cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 408   409   410   411   412 
ANALISIS DOKTRIN FAIR USE ATAS PENGGUNAAN KLIP AUDIOVISUAL DALAM VIDEO REVIEW DAN VIDEO REACTION BERDASARKAN KETENTUAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA Benita Gratia Sitepu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benita Gratia Sitepu, Moch. Zairul Alam,Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No 169 Malange-mail: benitagratia.s@gmail.comAbstrak Video Review dan Video Reaction telah menjadi bentuk kritik audiovisual yangpopuler. Untuk mengetahui apakah suatu karya bermuatan ulasan kritik dapatdilindungi oleh hak cipta dan memperoleh pembenaran atas perlindungan Fair Use, maka perlu untuk diketahui lebih lanjut kelayakan karya tersebut sebagaiciptaan. Sangatlah perlu untuk memahami bagaimana batasan penggunaanwajar untuk tujuan kritik, khususnya prnggunaan klip audiovisual berhak ciptasebagai bagian dari ulasan. Walaupun di Indonesia belum dijumpai secarakhusus kasus terkait ini, Amerika Serikat sudah memiliki banyak pengalamandalam menanganinya sehingga dapat menjadi pembelajaran, mengingatpembuat konten terkait cukup banyak di Indonesia karena berpeluang untukdimonetize. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanaanalisis doktrin Fair Use atas penggunaan klip audiovisual dalam video Reviewdan video Reaction berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Hak CiptaNomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976, dan (2)Bagaimana perlindungan doktrin Fair Use atas klaim hak cipta bagi pembuatvideo review dan video reaction bermuatan klip audiovisual oleh pemegang hakcipta? Menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatanperundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akandianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiransistematis dan penafsiran komparatif.Kata kunci: fair use, audiovisual, kritik AbstractBoth review and reaction videos have become popular audio-visual criticism. To find out whether a creation laden with criticism can be protected by copyright and is justifiable for the fair use protection, it is necessary to further investigate the appropriateness of the creation. It is essential to understand the scope of fair use for the purpose of criticism, especially regarding the use of copyrighted audio-visual clip as the basis of the review. Although it is not common in Indonesia to find such cases, America has often handled these cases, and this can serve as a reference recalling content creation is growing in popularity since people can monetize this trend. This research aims to investigate (1) how the doctrine of fair use in audiovisual clip regarding review video and reaction video is analysed according to the provision of Law concerning Copyright Number 28 of 2014 and United States Copyright Act 1967, and (2) how the doctrine of fair use is protected by copyright holders over copyright claim for review video and reaction video makers regarding the videos with audiovisual clip. With normative juridical, statutory, conceptual, and comparative approaches, this research analysed primary, secondary, and tertiary materials with grammatical, systematic, and comparative interpretation.Keywords: fair use, audiovisual, critics
PEMBATASAN MAKNA SANKSI KERJA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK (Analisis Yuridis Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020) Sherly Desember
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sherly Desember, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: sherlydesemberr@gmail.com AbstrakPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan pengaturan mengenai sanksi kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Di Indonesia, pemberian sanksi kerja sosial sebagai bentuk pemberian sanksi administratif dapat dikatakan sebagai suatu hal yang jarang ditemukan. Oleh karena itu, batasan-batasan mengenai sanksi kerja sosial tersebut juga tidak dapat ditemukan rumusan yang jelas dan pasti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan makna sanksi kerja sosial dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 yang berdasarkan prinsip umum pemerintahan yang baik. Serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya Batasan makna sanksi kerja sosial dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 semestinya disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dilaksanakan dalam koridor kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 itu sendiri. Sementara itu, Bentuk perlindungan hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 dapat diberikan melalui perlindungan secara preventif dan represif. Kata Kunci: Prinsip Pemerintahan yang Baik, Pemerintah Daerah, Sanksi Sosial. AbstractThis research departs from the issue where community service is imposed as an administrativesanction as in line with Mayor Regulation of Bontang Number 21 of 2020 concerning Disciplineand Enforcement of Health Guidelines to Prevent and Control Coronavirus Disease 2019. Sincecommunity service administered as part of the form of sanction is not common in Indonesia, thissanction does not have clear and specific regulatory matters. This research mainly aims toanalyse the scope of the definition of this sanction governed in the Mayor Regulation of BontangNumber 21 of 2020 based on the general principles of good governance and to analyse the formof legal protection for those violating the health guidelines set forth in the Mayor Regulation. Thisresearch employed normative juridical method, and this research learns that the implementationof this sanction, as governed in the Mayor Regulation, should adjust to the authority of theRegional Government in the Regency/Municipality. The legal protection provided for thoseviolating the health guidelines should involve both preventive and repressive protection.Keywords: good governance principles, regional government, social sanction
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBAJAKAN KAPAL KARGO BERBENDERA SINGAPURA DI PERAIRAN NIGERIA MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL Mochammad Calvin De Alvaro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Calvin De Alvaro, Herman Suryokumoro, NurdinFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: calvinalvaro5@gmail.comAbstractThis research topic departs from the international crime where piracy against Singapore’s cargo ship took place in Nigerian water that involved hostage of ship’screws. This international crime is elaborated in Rome Statute of International CriminalCourt, Article 7 paragraph 1 (e). With normative juridical method, statutory,conceptual, and case approach, this research elaborated the problem which wasfurther concluded with deductive method that narrows proposition. The researchlearns that the criminal issue of piracy may involve international criminal court (ICC)for its settlement.Keywords: piracy, law enforcement, cargo shipAbstrakMengangkat dari permasalahan penegakan hukum terhadap kasus pembajakan kapal kargo berbendera singapura di perairan Nigeria melalui mahkamah pidanainternasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi atas terjadinya sebuahpelanggaran hukum internasional, pembajakan kapal kargo milik singapura padaperairan Nigeria yang pada perompakan ini adanya kejadian berupa penyanderaanbeberapa awal kapal, hal ini merupakan sebuah pelanggaran kejahatan terhadapkemanusiaan yang dalam statute of rome lebih lanjut dijelaskan pada pasal 7 ayat 1(e) yang berisikan “Pemenjaraan atau perampasan berat kebebasan fisik yangmelanggar aturan dasar hukum internasional” Kemudian penulisan karya tulis inimenggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual approach), danpendeketan kasus (case approach). Yang dilakukan penggambaran permasalahankemudian di uraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitusuatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dalammenyelesaikan permasalahan hukum. dan masalah pembajakan atau perompakanpada perairan Nigeria ini  harus/ tidaknya untuk dibawa melalui pengadilan yangnantinya menggunakan sebuah yurisdiksi Mahkamah Pidana InternasionalKata Kunci: pembajakan, penegakkan hukum, kapal kargo
KONSEP KECELAKAAN KERJA PADA PERATURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YANG BEKERJA PADA BEBERAPA PERUSAHAAN (Kajian Yuridis Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Hernawan Prasetya Winanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hernawan Prasetya Winanda, Ratih Dheviana Puru,S.H.,LL.MFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT. Haryono No. 169 MalangEmail: hernawanprasetya22@gmail.comABSTRAK Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta penerima upah apabila peserta penerima upahtersebut bekerja pada beberapa perusahaan. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan dan Kematian memuat ketentuanberupa yang memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan peserta penerima upah sebagai pekerjanya pada Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun pekerjayang tergolong peserta penerima upah tersebut bekerja pada beberapa perusahaan. Definisi kecelakaan kerja membuat kabur Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atas Jaminan Kecelakaan Kerjasehingga pekerja yang bekerja pada dua pemberi kerja dan mengalami kecelakaanmendapatkan klaim atas Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan kepesertaan dari pemberi kerja pertama atau kedua. Keadaan tersebut menimbulkan suatu kekaburanhukum akan klaim yang dapat diperoleh oleh peserta penerima upah. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1)Bagaimana konsep kecelakaan kerja pada peraturan jaminan kecelakaan kerja bagi peserta penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan (2) Bagaimanapengaturan penyelesaian klaim jaminan kecelakaan kerja bagi penerima upah yang bekerja pada beberapa perusahaan yang mencerminkan asas kemanfaatan?Penelitian ini merupakan penilitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (state aproach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan denganstudi pustaka yaitu pengumpulan bahan bahan hukum seperti bahan hukum primer,sekunder dan tersier yang akan di analisis secara kualitatif menggunakaninterpretasi sistematis dan teleologis dengan hasil penelitian secara deskripsi analisis. Hasil penelitian dari penulisan karya ilmiah dengan menggunakan metode di atas adalahPekerja yang bekerja pada beberapa perusahaan berhak mendapatkan manfaat atas klaim jaminan kecelakaan kerja dan Pemberi kerja memilki kewajiban untuk melaporkanterjadinya kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian di lakukan investigasi guna memudahkan proses pencairan manfaat jaminan kecelakaan kerjaberdasarkan kepesertaan perusahaan yang mana.ABSTRACT Article 5 paragraph (3) of Government Regulation concerning Work AccidentInsurance and Death Security requires companies to register their employees receivingwage for access to work accident insurance and death security despite likelihood that thoseemployees work for several companies. However, the definition of work accident hasblurred the provision of Article 15 paragraph (3) of Government Regulation, where it issuggested that employees working for two companies or more are registered in theinsurance. This situation sparks question over claims received by the workers with wage.  With the above issue, this research aims to find out: (1) what is the concept of workaccident in regulations governing work accident insurance for workers with wage workingfor several companies (2) how are claims in work accident insurance for workers receivingwage from several companies be settled without disadvantaging parties involved?  With normative juridical method, statutory, and conceptual approach, research datawas obtained from primary, secondary, and tertiary materials, which were further analysedqualitatively based on systematic and teleological interpretation within descriptive analysisscope.  The research has found out that workers working for several companies have theirrights to the benefits provided by work accident insurance, and employers haveresponsibilities to report accident to Social Security Administrative Body for Employmentfor investigation that is aimed to ease claim according to which company a worker isregistered for the insurance.
IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP REDAKSI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN BISNIS Ridha Deanisa Azzahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridha Deanisa Azzahra, Ratih Deviana Puru, Prawatya Ido NurhayatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 MalangEmail: Deaanisa264@gmail.comABSTRAK Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah.Hal ini akhirnya menimbulkan dampak pada melambatnya pertumbuhanekononomi dan berakibat pada pemenuhan prestasi perjanjian bisnis jual beliyang dijalankan oleh para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis apakah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan forcemajeure serta bagaimana implikasi yuridis keadaan pandemi covid-19 dalam perjanjian bisnis. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebelum mentapkan apakah suatu kondisi dalam hal ini pandemic Covid-19 sebegai force majeure perlu menelaah keadaan yang dihadapi oleh para pihak terlebih dahulu. Kondisitertentu yang dapat dikategorikan Force majeure dalam kontrak jual beliseperti kebijakan pembatasan akses suatu daerah oleh pemerintah yangmenyebabkan barang tidak dapat dikirim sesuai dengan jadwal yangdisepakati, dan kondisi lain yang menghambat para pihak memenuhiprestasinya. Kebijakan pemerintah terkait pembatasan akses dari suatu daerah ke daerah lain yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli memenuhi unsur dalam force majeure dimana tidak dipenuhi prestasikarena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasidan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktumembuat perjanjian. Debitur tidak dibebankan untuk menanggung ganti rugi ataupun denda. Perlu kebijaksanaan para pihak untuk melakukan negosiasikontrak bisnis yang dijalankan seperti pengaturan kembali pemenuhan prestasiyang telah tertuang dalam kontrak bisnis jual beli.Kata Kunci: Pandemi Covid-19, force majeure, renegosiasi. ABSTRACTThe Covid-19 pandemic has been declared a national disaster by thegovernment. This in turn has an impact on slowing economic growth andresults in the fulfillment of the sale and purchase business agreement executedby the parties. The purpose of this study is to analyze whether Covid-19 canbe categorized as a force majeure and what are the juridical implications of theCovid-19 pandemic situation in business agreements. The conclusion is thatbefore determining whether a condition, in this case the Covid-19 pandemic, is a force majeure, it is necessary to examine the conditions faced by the parties first. Certain conditions that can be categorized as Force majeure in a sale andpurchase contract, such as the policy of restricting access to an area by thegovernment which causes goods cannot be shipped according to the agreedschedule, and other conditions that prevent the parties from fulfilling theirperformance. Government policies related to restricting access from one areato another which resulted in delays in the delivery of goods in the sale andpurchase fulfill elements of force majeure where achievements are not fulfilled due to events that prevent the debtor's actions from achieving and these events cannot be known or are suspected to occur at the time of makingagreement. The debtor is not charged to bear compensation or fines. It takesthe parties' discretion to negotiate a business contract that is carried out, such as rearranging the fulfillment of achievements that have been stated in the saleand purchase business contract.Keywords: Covid-19 pandemic, force majeure, renegotiation.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MELEBIHI PIDANA YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PUTUSAN SEMULA (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009) Dias Febila Alfarizky
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dias Febila Alfarizky, Prija Djatmika, Ardi FerdianFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : diasfebila789@gmail.comABSTRAKTujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalammenjatuhkan putusan peninjauan kembali melebihi putusan semula dan untukmengetahui keabsahan putusan peninjauan kembali melebihi pidana yang telahdijatuhkan dalam putusan semula. Metode yang digunakan dalam penelitian inipenelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner dengan menggunakanpendekatan undang-undang dan konseptual. Bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 1Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana putusan lepas tidak dapatdiajukan peninjauan kembali, Kedua, mengenai keabsahan putusan tersebut bataldemi hukum dikarenakan tidak tercantumnya perintah penahanan terpidanasehingga menimbulkan implikasi bagi terpidana dan penegak hukum.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Putusan Lepas, Batal Demi Hukum. ABSTRACT Purpose of this study was to determine the legal considerations of judges in makinga judicial review decision exceeding the original verdict and to determine the validityof the judicial review decision exceeding the punishment imposed in the originaldecision. The method used in this research is normative legal research or doctrinallegal research using a statutory and conceptual approach. Whereas based on Article263 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, where a release decision cannot besubmitted for review, Second, regarding the validity of the decision it is null and voiddue to the absence of a detention order for the convicted person, which hasimplications for the convict and law enforcers.Keywords: Reconsideration, Release Decision, Cancel by Law.
ANALISIS KETENTUAN PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TERKAIT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DALAM PERDAGANGAN INSTRUMEN DERIVATIF SAHAM BERUPA WARAN DI BURSA EFEK INDONESIA Khalid Archie Firdaus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khalid Archie Firdaus. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: Khalidarchief@gmail.com Abstrak Perlindungan hukum dalam perdagangan waran di indonesia masih terbilang cukup lemah. Hal ini terlihat dari Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang di dalamnya mengatur mekanisme perdagangan waran tersebut. Salah satu kelemahan dalam mekanisme perdagangan tersebut adalah tidak diaturnya batasan auto rejection bawah yang dapat berimplikasi pada pergerakan harga waran yang fluktuatif dan memiliki kecenderungan bergerak secara “liar”. Lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut mengakibatkan terbukanya ruang bagi manipulator untuk melakukan manipulasi  dalam bentuk Pump and Dump sehingga tentu akan merugikan investor-investor lain yang memperdagangkan waran. Dalam hal ini, Mekanisme perdagangan waran yang ketat sangat dibutuhkan indonesia. Dengan menerapkan serta  mengimplementasikan  peraturan mekanisme perdagangan waran yang ketat ini ke dalam hukum positif di indonesia, diharapkan dapat memperbaiki iklim pasar modal dari praktik manipulasi pasar dalam bentuk Pump and Dump sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor lain.   Kata kunci : Perdagangan waran, Pump and Dump, Perlindungan Hukum Investor   Abstract Legal protection in warrants trading in Indonesia is still quite weak. This can be seen from Rule Number II-A concerning Equity Securities Trading, which regulates the trading mechanism of the warrants. One of the weaknesses in this trading mechanism is that it does not regulate the lower auto rejection limit, which may have implications for the fluctuating price movements of warrants and have a tendency to move "wildly". The weak legal protection provided by this regulation has opened up space for manipulators to manipulate in the form of Pump and Dump so that of course it will harm other investors who trade warrants. In this regard, a strict warrants trading mechanism is urgently needed by Indonesia. By applying and implementing this strict warrants trading mechanism regulation into positive law  in Indonesia, it is hoped that it can improve the climate of the capital market from the practice of market manipulation in the form of Pump and Dump so that it can provide legal protection for other investors. Keywords: Trading of warrants, Pump and Dump, Investor Legal Protection
EFEKTIVITAS PASAL 40 AYAT (1) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT ADAPTASI NASKAH DALAM PEMENTASAN SENI TEATER (Studi Di Teater Kota Malang) Andri Setiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andri Setiawan, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas Brawijaya  Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : andri03@ub.ac.idAbstrak Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian HukumEmpiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, jenis dansumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yangdigunakan dalam memperoleh data adalah teknik observasi, wawancara dandokumentasi,dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskripstifkualitatif. Dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan metode yang telahdiuraikan di atas bahwa Pengadaptasian naskah dalam pementasan seni teater perludilakukan penelitian yang mandiri khususnya di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesiaserta mempertimbangkan aspek sosiologis dan ekonomi masyarakat. KarenaPengadaptasian naskah Teater dalam Pementasan adalah hal yang jika diterapkandengan tepat dapat bermanfaat baik segi ekonomi bagi Penulis Naskah dan Penggiatseni Teater di Kota Malang maupun Indonesia.Kata Kunci: adaptasi, Teater, penulis, penggiat seni. Abstract With empirical research method, socio-juridical approach, primary and secondary datafrom observation, interview, documentation, followed by descriptive qualitativetechnique, this research has found out that script adaptation for the art performancein the theatre requires independent research especially in Malang, East Java,Indonesia. Moreover, sociological and economic aspects of the society are necessaryto be taken into account. Script adaptation could benefit the economy of thescriptwriters and art activists involved in the Theatre in Malang or in the entireIndonesia as long as this adaptation is appropriately performed.Keywords: adaptation, theatre, writer, art activists
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENGENAI ESKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR Amanda Claudya Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanda Claudya Sari, Yuliati, Fines Fatimah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang 65145 Telp: (0341)553898 Fax: 0341566505 Email: hukum@ub.ac.id claudyamanda86@gmail.com Abstak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan debt collector sebagai perwakilan pihak lembaga pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia yang berada di tangan pihak debitur telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dan implikasi dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 18/PUU-XVII/2019 dapat mengatasi pNermasalahan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia secara mandiri yang selama ini meresahkan masyarakat. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan debt collector sebagai perwakilan pihak Lembaga Pembiayaan dapat dikategorikan suatu tindak pidana dimana jika dilihat tindakannya telah memenusi unsur-unsur  yang ada di dalam pasal 365 ayat 1 KUHP, selain itu implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi fidusia yaitu dengan di anulirnya pemaknaan frasa yang ada dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang sebelumnya dijadikan payung hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat lagi digunakan, karena dengan di anulirnya pemaknaan dalam pasal 15 tersebut maka mekanisme eksekusi terhadapa objek jaminan fidusia harus melalui mekanisme pengadilan apabila pihak debitur enggan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara suka rela dan tidak mengakui bahwa dirinya dengan sadar telah melakukan tindak yang menciderai perjanjian yang telah mereka sepakati. Kata Kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Debt Collector   Abstract This research aims to investigate whether seizure of an object set as fiduciary security performed by a debt collector as a representative of a finance company has met the criteria of a criminal offense, the implication of the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PU-XVII/2019 concerning Fiduciary Security governing the execution of fiduciary security, and to find out the solution to this seizure of object that has put concern in the society. With normative juridical method and statutory approach, this research has found out that seizure of an object as a fiduciary security performed by debt collector as a representative of a finance company can be categorised as a criminal offense since it meets the criteria set forth in Article 365 paragraph 1 of Penal Code. Moreover, the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding fiduciary security has annulled the phrase set forth in Article 15 of Law of 1999 concerning Fiduciary Security, where this phrase no longer serves as a legal protection for this execution. Following the annulment, execution requires the involvement of court when the debtor refuses to release the fiduciary object or when he/she refuses to admit that he/she is committing breach of contract against what has been agreed.   Keywords: execution, fiduciary security object, debt collector
EFEKTIVITAS PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN HUTAN PERHUTAN (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Wonogiri) Wisang Bhaskoro Wimbo Hirawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wisang Wimbo, Istislam (Dr, S.H., M.Hum), Anindita Purnama Ningtyas (S.H., M.H)Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Wisangwimbo@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Terkait Fungsi Pengawasan Hutan Perhutan di Wonogiri Kasus illegal logging yang kembali terjadi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah , yang berjumlah sebanyak 237 pohon Jati kawasan hutan petak 141 b dan c di kawasan Pehutani di Kecamatan Slogohimo, Wonogiri ditebang secara liar oleh para pelaku. Berdаsаrkаn kаsus di аtаs, penulis tertаrik untuk meneliti lebih lаnjut mengenаi bаgаimаnа perаn pemerintаh dаlаm hаl ini Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Wonogiri yаng menyelenggаrаkаn urusаn pemerintаhаn di bidаng Pengawasan hutan termasuk kawasan hutan perhutani Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan Hutan, Pengawasan hutan Abctract This study discusses problems of the empirical law which is interesting for the analysis, namely To determine how the Effectiveness of Article 3, Paragraph 2 of Government Regulation Number 45 Year 2004 On Forest Protection Related to the Function of Forest Monitoring Perhutan in Wonogiri The case of illegal logging that occurred in the District of Wonogiri, Central Java , which amounted to a total of 237 trees of Teak forest plot 141 b and c in the part of perhutani's in the District Slogohimo, Wonogiri cut down in the wild by the perpetrators. Based on the above cases, the authors are interested to investigate more about how the role of the government in this case Department of Forestry And Plantation Wonogiri who held government affairs in the field of forest Monitoring, including forest area of perhutani   Keywords : Effectiveness, Forest Protection, forest Monitoring

Page 410 of 563 | Total Record : 5629

 408   409   410   411   412 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue