cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 360   361   362   363   364 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 16 AYAT (3) HURUF (I) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT Alfin Eri Setiatama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfin Eri Setiatama, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mail: eri.alfin@gmail.com Abstrak Tidak adanya payung hukum mengenai legalitas moda transportasi berbasis online dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum yang ada, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pekerjanya (mitra pengemudi). Melihat permasalahan tersebut, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, dalam peraturan tersebut masih terdapat ketidakjelasan pemerintah selaku regulator dalam rangka memberikan kepastian untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para mitra pengemudi transportasi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi transportasi online. Serta menganalisis mengenai Implikasi Hukum yang timbul dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya pemerintah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut dengan Bentuk dari tanggung jawab pemerintah sendiri dapat dirumuskan secara represif ataupun preventif. Selain itu juga didapatkan hasil bahwa Implikasi Hukum dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap empat hal, yakni: terhadap keberlakuan hukum itu sendiri, pemerintah, perusahaan transportasi online, dan juga mitra pengemudi transportasi online. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Implikasi Hukum, Transportasi Online. Abstract The absence of legal protection over the legality of online-based transport mode has become a concern where it may spark some legal issues especially those affecting the drivers. The ministry of transportation has recently issued the Regulation of Transportation Number 12 of 2019 concerning Protection for Safety of Motorcyclists in terms of Public Interest, which is aimed to resolve existing problems. However, this regulation still brings ambiguity in terms of the provision of certainty of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers. This research is aimed to analyse the type of responsibility of the Government in the regulation mentioned earlier, especially related to the provision of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers and to analyse the legal implication arising from the regulation. This research was conducted based on normative juridical method with statute and historical approaches. The research result reveals that the government is fully responsible for the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019. The form of the responsibility from the government can involve either the repressive or preventive one. It is also revealed that the regulation brings the implication on the following four elements: the effectuation of the regulation itself, the government, online transport providers, and online transport drivers.   Keywords: responsibility, legal implication, online transportation
KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ) Taris An Nafi Arafat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taris An Nafi Arafat, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : arisannafi@gmail.com   ABSTRAK Penulisa­n skripsi ini membahas tentang kewajiban pengembang perumahan terhadap penyerahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di Kota Malang. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama enam bulan terhitung sejak selesainya pembangunan. Dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai perumahan di Kota Malang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut beserta upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasakan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Sedangkan upaya penegakan hukum belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum adanya pedoman aturan teknis yang berlaku. Kata kunci: Perumahan, Penyerahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum   ABSTRACT This research is aimed to discuss responsibility of a developer for transfer of facilities, infrastructure, and pubic utilities in Malang. The research topic embarks on Article 22 paragraph (2) letter c of Local Regulation of Malang Number 2 of 2013 concerning Facilities, Infrastructure, and Public Utilities where the provision concerning the transfer of facilities, infrastructure, and public utilities to the government are under the maintenance by developers for up to six months since the completion of development. However, most developers have not transferred the facilities, infrastructure and public utilities within the time limit given. This research is aimed to find out the effectiveness of the regulation and its law enforcement. Furthermore, this research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. It is revealed that the provision mentioned is not effectively implemented and the legal enforcement has not been implemented optimally due to the absence of guidelines of technical rules. Keywords: housing, transfer, facilities, infrastructure, public utilities.
KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TERHADAP PROSES UJI MATERIILPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG Sinta Devi Ambarwati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sdeviambarwati@gmail.com Abstrak Pasca perubahan UUD NRI 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif. Adapun perubahan yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan kewenangan judicial review atau hak menguji yang dijalankan oleh dua lembaga negara yakni MA dan MK. Berdasarkan kewenangannya tersebut, maka diaturlah hubungan dua lembaga negara itu secara operasional melalui Pasal 55 UU MK Juncto Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut justru tidak dijalankan oleh MA dalam proses uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sebab terdapat adanya ketentuan limitasi waktu pengujian PKPU yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 Ayat (4) UU Pemilu. Ketentuan tersebut mengharuskan MA untuk melakukan tindakan Constitution  Disobidience terhadap Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 dalam proses uji materiil PKPU. Namun tindakan tersebut mengacu pada asas Ius Curia Novit yang menjelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana MA menjalankan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/ 2017 dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum dari adanya tindakan yang dilakukan MA dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018. Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi   Abstract Following the third amendment of the 1945 Indonesian Constitution, judicial power in Indonesia has undergone a change in the governance system in judicative scope. This change is related to the regulation of authority to hold judicial review or the right to review performed by Supreme Court and Constitutional Court. Regarding this authority, the relationship between these two state bodies is regulated in Article 55 of Law of Constitutional Court in conjunction with Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017. However, Supreme Court does not seem to comply with the provision in the process of the judicial review since there is a time limit of reviewing, as enacted in Article 76 Paragraph (4) of Law concerning General Elections. This provision requires Supreme Court to perform Constitution Disobedience against Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review. This conduct refers to the principle of Ius Curia Novit implying that judges are fully aware of law and courts are not allowed to refuse to investigate and to judge cases. This research is based on normative juridical method that is aimed to find out and analyse how Supreme Court executes Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review of General Election Commission in the period of 2018, and to find out and analyse what legal consequence may exist due to the conduct performed by Supreme Court in the process required in the judicial review in 2018. Keywords: judicial review, Supreme Court, Constitutional Court
PENERAPAN PASAL 127 AYAT 1 huruf (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Stella M.S. Aritonang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stella M.S.Aritonang, Dr.Abdul Madjid,S.H.,M.Hum, Ardi Ferdian,S.H.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: Stella.milasari@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap anggota TNI dan kendala-kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empris dimana dalam kurun 5 tahun terakhir terdapat 67 kasus yang disidangkan di Pengadilan militer III-12 Surabaya. Hal tersebut menjadi pukulan keras bagi setiap aparat TNI yang seharusnya menjadi bagian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sesuai dengan MOU antara Pihak BNN dengan TNI tertulis dalam NK29/V/2015/BNN, Nomor Kerma 14/V/2015 tanggal 13 mei 2015 Tentang bantuan TNI Kepada BNN dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. Setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika. Kata kunci: Penerapan, penyalahgunaan narkotika,TNI.   ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 127 paragraph 1 letter (a) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Indonesian Armed Forces and issues encountered by law enforcers based in Court Martial III-12 Surabaya. This research employed empirical juridical methods that find out within the last five years there have been 67 cases judged in Court Martial III-12 Surabaya. This number of cases has stigmatised the members of the armed forces that should act the other way around to fight against drugs, which is relevant to the MOU between Indonesian National Narcotics Agency and Indonesian Armed Forces as enacted in NK29/V/2015/BNN, Kerma Number 14/V/2015 dated 13th of May 2015 concerning aid from Indonesian Armed Forces to Indonesian National Narcotics Agency in an attempt to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking of drugs. Based on Article 127 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning sanctions imposed on drug users, drug abuse by class one users is punishable by up to four years’ imprisonment. Members of the armed forces involved in narcotic abuse are subject to sanction imposed based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.   Keywords: implementation, narcotic abuse, Indonesian Armed Forces.
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP GURU PELANGGAR PASAL 3 ANGKA 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) Rahardika Putra Triawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahardika Putra Triawan, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: rahardikaputratr@gmail.comABSTRAKSetiap warga wegara Indonesia memiliki hak, salah satu hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran penting seorang guru, terutama bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan tidak secara sengaja melalaikan tugasnya, tentunya diperlukan sebuah peraturan yang memuat hukuman disiplin terhadap ASN. Peraturan yang memuat hukuman disiplin itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Namun pada kenyataannya, di Kota Malang tidak semua kasus guru yang melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terselesaikan menurut hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pendidikan, Guru, Hukuman Disiplin   ABSTRACT The right to get education is governed in the 1945 Indonesian Constitution. Arrangement of education is inextricable from the essential role of a teacher, especially of those as civil servants. To keep the civil servants as teachers from any negligence in their task and to assure that they work appropriately, regulation regarding the discipline for civil servants is required. The sanction aimed to discipline the teachers is governed in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline for Civil Servants. Article 3 point 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 implies that every civil servant is required to abide by all laws and regulations. Furthermore, Article 5 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline for Civil Servants also explains that the civil servants failing to abide by the provision of Article 3 and/or Article 4 are subject to disciplinary sanctions. However, in reality, not all cases regarding violation of the law as discussed above are treated with the sanction according to the applying law. Keywords: education, teacher, disciplinary sanction.
PENERAPAN PASAL 25 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK STUDI KASUS DI THAMRIN CITY Annisa Adelya Serawai
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Adelya Serawai, Sudarsono, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang E-mail : annisaadelya151@gmail.com   Abstract Article 25 of Governor Regulation of the Province of Jakarta Number 132 of 2018 concerning Instruction on Multi-storey Housing in Thamrin City, Central Jakarta in relation to the establishment of deliberative assembly that is aimed to form P3SRS does not function due to several issues in the implementation of establishment of working team responsible to form the assembly under the instruction of Public Housing Agency and Development Area. The issues arose from dispute between the community of Thamrin City traders (commonly known as PP Thamcy) as representatives of all owners and the residents of tenement unit in the area of Thamrin city and P3SRS with the Jakarta Residences. Embarking on the above issues, this research is aimed to study how is Article 25 of Governor Regulation of the Province of Jakarta Number 132 of 2018 implemented? What factors exist, and what solution should be given to tackle the issues concerning the implementation of Article 25? This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach, in which the relationship between the law and social phenomenon was observed by obtaining some result of interviews with several informants. It is revealed that Article 25 of the Governor Regulation of the province of Jakarta as mentioned earlier is not implemented since the instruction from the agency is not relevant to existing legislation. This failure has hampered the establishment of the P3SRS in Thamrin City. Abstrak Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik di Thamrin City Jakarta Pusat terkait pembentukan panitia musyawarah untuk membentuk P3SRS tidak dapat berjalan akibat kendala pelaksanaan pembentukan Kelompok Kerja untuk membentuk Panitia Musyawarah yang diarahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akibat permasalahan antara PP Thamcy (Perhimpunan Pedagang Thamrin City) sebagai perwakilan seluruh Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun kawasan Thamrin City dengan P3SRS Campuran The Jakarta Residences. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dikemukakan adalah bagaimanakah penerapan pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik di Thamrin City dan apa hambatan yang dialami berikut analisa singkat serta solusi dalam menangani permasalahan terkait dengan penerapan Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik tersebut. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, melalui metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat hubungan hukum dengan fenomena sosial dan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah dan metode diatas, jawaban dari rumusan masalah, yakni : Penerapan Pasal 25 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik  tidak dapat dijalankan dikarenakan arahan berdasarkan surat dinas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga tidak dapat dijalankan dan berdampak pembentukan panitia musyawarah untuk membentuk P3SRS di Thamrin City tidak dapat dilakukan.
PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA UNTUK PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Nur Aulia Adhyaksari Purnomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Aulia Adhyaksari Purnomo, Dr. Ismail Navianto, S.H., M. H, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: auliadhyaksari@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang penjatuhan putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Putusan pidana tambahan kebiri kimia yang diteliti ialah Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang dikaji dengan Putusan No : 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang dilakukan oleh terdakwa dengan jenis tindak pidana yang sama. Penelitian yang dilakukan membahas konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan kebiri kimia dan konsep putusan pidana untuk perkara anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan sebagai upaya untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang – undangan yang dikaji melalui metode deskriptif analitif. Berdasarkan Putusan No : 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dan Putusan No: 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk memiliki perbedaan dan persamaan yang masing – masing terdapat keunggulan dan kekurangan dari perbedaan dan persamaan kedua putusan yang merupakan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dapat menggunakan stelsel penerapan pidana absorbsi dengan menjatuhkan pidana terberat dan dapat dilakukan penggabungan perkara. Kata kunci : Kebiri Kimia, Persetubuhan, Perbuatan Berlanjut ABSTRACT This research studies an issue concerning chemical castration as added sanction as enacted in the Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk related to Decision Number 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, in which the offenders committed the same offense. Specifically, this research studies the construction of judge’s consideration in adding the sanction imposed on copulation as to embody the principle of best interest of the child. Normative juridical method was employed along with statute and case approaches which were reviewed based on descriptive analytical method. The research reveals that the Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk and Decision Number 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk have both positive sides and shortcomings. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection implies that the offense is continual and the sanction imposed can be based on the system in which the most severe punishment is imposed and concurrence of the case is applied.   Keywords: chemical castration, copulation, continual offense
ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PERKARA TERHADAP PERBUATAN CONCURSUS DALAM KASUS PERSETUBUHAN PADA ANAK Muhammad Rafi El Haady
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafi El Haady, Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email: rafieldey@gmail.com   ABSTRAK Penulisan dalam jurnal ini mengangkat permasalahan hukum berkaitan dengan terjadinya dua kali penyidangan atas suatu kasus concursus persetubuhan terhadap anak di dua pengadilan negeri yang berbeda. Bahwa kasus ini terdapat tersangka yang sama, delik yang digunakan sama, waktu kejadian perkara dan tempat kejadian perkara antar kasus tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Pasal 141 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (4) KUHAP telah mengupayakan adanya penggabungan perkara dalam satu pemeriksaan sidang, penulis menganalisis dapatkah perkara ini digabungkan dan menganalisis kedua putusan pengadilan negeri tersebut ditinjau dari tujuan hukum. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) Hasil dari penelitian ini adalah perkara concursus persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh Sony Sandra dapat digabungkan dalam satu pemeriksaan sidang pengadilan dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat penggabungan perkara berdasarkan pasal 141 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (4) KUHAP. Penggabungan perkara dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Ditinjau dari tujuan hukum, kurang tercerminnya keadilan prosedural dan kepastian hukum terdakwa terciderai, dari segi kemanfaatan penjatuhan pidana diberikan untuk memperbaiki diri terdakwa bukan hanya pembalasan.   Kata kunci : Penggabungan perkara, Concursus, Persetubuhan   ABSTRACT This research is focused on legal issues concerning judgement that took place twice over the concurrence of cases regarding copulation against a child judged in two different district courts. This case involved the same suspect, the same offense, and the time and the place the offense took place were also related. Article 141 paragraph (1) in conjunction with Article 84 paragraph (4) of Criminal Code Procedure suggests combined cases take place in a single court investigation. This research analyses whether the cases can be combined and to analyse two decisions of the district courts from the perspective of legal objectives. Normative juridical method was employed along with statute and case approaches. The result finds out that the concurrence over the case of copulation against a child committed by Sony Sandra can be combined into one investigation since it has met the requirement of concurrence according to Article 141 paragraph (1) in conjunction with Article 84 paragraph (4) of Criminal Code Procedure, and the concurrence was performed by High Court. From the perspective of legal objectives, the defendant was harmed by lack of procedural justice and legal certainty. In terms of the merit, punishment imposed was aimed to correct his behaviour not aimed to retaliate.   Keywords: combined cases, concurrence, copulation
EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK 03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRA Restu Sylvia Mardayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restu Sylvia Mardayanti, Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sylvieamardayanthy@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas dari pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara yang ada di Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Penulis melakukan penelitian tersebut dikarenakan, tidak sesuai nya antara peraturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012 yang memuat tentang kewajiban masyarakat dalam membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo  Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri dan tidak adanya edukasi yang diberikan menjadi salah satu faktor peraturan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Upaya yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara hanya melakukan analisa data IMB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012, melakukan kerjasama dengan DPMPTSP dan melakukan perubahan pembayaran dengan melalui sistem online.   Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri. EFFECTIVENESS OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (1) OF REGULATION OF INDONESIAN MINISTER OF FINANCE NUMBER 163/PMK03/2012 CONCERNING IMPOSITION OF VALUE ADDED TAX ON SELF-BUILD TO INCREASE STATE REVENUE (A STUDY IN SMALL TAXPAYER OFFICE OF NORTH SIDOARJO) Restu Sylvia Mardayanti, Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Sylvieamardayanthy@gmail.com ABSTRACT This research topic is based on the finding where there is irrelevance between written regulation in the Regulation of the Indonesian Minister of Finance Number 163/PMK 03/2012 concerning the obligation to pay value added tax imposed on self-build and the fact found in real life. This research employed empirical-juridical method conducted in small taxpayer office of North Sidoarjo. The research finds out that there is still low awareness of the essence of value added tax payment imposed on the self-build and a little chance for the members of public to get informed about the tax-related issues. A measure is performed by conducting data analysis of Building Permit according to the minister regulation mentioned earlier, establishing partnership with DPMPTSP, and shifting to online payment system, while educating and informing the members of public regarding the case are not performed yet by the small taxpayer office.   Keywords: Effectiveness, value added tax, self-build
PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Bellasya Anzelina Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bellasya Anzelina Putri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya lasyabellasya2@gmail.com   ABSTRAK Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sepanjang tahapan usaha pertambangan. Kewajiban reklamasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tata laksana reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No mor7 Tahun 2014. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam pertambangan yang besar namun, kini ditemukan masih banyak perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang belum melaksanakan reklamasi yang memberi dampak negatif pada penduduk sekitar wilayah pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah beserta organisasi daerah tersebut dalam pengawasan aktifitas pertambangan dan pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan Kata Kunci : Pertambangan, Mineral, Reklamasi ABSTRACT Reclamation is intended to arrange, recover, restore, and maintain the quality of environment to allow it to function appropriately according to the stages required in mining industries. Obligation of reclamation is governed in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Procedures of reclamation governed in Regulation of Indonesian Minister of Mineral and Energy Resources Number 7 of 2014. The Province of Yogyakarta is one of the areas in Indonesia to have great potential of mining resources. On the contrary, there are still several mining companies with business permit not performing any reclamation. This situation has raised negative impacts on the locals living in the proximity of the mining area. This research is aimed to find out and describe the role of the local government and local organisations in supervision of mining activities and the implementation of obligation of reclamation by mining companies that hold mining business permit. Keywords: Mining, Mineral, Reclamation

Page 362 of 563 | Total Record : 5629

 360   361   362   363   364 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue