cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 414   415   416   417   418 
UPAYA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III DALAM PEMUGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI AKTIVITAS LIVE VIDEO STREAMING DI APLIKASI UP LIVE Firda Aulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firda Aulia, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: ppippink09@gmail.com   ABSTRAK Latar belakang penulisan skripsi ini bermula dari pandangan penulis terhadap eksistensi bentuk Pajak Penghasilan  21. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni tentang bagaimana Kriteria Terhadap Penetapan Subyek Dan Obyek Pajak Peghasilan Atas Kegiatan Profesi Influencer Aplikasi Up Live Video Streaming? dan Bagaimana Upaya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Dalam Menarik Dan/Atau Memotong Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Profesi Influencer Aplikasi Up Live Video Streaming?. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari bahan-bahan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, serta bahan-bahan data sekuder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan terkait kriteria terhadap penetapan subyek dan obyek pajak penghasilan atas kegiatan profesi influencer aplikasi up live video streaming kriteria penetapan subyek dan obyek pajak penghasilan atas kegiatan profesi influencer aplikasi up live-live video streaming.Kata Kunci: Pajak, Penghasilan, Aplikasi Up Live ABSTRACTThis research departs from the perspective regarding the imposition of the income tax 21. The observation on this tax was further developed into the following two research problems: what criteria are involved to decide income tax object and subject regarding influencers’ activities on Up Live Video Streaming? And what measures are taken by Directorate General of Taxation in East Java III Region regarding collection and/or deduction of income tax imposed on the influencers’ activities on the application? With empirical juridical and socio-juridical method, this research studied primary materials obtained from interviews and secondary data from library research to find out more about the issues observed. Keywords: tax, income, U Live application
BATASAN HUKUM KETENTUAN RATIONAL USE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN ANTARTIKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Arinta Permata Anita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arinta Permata Anita, Nurdin, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arintapermata@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai batasan ketentuan rational use dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika, yang mana ketentuan tersebut kerap diartikan berbeda-beda oleh negara dan dimaknai sebagai kebebasan untuk menangkap ikan dengan sepuasnya dan sebebasnya. Dalam hal ini, ketentuan rational use tersebut dinilai tidak memiliki batasan yang jelas dalam praktik penangkapan ikan, sehingga berpotensi merusak lingkungan dan lebih buruknya menimbulkan perselisihan dikarenakan menimbulkan perbedaan perspektif antarnegara dalam kebebasan menangkap ikan. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana batasan hukum ketentuan rational use dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika menurut hukum internasional?; dan (2) Bagaimana tanggungjawab negara dalam hal terdapat kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya perikanan di Antartika menurut hukum internasional?, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan berdasar ketentuan rational use dapat diartikan dan boleh dilakukan jika dibatasi dengan pendekatan ekosistem yang mengedepankan prinsip precautionary dan prinsip sustainable development, dan apabila terdapat kerusakan lingkungan atau environmental emergency yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebih di Antartika, maka injured ataupun non-Injured States dapat menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk kompensasi kepada negara pengelola atau Operator pengelola sumber daya perikanan. Kata Kunci: Batasan Hukum, Rational Use, Sumber Daya Perikanan, Perairan Antartika ABSTRACT This research studies an issue regarding the limitations of the provision of rational use in the management of fishery resources in Antarctic waters, where this provision is often interpreted differently by several states that define it as absolute freedom to fish. In this case, the provision of rational use is deemed to have no clear limitation in fishing, leading to more serious issues that could spark environmental damage and conflict due to different perspectives among countries over freedom to fish. This research is mainly focused on two research problems: 1) what legal limitation is given to the provision of rational use in the management of fishery resources in Antarctic waters according to International Law?, and 2) what liability is taken by the states concerned over the environmental damage caused the management in Antarctic waters according to International Law? With normative-juridical method, statutory, and conceptual approach, this research has found out that the fishery resource management is only restricted to fishing that pays attention to precautionary and sustainable development principles. In case of any environmental damage or emergency, injured or non-injured states can claim for compensation to the states concerned or the operators responsible for the fishery resource management. Keywords: Legal Limitations, Rational Use, Fishery Resources, Antarctic waters 
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KENDAL DALAM ANALISIS JABATAN UNTUK PENATAAN KEPEGAWAIAN (Studi di Bad Vica Izza Afkarina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vica Izza Afkarina, Tunggul Anshari,  Agus Yulianto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono No.169 Malang e-mail: vicakarina62@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Terhadap Pelaksanaan Wewenang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal dalam Analisis Jabatan untuk Penataan kepegawaian. Namun dalam pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor, terdapat kesenjangan dalam analisis jabatan yang berupa datanya belum akurat dan penilaianya abstrak, tidak ada alat ukur yang pasti dan penilaiannya lebih kepada subjektifitas. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris, dengan Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal dalam Analisis Jabatan untuk Penataan kepegawaian belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor.Kata Kunci: Implementasi, analisis jabatan, penataan kepegawaian ABSTRACTThis research aims to find out the implementation of the Regulation of the Head of Indonesian National Civil Service Agency Number 12 of 2011 concerning Guidelines of Analysis of Official Positions in regard to the Exercise of Authority of Regional Civil Service Agency of the Regency of Kendal in the analysis of official positions in staffing. However, this regulation is not optimally implemented due to several factors such as inaccurate data of the analysis of official positions, abstract and subjective assessment, and uncertain measuring instruments. This empirical study employed socio-juridical method by conducting direct observation to obtain required data. Field observation also involved interviews with the staff in charge in the Regional Civil Service Agency in the Regency of Kendal. All data was analyzed based on qualitative-descriptive method which represents details in an organized way, coherently, logically, and effectively. The research results have found out that the implementation of the regulation mentioned is not optimally implemented due to the aforementioned factors. Keywords: implementation, analysis of official positions, staffing  
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP REFUGEES YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH INDONESIA (Studi Pasal 2 KUHP dan Convention Relating To The Status of Refugees) Yusuf Effendi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Effendi, I Nyoman Nurjaya, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145 e-mail: yusuf.kiing@gmail.com   ABSTRAK Berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 membuka kesempatan bagi setiap masyarakat dunia yang mengalami tindakan kekerasan atau persekusi di negara asal tinggal yang dilakukan oleh suatu pemerintah yang berdaulat dengan alasan, agama, ras, suku, warna kulit, kebangsaan ataupun kelompok tertetu lainnya, untuk meminta pertolongan negara lain atau dalam hal ini meminta suaka tinggal. Bagi negara-negara yang didatangi oleh para pengungsi berkewajiban menerima dan memberikan bantuan, serta dilarang menolak ataupun mengusir pengungsi dari wilayah teritori negara tersebut. Hal ini diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Dijelaskan dalam konvensi serta protocol tersebut terkait hak dan kewajiban para pengungsi, serta tanggung jawab negara penerima, namun tidak diatur terkait prosedur hukum bagi para pengungsi yang melakukan pelanggara pidana dinegara tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggung jawaban pidana terhadap refugees yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penulisan secara normative, dengan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Refugees, Tindak Pidana ABSTRACTThe effectuation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 gives access to those seeking asylum from violence or prosecution in their home countries on the grounds of religion, race, ethnicity, tribe, and colour. The countries visited by refugees are responsible to accept, offer them help, and they must not reject them from the territory. These provisions are regulated in the 1951 Convention and 1967 Protocol, outlining the rights and liabilities of the refugees and the receiving countries, but they do not govern the law applying to the refugees who commit a crime in a receiving country. Departing from the above issue, this research aims to study the liability of the refugees who commit a crime in Indonesia according to a normative method and statutory approach. Keywords: liability, refugees, criminal offense
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KEAMANAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI ANCAMAN DAN/ATAU GANGGUAN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi) Ade Christine Br Ginting
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Christine Br Ginting, Setiawan Nurdayasakti, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: 17christine98@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan keamanan yang diberikan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui tugas yang diemban oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah berat harus ditambah lagi dengan ancaman-ancaman dan/atau gangguan- gangguan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya diganggu. Ancaman dan/atau gangguan yang dihadapi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu alasan perlu diterapkan dengan maksimal perlindungan hukum terkait keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tidak langsung kepada Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan oleh faktor terjadinya pandemi covid-19. Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua metode yaitu metode deskriptif analisis dan metode analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasai Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan Keamanan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ABSTRACTThis research aims to provide more profound understanding of how security protection should be provided for enquirers under corruption eradication commission from any threats and/or interruptions during the enquiry process in corruption cases. Enquiries are a tough job added with threats coming from parties who feel that their interest is interfered with. These threats serve as the grounds for security protection. This research employed empirical method and socio-juridical approach based on interviews to gain information needed. Indirect interviews were conducted with the Public Relations Bureau of Corruption Eradication Commission and enquirers of the commission, and the interviews took indirect way due to the pandemic. Descriptive and content analyses were employed to study the research data. The research results reveal that the protection given to ensure the security of the enquirers of the commission against all threats and interruptions has not been appropriately implemented due to several impeding factors.Keywords: implementation, security protection, inquirers of Corruption Eradication Commission
PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BAGI ANAK YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PIDANA DARI ASPEK HAK ASASI ANAK Aditya Maulana Sunarko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Maulana Sunarko, Nurini Aprilianda, Abdul Madjid Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: adityamaulanas@student.ub.ac.id ABSTRAK Seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tak menutup kemungkinan juga berlaku untuk anak akan memiliki catatan kriminal yang termuat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Akan tetapi proses hukum antara anak dengan orang dewasa memiliki perbedaan. Fakta yang ada dengan adanya catatan kriminal yang terdapat di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah kecenderungan anak pernah melakukan tindak pidana untuk mendapat kembali hak asasi nya seperti diterima kembali hidup normal di masyarakat dan atau mendapatkan pekerjaan yang layak sangat niscaya untuk didapatkan karena di masa sekarang ini SKCK merupakatan syarat administrasi yang harus dimilki. Semua pihak seperti aparat penegak hukum dan masyarakat harus menjalankan dan menerapkan aturan yang ada demi terwujudnya mengenai hak-hak anak pernah melakukan tindak pidana dan selesai menjalani masa pidananya tanpa adanya pandangan negatif lain tentang apa yang terjadi di masa lalu. Stigma dan dampak negatif yang berkepanjangan menjadi masalah utama yang dirasakan oleh anak pernah melakukan tindak pidana dan memilki catatan kriminal di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian. pentingnyа adanya pengaturan mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi anak yang telah menjalani masa pidana dan masa pembinaan. Hal tersebut dikaitkan dengan aspek hak asasi anak yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 karena berkaitan dengan hak asasi anak tersebut dimana catatan kriminal di dalam surat keterangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat di dalam aturan mengenai perlindungan anak. Kata Kunci: Hak Asasi Anak, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengaturan ABSTRACTCriminal sentences a person serves will leave a criminal record stated on a Police Record (henceforth SKCK), and it also applies to children committing criminal offenses although the legal proceedings taken in the cases between children and adults are different. Once criminal offenses are recorded on the police report, it is hard for young offenders to get their rights back to be accepted in society and get decent jobs since the SKCK is a compulsory administrative requirement ones must have for job application. This is the responsibility of all parties including law enforcers and the members of the public to protect the rights of the children especially after they serve sentences without any stigma of their past. Prolonged stigma is a tough experience the children concerned have to take. Thus, regulatory provisions of the issuance of the SKCK for children with criminal records are to be taken into account, as this is related to the aspects of human rights of the child in which the criminal records on the SKCK contravene the principles set forth in the regulations concerning child protection. Keywords: human rights of the child, SKCK, regulatory provisions 
MEMAKNAI NOTA KESEPAHAMAN / MOU SEBAGAI DASAR HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr) Alma Aulia Hernawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alma Aulia Hernawati, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang, Jawa Timur 65145, e-mail: almaharzuan@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr yang mana di dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dikarenakan salah satu pertimbangan hukumnya terdakwa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan berbentuk Nota Kesepahaman / MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun pada putusannya majelis hakim mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut. Salah satu unsur pasal diatas ialah adanya sifat melawan hukum, melihat bahwa pada putusan majelis hakim berpendapat bahwa tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan penulis juga ingin memaknai Nota Kesepahaman / MoU sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Kata Kunci: MoU, Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACTThis research studies Decision Number 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr declaring that a defendant was free from all charges due to the Memorandum of Understanding (MoU) agreed upon by the defendant and a third party. One of the indictments issued by General Prosecutions referred to Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Criminal Corruption Eradication, but it turned out that the judge’s verdict decided that the act done by the defendant did not meet the matters as in the Article, one of which is a tort. The judge saw no single tort the defendant seemed to commit. Regarding this issue, this research aims to find out the legal consideration made by the judge over the verdict and to define the MoU serving as the basis of the omission of the tort as in Article 2 paragraph (1). Keywords: MoU, tort, criminal corruption 
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI Asfara Rachmad Rinata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asfara Rachmad Rinata, Bambang Sugiri, Faizin SulistioFakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malange-mail: asfararachmad@gmail.com ABSTRAK Korupsi termasuk kedalam extraordinary crime, dimana pemberantasannya diperlukan perhatian khusus. Termasuk dalam pembuktiannya yang menempatkan kesaksian saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Maka Perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya pemberian kewenangan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi oleh Undang – Undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana pemberian perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi telah menjadi tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan telah diatur secara rigid dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian kewenangan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik antara kedua Lembaga negara yang sama-sama memiliki sifat Lex Spesialis. Dimana LPSK memiliki sifat lex spesialis menurut lembaganya/subjeknya, dan KPK memiliki sifat lex spesialis menurut tindak pidananya. Sehingga perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: korupsi, perlindungan, saksi ABSTRACTAs an extraordinary crime, corruption needs a special handling, including the evidence that involves the testimony from witnesses that has to be put first above other pieces of evidence. With this, the protection of both witnesses and victims is deemed very important. Law Number 19 of 2019 concerning Corruption Eradication Commission provides protection for the witnesses and victims in corruption cases, and this protection is under the responsibility of Witnesses and Victims Protection Organization (henceforth LPSK). This is also rigidly governed in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. However, the authority to provide the protection could spark conflicts between two bodies having Lex Spesialis principle, in which the LPSK holds lex spesialis according to its subject/organization, while the Corruption Eradication Commission has its lex spesialis of criminal aspect. This conflict has interrupted the process of the protection. Keywords: corruption, protection, witness
URGENSI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME) Benita Nathalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benita Nathalia, Bambang Sugiri, Faizin Sulistio Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: Benitanathalia@yahoo.co.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber (cyber crime). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bukti elektronik mempunyai karakteristik yang sangat khas dan tidak konsisten, sehingga untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan maka dibutuhkan suatu standar untuk menguji keautentikan dan integritas dari bukti tersebut. Didalam Pasal 6 Undang-Undang ITE diatur mengenai syarat agar suatu bukti elektronik dapat dianggap sah yaitu sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggunjawabkan. Tetapi didalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara lebih jelas dan rinci mengenai dengan cara apa suatu bukti elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mana hanya dapat dilakukan dengan digital forensik. Sehingga hal ini menimbulkan suatu kekaburan hukum karena pada kenyataannya masih terdapat perkara-perkara yang tidak menggunakan digital forensik terhadap bukti elektronik dalam pembuktiannya yang menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, digital forensik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar bukti elektronik yang diajukan di persidangan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti lainnya. Kata kunci: Bukti Elektronik, Digital Forensik, Tindak Pidana Siber. ABSTRACTThis research aims to analyse the urgency in digital forensics to help provide evidence in cyber crime. With normative juridical method, statutory, and case approach, this research has found out that electronic proof is inconsistent, and this weakness urges a particular standard to exist to test the authenticity and integrity of the evidence. Article 6 of Law concerning Electronic Information and Transactions governs requirements for the validity of electronic evidence as long as the information therein is accessible, can be performed and can be guaranteed and accountable. However, the provision in the law does not explain at length about how electronic proof can be accessed, shown, guaranteed, or accountable without the involvement of digital forensics. This situation still sparks uncertainty of law since several cases are not supported by digital forensics for electronic proof, and this fails to fulfil the principle of legal certainty and justice. Thus, the existence of digital forensics is required to support the validity of the electronic proof and to apply the standard in the provision of evidence. Keywords: Electronic Proof, Digital Forensics, Cyber Crime
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG ASETNYA DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) Cagiva Mirage Annisa Dreeskandar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cagiva Mirage Annisa Dreeskandar, Suhariningsih, Amelia Sri Kusuma Dewi   Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 Malange-mail: giva.cagiva@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kejelasan pertimbangan hakim dalam menjatuhi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang objek jaminan pihak ketiga yang asetnya digunakan sebagai objek jaminan utang debitor pailit merupakan bagian dari harta pailit. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hak dari kreditor separatis atas jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan. Hasil penelitian ini menyimpulkan ratio decidendi hakim tidak tepat memasukan objek jaminan atas nama Halim Wijaya sebagai harta pailit hal ini didasari dengan mengacu pada Pasal 21 UUK yang telah mengatur ketentuan ruang lingkup harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit dan yang diperoleh selama kepailitan serta didasari oleh Pasal 6 angka 4 huruf a poin ke-4 Perdirjen KN 2/2017, objek jaminan atas nama pihak ketiga tidak dapat dimohonkan dalam pelaksanaan lelang harta pailit. Sehingga sudah sepatutnya objek jaminan kebendaan dikecualikan dari harta pailit, hal ini didasari atas hak separatis yang dimiliki kreditor pemegang hak jaminan yang dapat mengesekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 UUK. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kata Kunci: Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga, Kepailitan, Hak Istimewa, Harta Pailit   ABSTRACT This research aims to find out and analyze whether the judge’s consideration in delivering according to Commercial Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst is relevant to the positive law governing an asset as part of the bankrupt asset and as loan security to guarantee the loan of the debtor who is declared bankrupt. This research is also intended to find out the right a secured creditor has for this object as security over bankruptcy. The ratio decidendi is that the inclusion of the object set as security on behalf of Halim Wijaya into a bankrupt asset is deemed an inappropriate step to be taken by the judge. This consideration refers to Article 21 of UUK that governs the provisions regarding the scope of bankrupt assets including all the debtor’s assets when he/she is declared bankrupt at court and the assets obtained during bankruptcy, and it is also based on Article 6 number 4 letter a point 4 of Perdirjen KN 2/2017; the security on behalf of the third party cannot be proposed for an auction. Thus, it is important that the security be excluded from the bankrupt assets, as in accordance with the right held by a secured creditor who has the security that could implement the execution as if there were no bankruptcy as in Article 55 paragraph 1 of UUK. This research employed normative-juridical method, statutory, and case approaches. Keywords: security object of the third party, bankruptcy, prerogative, bankrupt assets

Page 416 of 563 | Total Record : 5629

 414   415   416   417   418 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue