cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 411   412   413   414   415 
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) HURUF F PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 MENGENAI LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang) Friska Sekar Ambarwati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Friska Sekar Ambarwati, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: friskambr@gmail.com   ABSTRAK Penelitian hokum ini membahas tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mewujudkan lingkungan yang terbebas dari asap rokok sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan lokasi yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penerapannya pihak Dinas Kesehatan Sudah melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi namun kegiatan tersebut masih dirasa kurang karena masih banyak masyarakat yang tetap merokok di sembarang tempat bahkan di tempat yang jelas tertera sebagai Kawasan tanpa rokok, kemudian dalam segi sumberdaya dan faasilitas pun kurang memadai dalam menjalankan kebijakan, Kemudian Dinas Kesehatan akan segera mendesak untuk dibuatkannya Peraturan Walikota Malang agar dapat menjalankan kebijakan ini dengan jelas untuk siapa saja yang seharusnya terlibat.Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Tempat Kerja ABSTRACT This research discusses the implementation and enforcement as performed by Health Agency of Malang to manifest smoking-free environment as mandated by legislation according to the premises assigned. With empirical juridical method and socio-juridical approach, this research has found out that the Health Agency of the city introduces this smoking ban campaign to society and conducts monitoring and evaluation but these measures are deemed inadequate recalling that people are still found smoking literally almost everywhere even in the areas with no-smoking signs. Lack of human resources and facilities is another issue interrupting the enforcement of the related policy. Departing from this situation, Health Agency is urging that Mayor’s Regulation be immediately issued to put things back on track and to clearly decide who is to be involved in this enforcement. Keywords: implementation, no-smoking areas, workplace 
KEABSAHAN JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Gostral Raynald Devaray
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gostral Raynald Devaray, Sukarmi, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gdevaray@gmail.com ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi membuat sektor dalam bidang usaha berkembang pesat. Hal ini terlihat dari praktik jual-beli online yang mulai merambah ke media sosial yang berbasis berbagi foto dan video layaknya Instagram. Karena berkembangnya hal tersebut, pengguna Instagram berlomba untuk menaikan popularitas akun mereka dengan membeli jumlah Followers dimana hal tersebut merupakan bagian dari indkator pengaruh media sosial tanpa melihat asli atau tidaknya folowers tersebut dan tidak memperhatikan dampak dari pembelian followers tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan endekatan statute approach, conceptual approach dan Comparative approach. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa adanya ketidakabsahan dalam praktik-jual beli followers instagram sebagai ndikator pengaruh media sosial apabila ditinjau dari hukum perjajian dan beberapa peraturan terkait di Indonesia.Kata Kunci: Jual Beli, Followers, Indikator pengaruh media sosial ABSTRACT Ever-increasing development of technology also stimulates fast growing businesses to take place. This is obvious in online shopping that stretches further to social media involving photo and video sharing like Instagram. Instagram users compete to raise the popularity of their accounts by buying followers since a huge number of followers indicates a significant influence an account may have without others’ caring whether those are genuine followers. This research employed normative juridical method, statutory, conceptual , and comparative approach. The research results show that the invalidity of follower purchase for Instagram is an indicator of the influence on social media seen from the perspective of contract law and several related regulations in Indonesia. Keywords: transaction, followers, indicator of media social influence 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DARI NARKOTIKA GOLONGAN I MENJADI NARKOTIKA GOLONGAN II BERDASARKAN HAK ATAS KESEHATAN Irsyad Ilyas Trinanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irsyad Ilyas Trinanda, Setiawan Nurdayasakti, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono 169 Malang 65145e-mail: irsyadilyastrinanda@gmail.com   ABSTRAK Dalam  penelitian  ini  penulis  membahas mengenai rekonstruksi pengaturan penggolongan tanaman ganja dalam dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dari narkotika golongan I menjadi narkotika golongan II berdasarkan hak atas kesehatan. Status tanaman ganja sebagai narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, padahal sudah banyak negara yang melegalkan ganja medis dan beberapa penelitian yang membuktikan efektivitas ganja untuk pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis pembentuk undang-undang dalam menentukan tanaman ganja sebagai narkotika golongan I, untuk mengetahui urgensi penempatan tanaman ganja sebagai narkotika golongan II berdasarkan hak atas kesehatan, dan untuk mengetahui rekonstruksi pengaturan tanaman ganja sebagai narkotika golongan II ditinjau dari hak atas kesehatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah penulis memperoleh jawaban bahwa perlu adanya rekonstruksi penggolongan tanaman ganja dari narkotika golongan I menjadi narkotika golongan II, karena sudah banyak ditemukan fakta manfaat medis dari tanaman ganja. Pelarangan tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan telah melanggar hak atas kesehatan masyarakat. Kata Kunci: Narkotika, Tanaman ganja, Hak atas kesehatan ABSTRACT Category I of cannabis means that this plant cannot be used in medical treatment, contrary to the fact that several countries began to legalize this cannabis as medicine following the findings implying that cannabis has healing quality. This research aims to find out and analyze the ratio legis of legal drafting to categorize cannabis as in category I, to find out the necessity in categorizing cannabis into category II according to the right to health, and to find out the reconstruction of the regulation concerning cannabis as a narcotic of category II seen from the perspective of the right to health. This research employed normative-juridical method, statutory, and conceptual approach, revealing that the reconstruction of categorization of cannabis from category I to category II  is required, recalling that some facts about the plant’s medical benefit are obvious, and ban on its use for medical purposes seems to violate the right to health in society. Keywords: narcotic, cannabis, right to health 
HASIL TES URINE SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Aditya Prima Mabrury
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Urine test is one of the methods used to prove the existence of Narcotics substances in a person's body. In the context of carrying out the task of eradicating illicit abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, the investigator has the authority to conduct urine tests on a person suspected of being an abuser, as stipulated in Article 75 letter l of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The urine sample that has been taken will then be tested based on the development of science and technology in the narcotics testing laboratory which is then poured in the minutes of the test results. The minutes of the test results are valid evidence as determined by Article 184 of the Criminal Procedure Code. Someone who has a positive urine test result can be arrested and named as a suspect of narcotics abuse based on sufficient preliminary evidence. Suspects of abuse of Narcotics can be convicted in accordance with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Act. Thus the legal issues in this study is the Urine Test Results Are Used as the Basis for Assigning a Person to Be a Narcotics Abuse and Classification of Urine Test Results as Evidence As a Provision for Article 184 of the Criminal Procedure Code. Keywords: Urine Test, Preliminary Evidence, Determination of Suspect, Valid Evidence. Abstrak Tes urine merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan adanya kandungan zat Narkotika dalam tubuh seseorang. Dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika penyidik berwenang melakukan tes urine terhadap seseorang yang diduga sebagai penyalah guna, sebagaimana diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sampel urine yang telah diambil selanjutnya akan diuji berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di laboratorium uji narkotika yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pengujian. Berita acara hasil pengujian merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP. Terhadap seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka penyalahgunaan Narkotika dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkotika dan Klasifikasi Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Tes Urine, Bukti Permulaan, Penetapan Tersangka, Alat Bukti Yang Sah.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA TERHADAP SANGGAR SENI DI KOTA MALANG (Studi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) Josa Eggi Ebian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Josa Eggi Ebian, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang e-mail: josaeggi27@gmail.com  ABSTRAK Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan budaya dan kesenian yang sangat beragam meliputi, seni tradisional, seni modern, seni musik, seni rupa dan lembaga kesenian. Kesenian yang sangat beragam di Kota Malang ini sangat perperan penting untuk mendukung berkembangnya pariwisata daerah serta memberikan keuntungan baik bagi pemerintah daerah Kota Malang atau pun bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan pendaftaran TDUP bagi sanggar seni yang ada di Kota Malang yang bertujuan salah satunya adalah menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mempermudah investor dalam berinvestasi sektor pariwisata sebagai pendukung berkembangnya pariwisata, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata. Dalam prakteknya masih banyak sanggar seni yang belum mempunyai TDUP karena sangat minimnya pengetahuan tentang apa itu Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Pemerintah Kota Malang menerapkan Pasal 32 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Terhadap Sanggar Seni Di Kota Malang. Kata Kunci: Implementasi, Penerapan Pasal, Peraturan Menteri Pariwisaata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, TDUP, Sanggar Seni ABSTRACT Malang is the second biggest city in East Java with its diversity of art performances including traditional arts, modern arts, musical arts, fine arts, including art galleries. This richness of arts plays a significant role in the development of tourism in the local area, and it contributes benefit to both the local government of Malang or the members of public. Departing from this understanding, the registration of Tourism Business List (henceforth TDUP) for art galleries in Malang is required to ensure legal protection for those running their businesses in tourism, open wider access for investors to invest their money in tourism, provide information on matters listed in Tourism Business List for all parties concerned. However, most art galleries are found operating without TDUP due to lack of knowledge regarding the TDUP. This research is focused on how the Local Government of Malang implements Article 32 of the Regulation of Tourism Minister Number 18 of 2016 concerning Registration of Tourism Business for Art Galleries in Malang.   Keywords: implementation, implementation of article, Tourism Minister, Tourism Business List, TDUP, art galleries. 
URGENSI PENGATURAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN TERPENUHINYA HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA Kartika Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartika Aji, Prija Djatmika. Solehuddin Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang e-mail: kartikaaji13@gmail.com ABSTRAKPada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat suatu topik berkaitan dengan kedudukan Hakim pemeriksa pendahuluan di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. penelitian ini dilator belakangi oleh banyaknya kasus akan pelanggaran hak asasi manusia dari para penegak hukum didalam berjalannya suatu proses perkara pidana. Padahal sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang oleh sebab itu pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia harus menjadi porsi utama didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dipertegas didalam konstitusi pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan penerapan asas persamaan dimata hukum. Disisi lain, Lembaga praperadilan dianggap tidak mampu mengakomodir kebutuhan keadilan dari masyarakat, terkesan hanya mengedepankan kebenaran formil dibandingkan materiil dan juga sifatnya yang post factum sehingga terkesan represif dibandingkan preventif.Penelitian kali ini merupakan suatu penelitian Normatif dengan tujuan menggali ide-ide pada suatu norma. Hakim pemeriksa pendahuluan diatur pada RUU KUHAP tahun 2012 pada pasal 111 hingga pasal 122. Hakim pemeriksa pendahuluan akan menjadi suatu Lembaga yang berada di tahap awal proses pidana dengan kewenangan diantara menetapkan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan. Keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan menjadi penting di karenakan prinsip perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari suatu negara hukum. Selain itu Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mengakmodir norma dari konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya. Guna mendapat gambaran yang jelas maka patutlah untuk melihat negara-negara yang telah menerapkan lemabga serupa. Dalam penelitian kali ini penulis memilih Lembaga Rechter commissaris di Belanda dan Judge d’ Instruction di Perancis. Kedua Lembaga tersebut sangatlah layak dijadikan percontohan yang tentu dengan penyesuaian terhadap kultur dan budaya hukum di Indonesia. Beranjak dari keinginan masyarakat akan proses penegakan hukum dan aparat penegak hukum yang berkeadilan, maka otoritas legislative patutlah untuk dengan segera melakukan kajian akan hakim pemeriksa pendahuluan. dan sebagai bahan pertimbangan patutlah jika kita melihat negara-negara yang telah sukses dalam menjalankan Lembaga serupa. Kata Kunci: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hak Tersangka ABSTRACTThis research studies the position of a judge in a preliminary investigation in the system of criminal law in Indonesia. Several cases indicating the violation of human rights committed by law enforcers in the process of a criminal case are getting more obvious, while it is commonly known that Indonesia is a state of law, and the recognition and protection of human rights must receive ample attention in the state. This is asserted in the Constitution Article 28D paragraph (1), ensuring just guarantee, protection, and legal certainty and equality before law. On the other hand, judicial body is deemed incapable of accommodating justice in the society, and it is seemingly believed to only prioritize procedural appropriateness over substantial one. Its post factum seems to be more repressive rather than preventive. This research was conducted based on normative method aiming to discover ideas of a norm. Judges responsibility in a preliminary investigation is governed in the bill of Criminal Code Procedure of 2012, Article 111 to Article 122. The judges assigned to preliminary investigation serve in the preliminary criminal case process at which they are authorised to decide whether arrests, detentions, search, seizure, or interception are licit. The existence of the judges at preliminary investigation is considered vital since the principle of human rights protection is the main objective of a state of law. Moreover, Indonesia also has the responsibility to accommodate the norms of the conventions it has ratified. To obtain a clear description, it is essential that the country refer to others that also implement the same judicial system. This research refers to Rechter commissaris in the Netherlands and Judge de Instruction in France, both of which are highly suitable for comparison under the condition that adjustment to the culture of Indonesia is also taken into account. Departing from the expectation of the people regarding law enforcement process and just law enforcers, it is recommended that legislative authority immediately conduct studies on judges of preliminary investigation by comparing the system to other countries successfully conducting a similar process. Keywords: Judges, Defendant rights
ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR PASCA PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus- Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt Maulana Farras Ilmanhuda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maulana Farras Ilmanhuda, Setiawan Wicaksono, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: Maulana.faras@gmail.com   ABSTRAK Pasca berakhirnya kepailitan tentunya tak luput dari suatu permasalahan, dalam penelitian ini Penulis mengangkat permasalahan mengenai Debitur yang melakukan RUPS penambahan modal pasca pailit yang masih mempunyai utang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena Debitur dalam hal ini melakukan RUPS untuk penambahan modal dengan dalil bahwa proses kepailitannya berakhir, padahal debitur masih mempunyai utang, disisi lain juga di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum mengatur secara konkrit debitur yang melakukan RUPS Penambahan Modal pasca pailit yang masih meninggalkan utang kepada kreditur, sehingga menimbulkan kerugian atas piutang Kreditur. Berdasarkan kasus tersebut Kreditur akhirnya mengajukan gugatan lain-lain karena tinggal upaya ini yang bisa diajukan oleh Kreditur setelah semua upaya hukum kepailitan sudah diajukan. Penulisan karya tulis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis intepretasi gramatikal yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasanya sesuai dengan Bahasa yang mudah untuk dipahami dan menelaah berdasarkan kasus yang ada dilapangan. Selain itu juga menggunakan intepretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian debitur harus mengajukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum RUPS penambahan modal dan harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan niaga. Sesuai dengan kasus ini Kreditur bisa mengajukan gugatan lain-lain perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga karena Kurator dan Debitur tidak maksimal dan professional dalam pemberesan harta kepailitan yang merugikan Kreditur, dengan demikian perkara kepailitan dapat dibuka kembali. Kata kunci: Kepailitan, Rapat Umum Pemegang Saham, Utang ABSTRACTThis research topic departs from the condition where a debtor held General Meeting of Shareholders (hereinafter RUPS) in terms of additional investment following the end of the bankruptcy case process despite the fact that the debtor still had debt to pay off. On the other hand, the provision of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations do not specifically govern RUPS regarding additional investment that still leaves some debt to be paid to a creditor. This condition causes loss for the creditor over accounts receivable. Following this hurdle, the creditor decided to file another lawsuit when several legal remedies had been previously performed by the creditor over this bankruptcy.Departing from the aforementioned issue, this research investigates: the authority of the debtor holding RUPS of additional investment following the end of bankruptcy case and other forms of lawsuit taken by the creditor to whom the debtor had debt when he/she is declared bankrupt but the RUPS of additional investment was still held.This research employed statutory, case, and analytical approach, with the research data involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were further analysed based on grammatical interpretation. This technique interprets what is set forth in Law to a language with flow that is easily understood based on the case taking place. Systematic interpretation was also employed to help analyse the Articles of the law or across laws carefully.The research concludes that the debtor must propose for rehabilitation before he/she decides to hold RUPS of additional investment, and this rehabilitation must be approved by the judge of commercial court. In this case, the creditor can move on with other lawsuits over this bankruptcy to commercial court since trustee and the debtor are deemed not to tackle this case professionally, and such performance disadvantages the creditor. With this approach, the bankruptcy case can later be reopened. Keywords: Bankcruptcy, Extraordinary General Meeting, Debt
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI KEDUA BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0306/Pdt.G/20 Ricca Anindya Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ricca Anindya Putri, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: riccaanindya@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan surat pernyataan menanggung resiko oleh calon istri kedua selaku pegawai negeri sipil dengan aturan pada Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketiga  putusan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum primer yang dianalisis secara terperinci dengan pengertian-pengertian yang dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan surat pernyataan menanggung resiko tidak dapat menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Surat pernyataan menanggung resiko hanya suatu penjelasan tertulis tentang kondisi yang menerangkan bahwa calon istri kedua siap untuk menanggung resiko yang akan terjadi kemudian hari yang diakibatkan dari perkawinannya dengan pemohon. Surat pernyataan bersifat sepihak, tidak mengikat serta pernyataan dapat dicabut secara sepihak. PP Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengizinkan pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua dan seterusnya agar menghindari dari permasalahan rumah tangga yang akan muncul karena status istri dalam poligami mudah menimbulkan perselisihan dalam rumah tangganya yang akan mengganggu pegawai negeri sipil wanita selaku abdi negara dan abdi masyarakat dalam melakukan kewajiban yang diberikan kepadanya.Kata Kunci: Permohonan Izin Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Dasar Pertimbangan Hakim ABSTRACT This research aims to analyse the judge’s basic consideration to grant a man to hold polygyny marriage with his second future wife who works as a civil servant under a written statement declaring the risk the wife promises to bear with regards to Article 4 Paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990. This is a normative juridical research employing statutory and case approach. All three decisions studied serve as primary materials analysed meticulously based on the definitions involved, grammatical and systematic interpretation. This research reveals that the letter stating the risk the woman promises to bear cannot serve as an alternative to Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 since this letter is restricted only to its capacity to declare that the second future wife is just ready to take the risk arising due to this polygyny marriage; this letter is made by only one party, not binding, and it is prone to revocation done unilaterally. The Government Regulation Number 45 of 1990 does not allow a woman working as a civil servant to be a second wife or more in a polygyny marriage recalling that this marriage could spark conflict and further problems later in life and this arising dispute may affect the working performance and responsibilities of the woman as a civil servant. Keywords: Request for a polygyny marriage, civil servant, judge’s basic consideration
IMPLEMENTASI PASAL 87 AYAT (4) UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN TIDAK HORMAT (Studi di Unit Kepegawaian Politeknik Negeri Malang) Shafira Indahcahya Marhenta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shafira Indahcahya M., Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang e-mail: shafira00@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulisan karya tulis ini membahas mengenai Unit Kepegawaian Politeknik Negeri Malang untuk meningkatkan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil dan menegakan peraturan untuk Pegawai Negeri Sipil agar meminimalisir pemberhentian pegawai dikarenakan pelanggaran,tindak pidana dan penyelewengan. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan sesuai dengan pasal 87 ayat 4 dimana Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam penerapan dan pelaksanan dari Unit Kepegawaian Politeknik Negeri Malang melakukan pembinaan, sosilisasi , dan sidak kepada Pegawai Negeri Sipil, Namun masih banyak terdapat hambatan yaitu pelanggaran dan penyimpangan yang mengakibatkan aturan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam pembentukan aturan tersebut. Kata Kunci: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran,Tindak Pidana ABSTRACT This research aims to help improve the discipline quality of civil servants and enforce the regulation concerning civil servants to minimise the possibility of dismissal from work due to violations, criminal offenses, and misappropriations. Violations of disciplinary regulation are committed by staff, contravening the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants and as in Article 87 paragraph 4 of Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants. With empirical juridical and socio-juridical method, this research has found out that there are some interruptions to the implementation of coaching, socialization, unannounced inspections of civil servants’ performance, where violations and misappropriations are commonly spotted. This situation has led to some obstacles to implementing the rules accordingly. Keywords: dismissal of civil servants, violation, criminal offenses
FUNGSI PERJANJIAN JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PROSES PENERBITAN PURCHASE ORDER (PO) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK REFINERY TARJUN Sindi Apria Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sindi Apria Puspitasari, Sukarmi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sindiapria23@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penggunaan Purhase Order (PO) dewasa ini semakin meningkat sebagai alternatif media melakukan transaksi jual beli antar perusahaan. Kasus Purhase Order (PO) ini menjadi masalah ketika pihak Sucofindo melakukan pemeriksaan pada alat oprasinal kemudian ditemukan beberapa alat oprasional yang mengalami kerusakan yang mana keruskan pada alat ini seharusnya tidak dihitung dan dimasukkan kedalam PO untuk dibayarkan. Tetapi pada kenyataannya pihak Sucofindo tetap meminta bayaran uang sebesar barang yang di PO kan. Permasalahan ini akan mengakibatkan kerugian pada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun. Hal ini menimbulakan masalah apabila sebelum dilakukannya proses PO tidak dibuatnya Perjanjian Jual Beli yang mana Perjanjian Jual Beli ini sediri merupakan dasar adanya suatu perikatan yang mengatur secara rinci dan jelas terhadap setiap dan segala hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perikatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan melakukan wawanccara terhadap narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun memang tidak pernah menggunakan perjanjian jual beli dalam setiap transaksi, dan PO hanyalah sebagai perjanjian accesoir sehingga diperlukannya perjanjian jual beli yang memiliki fungsi sebagai pemberi kepastiamn hukum dan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan juga meminimalisir terjadinya kerugian.Kata Kunci: Purchase Order, Perjanjian Jual Beli ABSTRACT The use of Purchase Order (henceforth PO) as an alternative to perform transactions is rising these days. However, the case of PO can raise as a problem when Sucofindo found out there operational device was damaged during an inspection and this damage should not have been included in PO to be paid off. On the contrary, the Sucofindo insisted on collecting the payment equal to the price that has to be paid for the damage as it was on PO. This issue would certainly lead further to the financial loss PT Sinar Mas Agro Resources and Techology Tbk Refinery tarjun had to take. The absence of a sale and purchase agreement before the process of PO sparked an issue since the agreement should have served as a fundamental of contract setting forth rights and obligations of the parties involved. This research employed socio-juridical method involving interviews with representative informants. The research result reveals that PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun never set any sale and purchase agreement in each transaction, and the PO was present as not more than an accesoir agreement. It indicates that sale and purchase agreement is required to provide legal certainty and evidence in case of disputes between two parties involved and to minimize any losses. Keywords: purchase order, sale and purchase agreement 

Page 413 of 563 | Total Record : 5629

 411   412   413   414   415 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue