cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 362   363   364   365   366 
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI (Studi di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang) Sultan Ali Dewa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sultan Ali Sadewa, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Agus Yuliyanto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : sultanale240698@gmail.com Abstrak Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jenis barang yang dikenai cukai adalah etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penelitian ini menggunaka metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab beredarnya rokok tanpa cukai serta penegakan sanksi administratifnya di Kabupaten Malang yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisoner terhadap narasumber yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Data skunder diperoleh dari kepustakaan yang berupa data dari berbagai macam literatur hukum, data dari dari jurnal hukum, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, dan data dari peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh penyebab adanya peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten malang adalah adanya pabrik rokok tanpa cukai, letak geografis, Kurangnya SDM dalam bidang pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, harga rokok bercukai lebih mahal, dan ketidaktahuan masyarakat bahwa adanya larangan mengkonsumsi rokok ilegal. Sedangkan untuk penegakan dan upaya mengatasi beredarnya rokok tanpa cukai yaitu dengan memberi sanksi admistratif atau denda serta sosialisasi terhadap masyarakat terkait rokok tanpa cukai. Kata Kunci: Cukai, Rokok, Sanksi Administratif.   Abstract Excise is a state levy which is imposed on certain goods that have the characteristics  stipulated in the Excise Law in Article 5 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise. The types of goods subject to excise are ethyl alcohol or ethanol, drinks that containing ethyl alcohol, and tobacco products. This study uses empirical juridical methods and sociological juridical approaches. The study aims to determine the cause of the circulation of cigarettes without excise and the enforcement of administrative sanctions in Kabupaten Malang regulated in article 54 of Law Number 39 Year 2007 Regarding Excise Data sources were taken by using two techniques, namely primary data and secondary data. Primary data collection was carried out by interviewing and questionnaires with informants who were in the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Secondary data was obtained from the references in the form of data from various kinds of legal literature, legal journals data, legal cases, scholars' opinions, and legislation data. Based on this research, it was found that the cause of the circulation of cigarettes without excise in Kabupaten Malang was the existence of cigarette factories without excise, geographical location, lack of human resources in the field of supervision at the Office of Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang , another causes are the price of excise cigarettes is more expensive than the legal one, and also public ignorance that consuming illegal cigarettes are forbidden. Meanwhile, as an effort to enforce and overcome the circulation of cigarettes without excise, that is by giving administrative sanctions or fines and socialization to society related to cigarettes without excise. Keywords: Excise, Cigarette, Administrative Sanction.
EKSISTENSI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Annisa Fitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annissa Fitri, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia Telepon: +62 341 553898 | Fax: +62 341 566505 | e-mail: hukum@ub.ac.id e-mail: annissaftr@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan akibat hukum dari pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/Pj/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/Pj/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan penafsiran sistematis untuk menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sitem perundang-undangan. Teknik analisis lain yang digunakan ialah penafsiran historis dan gramatikal. Peraturan direktur jenderal dikategorikan sebagai peraturan pelaksana dibentuk oleh pemerintah (eksekutif) maupun badan lain dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Pedoman dalam pembentukannya telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan pada direktur jenderal maupun pejabat setingkat. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal hanya dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari undang-undang. Akan tetapi sejauh ini dapat diketahui bahwa banyak undang-undang perpajakan yang langsung memberi delegasi peraturan pelaksananya kepada Direktur Jenderal Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik ialah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Apabila suatu aturan dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, aturan tersebut bisa menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat materiil pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perdirjen tersebut dapat dicabut dengan peraturan setingkat. Kata kunci: transfer pricing, kewenangan delegasi, akibat hukum.  Abstract This research aims to determine the consideration and legal consequences of the formation of Regulation of the Director General of Tax Number PER-32/Pj/2011 that Amandment to Regulation Number PER-43/Pj/2010 regarding the Aplication of the Arm’s Length Principle in Related Party Transaction. This research is categorized as normative juridical with legal and conceptual approach. The analysis of legal material will use systematic, historical and legal grammatical interpretation. The regulation of Director of General of Tax is categorized of executive regulation. Guidelines in Law Number 12 of 2011 regarding The Formation of The Regulation adjust about delegated legislation that may not delegated to The Director of General or another official on the same level. The delegation to The Director of General can only done by the law under the statute. However, it can be known that much of tax statute which immediately gave a delegation for The Director of General of Tax. The result show that one of the principle of establishing good legislation is the apropriate institutional or forming authority. It based on Article 5 letter b Law Number 12 of 2011 regarding The Formation of The Regulation. If the law formed by unappropriate institutional, it can be null and void and void ab initio. It can occur due to the  non-fulfilment of the material requirements for the formation of regulation. Therefore, PER-32/Pj/2011 that Amandment to Regulation Number PER-43/Pj/2010 regarding the Aplication of the Arm’s Length Principle in Related Party Transaction can be repealed by the regulation on its same level. Keywords : transfer pricing, delegated legilation, legal consequences.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI PEATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA TANPA MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN Risma Kharismayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risma Kharismayanti, Tunggul Anshari, Agus YuliantoFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malangemail : rismakharismayanti@gmail.comABSTRAK: Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kementerian BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas mengenai pembentukan induk usaha ( holding ) BUMN sebagai instrument aset kekayaan dari keuangan negara, pertanggungjawaban Pemerintah atas diskursus Konsep Holding  tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan konsekuensi disfungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ambivalen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Penulisan hukum ini bersifat normatif dengan implementasi atau implikasi pemberlakuan ketentuan hukum normatif dalam dampak peristiwa hukum yang secara nyata terjadi pada kekayaan/keuangan negara yang kemudian dikaji dengan metode analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan data yang didapat dari hasil Penulis an, dapat ditarik kesimpulan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai pembentukan induk usaha ( holding ) BUMN mengalami antinomi dan paradoks dalam kerangka penyusunan antara pasal/ketentuannya merupakan bagian dari APBN. Pembentukan holding BUMN menimbulkan resiko pencucian aset kekayaan/keuangan negara pada BUMN, secara konfrontasi tidak sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pengelolaan BUMN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 bahwa kekayaan/keuangan BUMN merupakan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara absah Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap BUMN dan harus melalui mekanisme APBN.Kata Kunci: Holding BUMN, Keuangan Negara, Kekayaan Negara, Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Abstract: This research was conducted based on the observation of policy set by the Ministry of State - Owned Enterprises (BUMN) through Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Procedures of State’s Capital Participation and Administrationand Limited Liability Company. In terms of establishment of holding of BUMN as an instrument of assets from state’s finance, liability held by the government over the discourse of concept of Holding without any state budget mechanism can sparks a consequence where the auth ority of Indonesian House of Representatives could dysfunction, and this authority is ambivalent to law Number 17 of 2003 concerning State’s Finance and Law Number 19 of 2003 concerning State - Owned Enterprises. This legal research is categorised as a normative study with the implementation or implication of effectuation of pro visions of normative law in legal implication that takes place in property / assets of the state. This data was further studied according to qualitative analysis followed by descriptive method.  The research result reveals that Government Regulation Number 72 of 2016 concerning establishment of holding of BUMN is facing antimony and paradox in the structure off or mulation between article and provision aspart of State Budget. The establis hment of the holding may lead to asset laundering or money laundering in BUMN. This certainly contravenes the mandate in Article 33 of 1945 Indonesian Constitution and Law Number 19 of 2003 concerning State - Owned Enterprises regarding the management of BUMN. Supreme Court Decision Number 48/PUU - XI/2013 and Decision Number 62/PUU - XI/2013 imply that asset s/finance of BUMN are categorised as state’s finance as regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State’s Finance and Article 23 of 1945 Indonesian Const itution. The House of Representatives can legally perform supervision for BUMN and this supervision must be under the State Budget Mechanism.Keywords : Holding BUMN, state’s finance, state’s property, State Budget mechanism
RATIO DECIDENDI ATAS PRINSIP SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO (Studi Putusan Nomor 142PK/PDT.SUS/2011) Adelina Budi Krisnandayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adelina Budi Krisnandayu, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Shanti Riskawati, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, MalangEmail: adelinabk@ub.ac.idABSTRAK Pada tingkat Peninjauan Kembali (“PK”), Mahkamah Agung (“MA”) membatalkan putusan kepailitan PT. Istakan Karya (Persero), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/PDT.SUS/2011 melalui  Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011. Di mana dalam pertimbangan hukum perkara kepailitan tersebut, Mahkamah Agung menerima bukti baru (novum) berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 PK/PDT/2010 dan membenarkan perimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/PAILIT/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam hukum kepailitan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan study approach terhadap kasus kepailitan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011. Sedangkan untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh  jawaban atas permasalahan yang  ada  bahwa  dalam memberikan putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung telah melakukan 2 (dua) keliruan yang fatal. Kekeliruan yang pertama berkaitan dengan dikabulkannya novum yang diajukan oleh Pemohon PK, yaitu berupa putusan Mahkamah Agung No. 678 PK/Pdt/2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai novum dalam Pasal 295 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan. Kekeliruan yang kedua adalah dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan PN Jakarta Pusat No.73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang tidak sesuai dengan ketetuan mengenai persyaratan pengajuan permohonan kepailitan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, putusan tersebut tidak mempertimbangkan prisip separate legal entity di mana PT Istaka Karya (Persero) adalah suatu badan hukum tersendiri terpisah dari organ-organ di dalamnya, termasuk negara sebagai pemegang saham.Kata Kunci: Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN Persero, Separate Legal EntityABSTRACTIn Judicial Review, Indonesian Supreme Court revoked the Decision concerning bankruptcy of PT. IstakaKarya (Ltd) as in Supreme Court Decision Number 124K/PDT.SUS/2011 through Judicial Review Decision Number 142 PK/Pdt.Sus/2011, in which, regarding this bankruptcy, the Supreme Court received new evidence ( novum ) through Supreme Court Decision Number 678 PK/PDT/2010 and justifies the legal consideration of Commercial Court to District Court of Central Jakarta Number 73/PAILIT/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., which contravenes the accepted norm in law concerning bankruptcy. This research was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches regarding the bankruptcy case through Supreme Court Decision Number 142 PK/PDT.SUS/2011. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analysed by means of descriptive analysis. The research result learns that in terms of providing the decision of judicial review, the Supreme Court has made two fatal mistakes. First, the novum proposed by the petitioner of judicial review is granted through Supreme Court Decision Number 678 PK/Pdt/2010 that is not relevant to the provision of n ovum in Article 295 Paragraph (2) of Law concerning Bankruptcy. Secondly, the mistake lies in the decision where the consideration of Supreme Court justifies the legal consideration in the Decision of District Court of Central Jakarta Number 73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst that is not relevant to the provision regarding the requirement to petition for bankruptcy as in Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Moreover, this decision does not consider separate legal entity principle as provided in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, in which PT IstakaKarya (Ltd) is a legal entity separate from other organs within, including the state as a shareholder.Keywords : bankruptcy, state-owned enterprises (BUMN), BUMN Persero, separate legal entity
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT ANJURAN PEMBAYARAN UPAH DAN PESANGON SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor: 44/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst) Farhan Ariza Aly Saifuddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farhan Ariza Aly Saifuddin, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. Fakultas HukumUniversitas Brawijaya, Malang   ABSTRACT In this study, the authors raised the problem with the Decision to Reject Bankruptcy Requests from the Central Jakarta Commercial Court. The application for Bankruptcy was submitted by PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) to PT. Tirta Cipta Busana. The basis for bankruptcy applications submitted by PT. Kawasan Berikat Nusantara, namely Debt in the form of land lease costs for 30 years that were not paid by PT. Tirta Cipta Busana. In addition to having Debt in the form of land rent that is not paid to PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. Tirta Cipta Busana also has obligations that have not yet been made namely payment of Wages and Severance Pay to some of its employees resulting from the termination of business activities of PT. Tirta Cipta Busana which resulted in termination of employment relations with its employees. Besides that, PT. Tirta Cipta SBusana also has Debt for Land and Building Tax and Electricity Bill that has not been paid yet. The Judge's Consideration in the Decision to Refuse Bankruptcy Requests is that there is one evidence in the form of a Letter of Recommendation issued by the Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, this matter was submitted as evidence of the ownership of the Debt of PT. Tirta Cipta Busana to employees in the form of unpaid wages and severance pay that has not been given. The writing of this thesis uses a juridical-normative method with a statutory approach and a case approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be arranged and linked so that they will be arranged in a systematic and coherent writing. Keywords: Wages And Severance Payments, Declaration Of Bankruptcy Request ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan dengan adanya Putusan Penolakan Permohonan Kepailitan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan Pailit diajukan oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) kepada PT. Tirta Cipta Busana. Adapun dasar permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara yaitu Utang berupa biaya sewa tanah selama 30 tahun yang tidak dibayarkan PT. Tirta Cipta Busana. Selain memiliki Utang berupa sewa tanah yang tidak dibayarkan kepada PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. Tirta Cipta Busana juga memiliki kewajiban yang belum dilakukan yaitu Pembayaran Upah dan Uang Pesangon kepada beberapa karyawannya yang diakibatkan dari pemberhentian kegiatan usaha dari PT. Tirta Cipta Busana yang mengakibatkan pemberhentian hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya. Selain itu PT. Tirta Cipta Busana juga memililiki Utang atas Pajak Bumi dan Bangunan dan Tagihan Listrik yang belum dibayarkan. Adapun Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penolakan Permohonan Kepailitan yaitu terdapat salah satu bukti yaitu berupa Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, hal ini diajukan sebagai bukti atas kepemilikan Utang PT. Tirta Cipta Busana kepada karyawannya berupa Upah yang belum dibayar dan Uang Pesangon yang belum diberikan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan disusun dan dihubungkan sehingga akan tersusun dalam penulisan yang sistematis dan runtut. Kata Kunci: Surat Anjuran Pembayaran Upah Dan Pesangon, Penolakan Permohonan Kepailitan
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Firzi Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firzi Ramadhan, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 Email: firziram@gmail.com Abstrak: Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi akhir-akhir kian marak terjadi. Kurang lengkapnya ketentuan di dalam aturan hukum pidana terkait menjadi salah satu sebabnya. Sulitnya menentukan perbedaan antara perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya sebagai orang-perorangan menjadi salah satu sebab. Oleh sebab itu, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kapan suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta menjelaskan putusan-putusan terkait mengenai kasus pembakaran hutan dan lahan yang berhubungan dengan korporasi. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa doktrin ajaran gabungan adalah doktrin yang paling tepat untuk menentukan kapan korporasi dapat bertanggungjawaban dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Serta putusan terkait korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan melahirkan dua bentuk model pertanggungjawaban yakni korporasi sebagai pembuat korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Pembakaran Hutan dan Lahan Abstract: Land and forest fire committed by corporate recently is getting more massive due to the loopholes in the provisions of related criminal law. Deciding whether this fire was triggered by corporate or by individuals in the corporate has been the issue. This paper is aimed to explain under what circumstances liabilities can be drawn from corporate over criminal act of land and forest fire and to explain decisions regarding land and forest fire related to corporate. This normative legal research employed statute, conceptual, and case approaches. The related legal materials were obtained from literature review, followed by further analyses by means of systematic method to give answer to the legal issue studied. The result reveals that combined doctrine seems the most appropriate approach to decide under what circumstances corporate is liable for the forest and land fire committed. The decision regarding this issue also generates two models of liability where corporate is responsible as a body establishing the corporate itself while the people in charge of the corporate are entitled to hold liabilities. Moreover, the corporate as an institution to form the people in charge is liable for this. Keywords: liability, corporate, land and forest fire
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI AKIBAT KELALAIAN PADA SISTEM APLIKASI PENGIRIMAN BARANG SECARA DIGITAL (Studi Kasus Aplikasi Gojek Milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) Irma Suryani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irma Suryani, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Irmasuryani235@gmail.com Abstrak Perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah perubahan dan inovasi, salah satu perkembangan teknologi yang membuat masyarakat lebih efektif dan efisien yaitu aplikasi gojek. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal terjadi wanprestasi akibat kelalaian pada sistem aplikasi pengiriman barang secara digital. Sebuah peraturan yang memuat tentang tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik adalah Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Namun mengenai makna tanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektronik tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT AKAB membatasi dirinya atas tanggung jawab (limited liability) apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen namun PT AKAB tetap dapat dimintai tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan bertanggung jawab atas segala akibat hukum. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik, PT AKAB   ABSTRACT Development of technology has a significant impact on the direction of transformation and innovation. Gojek application is one of technology development forms successfully driving people to efficiency and effectiveness. This research is aimed to find out the form of liability held by PT Aplikasi Karya Anak Bangsa responsible to run the electronic system regarding breach of contract due to negligence in digital delivery application system. Such a liability is regulated in Article 15 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, implying that electronic system must be performed in a reliable and safe way and liability has to be performed accordingly. However, the meaning of liability concerning the arrangement of electronic system is not explicitly regulated in Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, the company states that it only holds limited liability in case of any loss faced by the consumers of the company. When this is the case, liability still lies in the hand of the company regarding the loss caused where the company is responsible for all the legal consequences raised. Keywords: liability, electronic system arrangement, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERKAIT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) Lili Sekararum Utami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lili Sekararum Utami, Agus Yulianto, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: utamilili884@gmail.com   ABSTRAK Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah telah menjamin kualitas pendidikan di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia adalah di berlakukannya sistem pendaftaran peserta didik baru. Di Kota Malang diberlakukan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, pada pasal 6 telah dijelaskan bahwasanya daya tampung penerimaan peserta didik baru pada jalur zonasi sebabnyak 90%, perpindahan jalur orang tua 5% dan jalur prestasi 5% namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan tidak sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan karena ada sekolah yang mendapatkan siswa jalur prestasi melebihi daya tamping dan ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa jalur prestasi sesuai daya tampung. Kata Kunci: Implementasi, Peserta Didik, Jalur Prestasi  Abstract Indonesia has the objective to “develop the nation’s intellectual life” or each of its citizens has a right to pursue education. The government has guaranteed the quality of education in Law Number 20 of 2003 concerning National Education Systems guaranteeing equal opportunities in education, enhancement of quality, relevance, and efficiency of education management to be prepared to face challenges in line with ever-changing local, national, and global demands. This condition requires reform in education performed in a structural, representative, and continuous way. Equal opportunities are reflected from new student admission to schools. In Malang, in reference to Mayor Regulation of Malang Number 35 of 2019 concerning Implementation Guidelines of New Student Admission Article 6, it is explained that zonation-based student admission can take up to 90%, shift in parents’ working location 5% and students’ achievement 5%. However, this distribution did not work as expected since several schools welcomed students in number more than the allowing capacity while some students through achievement-based category were admitted to schools not in line with the allowing capacity. Keywords: implementation, students, achievement-based category
AKIBAT HUKUM BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM YANG BELUM TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI (PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA) Moch Adrio Farezhi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moch Adrio Farezhi, Amelia Sri Kusumadewi S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia e-mail: adriofarezhi98@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum badan usaha bukan berbadan hukum (BUBBH) yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri dan mengetahui pendaftaran Badan usaha bukan berbadan hukum yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, menyebabkan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) menggantikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses pendaftaran. Dalam substansi Peraturan Menteri tersebut tidak mengatur mengenai keberadaan BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri. Hal ini berdampak pada BUBBH yang belum terdaftar tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran maupun pencatatan pendaftaran di SABU. Syarat yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akibat yang mengikat BUBBH berbeda-beda. Persekutuan perdata pada hakikatnya tidak terikat dengan akibat hukum karena tidak mendaftarkan diri. Sedangkan pada Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) terikat dengan akibat hukum yang terdapat dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pendaftaran BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidak dapat dilakukan, karena adanya kekosongan hukum didalamnya. Konsep alternatif yang dapat digunakan untuk menanggulangi kekosongan hukum dengan efisien adalah dengan pembuatan akta otentik pendirian BUBBH disertai klausula keterangan waktu berdirinya BUBBH yang belum terdaftar untuk melakukan pendaftaran di SABU. kata kunci: Akibat Hukum, Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum, Pendaftaran, Sistem Administrasi Badan Usaha, Kekosongan Hukum.   Abstract This research is aimed to describe the legal consequences of non-incorporated business entities (hereinafter BUBBH) not registered in District Court and to find out registration of non-incorporated business entities not registered in District Court after the effectuation of Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnership, Firm Partnership, Civil Partnership. The effectuation of this regulation allows the replacement of the authority of District Court with Business Entity Administrative System (hereinafter SABU) in registration process. The substance of the regulation of the minister does not regulate the existence of BUBBH not registered in the court, and this may affect unregistered BUBBH that may further fail to fulfil the requirement of registration in SABU, where the requirement is stipulated in Article 10 paragraph (2) and Article 23 paragraph (1) of the minister regulation. This research employed normative juridical method, statute and conceptual approaches. The data obtained was analysed by means of grammatical, systematic, and teleological interpretations. The research concludes that the consequences on the BUBBH are varied. Civil partnership is not particularly bound to a legal consequence just because it is not registered, while firm and limited partnerships are bound to a legal consequence that is stipulated in Article 29 of Indonesian Commercial Code. Thus, the BUBBH not registered in District Court following the effectuation of the minister regulation cannot be performed since there is still a legal loophole. Another option to fill this legal loophole is by providing an authentic deed regarding the establishment of BUBBH that comes with the clause concerning the time of establishment of the unregistered BUBBH to help with the process of registration in SABU. Keywords: legal consequences, non-incorporated businesses, registration, business entity administrative system, legal loophole
IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 7 TENTANG PERАTURАN WАLIKOTА SАLАTIGА NOMOR 10 TАHUN 2006 TENTАNG TАTА CАRА PENGELOLААN EKS TАNАH BENGKOK АSET PEMERINTАH KOTА SАLАTIGА (Studi di Kelurahan Kalibening Kota Salatiga) Muhammad Audrey Rahadian Rasyad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Audrey Rahadian Rasyad, Agus Yulianto, S.H., M.H., Haru Parmadi, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: audreyrahadian22@gmail.com   ABSTRAK Berubаhnyа stаtus Pemerintаh Desа menjаdi Kelurаhаn di Kotа Sаlаtigа mаkа berpengаruh terhаdаp Implementasi, pengelolааn, pemаnfааtаn eks tаnаh bengkok yаng sebelumnyа dikelolа dаn diperuntukkаn bаgi аpаrаt Pemerintаh Desа sebаgаi gаji аtаu penghidupаn bаgi keluаrgаnyа. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena adanya Eks Tanah Bengkok yang di salahgunakan oleh Perangkat Kelurahan Kalibening Kаrenа Eks Tanah Bengkok yang seharusnya Dalam pengelolaannya di laksanakan dengan cara sewa, Melalui metode lelang masyarakat  Kepada Pihak Ketiga tetapi di jadikan lahan parkir untuk kendaraan keluarga dari Kepala kelurahan Kalibening  Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Implementasi hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bаhwа pengelolaan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai mana mestinya yang telah di atur dalam Pasal 1 Angka 7 Perаturаn Wаlikotа Sаlаtigа Nomor 10 Tаhun 2006 Tentang Pengelolaan Eks Tаnаh Bengkok Kota Salatiga Kata Kunci : Implementasi, pengelolaan, eks tanah bengkok   ABSTRACT A shift from village government to sub-district in Salatiga affects the implementation, cultivation, and utilisation of ex-bengkok land previously available for the ruling village government and for cultivation during his/her office term. This research initially looks into the issue in which bengkok land was misused by the staff of sub-district office of Kalibening. The government rented the land out through auction to the third party but it turned out that it was used as a private parking lot for his family. This research employed socio-legal method and socio-juridical approach, which were analysed by means of grammatical interpretation to further analyse the theory of implementation of law. The research result reveals that the cultivation of the bengkok land is not performed accordingly and it is irrelevant to the provision of Article 1 Point 7 of Mayor Regulation of Salatiga Number 10/2006 concerning Cultivation of Ex-bengkok Land in Salatiga. Keywords: implementation, cultivation, ex-bengkok land

Page 364 of 563 | Total Record : 5629

 362   363   364   365   366 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue