cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 335   336   337   338   339 
KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI RUANG UDARA BATAM DAN BINTAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP TERITORIAL INDONESIA Hayyan Azizi Zein
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hayyan Azizi Zein, Nurdin., S.H., M.Hum., Hikmatul Ula, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya AbstrakHukum ruang udara menjamin kedaulatan masing-masing Negara dalam melakukan kegiatan nya, baik segi penerbangan dan hal lainya, tujuan dari hukum udara adalah untuk menjamin adanya kedaulatan penuh terhadap ruang udara diatasnya, memberikan hak lintas damai, mengatur larangan terbang melintas di daerah tertentu serta Membangun kerjasama di antara Negara-negara untuk mengamankan penerbangan dan navigasi internasional dan Mengatur aturan penerbangan berjadwal. Namun terdapat beberapa situasi dimana kedaulatan Negara tidak berjalan penuh, seperti halnya di batam dan bintan, dimana kedaulatan berada di Singapura, setiap penerbangan dari dan ke batam harus melapor kepada FIR singapura bukan FIR Jakarta, sehingga hal ini sering menimbulkan permasalahan bagi kedua Negara. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisa bahasa hukum tertulis yang mengatur tentang perjanjian antara kedua pihak sehingga dapat menemukan melalui konsep dari interpretasi gramatikal dari bahasa dan pola hukum tertulis sehingga mampu menemukan jawaban atas isu kedaulatan ruang udara bagi kedua pihak.Kata Kunci: Keadulatan Negara, Ruang Udara, Hukum Udara, Teritorial. AbstractAirspace law guarantees the sovereignty of each State in its activities, in terms of aviation and other matters, the purpose of the aerial law is to ensure full sovereignty over the airspace above it, grant the right of peaceful passage, regulate the prohibition of flying across a certain area as well as Build cooperation among States to secure international flight and navigation and Arrange scheduled flight rules. However, there are situations where the sovereignty of the State is not fully functional, as, in Batam and Bintan, where sovereignty is in Singapore, every flight to and from Batam must report to FIR Singapore, not Jakarta FIR, so this often causes problems for both countries. In this study, the authors chose the normative juridical method in order to analyze written legal language governing the agreement between the two parties so as to be able to find through the concept of grammatical interpretation of the language and the pattern of written law so as to find answers to the issue of airspace sovereignty for both parties.Keywords: State Sovereignty, Air Space Law, Territorial.
KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL Irene Fransisca Liemanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irene Fransisca Liemanto, Agis Ardhiansyah, S.H, LLM, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH, M.KnFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : irnliem@gmail.com AbstrakJudul ini diambil terkait dengan langkah yang diambil dalam ratifikasi konvensi tentang merkuri oleh pemerintah Indonesia di mana kandungan merkuri yang tinggi dihasilkan dari kegiatan penambangan emas skala kecil. Ada beberapa masalah penelitian yang disajikan: 1. Apa konsekuensi hukum bagi Indonesia dalam pasca-ratifikasi konvensi minamata tentang merkuri? 2. Apa jenis perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Indonesia mengenai dampak merkuri yang dilepas dari kegiatan penambangan emas skala kecil?Penulis menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan undang-undang, sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier, diikuti oleh teknik analisis kualitatif deskriptif di mana fakta-fakta yang jelas digambarkan sebelum mereka disajikan sebagai objek pengamatan.Berdasarkan hasil penelitian, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi Minamata, harus ada amandemen UU terkait merkuri, khususnya undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penambangan tradisional. Diharapkan bahwa substansi konvensi Minamata, yang terutama terkait dengan kegiatan penambangan emas skala kecil dan besar, dapat diterapkan di Indonesia. Tentunya langkah ini perlu diikuti dengan mendaftarkan total penambangan emas tradisional / penambangan skala kecil dan bahwa bentuk lain dari substansi diusulkan sebagai pengganti merkuri.Kata kunci: Konvensi Minamata, Ratifikasi, Pertambangan Rakyat, Merkuri. AbstractThis title was picked related to the step taken in the ratification of the convention on mercury by the Indonesian government in which high content of mercury is produced from small-scale gold mining activities. There are several research problems presented: 1. What is the legal consequence for Indonesia in the post-ratification of Minamata convention on mercury? 2. What type of legal protection to be provided by Indonesia regarding the impact of mercury released from the small-scale gold mining activities? The author employed normative juridical method along with statute approach, while the legal materials used comprised the primary, secondary, and tertiary data, followed by the descriptive qualitative analysis technique where apparent facts were described before they served as the object of observation.Based on the research result, since Indonesia has ratified Minamata convention, there should be an amendment of Law related to mercury, especially the law on Mineral and Coal Mining that regulates traditional mining. It is expected that the substance of Minamata convention, which is mainly related to both small- and large-scale gold mining activities, could be applied in Indonesia. It is surely necessary that this step is followed by listing the total of traditional mining/ small-scale gold mining and that another form of the substance is proposed in substitution of mercury.Keywords: Minamata Convention, Ratification, People's Mining, Mercury
PERTANGGUNGJAWABAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) KEPADA KORBAN KONFLIK BERSENJATA KARENA KEGAGALAN KEGIATAN PEACEKEEPING (STUDI KASUS SREBRENICA 1995) Ahmad Girindra Wardhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Girindra Wardhana, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaE-mail : ahmadgirindraw@gmail.com ABSTRAKHubungan internasional tidak selalu berjalan dengan lancar. Adanya perbedaan pandangan atau pola pikir akan sesuatu adalah titik awal penyebab tidak mulusnya hubungan internasional yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik internasional. PBB sendiri merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan prinsip prinsip untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. peace keeping operation adalah suatu kegiatan yang melibatkan personel militer namun tidak dengan penggunaan kekuatan atau dengan kekuatan yang minim, yang dilakukan oleh PBB untuk menjaga atau mengembalikan perdamaian internasional dan keamanan di daerah konflik. Isu hukum yang muncul kemudian adalah apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini sebagai pihak yang memberikan mandat atas kegiatan peacekeeping dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kegagalan kegiatan tersebut karena telah menyebabkan genosida dan kerugian baik secara materil maupun moril di Srebrenica. Karena belum adanya regulasi yang paten mengenai pengaturan mengenai pertanggungjawaban organisasi internasional dalam hal ini PBB. Sehingga dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis apakah PBB sebagai organisasi internasional dapat dikenakan pertanggungjawaban dan bagaimanakah cara PBB bertanggungjawab atas kegagalan kegiatan peacekeping. Dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan dasar peraturan yakni Draft Article on the Responsibility of International Organization 2011 (ARIO 2011) serta dengan menggunakan beberapa teori dari para ahli hukum internasional khususnya di bidang hukum organisasi internasional seperti teori akuntabilitas beserta teori lainnya.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konflik Bersenjata, Peacekeeping, Hukum Organisasi Internasional. ABSTRACTInternational conflicts could simply start from the existence of two different perspectives or more, in which international relation is usually interrupted. The UN per se is an international organization which has objectives and principles to keep the world peaceful and secured. Peacekeeping operation is an activity that involves military personnel with neither physical power nor minimum power in order to encourage or bring the international peace back in conflicted areas. The problem is that whether the UN, by which the mandate of peacekeeping is given, can be responsible for the failure of peacekeeping implementation regarding the genocide that causes loss both in material and moral terms in Srebrenica. Since there has not been fixed regulation set related to the accountability of the UN, this research is aimed to analyze whether and how the UN as an international organization can be responsible for the failure of peacekeeping implementation. The case was analyzed based on the regulation of Draft Article on the Responsibility of International Organization 2011 (ARIO 2011) and several theories by International legal experts, especially in the field of international organization law such as accountability and other theories.Keywords: responsibility, United Nations (UN), armed conflicts, peacekeeping, international organization law.
BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA I Wayan Surya Hamijaya J
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Wayan Surya Hamijaya J, Hanif Nur Widhiyanti, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: suryahamijayaj@gmail.com   ABSTRAK Blasphemy dan hate speech merupakan tindakan menyampaikan pendapat yang dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia mendapatkan perhatian internasional karena hukum mengenai blasphemy dan hate speech dianggap mengurangi freedom of speech dan freedom of expression di beberapa kasus sampai pada kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dunia Internasional mendesak Indonesia untuk meninjau kembali hukum nasionalnya mengenai blasphemy dan hate speech, karena dianggap dapat dimanfaatkan untuk menghukum orang yang sebenarnya hanya memiliki niat untuk menyampaikan pendapatnya dan menghalangi kebebasan untuk berekspresi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Kata Kunci: Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression, hukum nasional Indonesia. ABSTRACT Blasphemy and hate speech, as commonly known, are acts of expressing the opinion that is forbidden in several countries, including Indonesia. However, Indonesia has become the spotlight because of its law seeing these two acts as a serious offense and interfere both the freedom of speech and freedom of expression in some cases like the one faced by the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Some parts of the world have encouraged Indonesia to review its national law regulating blasphemy and hate speech, as this is easily misunderstood and misused in the practice when people are punished just because they have the voice to express, which restricts the freedom of expression. This is a normative juridical research with the statute, comparative, and case approach. Keywords: Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression. 
HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro, Ikaningtyas, S.H., LL.M., Dr. Patricia Audrey, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaE-mail : adityadarma0096@yahoo.com ABSTRAKHak untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip yang terdapat didalam hukum internasional. Prinsip yang digunakan oleh Catalonia dalam referendum kemerdekaannya tersebut dengan dasar untuk memisahkan diri dari Spanyol. Sehingga penerapan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri dapatkah dibenarkan menurut hukum internasional. Ketika tidak ada negara didunia yang mengakui kemerdekaan Catalonia berpengaruh terhadap statusnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan hukum tertulis dan pendekatan kasus. Hukum primer menggunakan Piagam Bangsa-Bangsa serta perjanjian internasional yang terkait. Kemerdekaan sepihak yang dilaksanakan Catalonia telah melanggar beberapa peraturan hukum internasional. Memberikan pengaruh terhadap status negara Catalonia.Kata Kunci : Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri, Referendum, Kemerdekaan, Pengakuan, Status Negara. ABSTRACTRight to self-determination is one of the principles in international law, and this principle was used by Catalonia in its independence referendum to separate from Spain. The application of this principle of the right to self-determination is legitimized according to international law. When there is no single country in the world to recognize the independence of Catalonia, it affects its status. This research employed written law and case approach, while the charter of United Nations and related international agreement were used as primary law. Self-determined independence by Catalonia infringed several international regulations, affecting the status of Catalonia.Keywords: rights to self-determination, referendum, independence, confession, status of state.
IMPLIKASI HUKUM BAGI KOREA UTARA TERHADAP PERISTIWA UJI COBA PELUNCURAN RUDAL YANG MELINTASI WILAYAH JEPANG Maulida Amalia Nur Afifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maulida Amalia Nur Afifah, Herman Suryokumoro, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Maulidaamalia27@gmail.com   ABSTRAK Semakin gencarnya Korea Utara mengembangkan teknologi militernya hingga uji coba peluncuran rudal nuklirnya yang terbaru pada tahun 2017, yang sempat menciptakan ketegangan di kawasan Asia Timur hingga dunia Internasional karena uji coba rudal nuklirnya yang melintasi wilayah Jepang. Dimana dalam peristiwa tersebut ada unsur kedaulatan sebuah negara, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi sebuah negara sehingga dalam interaksinya negara harus saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing negara baik darat, laut, maupun udara. Disamping ada unsur kedaulatan ada perjanjian yang membatasi setiap negara untuk memiliki senjata nuklir yaitu Non Poliferation Nuclear Treaty (NPT) dimana pemanfaat nuklir hanya boleh digunakan untuk tujuan nuklir. Sehingga Dewan Keamanan PBB sangat memperhatikan hal tersebut hingga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk Korea Utara terkait kepemilikan nuklirnya, namun dirasa hal tersebut kurang efektif karena terbukti Korea Utara tetap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat untuk Korea Utara agar memberi efek jera. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Uji Coba Peluncuran Rudal Korea Utara, Melintasi Wilayah Jepang. ABSTRACT Nuclear technology in North Korea seems to keep growing in its development, which is marked by its latest nuclear test conducted in 2017, triggering concern in East Asia, even at an international level as the nuclear passed over Japan. This event took sovereignty element of a state. As it is commonly understood, the sovereignty of a state is the highest power in a state. As a consequence, countries must be respectful to each other in all aspects. In addition, there is an agreement that restricts each country from owning nuclear weapon: Non-Proliferation Nuclear Treaty (NPT) in which the utilization of nuclear can only be performed for the purpose of the nuclear per se. In this situation, as the UN is pretty concerned with this issue, the resolution was released for North Korea regarding the ownership of the nuclear. However, it is not effective because it was found that North Korea has broken the resolution of United Nations Security Council. It is expected that heavy sanction can be imposed on North Korea to give deterring effect. Keyword: legal implication, missile test by North Korea, passing over Japan. 
PENGECUALIAN STATUS KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DALAM BURMA CITIZENSHIP LAW DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM INTERNASIONAL Revi Sabilia Erningpraja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revi Sabilia Erningpraja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: revisabile@gmail.com    ABSTRAK Kewarganegaraan merupakan suatu hak untuk mendapatkan hak. Kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara individu dengan suatu negara sehingga dengan adanya status kewarganegraan maka akan memudahkan individu untuk memenuhi hak-haknya di dalam suatu wilayah negara. Kenyataanya masih banyak masyarakat internasional yang tidak memiliki kewarganegraan diakibatkan salah satunya oleh penerapan hukum nasional suatu negara yang bersifat diskrimnatif, seperti yang terjadi pada etnis Rohingya. Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif hukum internasional meliputi aspek kedaulatan negara dan hak asasi manusia terhadap hukum kewarganegaraan Myanmar yang disebut Burma Citizenship Law dimana melaluinya etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara asli Myanmar yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutal approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa terlepas dari kedaulatan dan jurisdiksi negara dalam mengatur urusan domestiknya, suatu negara sebagai subjek hukum internasional tetap harus mematuhi prinsip hak asasi manusia dan norma-norma hukum internasional yang berlaku dan dilarang untuk melakukan praktik diskriminasi atas dasar latar belakang ras, etnis, dan agama terhadap pemberian status kewarganegaraan bagi individu. Penelitian ini juga mengemukakan beberapa perlindungan hukum internasional yang dapat diberikan kepada stateless persons Rohingya. Kata Kunci: Kewarganegaraan, Rohingya, Burma Ctizenship Law, Kedaulatan Negara, Hak Asasi Manusia  ABSTRACT Citizenship is defined as a legal connection between individuals and their country, which gives easy access to citizens in a country to their rights. However, there are a lot of citizens who are left without their citizenship due to the implementation of the law of certain countries which are considered too discriminative, as what happens to Rohingya. This research studies the perspective of international law involving sovereignty aspect of a state and human rights to Burma citizenship law. In this situation, Rohingya are not acknowledged as native people of Myanmar. This is a normative research employing statute, historical, conceptual, and case approach. The research result reveals that, apart from sovereignty and jurisdiction of a state in terms of dealing with its home affairs, a state as a subject of international law, must comply with principles of human rights and the norms of international law that applies. Moreover, discriminative practices of different races, ethnicities, and religions must not be allowed and citizenship must be given to the discriminated individuals. This research also discusses several International legal protections that can be provided for stateless people of Rohingya. Keywords: citizenship, Rohingya, Burma Citizenship Law, State Sovereignty, human rights. 
KEWENANGAN PBB PADA KASUS KEJAHATANGENOSIDA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR Dewi Evianti Rahmania
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Evianti Rahmania, Dr. Herman Suryokumoro, SH,. MS. Ikaningtyas, SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dewievianti20@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kewenangan PBB terhadap kasus kejahatan genosida etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Hal ini dilatar belakangi karena kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya sudah berlangsung sangat lama dan belum juga terselesaikan. Bukti-bukti yang sudah ditemukan menunjukkan bahwa yang terjadi pada etnis Rohingya sudah dapat dikatagorikan genosida. Bahwa kasus ini telah memenuhi empat dari lima unsur genosida menurut pasal 2 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948. Etnis Rohingya juga sudah melalui delapan tahapan genosida berdasarkan genosida watch. Pelanggaran HAM yang biasa sampai yang luar biasa sudah dialami etnis Rohingya, pemerkosaan, pembunuhan massal, pembakaran desa, diskriminasi, dan pelanggaran HAM lainnya. PBB mempunyai kewenangan yang besar dalam penanganan kasus ini. Mulai dari mengirim pencari fakta sampai penanganan etnis Rohingya itu sendiri sebagai korban kejahatan Genosida. Kata Kunci: Genosida, Pelanggaran HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa ABSTRACT This thesis is aimed to discuss the authority held by the United Nations (UN) regarding the genocide of Rohingya done by the Government of Myanmar. This research was initiated from the violation of human rights that has hit Rohingya, which remains unsolved to date. The existing evidence indicates that what happened to this ethnic group is categorized as genocide, as this case has met four of five elements of genocide according to Article 2 of Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948. Rohingya has also gone through eight stages of genocide according to genocide watch. This human rights violation massively happened to Rohingya, involving rape, massive killing, village arson, discrimination, and other forms of human rights violation. The United Nations are fully authorized to deal with this issue, ranging from sending fact finders to dealing with the issue hitting ethnic Rohingya as the victim of genocide. Keywords: Genocide, human rights violation, United Nations 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Hasna Nabila Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasna Nabila Rahman, Prof.Dr. Moh. Bakri SH., MS. , M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: nabilahasna2410@gmail.com ABSTRAKPenulis dalam penelitian ini menganalisis mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk di Indonesia yang disebutkan dalam pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi gramatikal dan teknik interpretasi historis.Berdasarkan pada hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris sudah seharusnya ditiadakan karena telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, penggolongan penduduk telah dihapuskan. Maka dari itu, isi dari pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah seharusnya dihapuskan karena tidak dibenarkan menurut kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Penggolongan Penduduk, Penghapusan Penggolongan Penduduk, Peraturan Menteri ATR/KBPN, Surat Keterangan Waris Terpadu. ABSTRACTThis research is aimed to analyze juridical review of the issuance of heir information document which is still based on the classification of population in Indonesia as mentioned in Article 111 Paragraph (1) letter (C) point 4 of Minister Regulation ATR/KBPN Number 3 of 1997 on Land Registration. This research employed normative juridical method with statute and historical approach. The legal materials required in this research were analyzed with the method of grammatical and historical interpretation.The research result reveals that the classification of population in terms of the issuance of heir information document should be abolished, as it is explained in Law Number 12 of 2006 on Citizenship and Law Number 40 of 2008 on Abolishment of Discrimination of races and ethnicities that the population classification was abolished. Therefore, the provision in Article 111 Paragraph (1) letter (C) point 4 of Minister Regulation ATR/KBPN Number 3 of 1997 on Land Registration should be abolished, for it is not considered right by the position of the hierarchy of laws.Keywords: classification of the population, abolishment of population classification, Minister Regulation ATR/KBPN, integrated heir information document.
STATUS ANAK PADA PERKAWINAN FASID (RUSAK) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb) Ivo Junia Imako Haris
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivo Junia Imako Haris, Prof.Dr. Suhariningsih, SH., SU., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : voojunia@gmail.com   Abstrak Pemilihan tema permasalahan ini dilatar belakangi oleh adanya dissenting opinion antara salah satu hakim dengan hakim yang lainnya terkait dengan status anak pada perkawinan fasid yang terdapat didalam penetepan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Salah satu hakim menyatakan tidak setuju dengan penetepan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah sedangkan perkawinan dinyatakan tidak sah baik menurut hukum positif. Sedangkan hakim lainnya mempertahankan bahwa status anak adalah anak sah dari Para Pemohon. Perbedaan pendapat ini membuat kekuatan hukum dari status anak menjadi kabur dan tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana status anak pada perkawinan fasid (rusak) berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor  80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif karena terdapat kekaburan didalam Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb mengenai status anak pada perkawinan fasid. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dan metode analisis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan metode argumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memperoleh  jawaban bahwa status anak pada perkawinan fasid dimana perkawinannya tidak sah menurut hukum positif tidak bisa disebut dengan anak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada dasar hukum nasional yang menguatkan bahwa status anak dari perkawinan fasid dapat menjadi anak sah. Tetapi untuk melindungi hak anak yang sudah dihasilkan dari perkawinan tersebut, anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya dimana orangtuanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam menjalani hidupnya. Dimana mempunyai hubungan perdata dengan nasab anak ternyata mempunyai perbedaan yaitu hubungan perdata tidak merubah status anak menjadi anak sah sedangkan nasab anak dapat merubah status anak menjadi anak sah. Kata kunci: status anak, perkawinan fasid, dissenting opinion Abstract This research was initiated due to dissenting opinion between two judges regarding the status of a child from annulled (fasid) marriage as in the Decision of Religious court of Banjarbaru Number 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. One of the judges disagreed that the child was declared valid from the annulled marriage according to the positive law, while the other judge argued that the child is valid as proposed by the involved parties. These two different opinions really leave the child with murky status and with no firm legal certainty. Owing to this issue, research problems are presented in this research: what is the status of the child from fasid marriage according to legal consideration in the Decision of Religious Court of Banjarbaru Number 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb. This research employed normative juridical method with statute approach, as there is ambiguity in the Decision of Religious Court of Banjarbaru Number 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb regarding the status of the child from fasid marriage. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained were analyzed based on systematic and grammatical interpretation and argumentative method. The research result reveals that the child that comes from fasid marriage cannot be categorized as a valid child according to positive law, as it is against the existing laws. However, it does not eliminate the legal ties between the child and his/her parents, in which the parents are fully responsible to raise their child. Thus, it is clear that the legal ties will not alter the status of the child into valid, but the status of the child as their biological child will. Keywords: status of a child, fasid marriage, dissenting opinion

Page 337 of 563 | Total Record : 5629

 335   336   337   338   339 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue