercantum di dalam pasal 61 ayat 2 Undang Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang pemberdayaan Nelayan ,Pembudidayaan ikan dan Petambak garam, namun kenyataannya data pihak bank   dilapangan nya pemberian kredit terhadap nelayan  belum berjalan secara maksimal sesuai dengan pasal 61 ayat 2 Undang undang nomor 7 tahun 2016 tentang pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak bank yakni Bank rakyat Indonesia yang telah dilakukan adalah :  a) memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan mengenai persyaratan kredit (b)  memberikan pengawasan dan pembinan terhadap debitur yang mendapatkan kredit (c) dan memberikan kemudahan persyaratan kredit sementara itu hambatan yang terdjadi adalah : (a)kurangnya pengetahuan perbankan terhadap nelayan, (b) keterbatasan pengetahuan pembukuan atas kegiataan usahannya.(c) angunan yang tidak dapat diikat secara sempurna (d) intenkosistensi program kredit usaha rakyat Kata kunci: pemberdayaan nelayan : pembiayaan program kredit kemitraan :Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan  pemberdayaan nelayan ,pembudidayaan ikan dan petambak garam   Abstract This Study aimed at describing the fishermen empowerment throught funding for partnership credit program on marine and fisheries sector based on article 61 paragraph 2 of law number 7 year 2016 about protection and empowerment of fishermen ,fish cultivation and salt farmer, and its inhibiting factors this study was empirical juridical with sociological juridical approach by focusing on the problems encounternd in the empowerment of fishermen thourgh partnership credit program on marine and fisheries sector based on Law Number 7 year 2016 the data analysis was done by categorizing the data and information to be interpreted and inductively conclude. Empirically ,the fishermen empowerment through partnership credit program has met the criteria set in article 61 paragrhp 2 of law number 7 year 2016.  How ever in relity the data form bank shows the distribution of credit has not been done maximally in accordance with article 61 paragrahp 2 of law number 7 year2016 .as so far the efforts done by bank rakyat indonesia are : a) give socialization to the society about the requirements for credit b) supervise and tranining to debitors obtaining credit , c ) set easier requirement for credit. Meanwhile, the inhibiting factors are : a) bank’s lack of knowledge about fishermen b) lack of knowledge on bookkeeping for the business c) collateral that cannot be completely bound, d) inconsistency on the micro credit program. Keywords: Fishermen empowerment ,partnership credit program funding, law number 7 year 2016 about protection and empowerment of fishermen, fish cultivation, and salt farmer

Page 310 of 563 | Total Record : 5629

 308   309   310   311   312 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue