cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 415   416   417   418   419 
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK TERKAIT BIOPIRACY BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Clarissa Josephine
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clarissa Josephine, Afifah Kusumadara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: jclarissa0405@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perlindungan sumber daya genetik berdasarkan perjanjian internasional dan hukum nasional di Indonesia. Keanekaragaman hayati merupakan berkah dari Sang Pencipta sehingga dimanfaatkan untuk mensejahterakan umat manusia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Keanekaragaman hayati merupakan pembentukan eksistensi manusia, karena setiap orang membutuhkan aset alam untuk menunjang kehidupan. Indonesia belum memanfaatkannya secara optimal, warisan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia dari zaman ke zaman secara terbuka dimiliki oleh masyarakat karena belum ada pengaturan untuk mengamankannya dan melindunginya. Kondisi ini kerap disalahgunakan oleh negara-negara maju untuk mengambil kekayaan Indonesia dan kemudian dipatenkan oleh negara-negara maju dengan tujuan komersial (biopiracy). Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau library research dan internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa diperlukan adanya upaya hukum untuk mengintegrasi berbagai ketentuan peraturan sehingga mencegah terjadinya penjarahan hayati di Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sumber Daya Genetik, Biopiracy ABSTRACTThis research aims to find out and analyse genetic resources management according to international treaties and national law in Indonesia. Biodiversity is a gift to nature and its use should be for the welfare of the people. Indonesia ia an agrarian country with its abundant biodiversity that shapes human existenve, recalling human beings are inextricable from their natural resources that support their continual existence. However, Indonesia has not optimally utilized the legacy of genetic resources and traditional knowledge since there are no regulatory provisions to secure and protect the utilization. This condition is often unjustly taken as an opportunity by other countries where they unfairly have access to taking the natural assets to be further patented for commercial purposes (biopiracy). This research was conducted based on a normative method. The data was collected from library research and the Internet. The research results learn that legal remedies are required to integrate some regulatory provisions to avert biopiracy in the country. Keywords : Legal protection, genetic resources, biopiracy 
ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP MERCHANT YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DI MARKETPLACE Daniel Hans Sunanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daniel Hans Sunanto, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang, Jawa Timur e-mail: danielhans255@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Merchant yang Melakukan Transaksi di Marketplace. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan Perundang- undangan. Pajak adalah salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Ada beberapa jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Seiring berjalannya waktu, penghasilan yang diperoleh manusia tidak hanya didapat melalui pekerjaan di dunia nyata saja, namun juga dari dunia maya atau online. Salah satu cara mendapatkan penghasilan di dunia maya adalah dengan berjualan di marketplace. Perkembangan transaksi jual beli di Marketplace meningkatt, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan UMKM yang membayar pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa hingga Februari 2020 ada delapan juta UMKM yang sudah Go-Online dan hanya dua juta UMKM yang membayar pajak dari total lima puluh delapan juta UMKM yang artinya ada ketidaksesuaian antara hukum (das sollen) dan kenyataan yang terjadi di masyarakat (das sein). Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Transaksi Daring, Marketplace ABSTRACT This research, with empirical-juridical method and statutory approach, studies the analysis of the policy over the implementation of income tax collected from merchants doing transactions in marketplace. These days, income is not only restricted to conventional jobs, but interactions online could also give income to several people, and marketplace is one of the possibilities online where people can earn money. Transactions in marketplace are growing in number, but, unfortunately, this trend does not correspond to the amount of income tax collected. The Directorate General of Taxation (DJP) of Finance Ministry, Suryo Utomo, confirmed that up to February 2020, there were about eight million Small and Medium Micro Enterprises (henceforth UMKM) performing transactions online, but only two million UMKM of the total fifty- eight millions pay their income tax. That is, what takes place in reality (das sein) does not correspond to the law in place (das sollen). Keywords: Income Tax, Online Transaction, Marketplace
URGENSI PELAPORAN IMEI TELEPON SELULER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA (Studi di bagian Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan) Dhio Widyatama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhio Widyatama Putra, Shinta Hadiyantina, Dewi CahyandariFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: Dhiowidyatamaptr@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui Mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan urgensi pelaporan IMEI telepon seluler dalam meningkatkan pendapatan negara dan untuk Mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan dan pendukung pelaporan IMEI telepon seluler dalam meningkatkan pendapatan negara, Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis (socio legal research). Pendekatan hukum sosiologis adalah mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berdasar dari hasil penelitian ini, dalam Pelaksanaan Peraturan pemberitahuan dan pelaporan atas barang telepon seluler, adalah instrumen yang digunakan Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, untuk impor barang dengan menggunakan dokumen Bea Cukai, pada saat proses pengangkutan atau masuknya barang telepon seluler ke Kawasan negara dengan non-sertifikasi atau tidak mempunyai IMEI negara dapat merealisasi barang telepon seluler dengan mekanisme pemeriksaan fisik dan penyegelan atau pemberian nomer IMEI. Terakhir dengan dilakukannya post audit untuk menguji kepatuhan. Dengan dilakukan nya prosedur tersebut dapat meningkatkan pengawasan dalam bentuk pelaporan dalam menangani barang telepon seluler tidak berIMEI. Beberapa upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memperkuat dan memperketat keamanan dari seleksi masuk produk-produk impor di setiap check point. Jika upaya-upaya ini berhasil mengatasi faktor-faktor tersebut, dapat dipastikan pendapatan negara dari bidang kepabeanan akan meningkat. Kata kunci: Bea Cukai, IMEI, Implikasi Hukum, Pengawasan Barang ABSTRACT This research aims to find out, identify, and describe the urgency in reporting mobile phone IMEI intended to raise the State’s income and to find out the hindrances to and supporting aspects of the IMEI. This research employed empirical research since the object studied was in the field and socio-legal research method which required identification and conception of law as a real and functional social institution in a real life. In terms of the notification and report of mobile phone devices for IMEI, with customs and excise documents, and during the loading and entering of goods into a country that has no certification or IMEI in the state, the process could take inspection of the devices, sealing, or the issuance of IMEI, and it could also take audit process to see whether customers comply with the rules. All these measures are intended to improve supervision that involves report and handling of the mobile phones with no IMEI. It is important that the Directorate General of Customs and Excise enforce restrictions for the coming products at every check point. The success of these measures will surely increase the income the State could regularly receive. Keywords: customs and excise, IMEI, legal implication, goods supervision 
WEWENANG DAN TUGAS ODITURAT MILITER MELAKSANAKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DIPERIKSA DAN DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA Dita Damayanti Sasmito Ningsih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dita Damayanti Sasmito Ningsih, Dr. Setiawan Noerdajasakti, SH. MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: ditadamyanti@gmail.com ABSTRAK Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi dapat diputus secara in absentia atau tanpa adanya terdakwa. Pada Tindak Pidana Desersi In Absentia Oditur Militer merupakan pihak yang wajib melakukan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penjatuhan atau pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Oditurat Militer dalam melaksanakan hasil putusan tindak pidana Desersi yang diputus secara in absentia, padahal diketahui bahwa dalam hal tindak pidana Desersi yang diputus secara in absentia tersebut pelaku Tindak Pidana Desersi tidak diketahui keberadannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penanganan Tindak Pidana Militer oleh Oditur Militer dan Hakim Militer, serta mengetahui Bagaimana wewenang dan tugas Oditur Militer dalam melaksanakan putusan Tindak Pidana Desersi yang diperiksa dan diputus secara In Absentia? Untuk Menjawab permasalah diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis – sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Penanganan oleh Oditur Militer dimulai dari penyidikan, Pembuatan Surat Pendapat Hukum kemudian pembuatan Surat Dakwaan beserta dengan pembacaan surat dakwaan saat persidangan dan melakukan pelaksanaan putusan sedangkan Penanganan oleh Hakim Militer dimulai pada berkas perkara masuk ke Pengadilan kemudian membuat rencana sidang dan memberikan putusan. Pelaksanaan putusan Tindak Pidana Desersi in absentia dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan berkoordinasi dengan pihak kesatuan tempat terpidana melakukan kewajiban dinasnya sebelumnya dengan bantuan dari Polisi Militer. Terpidana yang tertangkap akan menjalankan hukuman di Lembaga Permasyarakatan Militer atau Lembaga Permasyarakatan Umum.Kata Kunci: Oditurat Militer, Peradilan Militer, Tindak Pidana Desersi in Absentia ABSTRACT Law Number 31 of 1997 concerning Court-Martial implies that a verdict over criminal desertion could be delivered without the presence of a defendant (In Absentia), and military prosecutors are authorized to pass the verdict despite the absence of the defendant. However, a question is raised regarding how the verdict could be delivered while the defendant’s whereabouts are unknown. This research aims to find out how this crime is handled by the military prosecutors and judges and what authority and tasks of the military prosecutors in delivering verdict over this criminal desertion in absentia. With empirical-juridical and socio-juridical methods, this research reveals that the process of handling the case as performed by military prosecutors ranges from inquiry, statement of legal opinion, indictments, and the reading of the indictments at trial, and verdict. The handling by military judges requires case files to be submitted to the court, trial planning, and delivering the verdict. Prior to the verdict, the military prosecutors work with the military post where the defendant is assigned with the help of military police. An arrested defendant is subject to serving sentences in Military Correctional Department or Non-military Correctional Department. Keywords: military prosecutors, court-martial, criminal desertion in Absentia
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALANGUN NO 590/PID.B/2019/PN SIM Dory Aprilya Subroto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dory Aprilya Subroto, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang e-mail: Doryas40@gmail.com ABSTRAK Berbicara tentang kasus kriminal pencurian bisa dilihat melalui delik khusus didalamnya. Sehingga legalitas materiil tidak dianggap terlalu berlebihan dalam suatu perkara, tetapi legalitas formal pada delik biasa dan delik khusus tidak jauh berbeda. Bahkan bisa dikatakan hanya rangkap atau duplikasi yang mengambil rumusan KUHP yang diadopsi dalam UU Perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan lebih merupakan upaya hukum perlindungan infromental atau peraturan yang mengatur tentang perlindungan dalam undang-undang lingkungan atau perkebunan. Dimana, seharusnya suatu aturan undang-undang yang semestinya melahirkan alasan kebutuhan materil maupun formil yang tidak akan menimbulkan kecenderungan membingungkan dalam prakterknya, karena penerapan lex specialis dalam Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ini tidak terlalu terlihat dan undang-undang ini hanya sebagai Panel Administrasi law atau biasa disebut dengan Hukum Administrasi dalam Undang-Undang.Penerapan Lex Specialis tidak hanya melihat suatu tindak pidana dari objeknya saja akan tetapi juga harus dilihat dari subjeknya yang dimana akhirnya tidak akan menimbulkan kebingungan atau kekaburan dalam menentukan batas-batasan perbuatan pencurian biasa. Sehingga dalam kasus ini undang-undang pekebunan hanya terlihat sebagai legilitas materil yang terpenuhi namun dalam legilitas formilnya yang bersifat khusus tidak terlihat. Sehingga dalam kasus pencurian ini tidak terlihat apa pembeda dalam delik mencuri diperkebunan dengan delik biasa dalam pencurian. Sehingga, dalam penerapannya banyak penegak hukum yang memberikan putusan tidak berdasarkan terhadap asas keadilan. terdapat kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Kakek Samirin yang berumur 68 Tahun yang berasal dari Simalangun dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim yang menjelaskan bahwa Terdakwa Samirin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 yang bertempat di Areal Perekebuanan PT.Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun telah memungut bekas getah karet sebanyak 1.9 kg (satu koma Sembilan kilogram) yang di pungut dengan memasukkan getah rambung atau getah karet tersebut dalam 1 buah plastik kresek berwarna merah. Beliau tertangkap oleh saksi Sandra dan Nurliono dan diamankan di dalam kantor security dan pihak PT. Bridgestone SRE mengalami kerugian sebesar Rp. 17.480,00 (tujuh belas ribu empat ratus depalan puluh rupiah). Karena perbuatan tersebut, Kakek Samirin diancam dengan pidana pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 4 hari. Penelitian ini berfokus pada keadilan yang diberikan oleh hakim dalam memutus Putusan Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM dalam perbuatan kasus tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Kakek Samirin. ABSTRACTTheft is a criminal offence categorized as a special offence. With it, substantive legality will not be deemed exaggerated in a case. Procedural legality in an ordinary offence and that in a special offence are not stark different. They are even double referring to the formulation of Criminal Code adopted from Law concerning Plantation. Law Number 39 of 2014 concerning Plantation is more of the environmental protection. The provisions of Law should give rise to matters regarding both substantive and procedural needs. With this, there should be no confusing tendency in the practice because the implementation of lex specialis as in Law Number 39 of 2014 concerning Plantation is not too visible in the Law, and this law seems as if it only functioned as panel Administrative Law. Lex specialis not only sees a criminal offence from its object, but it also takes into account the subject. This perspective is intended to avert any confusion in determining the scopes of ordinary theft. In this case, thus, the Plantation Law seems to function as fulfilled substantive legality, but not for procedural legality because it remains invisible. Thus, in the theft case, there does not seem any distinguishing features differentiating between the theft in a plantation and an ordinary theft. These unclear differences often lead to unjust decisions.Mr Samirin, an elderly aged 68 from Simalangun, under a court Decision Number 590/Pid.B/2019/PN Sim, was sentenced because he was found to illicitly harvest 1.9 kg latex sap into a plastic bag in a plantation owned by PT. Bridgestone SRE at Block EE 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu the District of Tapian Dolok, the Regency of Simalungun on 17 July 2019. His act was caught red-handed by Sandra Nurliono before Mr Samirin was detained in a security office of the company, and PT. Bridgestone SRE had to face a loss equal to IDR 17,480. Due to his act, Mr Samirin was sentenced to two months and four days behind bars[1] according to Article 107 letter d of Law of Number 39 of 2014 concerning Plantation. This research is focused on the justice given by the judge regarding Decision Number 590/PID.B/2019/PN SIM against such a theft considered as a misdemeanour. [1] Decision Number 590/Pid.B/2019/PN Sim
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI (STUDI BANDING DENGAN AMERIKA SERIKAT) Enrico Owen Susanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enrico Owen Susanto , Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169  Malang e-mail: Owensusanto69@gmail.com   ABSTRAK Keadaan pandemi yang disebabkan virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi berbagai aspek dan juga dialami di seluruh bagian dunia. Kekhawatiran atas penyebaran virus yang sangat asing bagi seluruh lapisan masyarakat sangat mengubah keadaan dan tatanan berbagai sektor di seluruh negara. Di tengah penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat dampak nyata juga dirasakan oleh Lembaga pemerintahan khususnya Lembaga pemasyarakatan. Keadaan lembaga pemasyrakatan yang dalam kenyataan lapangannya penuh sesak bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan para penghuni lembaga pemasyrakatan baik narapidana, hingga aparat yang berada di dalamnya. Pemberlakuan peraturan pembebasan narapidana di masa pandemi menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah negara Indonesia terhadap keadaan di Lembaga pemasyrakatan yang mengkhawatirkan. Namun pada kenyatanyannya respon cepat pemerintah terhadap keadaan sekarang sangat membuka ruang adanya peraturan yang tergesa-gesa dan kurang tepat. Berdasarkan komparasi dengan negara Amerika Serikat yang melakukan pembebasan narapidana, penelitian ini mencoba memberikan suatu formulasi kebijakan hukum pidana terkait pembebasan narapidana di masa pandemi. Kata kunci: Pembebasan narapidana, Covid-19, Lembaga pemasyarakatan ABSTRACT Covid-19 has brought massive impacts not only to particular states, but also to all parts of the globe. The spread of the virus since the outbreak has changed the way sectors are run in the world. Amidst rapid spread of the Covid-19, institutions like department of corrections are also hit by the pandemic, where the these institutions are overloaded with convicts and this situation could put the life of convicts, wardens, and all staff at risk. Releasing convicts from the department during the pandemic seems to be the solution the Indonesian government has been considering due to this concern. However, this responsive measure also gives a sense that this new policy seems too instant for its implementation and inappropriate. Comparing to the United States that also releases convicts during the pandemic, this research aims to provide a formulation of legal policy over the release of convicts amidst the pandemic. Keywords: release of convicts, Covid-19, Department of Corrections 
PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Febri Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febri Wulandari, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: wulandari@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hukum pidana yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan perlu diperbaharui. Salah satu bagian dari pembaharuan hukum pidana materiil adalah pembaharuan terhadap KUHP yaitu: Masalah tindak pidana; Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; Masalah pidana dan pemidanaan. Fokus penelitian ini yaitu masalah pidana dan pemidanaan khususnya pedoman pemidaan. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana urgensi pedoman pemidanaan dalam RKUHP? (2)Bagaimana konsep pedoman pemidanaan dalam RKUHP? (3)Bagaimana implikasi yuridis pengaturan pedoman pemidanaan dalam RKUHP ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum?. Penulisan skripsi menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa primer, sekunder, dan tersier dengan teknik penelusuran menggunakan studi pustaka dan menganalisis dengan metode deduksi dan metode penafsiran. Hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa Urgensi pedoman pemidanaan dalam RKUHP yaitu (1)bentuk tanggungjawab hakim atas pidana yang dijatuhkan; (2) memberikan dasar filosofis atas pidana yang dijatuhkandan juga memberikan perlindungan hakim dari ketersesatan akibat prinsip kebebasan; (3) menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi dalam hukum pidana; dll. Konsep Pedoman umum pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana dan pedoman dalam menjatuhkan pidana/sanksi. Implikasi yuridis pedoman Pemidanaan Dalam RKUHP ditinjau dari Keadilan adalah Pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara proporsional diharapkan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Jika ditinjau dari kepastian hukum maka masih belum sepenuhnya berjalan karena pedoman pemidanaan masih bersifat multitafsir.Kata Kunci: Pedoman Pemidanaan, RKUHP, Keadilan, Kepastian Hukum ABSTRACTThis research was conducted since the law in place seems no longer relevant to the values growing in society and it demands reform of substantive criminal law that involves the Criminal Code: issues of criminal offenses, criminal wrongdoing and liability; crime and punishment. This research is focused on criminal issues and punishment, especially the guidelines of imposition of punishment, with the following research problems to study: (1) what is the urgency in the guidelines of punishment imposition as in draft Civil Code (henceforth RKUHP)? (2) what concepts of the guidelines of imposition of punishment are to be set forth in RKUHP? (3) How is the juridical implication of the regulation of the guidelines of the imposition of punishment in RKUHP seen from the perspective of justice and legal certainty? This research employed normative juridical method, statutory, conceptual, and comparative approach, with the legal materials including primary, secondary, and tertiary data, obtained from library research. The data analysis was conducted based on deductive and interpretative methods. The research results reveal that the urgency in the guidelines of the imposition of punishment involves (1) the form of the judge’s liability regarding the punishment imposed; (2) philosophical reasoning regarding the punishment imposed and the protection aimed for the judge from any cluelessness due to the principle of freedom; (3) maintaining the harmony of three interests that deserve protection in criminal law. The concept of general guidelines of punishment can be categorized into two: the guidelines based on the sources of criminal law and the guidelines of imposing punishment/sanction. Juridical implication of the guidelines as in RKUHP from the perspective of justice is that the guidelines of punishment imposition can be formulated proportionally and it is expected to assist the judge in considering the severity of the punishment regarding the crime committed. In terms of legal certainty, the guidelines of punishment imposition are still multi- interpreted. Keywords: guidelines of punishment imposition, RKUHP, justice, legal certainty
IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Studi di Dinas Fitrah Al Rizky
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitrah Al Rizky, Lutfi Effendi, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono 169, Malang e-mail: fitrahalrizky@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, terutama pelaku IRTP di Kota Malang yang sedang melakukan pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT. Pengajuan permohonan penerbitan yang diajukan tersebut, belum dapat diproses oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Padahal berdasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Walikota telah mendelegasikan wewenang penerbitan SPP-IRT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? (2) Apa kendala serta upaya yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan penedekatan penelitian yuridis sosiologis yang dihubungkan dengan peraturan perundang- undangan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai penerima delegasi serta implementor dalam penerbitan SPP-IRT belum sepenuhnya mengimplementasikan wewenang serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala atau hambatan yang menyebabkan norma yang penulis gunakan sebagai acuan tidak dapat terselenggara dengan dengan baik atau maksimal.Kata kunci: Implementasi, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Disnaker PMPTSP Kota Malang ABSTRACT Studying the issue as in the provision of Article 3 Letter B point 46 of Mayor Regulation Number 3 of 2020, this research departs from grievances coming from those running the food home industry (henceforth IRTP) in their progress of requesting the issuance of SPP-IRT. This proposal, however, cannot be proceeded by Labor, Investment, and One-Stop Services Agency in Malang city, contravening the provision of Article 3 Letter B Number 46 of the Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 implying that the Mayor of the city has delegated the authority to issue SPP-IRT to the Head of the agency in the city.   Referring to the above issue, this research is intended to find out: (1) how is Article 3 Letter B point 46 of Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 implemented? (2) what are the impeding factors faced by the agency in implementing Article 3 Letter B Point 46 of Mayor Regulation of Malang? With an empirical juridical method and socio- juridical approach linked to legislation, this research reveals that the agency has not fully implemented the provision of Article 3 Letter B Point 46 of Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 due to several impeding factors that interrupt the optimal enforcement of the norms. Keywords: Implementation, food home industry certificate, Disnaker PMPTSP of Malang city 
EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 443.1/2987/DUKCAPIL TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Studi di Kota Denpasar) I Nyoman Arya Sutaprawira Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Nyoman Arya Sutaprawira Putra, Agus Yulianto, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: arya.sutaprawira23@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Latar belakang pemilihan tema tersebut dikarenakan saat pandemic covid-19 berlangsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan Surat Edaran tersebut, surat edaran ini merubah pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar hanya menjadi pelayanan online saja, dalam hal ini juga penerapan pelayanan publik bersifat online ini baru pertama kali diterapkan pada Kota Denpasar dan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan membuat masyarakat menjadi bingung dalam mengakses pelayanan publik bersifat online ini. Saat Pandemic Covid- 19 berlangsung data administrasi kependudukan dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah serta hal lain yang berguna pada saat pandemic seperti ini. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis (social legal approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis Deskriptif. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan terkait menggunakan Data yang diberikan langsung oleh dinas terkait dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi secara langsung. Untuk pengaturan pelayanan publik saat pandemic menggunakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Nomor 443.1/2987/Dukcapil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Sedangkan untuk perihal efektifitas dari penerapan Surat Edaran dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum hasilnya belum dapat dikatakan efektif, karena masih banyaknya kekurangan serta perlu persiapan yang matang agar faktor-faktor yang ada dapat dikatakan efektif.Kata Kunci: Efektivitas, Surat Edaran Dirjendukcapil, Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ABSTRACT This research investigates the effectiveness of a Circular Letter issued by the Directorate General of Population and Civil Registry Number 443.1/2987/Dukcapil in Population and Civil Registry Office in Denpasar City. This research departs from the implementation of the Circular Letter by the office during Covid-19. Under this Circular Letter, the services given in the office have turned out online from conventional services. This first-time implementation and lack of introduction to society have put the members of public in confusion regarding how to get access to online services. During the pandemic, the administration of the population is needed to receive help from the government. With an empirical juridical method and socio-juridical approach, this research obtained primary and secondary materials, both of which were further analyzed by using descriptive analysis. Interviews were also conducted as part of the observation. Public services during the pandemic are managed according to the Circular Letter of the Directorate General of Population and Civil Registry Number 7 of 2019 concerning Online Population Administrative Services. However, the law has not been effectively enforced due to several impeding factors. Keywords: effectiveness, Circular Letter of Directorate General of Population and Civil Registry, public services, pandemic, Covid-19, Population and Civil Registry Office 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG TERLIBAT SARANA BOOKING ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim) Izmy Hanum Saras Hutami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izmy Hanum Saras Hutami, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: sarashutami@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mempermasalahkan tentang perkembangan kejahatan melalui media sosial tentang kasus booking online melalui media sosial twitter yang terjadi di lingkup Polisi Daerah Jawa Timur. Dengan rumusan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat sarana booking online melalui media sosial twitter? dan apa kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat sarana booking online melalui media sosial twitter di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Sehingga didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat Booking Online, namun perbuatan mucikari atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yakni berupa pidana penjara namun lain hal dengan pertanggungjawaban pidana bagi pekerja dan pembooking yang mana belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pertanggungjawaban. Yang kedua, Kendala kepolisian dalam penegakan ada 4 yakni akun palsu, jejak digital, adanya group chat, dan booking online melalui media sosial sudah menjadi gaya hidup adapun upaya untuk mengatasinya melacak alamat IP, melacak nomor handphone yang diiklankan, bekerja sama dengan pembooking yang sudah taubat, memberi penyuluhan terhadapmasyarkat.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Booking Online, Twitter ABSTRACTThis research studies the growing criminal trend of online booking committed on Twitter within the area of the Regional Police Department of East Java (Polda Jatim). With a socio-juridical method, this research is investigating what liability do the parties involved in the online booking on Twitter hold? And what impeding factors hamper the law enforcement to deal with the parties in online booking on Twitter? The research results reveal that three parties are involved in online booking, and the pimp is subject to jail sentences, but not for workers and clients since their liabilities are not specifically regulated. The police are facing some issues where those involved have their fake account. The police also have difficulty tracing their digital track, group chat, and online booking on social media as part of their lifestyle. The measures taken involve tracing IP addresses, phone numbers as advertised, working with customers who cease living this lifestyle, and reintroducing it to society. Keywords: liability, online booking, Twitter

Page 417 of 563 | Total Record : 5629

 415   416   417   418   419 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue