cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 334   335   336   337   338 
IMPLEMENTASI PASAL 21 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PNS (Studi di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang) Karina Gita Putri Tika Guntoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karina Gita Putri Tika Guntoro, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pemerintah khususnya Kabupaten Malang. Dalam aspek penelitian tersebut pembahasan ditekankan terhadap Bagaimana Bentuk Pemerintah kabupaten Malang dalam mengimplementasi hak Pegawai Negeri Sipil dalam hal perlindungan hukum yang didapatkan oleh Pegawai Negeri sipil. Bantuan Hukum yang dimaksud adalah berupa pendampingan di persidangan dan bantuan pembuatan berkas berkas gugatan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Bentuk Perlindungan Hukum ABSTRACT This research is aimed to discuss the type of legal protection provided by the government, especially that of the Regency of Malang. The discussion is mainly focused on the implementation of legal protection for rights of civil servants by the government of the Regency of Malang. Legal protection is defined as the provision of an advocate in the court and assistance required to make lawsuit files.   Keywords: legal protection, civil servant, type of legal protection  
EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang) Ryko Febriando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryko Febriando, Dr. Tunggul Anshari S.N . SH.M.Hum, Lutfi Effendi SH.M.Hum, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email : rikofebri50@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa Berdasarkan Peraturan Da Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Tetapi, hingga saat ini belum optimalnya pendapatan asli daerah Kabupaten Malang melalui Retribusi ini masih kuranng dikarenakan banyak faktor yang melatar belakanginya salah satunya kewajiban setiap badan hukum atau badan lain-lainya yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang menurut Pasal 21 Perda kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomorr3 Tahun 20140tentang RetribusiiPerpanjangannIzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asingg(IMTA) di Kabupaten Malang dan Apasajakah Hambatan dan Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pelaksanaan Pasal 21 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaturan yang tidak jelas mengenai Perda tersebut Perbup sebagai pemdukung jalannya Perda tersebut juga belum ada, kurangnya aparatur sipil negara yang membidangi pengawasan tenaga kerja asing, kemudian tenaga kerja asing yang berkerja di dua daerah juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi. Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Izin. ABSTRACT This thesis is mainly based on Regional Regulation of Regency of Malang Number 3 of 2014 on Permit Renewal Required to Continue EmployING Foreign Workers. Since the own-source revenue of the Regency of Malang is not optimal, it is essential that legal entities which employ foreign workers report to the Department of Labour and Transmigration of the Regency of Malang. Due to this issue, this research is focused on discussing the effectiveness of Article 21 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 3 of 2014 on levy imposed on permit renewal required to keep employing foreign workers in the Regency of Malang and the obstacles encountered by Department of Labour and Transmigration in implementing Article 21 along with the solutions. Empirical juridical method was employed in this research with socio-juridical approach. The research result revealed that the government regulation was found unclear. In addition, there was no Regent Regulation supporting the implementation of Government Regulation. The lack of civil service apparatus in charge of watching foreign workers also served as a problem beside the fact that some foreign workers work in two different regions. Keywords: foreign workers, levy, permit 
OPTIMALISASI TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk) Tio Rahmad Januar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tio Rahmad Januar, Herlin Wijayati, SH., MH., Agus Yulianto, S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : tiorah96@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa  dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun kenyataannya Tugas Kepala Desa di Desa Talun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan apa Faktor penghambat dari pelaksanaan Optimalisasi Tugas Kepala Desa Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan optimalisasi Tugas Kepala Desa belum bisa dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Talun yang sudah di susun untuk jangka waktu satu tahunan, adanya beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya Tugas Kepala Desa, adanya faktor penghambat internal dan eksternal yang menyebabkan tidak optimalnya Tugas Kepala Desa di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas Kepala Desa ABSTRACT In village governance, according to Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Village, village Head serving as a village government is responsible for the governance of the village, village development, people development, and social empowerment of the village. In reality, tasks performed by a village Head of Talun seem to encounter several issues and they have not been optimally performed. Regarding this situation, there are several research problems presented: how are the tasks of the village Head optimised based on Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Village in Talun village, District of Rejoso, Regency of Nganjuk and what are hampering factors of the optimisation of the tasks of the village Head of Talun village, the District of Rejoso, the Regency of Nganjuk. This research employed empirical juridical method with the socio-juridical approach. The result of the research reveals that the optimization of the tasks of the village Head has not been optimally performed based on one-year-period work plan of the governance of Talun village, most of which is caused by both internal and external factors. Keywords: optimization, tasks of village Head  
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATU (Studi Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nommor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Dipe Byantika Sekar Ayu Juwitawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Byantika Sekar Ayu Juwitawati, Dr. Tunggul Anshari S.N S.H. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898,  Fax: +62-341-566505 Email : byantika42@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu. Pada pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menjelaskan mengenai subjek pajak dan objek pajak yang dikenakan, dalam hal ini wajib pajak UMKM menjadi salah satu subjek pajak dari peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM belum dapat berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dari hasil informasi yang diperoleh penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengenaan pajak bagi wajib pajak UMKM di kota Batu telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai karena berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan KPP Pratama Batu telah melakukan upaya melalui sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ABSTRACT This research is aimed at investigating to what extent the implementation of imposing the income tax on taxpayers running small and medium enterprises (SMEs) in Batu is. Article 2 and 3 of Government Regulation Number 46 Year 2013 on Income Tax imposed on the income earned from the businesses run by taxpayers with certain gross circulation deal with tax subjects and tax objects in which the tax subjects are taxpayers as stated in the regulation. The result obtained from an interview during the research revealed that the implementation of imposing the income tax on taxpayer is not optimal, which can be caused by the irregularity of tax payment. This research employed empirical juridical methods with the socio-juridical approach, which was aimed at investigating and analyzing the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 and figuring out obstacles faced by and measured taken by small taxpayer office of Batu. It can be concluded from the research result that imposing income tax on taxpayers running small and medium enterprises in Batu is performed by the small taxpayer office Batu although the implementation is not in line with the existing regulation due to several factors such as disobedience to tax paying. However, the small taxpayer office in Batu has taken some measures by arising social awareness to pay tax. Keywords: income tax, taxpayer, small and medium enterprises (SMEs) 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK(Studi di Kantor Pertanahan Kabupat Gusmisa Vivi Utami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gusmisa Vivi UtamiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gusmisavivi14@yahoo.com ABSTRAK Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah salah program yang dilaksanakan Oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk meningkatkan jumlah pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat di Indonesia.Dalam pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Dalam skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah: (1.)Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten  Malang? (2.) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor pertanahan Nasional kabupaten Malang, serta upaya yang diambil untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  di kabupaten Malang? Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis.Jenis data yang penulis gunakan adalah data Primer berupa hasil wawancara dan Data masyarakat Kabupaten Malang yang ikut dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap beserta realisasinya, dan data sekunder penulis menggunakan studi pustaka. Dari data yang diperoleh  maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam, dimana dalam metode ini memaparkan semua data primer yang telah diperoleh yang kemudian akan di analisis berdasarkan pada teori dan peraturan yang ada. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap belum terlaksana secara efektif, sehingga belum dapat mencapai tujuannya seperti pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria  dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap.Hal ini dikarenakan beberapa kendala yaitu masih kurangnya koordinasi antara kantor pertanahan dengan desa sehingga mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data, kurangnya minat dan kedisipinan masyarakat kabupaten malang, dan sarana dan Prasarana yang kurang mendukung.Untuk itu kantor pertanahan melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan lebih giat melakukan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah desa/ kelurahan dan meningkatkan sosialisasi untuk menarik antusias warga dan Kantor Pertanahan dapat meningkatkan dan merawat sarana dan prasaranan yang ada untuk menunjang pengerjaan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Masyarakat Kabupaten Malang. ABSTRACT Total and Systematic Land Registration is a program held by the Minister of Agrarian and Spatial Planning/ Head of National Land Agency to increase the number of registered lands and to support the issuance of land deeds in Indonesia. Its implementation is regulated in the Regulation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency Number 12 of 2017 on Acceleration of Total and Systematic Land Registration. There are two research problems to be presented in this paper: (1) How is Total and Systematic Land Registration implemented based on the Regulation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency Number 12 of 2017 on Acceleration of Total and Systematic Land Registration in the Regency of Malang? (2). What obstacles are encountered by National Land Agency of Regency of Malang, and what measures have been taken to tackle the obstacles faced in the total and systematic land registration in the Regency of Malang? The author employed an empirical juridical method in the research with the socio-juridical approach. Primary data was also employed in the research, obtained from interview and the data of the people in the regency of Malang who register their land through Total and Systematic Land Registration Program, while the secondary data was obtained from library research. All the data was then analyzed in the descriptive and qualitative method, where the data was taken from the real respondents who were observed and entirely and profoundly learned. All the primary data was fully elaborated and was further analyzed accordingly.From all the analyzed data, it is revealed that the program has not been effectively implemented. As a result, it has not achieved the objective of Article 2 Paragraph (2) of the Regulation of Ministry of Agrarian and Spatial Planning /Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 on Acceleration of Total and Systematic Land Agency. This situation was triggered by the lack of coordination between the national land agency and villages, leading to the delay of data collection, the lack of the discipline of the society of the regency of Malang, and the limited supporting infrastructure. Thus, it is recommended that more noticeable efforts be encouraged and coordination between the land agency and village heads be improved. More introduction of the program to the society will also be necessary to raise the enthusiasm of the people, and the National Land Agency should improve and maintain the existing infrastructure for better Total and Systematic Land Registration Program. Keywords: Total and Systematic Land Registration, people of Malang Regency. 
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAIUPAYA PENCEGAHAN GOVERNANCE RISK PT PEGADAIAN (PERSERO) (Studi di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta-Malang) Maya Rosyida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maya Rosyida, Agus Yulianto S.H. M.H, Herlin Wijayati S.H. M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: mayayuwono2710@gmail.com   ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keefektifan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Upaya Pencegahan Governance Risk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sukarno Hatta-Malang.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sukarno Hatta Malang menerapkan good corporate governance untuk  bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan KNKG (2006) terdapat 5 prinsip-prinsip yang terkandung dalam good corporate governance, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dalam hal ini Pegadaian Cabang Sukarno Hatta telah menerapkan GCG sebagai upaya menghindari Governance Risk PT. Pegadaian (Persero). Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya yaitu terdapat faktor penghambat yakni dari faktor penghambat internal dan eksternal perusahaan. Hambatan internal meliputi (1) Kurangnya keahlian dan Keterampilan Personil (2) Kesulitan secara psikologis yang dialami para karyawan dalam mengungkapkan Bad Corporate Governance (3) Revisi yang diberikan Direksi atas Penyusunan Laporan Tahunan oleh Tim Pembuat Laporan Tahunan seringkali tidak konsisten sehingga memakan waktu dalam perbaikannya Untuk hambatan eksternal yang dialami oleh Pegadaian  Cabang Sukarno Hatta Malang adalah (1) Laporan Tahunan harus dibuat menjadi satu bersamaan dengan Sustainability Report atau LaporanBerkelanjutan jadi tidak bisa hanya memberi Laporan Tahunan saja. (2) Adanya berbagai Standart dan Persyaratan dalam pembuatan Laporan Tahunan yang berbeda dari masingmasing lembaga. Upaya penyelesaian internal yaitu Membuat SK tentang tim Laporan Tahunan disertai tugas masing-masing personil, Memberikan peringatan dan teguran, Untuk  hambatan berupa perubahan yang sering dilakukan direksi saat finishing Laporan Tahunan dengan bekerja sama dengan sekretaris perusahaan yang mempunyai kewenangan mengatur jadwal direksi. Upaya penyelesaian eksternal yaitu meminta bantuan kepada konsultan yang memahami untuk membantu dalam  pembuatan Sustainability Report, PT Pegadaian  (Persero) Cabang Sukarno Hatta Malang memilih Bapepam dikarenakan melihat perusahaan tersebut merupakan BUMN yang mengikuti standart yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kata Kunci: Prinsip – prinsip Good Corporate Governance, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Soekarno Hatta Malang. ABSTRACT This research is aimed to analyze the effectiveness of the implementation of principles of Good Corporate Governance (GCG) as an attempt to prevent governance risk in PT. Pegadaian (Persero) branch office in Sukarno Hatta Malang. The research was conducted in an empirical study with an empirical juridical approach, while the data obtained in the research was analyzed descriptively. The research result reveals that PT. Pegadaian (Persero) branch office in Sukarno Hatta Malang applies good corporate governance for good management. According to KNKG (2006), good corporate governance involves transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, there are internal and external obstacles encountered by the pawnshop when applying the principles. The internal factors involve (1) the lack of skills of the human resources (2) psychological-related difficulty of revealing bad corporate governance by employees (3) the inconsistency of revision of annual report given by the president of the pawnshop, which requires more time to fix the problem. Moreover, the fact that the pawnshop requires the sustainability report and annual report to be made simultaneously and the fact that there are several standards and requirements needed in the making of annual report different in every division are included in the external factors. The internal factors can be tackled by issuing a decree regarding the team involved in an annual report along with the tasks that have to be performed by staff. Notice can also be issued to give a warning to the president who has made changes when completing annual report helped by the secretary. There are some solutions to the external factors such as calling for assistance from a consultant to help make sustainability report. In this case, PT Pegadaian (Persero) branch office in Sukarno Hatta Malang has appointed Capital Market Supervisory Board (Bapepam), as this company is a state-owned enterprise that is up to the standard of the government. Keywords: good corporate governance principles, PT. Pegadaian (Persero) branch office in Sukarno Hatta Malang 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENULISAN DATA E-KTP (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang) Allesandro Yudo Asmara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Allesandro Yudo Asmara, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum, Agus Yulianto, SH.,MH.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangJalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, IndonesiaTelp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505Email : allesandroya@yahoo.com ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Perlindungan hukum terhadap kesalahan(redaksional) penulisan data e-ktp ? 2) Bagaimana upaya yang harus dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang terhadap kesalahan (redaksional) data e-ktp ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang karena lembaga tersebut bekerja di bidang dokumen dan administrasi di Kota Malang dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang serta teknik purposive sampling.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Salah Data, Salah Tulis, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang. ABSTRACTThis research is aimed to investigate, identify, and analyze 1) legal protection regarding errors in data input process of electronic id card (further stated as e-ktp) 2) measures that should be taken by Population and Civil Registration Agency in Malang regarding errors in data input of e-ktp. This research is based on an empirical juridical method which took place in Population and Civil Registration Agency in Malang, dealing with document and administration in Malang observed in juridical and sociological approach. Moreover, the population of staff working in the Population and Civil Registration Agency was obtained from purposive sampling technique.Keywords: legal protection, data input errors, mistakenly written, Population and Civil Registration Agency.
PENGATURAN PERIZINAN PENGGUNAAN SUMUR POMPA SIBEL DALAM PENGENDALIAN PELANGGARAN HAK ATAS AIR PERTANIAN YANG BERASAL DARI BAWAH TANAH Fredy Sapta Yanuawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fredy Sapta Yanuawan, Dr. Istislam, S.H., M.Hum; Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : saptayanuawan@gmail.com  ABSTRAK Air dan pertanian merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengambilan air bawah tanah pada lahan pertanian demi mencukupi kebutuhan air petani sedang menjamur saat ini. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan air permukaan pada musim kemarau dan awal tanam untuk pengelolaan lahan pertanian. Dengan menggunakan alat modern yaitu pompa sibel dianggap menghalangi hak atas air petani lain. Terdapat adanya kekosongan hukum mengenai pengambilan air tanah pada lahan pertanian semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengambilan air tanah oleh petani dalam perspektif peraturan perundang-undangan agar dapat menemukan suatu solusi dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak yang ditimbulkan dari pengambilan air tanah pada lahan pertanian, kesamaan hak atas air bagi petani menurut peraturan perundang-undangan, dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air tanah agar jelas dalam setiap lingkup kewenangan dalam suatu permasalahan hukum. Konsep peraturan daerah baru ditawarkan untuk memenuhi kriteria minimal izin pengambilan air tanah pada lahan pertanian agar terkendalinya hak atas air bagi pertanian. Kata kunci: pengambilan air bawah tanah, pertanian, pompa sibel, hak atas air, izin. ABSTRACT Water and agriculture are inextricable from one another. Pumping water from underneath the ground of agricultural areas to meet the need of agricultural water has become prevalent, as the availability of surface water in summer and early planting for agricultural land cultivation is decreasing. The introduction of sible pump to take water from underground is seen as to interfere the water supply for other farmers. This issue has received no attention from the law that regulates irrigation since Law Number 11 of 1974 on Irrigation was re-enacted. This research also analyses water supply taken from beneath the ground in the perspective of laws to obtain the solution to the problem. Impacts of taking water through well on farming land, on equality of rights of water for farmers according to laws, and on government authorities in terms of managing water resource for clearer settlement were also discussed. To control the water management, the concept of regional regulation is on its way to introduction to public to meet the criteria regarding the permit to take groundwater of farming areas for fairer right distribution of water. Keywords: pumping up groundwater, agriculture, sible pump, rights to get water 
KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Firdaus Ibnu Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdaus Ibnu Hakim, Lutfi Effendi S.H, M.Hum., Agus Yulianto S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : firdausibnuhakim@gmail.com  ABSTRAK Penyelenggara negara adalah pemimpin, pengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya dan amanah yang diberikan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya masyarakat manusia yang ada mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang atau badan yang diberikan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu rakyat dan orang atau kelompok orang atau badan yang diberi kekuasaan/mandat untuk menjalakan kekuasaan atas nama rakyat, perjanjian itu melahirkan pemerintah. Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa berharap dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendukung penyeleggaraan pemerintah desa di Desa Sumberejo. Kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat pembangunan Desa  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Atas apa yang ada didalam isi Undang-Undang Desa tersebut Kepala Desa harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan demi kepentingan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Terkait dengan pemaparan di atas dan menurut penulis, Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar. Kepala Desa yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa yang secara terlihat menigkatkan taraf kehidupan masyarakat yang menggerakkan perekonomian Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa yang merupakan aspirasi dan dilihat dari segi kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan fungsi serta kegunaan pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya perolehan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan yang berakibat terhadap pembangunan yang sedang Desa laksanakan, sehingga Kepala Desa harus bisa memanfaatkan Dana Desa yang terbatas tersebut untuk pembangunan Desa diantara banyak pilihan pembangunan yang harus dilakukan dengan keterbatasan Dana Desa.Kata kunci: kebiajkan strategis, dana desa. ABSTRACT State actors are categorized as a leader, mandate executor, and the mandate from the society will require liability. Furthermore, the society will need to make an agreement with a person or a group of people or an organisation that is/are given a power under particular conditions that have to be respected and obeyed by the two parties: people and a man/a group of people/organisation to execute the power on behalf of his/her people. This agreement is where the government is formed. Village development is aimed to fix the conditions and the standard of living of the people. In its execution of the governance, a village head is assisted by village apparatus. Through training and monitoring from a village head, it is expected that the welfare of the people is improved and this effort could support the village governance in Sumberejo village. The village head makes policies aimed to develop the village which is intended to enhance the welfare of the people and village empowerment as regulated in Law of Village Number 6 of 2014 Article 26 stating “A village head is responsible to run the village governance, carry out the development of village, improve community activities in a village, and a village head is also responsible for village empowerment.” Therefore, it is concluded that a village head must be capable of making policies for the sake of the interests of village governance and the people. Moreover, the author also concludes that Sumberejo Village of the district of Ngasem, Regency of Kediri is one of the villages in Kediri to receive the biggest fund. Through the policies made, a village head should be able to help his people develop their village, live a better standard of living, achieve better economic condition for the whole village of Sumberejo in Kediri. Village development is part of aspiration in which the function and importance of the development also need to be taken into account. However, in reality, the fund allocated in the village is reduced, affecting the phase of the development of the village that is in progress, so that the village head should be able to wisely spend the allocated money for the development of the village.Keywords: policy made by a village head, village fund spending. 
IMPLEMENTАSI PАSАL 30 АYАT (1) PERАTURАN DАERАH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TАHUN 2010 TENTАNG KERJАSАMА DESА DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desа Ngadimulyo Kecаmааtаn Sukorejo Kаbupаten Pаsuruаn) Muhammad Ibnu Makkotil
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ibnu Makkotil, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., M.Dahlan, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : makotilpdn@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas ketidаk sesuаiаn аntаrа ketentuаn Pаsаl 30 аyаt (1) Perdа Kerjаsаmа Desа (dаs sollen) dаn kerjasama desa yang dilakukan oleh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (dаs sein). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait implementаsi Pаsаl 30 аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Nomor 2 Tаhun 2010 Tentаng Kerjаsаmа Desа dаlаm rаngkа optimаlisаsi potensi desа di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan hаmbаtаn dаn upаyа yаng dilаkukаn oleh Pemerintаh Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dаlаm mengimplementаsikаn ketentuаn Pаsаl 30 аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Nomor 2 Tаhun 2010 Tentаng Kerjаsаmа Desа dаlаm rаngkа optimаlisаsi potensi desа di Kаbupаten Pаsuruаn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa didesa Ngadimulyo belum berhasil mencapai dampak (output) dari dibuatnya kebijakan tersebut, hal tersebut ditandai dengan tidak  ditindaklanjutinya Perda Kerjasama Desa Tersebut dengan Peraturan Desa dan semakin menurunnya pendapatan desa dari kerjasama desa di tiap bulannya. Faktor penghambat implementasi Perda Kerjasama Desa di Desa Ngadimulyo adalah keinginan dari pihak ketiga untuk melakukan perdagangan (jual beli) sendiri secara langsung dengan masyarakat, dan keinginan dari masyarakat untuk melakukan perdagangan (jual beli) sendiri secara langsung dengan pihak ketiga. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngadimulyo adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembenahan baik terhadap pihak internal dan eksternal, dan bertindak aktif dalam melakukan hubungan baik dengan pihak ketiga dulu pernah bertindak untuk memprakarsai kerjasama desa di Desa Ngadimulyo maupun pihak yang berpotensi menjadi pihak ketiga yang memprakarsai kerjasama desa di Desa Ngadimulyo. Kata kunci: Desa, Kerjasama Desa, Pendapatan Desa. ABSTRACT This research discusses inconsistency between provisions of Article 30 Paragraph (1) of Local Regulation on Cooperation among Villages (dаs sollen) and village cooperation conducted by Ngadimulyo Village, Sukorejo Sub-District, Pasuruan Regency (dаs sein). Based on that background, the problems arising concerning to the implementation of Article 30 Paragraph (1) of Local Regulation Number 2 Year 2010 on Cooperation among Villages in order to optimize potential of village at Ngadimulyo Village, Sukorejo Sub-District, Pasuruan Regency as well as obstacles and its solutions conducted by the government of Ngadimulyo Village, Sukorejo Sub-District, Pasuruan Regency in implementing the provision of Article 30 Paragraph (1) of Local Regulation Number 2 Year 2010 on Cooperation among Villages for optimizing potential of village in Pasuruan Regency. The result shows that the Local Regulation on Cooperation among Villages has not yet been successful to give impact from that regulation. It can be shown that the Local Regulation on Cooperation among Villages was not further implemented through Village Regulation and income village from cooperation among villages was decrease every month. The obstacle factors in implementing Local Regulation on Cooperation among Villages at Ngadimulyo Village namely the willingness from the third party to conduct trading directly with society, and the other way. Meanwhile, efforts that have been done by the government of Ngadimulyo Village are socialization and redemption towards internal and external parties, as well as conducting activities to build the good relationship with the third parties.   Keywords: village, cooperation among villages, income village.  

Page 336 of 563 | Total Record : 5629

 334   335   336   337   338 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue