cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 392   393   394   395   396 
KEABSAHAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KELANJUTAN YANG BERASAL DARI KONTRAK KARYA PADA PERTAMBANGAN MINERAL Farhan Izzatul Ulya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farhan Izzatul Ulya, Rachmi Sulistyarini, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, MalangEmail: Farhanizzatululya@gmail.com Abstract Law Number 3 of 2020 leads to regulation concerning the follow-up of the existing Contract of Work (CoW) that is transferred to special mining business licence following a contract/agreement (hereinafter IUPK Kelanjutan). This IUPK is a similar concession to IUPK in general, where both represent mining business licence in special mining business area (WIUPK). Moreover, both also hold equal rights, responsibilities, and restriction. However, WIUPK and IUPK Kelanjutan derived from the area of Contract of Work are not included in the origin of WIUPK area as governed in Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of Law Number 3 of 2020. This difference of area can affect the legality of the IUPK. This research is aimed at finding out and analysing the legality of IUPK Kelanjutan and its implication over whether this IUPK is valid, where statutory and conceptual approach were employed. The result of analysis reveals that it takes two pieces of substantive requirement to allow the validity of KTUN which IUPK Kelanjutan fails to meet. This failure has led to the absence of the legality in the IUPK follow-up. The follow-up IUPK granted has impact on the mining area, the legal standing of each party involved, rights, responsibilities, and restriction for concession holders.Keywords: IUPK Kelanjutan, Contract of Work, Legality AbstrakDiundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 memunculkan pengaturan mengenai kelanjutan dari KK yang telah ada, dengan mengalihkannya menjadi Izin UsahaPertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK Kelanjutan). IUPK Kelanjutan merupakan suatu konsesi yang sama dengan IUPKsecara umum. Konklusi demikian berlandaskan pada 2 (dua) hal, yaitu  keduanyasama-sama usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus(WIUPK) dan hak, kewajiban, dan larangan diantara keduanya sama. NamunWIUPK pada IUPK Kelanjutan yang berasal dari wilayah KK tidak termasuk dalamasal wilayah WIUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 28ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020. Perbedaan asal wilayah tersebut dapat berimplikasikepada keabsahan hukum IUPK Kelanjutan. Untuk itu, tujuan penelitian berusahamengetahui dan menganalisis keabsahan hukum IUPK Kelanjutan dan implikasiatas absah atau tidak sahnya IUPK Kelanjutan tersebut. Penelitian ini akanmenggunakan pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil analisis mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) syarat materiil absahnyasuatu KTUN yang tidak terpenuhi oleh IUPK Kelanjutan. Dua syarat yang tidakterpenuhi mengakibatkan IUPK Kelanjutan tidak mempunyai keabsahan hukum.Diberikannya IUPK Kelanjutan berimplikasi kepada luas wilayah pertambangan,kedudukan para pihak, dan hak, kewajiban, dan larangan pemegang konsesi.Kata Kunci: IUPK Kelanjutan, Kontrak Karya, Keabsahan Hukum.
ALASAN PERUBAHAN PENGATURAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN WANITA DARI 16 TAHUN MENJADI 19 TAHUN BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Ghardella Indah Farradhiba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghardella Indah Farradhiba Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., & Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gifarradhiba@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal usia kawin bagi wanita menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh konstitusional dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdahulu isi Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: apa alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan historis (historical approach ), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) . Bаhаn hukum primer, sekunder dan tersier yаng diperoleh penulis аkаn diаnаlisis dengаn menggunаkаn teknik аnаlisis grаmаtikаl, sistemаtis, dan historis. Hasil penelitian ini alasan pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Hasil penelitian ini Secara filosofis adalah untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara yuridis adalah sebagai pemenuhan dari amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum. Kata Kunci : Pengaturan, Batas Usia, Perkawinan Abstract This research is aimed to analyse the grounds for the change in the regulation concerning minimum age in marriage for women according to Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research topic departs from constitution in Law concerning Marriage, in which what is regulated in Article 7 paragraph (1) of law concerning Marriage Number 1 of 1974 is not in line with Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection that came afterwards. With the above issue, this research studies the following research problems: what are the grounds for the change in minimum age in marriage for women according to Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 concerning Marriage. This is a normative juridical research employing historical and statutory approach. Primary, secondary, and tertiary data were analysed by means of grammatical, systematic, and historical method. The research reveals that the change in the regulation as mentioned above is aimed at philosophically abolish discrimination in getting basic and constitutional rights existing due to the difference in minimum age of marriage as regulated in Law Number 1 of 1974. Sociologically, this change is intended to discourage marriage at early age since it leads to risk in pregnancy and may spark further problems affecting the health of women and their babies. Juridically, it is aimed at satisfying the mandate given in Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 regarding unification of minimum age in marriage between men and women, synchronising law and Law concerning Child Protection, and assuring appropriateness of conduct in law. Keywords: Regulation, Minimum Age , Marriage.
REKONSEPTUALISASI ARTI “MENYESATKAN” DAN “TIDAK ETIS” PADA PENGATURAN TERKAIT KEWAJIBAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PRODUK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Yuridis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005) Gianifa Azara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gianifa Azara, Ratih Dheviana Puru HT, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : gianifaazara17@gmail.com AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonseptualisasi arti kata “menyesatkan” dan “tidak etis” yang mencerminkan perlindunganhukum bagi konsumen ketika bank menawarkan produk melalui teleponkepada nasabah. Pengaturan terkait kewajiban bank dalam memberikaninformasi produk terletak pada Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bank IndonesiaNomor: 7/6/PBI/2005. Pasal tersebut berisikan larangan bagi Bank untukmemberikan informasi yang menyesatkan dan atau tidak etis. Namun,penjelasan pasal tersebut belum mencerminkan perlindungan hukum bagikonsumen terutama ketika bank menawarkan produk melalui telepon. Olehkarena itu dibutuhkan penjelasan lebih pada kata “menyesatkan” dan “tidaketis” dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005. Dikarenakan belum tercapainya salah satu tujuan hukumyaitu kepastian hukum bagi nasabah. Adapun jenis penelitian yangdigunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metodepenelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menginventarisasidan menelaah bahan-bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan.Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa yang termasukdalam kategori menyesatkan adalah memberikan informasi yangmemperdayakan atau cenderung bermaksud menciptakan kesan kelirutentang produk yang ditawarkan dan yang termasuk dalam kategori tidaketis adalah mempengaruhi atau memanfaatkan nasabah yang kurangmengerti dengan menggunakan teknik penawaran produk yang agresif.Kata Kunci: Rekonseptualisasi, Menyesatkan, Tidak Etis, Bank,Perlindungan Hukum. AbstractThis research is aimed at analysing the re-conceptualisation of the term “misleading” and “unethical” to reflect the value of legal protection forconsumers when a bank offers products to consumers on the phone. Thebank’s role in giving the information on the products offered is governed inArticle 4 Paragraph (3) of Regulation of Bank Indonesia Number7/6/PBI/2005 that bans any misleading and unethical information. However,the information in the regulation does not clearly send message that legalprotection is provided particularly when a bank offers products on thephone. Therefore, further explanation on the term “misleading” and“unethical” is required since legal certainty should be guaranteed. Thisresearch employed normative juridical method that involved inventoryingand analysing legal materials obtained from library research. The researchresult has found out that the term “misleading” involves any intention ofgiving information that is deceiving, while “unethical” refers to aggressivelyinfluencing or taking advantages from customers who lack knowledge of theproducts offered.Keywords: re-conceptualisation, misleading, unethical, bank, legalprotection.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT LOKASI PROGRAM CORPORARTE SOCIAL RESPONSIBLE (CSR) DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN PENGARUH YANG BAIK TERHADAP MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. PG RAJA M Irfanurrozi Imron
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M Irfanurrozi Imron, Sihabudin, Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 MalangE-mail : irfanurrosi27@gmail.com AbstractThis research raises the responsibility of a company or what is commonly knownas corporate social responsibility for one of the companies in Malang, moreprecisely the sugar factory, PT. Rajawali Malang. The author formulates 2 mainquestions for the formulation of the problem, namely what is the impact felt bythe surrounding community regarding the corporate social responsible programby PT. Malang Rajawali PG? As well as whether the corporate social responsibleprogram is properly located and implemented by the company. The researchmethod used in this research is empirical legal research method, and uses asociological juridical approach. Then with the statue approach, namely the statueapproach, it is carried out to examine all regulations and legislation related to thelegal issues to be studied, namely research on the existing norms in society andlaw no. 40 years. 2007 concerning Limited Liability Companies and GovernmentRegulation No. 47/2012 concerning social and environmental responsibility. Fromthe research results, the answers to the problems of CSR programs implementedby the management of PT.PG RAJAWALI I MALANG are found to have benefitedthe community (stakeholders). This is because in the flow of planning andimplementation of CSR programs that have been implemented, it has touchedthe needs of the community in improving education, facilities and thecommunity's economy.Keywords: Corporarte Social Responsible, Company, Society. AbstrakPenelitian ini mengangkat tentang pertanggung jawaban suatuperusahaan atau yang biasa disebut dengan corporate social responsibleterhadap salah satu perusahaan yang ada di malang lebih tepat nyapabrik gula PT. Rajawali Malang. Penulis merumuskan 2 pokok pertanyaanrumusan masalah, yaitu apa dampak yang dirasakan oleh masyarakatsekitar terkait program corporarte social responsible oleh PT. PG Rajawalimalang? Serta apakah program corporate social responsible sudah tepatlokasi  nya serta pelaksanaanya oleh perusahaan. Metode penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris,dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian denganpendekatan statue approach yakni Pendekatan perundang-undangan(statue approach) dilakukan untuk menelahaan semua regulasi danperaturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukumyang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma norma yang ada ditengah masyarakat serta undang undang no 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentangtanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari hasil penelitian, diperolehjawaban atas permasalahan Penyelenggaraan program-program CSR yangdilaksanakan oleh managemen PT.PG RAJAWALI I MALANG, dirasakansudah memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat (stakeholders). Halini disebabkan karena dalam alur perencanaan dan penyelenggaraanprogram-program program CSR yang dijalankan sudah menyentuhkebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan,sarana danekonomi masyarakat.Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, Masyarakat.
HAMBATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MELAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Koperasi Kredit Kosayu TP Kalasan) Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa, Sihabudin, Shanti RiskawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: xlinaputri@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia denganakta notaris, hambatan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris sertaupaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pembebanan jaminan fidusia denganakta notaris berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diKoperasi Kredit Kosayu TP Kalasan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenispenelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosilogis. Teknik pengumpulandata menggunakan teknik wawancara dengan Manajer Koperasi, Kepala bagian kredit, danAdmin HRD&CUSO. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasilpenelitian dapat diketahui jika pelaksanaan Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusiamenggunakan akta notaris sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentangjaminan fidusia oleh koperasi simpan pinjam  tidak sepenuhnya dilaksanakan. Pembebananjaminan fidusia menggunakan akta notaris dilaksanakan di kategori untuk pembeliankendaraan baru/ PINDARA, sedangkan sedangkan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusiadi kategori lainnya, seperti pinjaman konsumtif, profesi, siaga, komersial, usaha anggota, rodadua, dan roda empat dilakukan di bawah tangan. Terkait mengenai hambatan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris, penulis membagi menjadi dua hambatan,yaitu hambatan yuridis: pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notarismemerlukan waktu yang sedikit lama, sehingga debitur tidak dapat secara cepat mendapatkanpinjaman mereka, tambahan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jasa notaris dalam pembuatan akta notaris, tidak adanya sanksi yang mengatur jika pembebanan jaminan fidusia tidak dilakukan dengan akta notaris, serta hambatan lain adalah Hambatan dari segi undangundang adalah tidak tercapainya asas publisitas. Selain itu terdapat hambatan non yuridis,yaitu: anggota peminjam tidak mengetahui akan pengaturan dalam undang-undang tersebutdan Peraturan yang terdapat di dalam koperasi kredit kosayu. Upaya yang dapat dilakukanuntuk mengurangi hambatan tersebut dapat berupa melakukan pembebanan jaminan fidusiadengan akta notaris dikeseluruhan kategori pinjaman, memberikan klausul tambahan biayanotaris dalam perjanjian kredit, dan pengadaan sosialisasi guna meningkakan pengetahuanhukum kepada anggota.Kata Kunci: Hambatan, Koperasi Simpan Pinjam, Jaminan Fidusia, Akta Notaris AbstractThis research is aimed at finding out fiduciary security arranged under notarial deed, thehampering factors in the requirement of fiduciary security under the notarial deed, andmeasures taken to tackle issues in setting fiduciary security according to Law concerningFiduciary Security Number 42 of 1999 in Cooperative Kosayu TP Kalasan. This is an empiricaljuridical research with socio-juridical approach. All research data was obtained from interviewswith the manager of the cooperative, the head of lending department, and the administrativestaff of HRD&CUSO. The data analysis was performed based on qualitative descriptivemethod. The research results reveal that fiduciary security submitted to guarantee loan bythe cooperative as governed in the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security isnot fully implemented. Fiduciary security, however, is more involved in the purchase of newvehicle, while the need of fiduciary security in other categories such as consumptive andproductive loans, and loans for welfare, education, and health is only proven underhand. Theimpeding factors come from the following aspects: juridical aspect where the fiduciary securityunder the notarial deed takes lengthier process, and it hampers the debtors from cashing theloans immediately. Other factors involve the cost clients have to spend to hire a notary,absence of sanction imposed on the situation where fiduciary security is not arranged undernotarial deed, and failure to meet the principle of publicity. The second hampering factor isnon-juridical aspect, where debtors have no ideas about the rules set in the law and by thecooperative. The possible measures to take to tackle the issues may involve requiring allcategories of loans to be based on fiduciary security, providing additional clause regarding thecost paid for the notary in credit agreement, and introducing it further to the members of thecooperative to upgrade their knowledge about legal decision.Keywords: obstacles, saving and loan cooperative, fiduciary security, notarial deed. 
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PARIWISATA DI KOTA LHOKSEUMAWE Muammar Faizul
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muammar Faizul, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail : muammarfaizul15@gmail.com ABSTRAKTulisan ini mengangkat permasalahan terkait dengan belum adanya pengaturan mengenai pariwisata di Kota Lhokseumawe, yang mana padadasarnya potensi pariwisata di Kota Lhokseumawe sangatlah besar, namunbesarnya potensi tersebut belum didukung dengan sebuah peraturan yangdikhususkan untuk bidang, belum diaturnya peraturan mengenai pariwisatatersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang terdapat padabidang pariwisata dan hal terebut sangatlah disayangkan, pada dasarnyapengaturan pariwisata tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan hukum yangberupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum1 dalamberwisata dan juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjalankanprogram kerja Pemerintahan. Pada prinsipnya Pemerintahan kota Lhokseumawememiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap bidang pariwisatayang bersumber dari asas otonomi daerah untuk mengatur serta mengurusurusan pemerintahannya sendiri, maka oleh karena itu pemerintahan KotaLhokseumawe memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah pertauranmengenai pariwisata. penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian Sosio Legal, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, teknikmemperoleh data dengan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi, danteknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.Pengaturan terhadap pariwisata sangatlah dibutuhkan, dimana nantinyaperaturan tersebut dapat digunakan sebagai landasan bagi pemerintahan KotaLhokseumawe, serta sebagai pedoman yang wajib ditaati bagi setiap golonganmasyarakat dalam berwisata dan hambatan yang terdapat pada prosespembentukan pengaturan mengenai pariwisata terletak pada prosespembahasan yang berjalalan cukup antara pemerintahan Kota Lhokseumawe danDPRD Kota Lhokseumawe.Kata Kunci : Pengaturan, Pemerintahan Daerah, Pariwisata. ABSTRACTThere has not been any regulation made concerning tourism inLhokseumawe city despite the city’s great potential tourism, and this absence ofregulation has left legal loopholes. The regulation governing tourism is principallyintended to achieve the objective of law including legal justice, legal merit, andlegal certainty in tourism and also to provide the basis to perform government’sprograms. Principally, the government of Lhokseumawe holds an authority tomanage the local tourism according to the principle of regional autonomy and tomanage its own governance. Thus, the government also has an authority to makea regulation that governs tourism. This research employed socio-legal methodand socio-juridical approach. The research data was obtained from observation,interview, and documentation, and analysed based on descriptive-qualitativemethod. The regulation regarding tourism is required to serve as the basis forthe local government of Lhokseumawe and it should also serves as the guidelineevery member of society has to follow in tourism. The discussion involving boththe government and the regional house of representatives of Lhokseumawe is,however, considered sufficient.Keywords: regulation, local government, tourism 
ANALISIS YURIDIS PRINSIP PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PASAL 42 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MENGHINDARI PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR OLEH SWASTA Mukhammad Toha Amin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mukhammad Toha Amin, Dr. Imam Kuswahyono, SH.M.Hum., Diah Pawestri Maharani, SH.MH. Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang choirul.basyar77@gmail.com  Abstract This research studies public private partnership as governed in Article 42 Paragraph (2) of Government Regulation Number 122 of 2015 concerning System of Provision of Drinking Water. This research focuses on an analysis of public private partnership as governed in the regulation mentioned above, implying that the arrangement established to provide drinking water can be performed in partnership with private sectors according to the principle of Public Private Partnership. Within the system of this principle between the government and private sectors, both parties share responsibilities and risk, but the details given are only restricted to the provision of the drinking water without any further explanation. This absence of more detailed information regarding this case may lead to takeover by private companies. Keywords: public private partnership, government regulation Number 122 of 2015 concerning system of provision of drinking water, privatisation of water resource AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai public private partnership sebagaimana diatur pada Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam penelitian ini berfokus pada analisa terkait public private partnership sebagaimana diatur pada Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pada normanya public private partnership sebagaimana diatur pada pasal tersebut hanya menjelaskan diperbolehkanya pihak pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan swasta dalam hal pengadaan sistem penyediaan air minum tanpa ada penjelasan lagi terkait public private partnership secara terperinci. Dengan demikian tidak adanya penjelasan terkait public private partnership secara terperinci itulah yang kemudian akan dapat berakibat pada privatisasi sistem penyediaan air minum oleh swasta.Kata Kunci : Public Private Partnership, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Privatisasi sumber daya air   
PENYELENGGARAAN WARALABA MENGENAI PENGGUNAAN PRODUK YANG MEMENUHI STANDART MUTU OLEH PENYELENGGARA WARALABA Nindy Prastuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia regulates various matters concerning franchising, especially in relation to the mandatory use of domestic products circulating in Indonesia. The number of franchises in Indonesia has made people compete to open businesses. In addition to providing profitable financial guarantees, franchising can be said to be one type of business that is not too complicated. But not infrequently because the process is easy, there must be a problem that occurs or there is friction between consumers and producers. This researched the author's curiosity to find out by examining the phenomena that occurred. Focusing on Malang City, the writer chose Pia Cap Mangkok as the research material. In its implementation, the research method used is a type of empirical research and approaches sociological juridical methods that prioritize phenomena that occur in society. Based on this research, the authors found a hot spot related to the implementation of the Regulation of the Minister of Trade regarding the mandatory use of domestic products at Pia Cap Mangkok Malang. There are obstacles that occur both in terms of juridical and non-juridical. However, the handling done by Pia Cap Mangkok on the existing problem can be said to not cause serious legal problems. Keywords: Consumer Protection, Franchising, Laws and Regulations Abstrak Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia mengatur berbagai hal tentang  usaha waralaba, terutama terkait dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang beredar di Indonesia. Banyaknya usaha waralaba yang ada di Indonesia, membuat orang berlomba-lomba membuka usaha. Selain memberikan jaminan keuangan yang menguntungkan, usaha waralaba dapat dikatakan sebagai salah satu jenis usaha yang tidak terlalu rumit. Tetapi tidak jarang karena prosesnya yang mudah, pasti ada masalah yang terjadi atau adanya gesekan antara konsumen dengan produsen. Hal tersebut mengulik keingintahuan penulis untuk mencari tahu dengan meneliti fenomena yang terjadi. Berfokus pada Kota Malang, penulis memilih Pia Cap Mangkok sebagai bahan penelitian. Dalam pelaksanaannya metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris serta melakukan pendekatan dengan cara yuridis sosiologis yang mengutamakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menemukan titik teran terkait penerapan Peraturan Menteri Perdagangan tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri di Pia Cap Mangkok Malang. Adanya kendalan yang terjadi baik dalam hal yuridis ataupun non yuridis. Akan tetapi penanganan yang dilakukan pihak Pia Cap Mangkok terhadap masalah yang ada dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah hukum yang serius. Keywords: Perlindungan Konsumen, Waralaba, Peraturan Perundang-Undangan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING PADA START UP DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER Pangeran Rhaka Helmy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangeran Rhaka H, Ratih Dheviana Puru HT, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang E-mail : rhakahelmy@gmail.com Abstrak Urgensi pengaturan jualbeli apartemen dengan sistem pre project selling melalui startup adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh pihak yaitu pihak Developer, pelaku usaha periklanan atau startup dan pihak konsumen. Penelitian Skripsi ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pihak Developer dan startup dalam Jualbeli Apartemen dengan Sistem Pre project selling melalui Startup dan Bagaimana Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab developer dan pelaku usaha periklanan atau startup dalam Jualbeli Apartemen dengan Sistem Pre project selling melalui Startup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis dan pendekatan dengan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik studi dokumen dan studi pustaka yaitu perekaman data dilakukan dengan pencatatan, copy file dan jejak analisis kejadian. Selain itu juga menggunakan penalaran deduktif yaitu penalaran berdasarkan kasus yang pernah ada. Sehingga penulis dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat kekosongan hukum serta ketidakpastian pelaksanaan pertanggungjawaban dari pihak Startup, dimana terdapat klausul eksonerasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak penjual dan konsumen. Maka dari itu, pelru diadakan analisa lebih mendalam mengenai urgensi pengaturannya. Kata Kunci : Start Up, Pre Project Selling, Developer.   Abstract The essence of regulation governing sale and purchase of apartment under pre project selling system in start up is aimed to provide legal certainty for all parties involved, including developer, advertising companies or start up and buyers. This research is aimed at studying the issues regarding what is the responsibility of the developer and start up in sale and purchase of apartment under pre project selling system in start up and what is the urgency of the regulation governing the responsibility of the developer and advertising companies or start up in the transaction under pre project selling. This is a normative juridical research employing statutory, analytical, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analysed based on document and library research including data recording, file copying, and event tracing.  Deductive reasoning was also utilised for previously existing cases. The research results indicate there are legal loopholes and uncertainty of law regarding the execution of responsibility from the start up, where there is the clause about exoneration that may harm sellers and buyers. Thus, further analysis about the urgency in the regulation is required. Keywords: start up, pre project selling, developer
Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Yang Disumpah (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr) Putri Briliantini Ananiar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Briliantini Ananiar, Nurini Aprilinda, Ardi FerdianFakultas Hukum Universitas Brawijaya  Jl. MT. Haryono No. 169 Malangemail : putriananiar@gmail.com  AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kedudukan anak saksi yangdisumpah dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr dengan ketentuan pengaturan saksi dalam pasal 171huruf a KUHAP. Untuk menjawab tujuan tulisan tersebut, digunakan penelitianhukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Hasilpenelitian tersebut menujuukan bahwa kekuatan pembuktian kedudukan keterangananak saksi pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr tidak sesuai dengan pasal 171 huruf a KUHAP. Danjuga keterangan dari anak saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian, keterangananak saksi hanya bersifat menjadi petunjuk atau data pendukung sebagai keyakinanhakim dalam memutus suatu perkara.Kata kunci: Anak Saksi, Kedudukan Anak Saksi, Kekuatan Pembuktian Anak Saksidan Putusan Hakim.Abstract This paper aims to analyze the legal standing concerning child witness under oath in Decision of Kediri District Court No. 20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr which the provisions stipulated in Article 171 Letter a of Criminal Procedure Code. In order to answer the aim of this article, normative legal research is used with a statutory approach. The results of this study indicate that the strength of proof is based on child witness testimony in the Decision of the Kediri District Court No. 20/Pid.Sus/Anak/2015/ PN.Gpr not in accordance with Article 171 Letter a of Criminal Procedure Code. Furthermore, child witness testimony does not havestrength that it only becomes a clue or supporting data for judge's conviction in deciding the case.Keywords: Child Witness, Position of Child Witness, Strength of Proof of Child Witness and Judges' Decisions.

Page 394 of 563 | Total Record : 5629

 392   393   394   395   396 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue