cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 341   342   343   344   345 
HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (Studi di Kantor Notaris Kota Malang) Ida Ayu Gerhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Ayu Gerhana, Amelia Sri Kusumadewi, S.H. M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : idaayugerhana@yahoo.com ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia oleh notaris di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pmeberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan juga upaya dalam penyelesaiaan hambatan-hambatan tersebut. Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan metode yuridis empiris, yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya undang-undang telah mengatur bahwa harus melakukan pencoretan terhadap jaminan fidusia yang telah selesai Pasal 16 PP Nomor 2 Tahun 2015, notaris ada yang melaksanakan tetapi juga ada yang tidak melaksanakan pencoretan tergantung permintaan dari para pihak, kreditor sudah mengetahui bahwa harus dilakukan pencoretan, namun debitor tidak mengetahui bahwa pencoretan wajib dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dialami dari segi undang-undang adalah tidak tercapainya asas publisitas dan tidak adanya sanksi, notaris merasakan server down, kreditur merasakan ongkos untuk biaya jasa notaris dan masyarakat yang tidak tau. Upaya-upaya penyelesaian adalah dengan cara mengoptimalkan asas publisitas serta menekankan sanksi, notaris memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, kreditor menambahkan klausul pembiayaan dan masyarakat diberi pengetahuan hukum saat dilakukan realisasi.Kata kunci: Jaminan Fidusia Notaris, Pelaksanaan Kewajiban Kepada MenteriHukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia ABSTRACT This article is aimed to analyze hampering factors of the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and Human Rights over the abrogation of fiduciary guarantee by a notary public in Malang. This research, therefore, is focused on issues regarding the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and human Research over the abrogation of fiduciary guarantee, hampering factors of the implementation, and efforts done to overcome the hampering factors. Empirical juridical and socio-juridical methods were employed in this research to overcome the factors connected to the existing problems. The research result revealed that Article 16 of Government Regulation Number 2 of 2015 suggests that deletion of complete fiduciary guarantee needs to be performed. However, several notary publics have performed the deletion depending on the request of the parties involved. In this case, the creditor is aware of the fact that the deletion is to be performed, but not the debtor. In terms of theLaw, the hampering factors involve the failure of implementing the principles of publicity and the absence of sanction, server glitch, a high cost that has to be paid to the notary public which is out of the awareness of the public. Some solutions are suggested such as optimizing the principles of publicity, implementing sanction, informing the Minister ofLaw and Human Rights, and adding clause over funding by the creditor. Moreover, the public needs to be informed of legal knowledge during the realization.Keywords: Fiduciary guarantee by Notary Public, Implementing obligation to inform the Ministry of Law and Human Rights over fiduciary guarantee 
PENGATURAN SERTIFIKAT HAK MEREK YANG DIBATALKAN AKIBAT PELANGGARAN PERSAMAAN LOGO MEREK DAGANG (Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lambang Negara Isle of Man) Ariani Rizka Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ariani Rizka Putri, Afifah Kusumadara, SH., L.LM., SJD., Diah Pawestri Maharani, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arianirizka910@yahoo.co.id   ABSTRAK Hak atas Merek yang diberikan oleh negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak Merek diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak yang sebelumnya telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Merek. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh Pemohon sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek maupun oleh Pemeriksa dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan hal-hal yang dilarang dan ditolak pendaftarannya dalam Undang-undang Merek yang berlaku pada saat itu. Namun dalam prakteknya masih terdapat permasalahan terkait pendaftaran merek, salah satunya adalah kasus yang terjadi antara warga negara Inggris Russel Vince dengan Wen Ken Drug terkait dengan logo dagang produk Cap Kaki Tiga yang memiliki persamaan dengan Lambang Negara Isle of Man, yang telah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga telah dicabut dari Daftar Umum Merek. Kata kunci: Hak Merek, Pembatalan Merek, Kasus Cap Kaki Tiga, Isle of Man. ABSTRACT Trademark right given by a state opens access to an exclusive right for the owner that holds the right to the trademark either to use the trademark or let another company use it. This right given lasts for a certain period of time in which the trademark has been registered to the Directorate of Trademark previously. There are several points that need to be paid attention either by the applicant before registering the trademark or by an inspector regarding the inspection of the trademark registration application, in which the condition where the registration may be rejected according to the existing Law regulating trademark. However, practically, there is still an issue regarding trademark registration. This can be seen from the case of two British people called Russel Vince and Wen Ken Drug-related to the dispute over the product logo of Cap Kaki Tiga that has similarity in the state emblem of the Isle of Man. The Decision for this logo has been made with permanent legal force and the registration of this trademark has been recalled from General Registry of trademarks.Keywords: Trademark Rights, Trademark Cancellation, Cap Kaki Tiga Case, Isle of Man. 
IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF G UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL KERUSAKAN BARANG ( Studi Di Indah Logistic Cargo) Nenny Sihotang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nenny Sihotang, Dr. Bambang Winarno, SH.MH, Ranintya Ganindha, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nennysihotang12@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuain bentuk tanggung jawab pihak pengiriman barang ekspedisi sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang. Data sekunder diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan; buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk tanggung jawab atas kerusakan barang- barang tercatat milik pengguna layanan jasa, Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang telah memberikan ganti rugi apabila didapati barang kiriman rusak dimana besar ganti rugi telah diatur oleh Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disebabkan oleh kahar. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa layanan Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang atas kerusakan barang- barang jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yaitu penyelesaian secara langsung pihak Indah Logistic Cargo dengan pihaak pengguna layanan jasa. Juga dapat melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi) ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulisan di Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang belum ada kasus kerusakan barang milik pengguna layanan jasa Indah Logistic Cargo cabang MT Haryono Malang yang diselesaikan melalui proses di dalam pengadilan (litigasi). Kata Kunci: Ganti Rugi, Tanggung Jawab, Indah Logistic Cargo, Logistik, Ekspedisi Abstract This research is aimed to study the relevance of responsibility of the company of expedition services to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This research is categorised into descriptive empirical research. The data obtained involved primary data directly obtained from Indah Logistic Cargo of MT Haryono branch office Malang, while the secondary data was obtained from library research comprising books, journals, and previous research results. The data was collected by conducting interviews and from documentation or any materials from library, all of which were then analysed qualitatively. The research result reveals that in terms of the responsibility of Indah Logistic Cargo branch office in MT Haryono, Malang, the company provides a compensation for the damaged goods in which the amount of the compensation is regulated by Indah Logistic Cargo branch office in MT Haryono Malang, while the company is not responsible for any damage due toforce majeure. Legal efforts that can be made involve both non-litigation and litigation. However, along the period of research conducted in Indah Logistic Cargo branch office in MT Haryono, Malang, there have not been any cases of damaged goods that are brought to the court (litigation). Keywords: compensation, responsibility, Indah Logistic Cargo, Logistics, Expedition 
KESESUAIAN SYARAT “HARUS SEAGAMA” DALAM PENGANGKATAN ANAK DENGAN TUJUAN PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK Gracia Jasmine Sunaryo Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gracia Jasmine Sunaryo Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM, Diah Pawestri, S.H., M.H Program Studi S1 Ilmu HukumEmail: graciajasmine20@gmail.com   ABSTRAK Terdapat syarat harus seagama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat dalam pengaturan tentang pengangkatan anak. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah kesesuaian  Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 mengenai syarat harus seagamanya orang tua angkat dan anak angkat dengan tujuan pengaturan pengangkatan anak yang tercantum dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007. Menjawab permasalahan di atas, jenis penelitian hukum menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat kepentingan yang sesuai dan tidak sesuai terkait diterapkannya syarat “harus seagama” antara orang tua angkat dan anak angkat apabila diukur dengan parameter perlindungan anak. Perlindungan anak terkait pendidikan, perlu disesuaikan syarat “harus seagama” nya dengan materi pendidikan yang diberikan. Perlindungan anak terhadap kesehatan, hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum tidak sesuai jika terdapat syarat “harus seagama”. Pengaturan pengangkatan anak di masa mendatang perlu memberikan alasan pengangkatan anak mengutamakan syarat harus seagama dan solusi apabila tidak ada yang mengangkat anak angkat. Calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat dan agar syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak. Kata Kunci: Kesesuaian, Agama, Pengangkatan Anak, Kesejahteraan, Perlindungan Anak. ABSTRACT The issue discussed in this research is related to the relevance of Article 3 Paragraph (1) of Government Regulation Number 54 Year 2007 regarding an adopted child of the same religion as the foster parents’ as part of the regulation of child adoption provided in Article 2 of Government Regulation Number 54 of 2007. This research employed statute and conceptual approach, and the result revealed that this issue could be seen as either relevant or not relevant to some extent when aspects of child protection are taken into account. Regarding the children education, it is essential that the concept of the same religion be adjusted to the education the child receives. Child protection in terms of health, social rights, special protection, protection of their clothing, housing, and law will not be relevant when there is still a concept of the same religion. Adopting children of the same religion must be reasonable and the solution to the absence of adoption, if any, should also be considered. Different religion of either the parents or the adopted child should be allowed recalling that the main purpose of the adoption is to support the welfare ofand protection for the adopted child. Therefore, there should be no issue that could create a barrier regarding the adoption. Keywords: relevance, religion, adoption, welfare, child protection. 
PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri) Rizky Aulia Putri Kurnia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Aulia Putri Kurnia, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H, Enny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Pada Skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat narapidana narkotika yang mana salah satu hak narapidana pada pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, yaitu pembebasan bersyarat, hak tersebut dapat diberikan jika narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, namun pada saat narapidana telah mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mengalami berbagai macam kendala dan membuat Balai Pemasyarakatan melakukan pencabutan dalam pembebasan bersyarat. Faktor penyebab Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri melakukan pencabutan pembebasan bersyarat yang paling sering terjadi ialah narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Salah satu bentuk pidana yang cukup sering dilakukan secara berulang adalah narkotika. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kata kunci: Faktor penyebab, Pencabutan, Pembebasan Bersyarat, Pengulangan tindak pidana. ABSTRACT This research is aimed to study the annulment of on-parole status given to a drug offender, in which on-parole is the right of the offender as stated in Article 14 of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 on Corrections State Gazettes Number 127 of 1958 on Probation. This right is delivered when inmates have served two thirds of their total sentence or at least nine months. However, the department of corrections often encounters a problem when this probation is given, leading to the annulment of on-parole status. This annulment is due to the fact that the on-parole offenders are often found to recommit a crime, in which they are involved in drug abuse. This research employed empirical method with socio-juridical approach. Keywords: contributing factors, annulment, probation, recommit a crime. 
KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo) Abdul Azis Wanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdul Azis Wanto, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Eny Harjati SH, M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Aziswanto3@gmail.com  Abstrak Penulis mengangkat masalah tentang kendala penyidik pegawai Negeri sipil bea cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal karena banyaknya kasus peredaran rokok ilegal yang belum dituntasakan dikantor pengawasan dan pelayanan bea cukai probolinggo. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor  Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo? (2) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Probolinggo ?.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa penyidik pegawai Negeri sipil bea cukai probolinggo mengalami kendala didalam melakukan penyidikan yaitu dari segi faktor internal dan faktor external. Kata kunci: Kendala,Penyidik pegawai Negeri sipil Bea Cukai,Rokok Ilegal. Abstract This research observed the obstacles encountered by a state investigator working for customs and excise department over enquiry of criminal case of illegal cigarettes, as the incidence of the related unsolved cases is high in number in Customs and Excise Department in Probolinggo. Several research problems are presented in this research: (1) What obstacles are faced by the state investigator of Customs and Excise Department over the enquiry of illegal cigarettes in a Small Customs and Excise office in Probolinggo? (2) What attempts are to be made by the investigator of the small Customs and Excise Department in Probolinggo to overcome the obstacles faced during the enquiry of illegal cigarettes? This research is categorised into empirical juridical research with sociological approach. The research result revealed that the state investigator of Customs and Excise Department in Probolinggo encounters some obstacles during the enquiry when seen from both the internal and external factors. Keywords: obstacles, state investigator working for Customs and Excise Department, illegal cigarettes.   
PENERAPAN PASAL 170 KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota) Fahmy Danang Permadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahmy Danang Permadi Email : fahmydanang@yahoo.com 081343542074   Abstrak Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari data yang didapat terdapat beberapa kasus tindak pidana pengeroyokan di kota Malang yang cukup tinggi akan tetapi dalam penyelesaiannya mengalami pemberhentian kasus bahkan ada yang tidak terungkap. Padahal dijelaskan didalam pasal 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sehingga timbul kekaburan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena berdampak pada hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunaka metode Yuridis Empiris dimana membahas terkait permasalahan peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dan dikaitkan dengan suatu pembahasan pada penelitian skripsi ini mengaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Tindak pidana pengeroyokan telah memenuhi syarat- syarat sebagai perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang–Undang. Kata kunci : Pengeroyokan, Peraturan Hukum, Tindak Pidana Abstract Beatings are something which done by many people at least more than two person or more without limit. Explanation about beatings its self explained in book of criminal act constitution. Data obtained from some beatings criminal act case in Malang City, there are high number of case but some of them being dismissed even not finished. Even though in article 170 KUHP explained that each perpetrators which doing beatings criminal act blatantly threatened by 5 till 6 moths imprisoned. It resulting in uncertainty of law because of that own law. Research using Yuridis Empiris method which talk about rule of law and then linked with facts or phenomena and linked with something. Discussion in this essay research hooking between rule of law which happen with real circumstances. Beatings criminal act already fulfilled requirements as cruel deeds which contradict with constitution. Keywords : Beatings, Legal Regulations, Crime  
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdr) Fakhriyana Khalida Zahrou Zuhairo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fakhriyana Khalida Z. Z, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Eny Harjati, S.H., M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: afakhriyana@gmail.com ABSTRAKPenjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah diputus oleh hakim, pelaku anak dijatuhi pidana penjara 10(sepuluh) tahun. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku anak sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada latar belakang dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) saja tetapi harus berpedoman juga pada peraturan perundang-undangan yang lain, seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979Tentang Kesejahteraan Anak, dan lain-lain. Mengingat pelaku anak masih berada dibawah umur yang dapat dipertimbangkan dalam hal masa depan terdakwa yang masih panjang dan harus diperjuangkan, pendidikan yang harus tetap yang bertujuan agar moral dan pola pikir terdakwa berkembang dengan baik,serta psikologi terdakwa yang masih sangat rentan untuk goyah. Jika dilihat dari konteks tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku anak sebenarnya mulai dari niat untuk merampas harta korban hingga niat untuk merampas nyawa korban adalah niat yang terselubung dari pelaku dewasa. Jadi, menurut penelitian yang dikaji oleh penulis sebenarnya terdakwa seharusnya masih bisa mendapat penjatuhan pidana penjara yang lebih ringan dari penjatuhan pidana penjara yang diputus oleh hakim mengingat banyak yang harus dilindungi dari terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.Kata kunci : tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku anak, penjatuhan pidana,pertimbangan hakim ABSTRACT This thesis is aimed to give in-depth analysis of a juvenile crime involving a young murderer in premeditated murder. Following the Court Decision by the Judge, the young murderer has to serve ten-year imprisonment. This sentence is considered relevant to LawNumber 11 Year 2012 on Judicial System of Juvenile Crime. In the background of this research, it was explained that sentencing a child involved in a juvenile crime should not only refer to Criminal Code Procedure (KUHAP) and Law Number 11 Year 2011 on judicial system of Juvenile Crime (UU-sPPa), but it also takes other laws: Law Number 23 Year2002 on Child Protection, Law Number 35 Year 2014 on Amendment to Law Number 23Year 2002 on child Protection, Law Number 4 Year 1979 on Children’s Welfare, and so forth.   Young criminals still have miles to go for their future; they have right to education for their development. Young defendants also have a malleable psychology which is easily influenced, and this psychology still needs to develop well. It is seen that the crime such as stealing or murdering that involves children is a veiled act. Therefore, it is expected, by seeing previous considerations, that young defendants be given shorter prison sentences than what has been decided by the Judge, as children still need protection as relevant to LawNumber 23 Year 2004 on Child Protection and Law Number 4 Year 1979 on Children’sWelfare.   Keywords: premeditated murder, young murder, sentence, consideration of Judge    
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kendal) Agil Dwipayoga Theonaldo S
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agil Dwipayoga Theonaldo S, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : agildwipayogatheonaldos@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum maksimal dan kasus perdagangan orang di wilayah Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi. Terkait pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, pihak pengadilan khususnya hakim memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan memberitahukan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. Belum maksimalnya pemenuhan hak korban, terletak pada aparat penegak hukum khususnya hakim yang belum memberikan pemenuhan hak secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian tidak terpenuhinya hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kendal yaitu tidak adanya peraturan pelaksana dan dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dalam implementasi pemenuhan hak restitusi, bahwa majelis hakim memutus pemenuhan hak restitusi hanya berdasarkan tuntutan, sedangkan tuntutan jaksa hanya berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dalam tahap penyidikan Kata kunci: Hak Korban, Restitusi, dan Perdagangan Orang.  ABSTRACT This research discusses an issue regarding restitution fulfillment of human trafficking victim. This is based on the enactment of Law on Eradication of Human Trafficking Crime which has not been performed maximally and the fact that the criminal incidence of human trafficking in the Regency of Kendal is considered high. In this situation, the Judge of the court has responsibility to provide a protection and to declare that the human trafficking victim deserves the restitution. The lack of restitution fulfillment is seen obvious because it is perceived that the right fulfillment is not entirely given by the Judge. The research result revealed that the failure of fulfilling the restitution of the human trafficking victim in the district court of Kendal is mainly caused by the absence of implementing regulation and there is a provision that regulates imprisonment as a substitute for restitution, so that restitution fails to be entirely fulfilled or the restitution is not at all fulfilled. In reality, the implementation of fulfilling restitution right, the panel of Judges decide to fulfill the right of restitution only based on lawsuit, while the lawsuit by prosecutors is, on the other hand, only based on Police Investigation Report (BAP) made by investigator during enquiry. Keywords: victim’s right, restitution, and human trafficking 
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG Ni Wayan Winda Stephanie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Wayan Winda Stephanie, Dr. Yuliati, S.H., LL.M., Alfons Zakaria, S.H. LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: wayan.winda@gmail.com  ABSTRAK Dengan adanya media sosial facebook memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan memberikan sebuah pemikiran dari penggunanya yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Akan tetapi, Facebook juga digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Di Indonesia apabila ada akun yang menyebarkan berita bohong (false news), maka yang diberikan sanksi pidana hanyalah orang yang menyebarkannya saja, di Jerman apabila ada akun yang menyebarkan berita bohong (false news), maka tidak hanya penggunanya saja yang dikenai sanksi pidana, tetapi facebook. Sebagai penyedia media sosial Facebook seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana. Urgensi dari adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap media sosial terhadap penyebaran berita bohong dikarenakan berita bohong dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini juga menyebabkan Indonesia memerlukan konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap facebook sebagai sarana penyebaran berita bohong (false news). Kata kunci: Berita Bohong, Facebook, Urgensi, Konsep Pengaturan ABSTRACT Facebook, one of social media platforms, has made people to interact more easily and contribute their ideas to be accessed publicly. However, some people still uses Facebook to disseminate false news. In Indonesia, for example, detention will be imposed on those who disseminate the false news, while in another country like Germany, the legal consequence is not only imposed on the person disseminating the false news, but Facebook is also to be responsible for this. The urgency in detaining not only the person disseminating the false news, but also Facebook as the social media which is also responsible for it is seen necessary due to the fact that the false news could spark conflict among societies in Indonesia. This also needs a concept regarding the regulation of criminal responsibility over Facebook used to disseminate false news. Keywords: false news, Facebook, urgency, concept of regulation  

Page 343 of 563 | Total Record : 5629

 341   342   343   344   345 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue