cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 409   410   411   412   413 
IMPLIKASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HAK IMUNITAS BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP Vionita Deshya Rahmadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vionita Deshya Rahmadhani, Alfons Zakaria S.H.,LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malange-mail: vionita.dr@gmail.comABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang hak masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, yakni hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atau hak imunitas. Namun pengaturan hak imunitas pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih dirumuskan dengan rumusan pasal yang kabur, karena tidak memuat batasan-batasan yang jelas terhadap ketentuan berlakunya hak imunitas. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan penelitian (approach), yakni statute approach, dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta hak imunitas yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan penelitian konseptual (conseptual approach) digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berhubungan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan hak imunitas. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, maka diperoleh hasil penelitian yakni, jimplikasi dari kekaburan rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni, (1) Bertentangan dengan asas legalitas; (2) Membuka perbedaan penafsiran terhadap aktivitas yang dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan (3) Membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak imunitas oleh pejuang lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pengaturan yang memuat tentang ketentuan berlakunya hak imunitas, sebagai berikut: Pertama, hak imunitas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup yang melakukan pelaporan atas perusakan lingkungan hidup. Kedua, hak imunitas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan tidak melawan hukum. Ketiga, hak imunitas diberikan kepada pejuang lingkungan hidup hingga laporan yang disampaikannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Kata kunci: Hak imunitas, Pejuang Lingkungan Hidup, Implikasi. Abstract This research aims to analyse the implication of Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of Environment. Specifically, this law governs the rights of those fighting for the environment, and these rights cannot be prosecuted since they are subject to immunity. However, these rights are not clearly formulated in the law since no clear regulatory limits are given regarding the effectuation of these immunity rights. This research employed normative juridical method, statutory, and conceptual approach, where the statutory approach is aimed to analyse several legislations governing human rights, environment, and the immunity rights studied in this research, while the conceptual approach is used to analyse aspects related with human rights, environment, and immunity rights. The research results have found out that (1) this vagueness contravenes the principle of legality; (2) it sparks different interpretation of activities protected by Article 66 of Law Number 32 of 2009, and (3) it sparks potential of abuse of immunity rights by environmentalists. Thus, alternative regulations regarding the provisions of the effectuation of immunity rights are required: first, immunity rights are given to environmentalists who report any environmental damages. Secondly, immunity rights are given to environmentalists as long as they perform their tasks with good faith and not against the law. Thirdly, immunity rights are attached to environmentalists for as long as the reports given hold permanent legal force.Keywords: immunity rights, environmentalists, implication
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENDANAAN JUAL BELI PROPERTI DENGAN SISTEM URUN DANA (CROWDFUNDING) Himam Adi Hastowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Himam Adi Hastowo, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya hastowohimam@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen dalam transaksi jual-beli properti dengan sistem urun dana dan tanggung jawab pengembang dalam hal terjadinya wanprestasi pengembang terhadap pendana dalam transaksi jual-beli properti dengan sistem urun dana. Alasan penulis ialah terdapat kekosongan hukum (rechvacuum) mengenai sistem urun dana (crowdfunding) bidang properti di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Interprestasi yang digunakan ialah interprestasi sistematis dan gramatikal. Hasil dari skripsi ini adalah 1) Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen dalam transaksi jual-beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara khusus melainkan mengacu pada pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi serta Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, serta dalam bentuk perjanjian transaksi jual beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memperhatikan aspek-aspek hukum mengenai sistem urun dana (crowdfunding) bidang properti. Sedangkan, bentuk perlindungan represif bagi konsumen dalam transaksi jual-beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi melalui gugatan di badan peradilan umum atau melalui gugatan sederhana, dan jalur non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa-Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK); 2) Tanggung jawab pengembang dalam hal terjadinya wanprestasi pengembang terhadap pendana dalam transaksi jual beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) ialah pendana mempunyai hak untuk menjual properti dari pengembang untuk mengembalikan dana dan bunga atau pembagian hasil keuntungan yang seharusnya diterima pendana. Hal itu mengacu pada Pasal 32 POJK No 77/POJK.01/2016 yang memberikan hak kepada pendana untuk melakukan penjualan kepada ketiga baik secara privat maupun melalui pasar sekunder.   Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, transaksi jual-beli properti, sistem urun dana (crowdfunding) ABSTRACT This study aims to analyze the form of preventive and repressive of legal protection for consumers in the transaction of buying and selling property through crowdfunding system and developer responsibilities when default happen over transaction of buying and selling property through crowdfunding system. The author's reason is that there is a vacuum of law (rechvacuum) regarding the property crowdfunding system in Indonesia. This research uses a normative legal research with statute and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using qualitative analysis and interpretation technique. The interpretations used are systematic and grammatical interpretations. The results of this thesis show: 1) The form of preventive legal protection for consumers in the transaction of buying and selling property through crowdfunding system in the statutory regulations has not been specifically regulated but refers to the OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending Services and OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 concerning Crowdfunding Services Through Information Technology Based Shares, as well as in the form of real estate sale and purchase agreement through crowdfunding system that guarantees the rights and obligations of each party by taking into account legal aspects of crowdfunding system in the filed of property. Meanwhile, the form of repressive protection for consumers in buying and selling property through crowdfunding system can be pursued through two paths, namely the litigation through a lawsuit in the local court or through a simple lawsuit, and the non-litigation through the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) or through Alternative Dispute Resolution Institution in Financial Services Sector (LAPS-SJK); 2) The responsibility of the developer when the default happen against creditor in the transaction of buying and selling property through crowdfunding system which is the creditor has the right to sell the property from the developer to return the funds and interest or share the profits that the creditor should receive. This solution refers to Article 32 of POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 which gives the right for creditor to make sales to third party either privately or through the secondary market.   Keywords: legal protection, consumers, transaction of buying and selling property, crowdfunding systems
EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DESA DI KOTA BATU Kanzul Fikri Bhakti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kanzul Fikri Bhakti, Ibnu Sam Widodo, Ngesti D Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : kanzulfikri@student.ub.ac.id Abstrak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperjelas kedudukan dan kewenangan desa dalam wilayah kabuaten /kota. Kewenangan desa tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Suatu peraturan desa baik berupa rancangan maupun peraturan desa harus di evaluasi dan di klarifikasi oleh bupati/walikota. Pada Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach) untuk bertujuan untuk mengarahkan peninjauan eksekutif Peraturan Desa dan juga Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal desa Skala Desa. Executive review terhadap peraturan desa merupakan istilah pengujian secara internal yang lahir dari pembinaan dan pengawasan Selanjutnya kewenangan tersebut kemudian melahirkan beberapa model pengujian yaitu secara constitutional review, judicial review, legislative review dan executive review. Model pengujian executive review ini menawarkan solusi bagi pengujian secara internal yang artinya pengujian oleh pemerintah yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang lebih rendah. Kota Batu merupakan wilayah yang didominasi oleh pedesaan, hal ini  ditunjukkan dengan terdapat 19 desa dan  5 kelurahan yang terbagi dalam 3 kecamatan di Kota Batu. Sehingga setiap desa di Kota Batu perlu  membentuk peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.  Salah satu desa yang membentuk peraturan desa terkait dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ialah desa Sidomulyo. Berdasarkan penjelasan tersebut perlu menganalisa sejauh mana pengujian yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini bupati /walikota melalui mekanisme executive review dalam pembentukan peraturan desa. Kata kunci : executive review, peraturan desa, kewenangan desa Abstract Law Number 6 of 2014 concerning Village clarifies the status and authorities of villages in the scope of regency/municipality, and these authorities are regulated in a village government, either the draft or the regulation, that requires evaluation and clarification by a regent/mayor. With normative juridical method, statutory, and case approach, this research aims to direct the executive review on village regulation and the village regulation of Sidomulyo Village Number 2 of 2019 concerning village authorities according to the rights of origin and local authorities in a village. Executive review on village regulation represents internal evaluation under coach and supervision. Furthermore, these authorities bring further to several models of evaluation of constitutional review, judicial review, legislative review, and executive review. The evaluation model of executive review offers a solution to internal evaluation performed by higher government towards the government of lower position. Batu city mostly consists of villages with 19 villages and five sub-districts divided into three districts in the city. Thus, each village in the city needs to formulate a village regulation concerning village authorities according to the rights of origin and the local authorities at rural level, and Sidomulyo village is one of them. Departing from this observation, this research has found out that it is important to analyse to what extent the review is performed by the local governments of regency/municipality through the mechanism of executive review in village regulation making. Keywords: executive review, village regulation, village authorities
PELAKSANAAN PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PASAL 31 AYAT (2) HURUF E PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang) Yusuf Wahyu Prayudha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Wahyu Prayudha, Dewi Cahyandari, Iwan PermadiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: yusufwp1998@gmail.comABSTRAK Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Perbuatan nyata untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah mewujudkan kemandirian Negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan Negara berupa pajak. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah diberikan diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangga menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Pemerintah Kota Malang mengundangkan Peraturan Daerah Kota Malang Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut ‘Perda Kota Malang tentang Pajak daerah’). Salah satu yang menjadi objek pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Pemerintah kota Malang telah mengatur mengenai pengenaan pajak pada reklame, menurut Pasal 31 ayat (1) Perda Kota Malang tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Pada Pasal 31 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa: Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang tahun 2015 Tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Pajak Reklame Berjalan, Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan. AbstractNational Development is an ongoing and continuous activity that aims to improve the people's welfare both materially and spiritually. The real action to realize this goal is to realize the independence of the State to explore sources of funds in state revenue in the form of taxes. Regulations regarding regional taxes and levies have been in effect since the enactment of Law Number 28 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies. In this regulation, regional governments are given the authority to collect local taxes and levies in order to carry out their respective regional autonomy. In this case the community becomes the object of its withdrawal as well as the object that is expected to enjoy the results of the tax. Malang City Government promulgated Malang City Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Regional Taxes (hereinafter referred to as 'Malang City Regional Regulation concerning Regional Taxes'). One of the objects of local taxes is the advertisement tax. The Malang city government has regulated the imposition of taxes on advertisements, according to Article 31 paragraph (1) of the Malang City Regulation on Regional Taxes, states that: The object of advertisement tax is all advertisement operations. Article 31 paragraph (2) letter e states that: Tax objects as referred to in paragraph (1) include: Walking advertisements including vehicles. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that Article 31 Paragraph (2) of the 2015 Regional Regulation of Malang City regarding Regional Taxes has not been fully implemented effectively because several factors from the theory of legal effectiveness put forward by Lawrence M. Friedman are not fulfilled. This is because the Malang City Regional Revenue Agency is also influenced by the community who still lacks awareness and knowledge of applicable regulations.
KEWENANGAN BADAN INTELIJEN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK AKSES DATA PRIBADI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Terhadap Syarat dan Ketentuan Aplikasi TikTok dan National Intelligence Law of The People’s Republic o Arini Fitriyana Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arini Fitriyana Dewi, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M., Diah Pawestri Maharani S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya arinifd404@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari keadaan informasi data pribadi Warga Negara Indonesia, bahkan yang paling vital adalah IP address dapat diakses oleh penyelenggara sistem elektronik melalui syarat dan ketentuan Applikasi TikTok yang dapat memproses data pribadi tersebut kepada pemerintah Tiongkok karena National Intelligence Law of Republic China dan belum adanya pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai pengaturan akses data pribadi yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok apakah bertentangan dengan asas-asas perlindungan data pribadi dalam Prinsip Hukum Internasional dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan apakah Badan Intelijen Republik Rakyat Tiongkok memiliki kewenangan untuk mengakses data pribadi masyarakat Indonesia menurut National Intelligence Law of Republic China ditinjau dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi. Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan: bahwa pengaturan akses data pribadi yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok telah bertentangan dengan ketentuan Prinsip Hukum Internasional, spesifikasi tujuan yakni mempergunakan data pribadi untuk tujuan lain namun tidak mencantumkan sampai kapan data tersebut disimpan untuk tujuan yang spesifik dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut yang menyebabkan Badan Intelijen Tiongkok dapat mengakses data pribadi warga negara Indonesia sejauh  kewenangan dalam akses serta pengelolaan data pribadi yang dihasilkan dari Aplikasi TikTok. Saran yang seharusnya ditempuh yakni Indonesia melakukan pengawasan pemrosesan data pribadi warga negaranya. Diperlukan peraturan hukum yang digunakan untuk menerapkan pengendalian data pribadi seperti di Turki yang memberikan informasi secara rinci dan jelas kepada pemilik data dan otoritas pengawas dalam The Law on the Protection of Personal Data No. 6698. Kata Kunci: Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik, Badan Intelijen   ABSTRACT This research departs from the information on personal data of Indonesians, most importantly the IP address accessible for electronic system providers following the existing terms and condition of an app TikTok. This accessibility means that the providers could process the personal data for Chinese government due to the National Intelligence of Law of the Republic of China and due to the fact that no regulations in Indonesia governs this issue. This research aims to analyse whether the regulations of access to personal data based on the terms and condition of the app contravene the principles of protection of personal data in the principle of international law and the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic System and whether the Intelligence Agency of China is authorised to access the personal data of Indonesians according to International Intelligence Law of the Republic of China according to the principle of protection of personal data. With normative juridical method, this research discusses the issue and came to a conclusion implying that the terms and condition set forth for TikTok contravene the provision of the principle of international law, where there is no further information regarding to what extent and for how long the personal data is required for access. This condition is irrelevant to the provision in the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 of 2016 mentioned earlier and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This loophole triggers leniency where the intelligence agency of China has its freedom to access the Indonesians’ personal data to an extent that the authorities in the access and in personal data processing in the app can allow. It is essential that Indonesia conduct supervision over personal data processing of its citizens. However, rules intended to control personal data as in Turkey are required, where detailed and clear information is given to the data owners and the supervisory authority in The Law on the Protection of Personal Data No. 6698.   Keywords: Personal data, Electronic System Providers, Intelligence Agency
URGENSI PENGATURAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DKI JAKARTA DI MASA RESESI EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN Muhammad Dzaky
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai urgensi pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi Indonesia ditinjau dari asas kemanfaatan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang sesuai dalam pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi Indonesia. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Justifikasi rasional peneliti memilih penelitian yuridis normatif karena akan menganalisis konsep serta kekurangan dalam hukum normatif khususnya pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar dialam PERDA DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis, selain itu memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Berdasar dari hasil penelitian ini, Bahwa urgensi pengaturan pembebasan retribusi pelayanan pasar DKI Jakarta di masa resesi ekonomi indonesia ditinjau dari asas kemanfaatan memiliki faktor diantaranya adanya penurunan terhadap pendapatan masyarakat DKI Jakarta dikarenakan pandemi COVID-19 dan menyebabkan Indonesia berada di masa resesi ekonomi. Faktor berikutnya karena belum adanya pengaturan mengenai pembebasan retribusi pelayanan pasar di DKI Jakarta. Dengan demikian hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum, melainkan juga telah berhasilnya melakukan penyeimbangan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsipprinsip kemanfaatan yang dapat diterima secara umum dan memiliki kepastian hukum.Kata kunci: Pembebasan Retribusisi, Retribusi Daerah, Resesi Ekonomi. AbstractThis study aims to determine the urgency of regulating the exemption of DKI Jakarta market service levies in the Indonesian economic recession in terms of the principle of benefit and to find out and analyze the appropriate arrangements for exemption from DKI Jakarta market service levies during the Indonesian economic recession. This research will be compiled using the juridical normative type of research, which is research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The rational justification of the researcher chooses normative juridical research because it will analyze the concepts and deficiencies in normative law, especially the regulation of exemption from market service fees in the DKI Jakarta Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Regional Levies. This concept views law as synonymous with written norms, in addition to seeing law as a normative system that is independent, closed and detached from the real life of society. Based on the results of this study, that the urgency of regulating the exemption of DKI Jakarta market service fees during the Indonesian economic recession in terms of the principle of benefit has factors including a decrease in the income of the people of DKI Jakarta due to the COVID-19 pandemic and causing Indonesia to be in an economic recession. The next factor is because there is no regulation regarding the exemption of market service levies in DKI Jakarta. Thus the law not only guarantees the implementation of the public interest, but also has succeeded in balancing the interests of all parties individually in society, so as to give birth to principles of benefit that are generally accepted and have legal certainty.Keywords : Retribution Exemption, Regional Retribution, Economic Recession
ANALISIS YURIDIS GRAPHIC USER INTERFACE SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN DESAIN INDSUTRI DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Mitsla Hana Rusdy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitsla Hana Rusdy, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : mitslahana@yahoo.com   Graphic User interface Design (GUI) diterapkan melalui berbagai aplikasi berbasis Android mulai dari aplikasi sederhana di bidang marketplace seperti Lazada, atau aplikasi di bidang jurnal seperit OJS/PKP. Namun perihal perlindungan GUI sebagai obyek dari Desain Industri mengalami beberapa masalah. Seperti sifat GUI yang sering berubah-ubah menjadikannya sulit untuk dilindungi karena pada Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, bukan desain turunannya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode yuridis normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu   :    (1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute-approach), (2) Pendekatan perbandingan (comparative approach), dan (3) Pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, GUI dapat menjadi Obyek Perlidungan UU Desain Industri, meskipun perlindungan tersebut tidak optimum dikarenakan UU Desain Industri tidak dapat menampung sifat GUI seperti cepat berubah (Pasal 2 ayat (1)) serta terkadang tidak memiliki hubungan untuk menghasilkan sebuah produk (Pasal 1 angka 1). Untuk mengakomodir kondisi norma tersebut dapat dilihat melalui perbandingan hukum terkait GUI dan Desain Industri di beberapa negara yang menekankan definisi desain industri pada fungsinya sebagai pendukung aspek keindahan. Kata Kunci : Cepat Berubah, Desain Industri, Graphic User Interface (GUI)     ABSTRACT Graphic user interface design (GUI) is used in several android-based marketplace applications such as Lazada or journal application such as OJS/PKP. However, it has issues in terms of the industrial design protection including ever changing characteristics of GUI and this tendency makes protection hard to implement as Article 2 paragraph (1) of Law concerning Industrial Design implies that protection is given to the new industrial design, not to its copies. With normative juridical method, statutory, comparative, and conceptual approaches, this research has found out that GUI can be protected based on Law concerning Industrial Design although this protection may not be optimal because this law cannot accommodate the nature of GUI that tends to keep changing. (Article 2 paragraph (1)) and it has nothing to do with product creation. (Article 1 point 1). To accommodate this norm, the definition of industrial design in several countries can be taken into account in terms of support for aesthetic function.
PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF Rahman Akbar Marasbessy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahman Akbar Marasabessy, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : rahmanakbar1606@gmail.comABSTRAKPerdagangan bebas terus bergulir dan sulit untuk dihindari. Terlebih di era kecanggihan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, apapun bisa di perjual belikan dengan mudah dan cepat, meski tanpa harus bertemu muka antara produsen dan kosumen di dua wilayah yang berjauhan. Akibatnya persaingan bisnis pun saat ini menjadi semakin ketat dan keras. Kalau dulu pesaing kita adalah “pemain” lokal, kini kita akan berhadapan dengan “pemain-pemain” berskala nasional, regional bahkan internasional. Bukan hanya itu, dalam perkembangannya persaingan bisnis saat ini cenderung mengarah pada praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara (machiavelistik). Persaingan usaha dalam aturan mainnya, dapat kita lihat pada UU. No. 5 Tahun 1999. Dalam UU. No. 5 Tahun 1999 memuat beberapa hal yang memuat tentang perbuatan dan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persaingan usaha, termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur bagi tindakan pelaku saha berikut mengenai sanksi. Salah satu ketentuan yang di atur dalam UU. No. 5 Tahun 1999 adalah ketentuan tentang pengenaan sanksi Administratif yang dikenakan oleh beberapa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada pada undang-undang ini. Tujuan Undang-Undang Anti Monopoli adalah memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merajalela di Indonesia, dalam jurnal ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan terkait pelaksanaan tindakan administratif pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Kata Kunci : Tindakan Administratif, Hukum Persaingan Usaha, Sanksi Administratif ABSTRACTFree trade is going on and inescapable, especially amidst the cutting-edge information and technology like nowadays, allowing transaction to take place in no time and know no boundaries. This pace of trading has led to strict and tough competition. Trading is no longer restricted to local business players, but it transcends national boundaries, involving international-scale business dealmakers. This demanding competition seems to have forced those involved to tend to have uncontrolled competition that legalizes all methods (machiavelistik). Business competition is governed in Law Number 5 of 1999 that categorizes the types of violations in business competition and provision regarding administrative sanction imposed on the violation. Law governing anti-monopoly is intended to hamper monopoly practices and unfair business competition growing in Indonesia. This research discusses the imposition of administrative sanction as in Article 47 paragraph (2) of law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Keywords: administrative sanction, law concerning business competition, administrative sanction
PENERAPAN PASAL 54 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038 TERHADAP IZIN LOKASI PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi di Dinas Pe Bagas Dwi Tama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Dwi Tama, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bagasdwitama55@gmail.com ABSTRAK Provinsi lampung adalah provinsi penghubung antara pulau sumatera dan pulau jawa, secara letak geografis lampung memiliki garis pantai yang sangat luas dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh provinsi lampung. Dalam hal ini pontensi yang dimiliki terdapat banyaknya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang menjadi pontesi pariwisata yang ada di provinsi lampung. Total pulau yang dimiliki provinsi lampung adalah 132 pulau. Dengan demikian Provinsi Lampung memiliki potensi dalam pemanfaatan pulau. Peran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung sektor pariwisata dengan mengacu kepada rencana induk pengembangan pariwisata nasional adalah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sangat besar di sektor pariwisata khususnya di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil, hal ini disebabkan banyaknya pulau-pulau kecil di ruang lingkup permeritah kabupaten pesawaran. Permasalahan terkait tentang kepemilikan izin lokasi yang wajib dimiliki oleh pengusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dalam pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena masih menemukan adanya pihak pengusaha yang tidak memiliki izin lokasi. Dalam kewajiban kepemilikan izin ini diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Izin Lokasi, Penerapan.   ABSTRACT The province of Lampung geographically connects Sumatera and Java Island, and this province has an extensive coastal line and several islets. These geographical features potentially attract tourists to visit the area. The total number of islets of the province accounts for 132 islets, highlighting the potential of the province in utilizing island. The role of the Provincial Government of Lampung in supporting the tourism sector refers to Master Plan of National Tourism Development through the Local Regulation Number 6 of 2012 concerning Master Plan of Local Tourism Development (henceforth RIPPDA). The Regency of Pesawaran is one of the regencies with its huge potential in tourism, especially in its coastal areas and islets. However, this potential is interrupted by the situations where some business people concerned do not hold any permit allowing their business to run on the islets, failing to comply with Article 54 Paragraph (3) of Local Regulation of the Province of Lampung Number 1 of 2018 concerning Zonation Plan in Coastal Areas and Islets in the Province of Lampung Year 2018 – 2038. That is, the theory of effectivity of law introduced by Soerjono Soekanto is not efficiently implemented. The issues hampering the law enforcement come from Capital Investment and One-Stop Permit Services Agency in the regency and lack of awareness and knowledge of the applied regulation. Keywords: zonation in coastal areas and islets, permit, location, implementation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMOHON PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PERUBAHAN KONSEP KEPAILITAN PADA POJK NOMOR 28 TAHUN 2015 Adin Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adin Nugroho Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adinnugroho9577@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi atas perubahan konsep kepailitan dalam POJK 28 tahun 2015. Kekaburan makna dalam pertimbangan OJK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan permohonan pailit perusahaan asuransi yang mengindikasikan dilakukannya insolvensi tes karena dengan adanya insolvensi tes akan merubah konsep kepailitan UUKPKPU serta perlindungan hukum bagi pihak kreditor. adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi yang merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa OJK memaknai kepailitan sebagai suatu keadaan insolven dengan adanya insolvensi tes sebelum pemohonan diteruskan kepada pengadilan niaga. Perlindungan hukum bagi kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi dalam hal perubahan konsep kepailitan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi cenderung mengupayakan penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan terhadap kreditor pemohon pailit perusahaan asuransi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perubahan Konsep Kepailitan, POJK 28 Tahun 2015 ABSTRACT This research is aimed to analyse the legal protection provided for a creditor petitioning for bankruptcy of an insurance company regarding the changing concept of bankruptcy in the Regulation of Financial Service Authority (POJK) 28 of 2015. The insolvency test proposed will change the bankruptcy concept in the law and legal protection of creditors, and this changing condition seems to impede the parties involved from proceeding the petition for bankruptcy. This research employed normative juridical method, statutory, and conceptual approach. All the legal materials were analysed by means of interpretation that is intended to find out the meaning of provisions in laws and regulations. The research has found out that the Financial Service Authority has taken bankruptcy as a state of insolvency requiring insolvency test before the case is brought further to commercial court. Legal protection of the creditors petitioning for bankruptcy of an insurance company regarding the changing concept constitutes both preventive and repressive measures. Financial Service Authority that has an authority to petition for bankruptcy of the insurance company tends to encourage the creditors to take non-litigation process.Keywords legal protection, changing concept of bankruptcy, POJK 28 year 2015

Page 411 of 563 | Total Record : 5629

 409   410   411   412   413 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue