cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 412   413   414   415   416 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTAMANAN TERHADAP IZIN PENEBANGAN POHON OLEH MASYARAKAT DI KOTA KEDIRI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri) Zulfikar Dwi Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zulfikar Dwi Kurniawan, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zulfikarkurniawan17@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan Terhadap Izin Penebangan Pohon Oleh Masyarakat Di Kota Kediri. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Kediri karena melakukan penebangan pohon secara ilegal. Dalam hal ini warga Kota Kediri melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi peraturan mengenai penebangan pohon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable-variable sosial lain. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan di Kota Kediri di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan, namun belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat terjadinya disiplin yaitu faktor kesadaran pegawai negeri sipil, sarana, dan lingkungan kerja yang terbesar yakni dari kekurang tahuannya masyarakat mengenai informasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan. Dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat Kota Kediri. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Penebangan Pohon Secara Liar ABSTRACT This research topic departs from illegal logging committed by some people in Kediri, violating Local Regulation Number 5 of 2010 concerning Landscaping. With the above issue, this research aims to delve into the following problems: (1) how is the regulation governing tree logging implemented according to Local Regulation Number 5 of 2010 concerning Landscaping in Kediri? (2) what are the contributing and impeding factors of the implementation of this regulation? with empirical juridical method and socio-juridical approach, this research learns that law is taken as real social structure connected to other social variables. The socio-juridical method was employed to obtain facts and to give answer to the implementation of the regulation mentioned. This research reveals that this regulation has been implemented by the Environment, Sanitary, and Landscape Agency since the issuance of the regulation, but not optimally due to impeding factors such as lack of civil servants’ awareness, lack of supporting infrastructure, and lack of people’s awareness of the local regulation. The local government has taken some measures involving the introduction of the law concerned to the people of Kediri. Keywords: implementation, local regulation, illegal logging
BATASAN KEWENANGAN TERKAIT PENGAWASAN OLEH BPSK DAN DIREKTORAT PKTN ATAS PELANGGARAN KLAUSULA BAKU Rafliyansyah .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RafliyansyahFakultas Hukum Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65141e-mail: rafliynsyah@gmail.comABSTRAKKlausula baku dalam undang undang no 8 tahun 1999 pasal 1 angka 10 yaitu adalah setiap aturanatau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang ditugaskan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yangmengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, konsumen. Karna klausula baku ini dibuat oleh satupihak saja, oleh karna itulah terdapat pengaturan mengenai klausla baku, peraturan mengenaiklausula baku ini tertuang didalam beberapa peraturan, salah satunya adalah didalam undangundang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Klausula baku biasanya ditemukandalam perjanjian yang dibuat oleh sepihak saja, dan dalam Bahasa umum sering disebut sebagai“Disclamer” hal ini biasanya untuk bertujuan untuk memberikan jaminan atau melindungi pihaktertentu yang memberikan layanan jasa dan atau barang pada usahanya yaitu seperti perjanjiankredit, perjanjian leasing, dan dalam tiket parkir. Dengan adanya pengaturan mengenai klausulabaku dalam peraturan maka diperlukan adanya pengawasan, pengawasan yang dilakukan olehLembaga dalam hal ini terdapat dua Lembaga yang melakukan pengawasan yaitu BPSK danPKTN. Terdapat kekaburan hukum dalam hal ini karna terdapat dua Lembaga yang memilikikewenangan yang sama dalam melakukan pengawasanKata Kunci: Perjanjian, klausula, BPSK, Perlindungan Konsumen, PKTN, Pengawasan ABSTRACT Standard clauses in Law Number 8 of 1999 Article 1 Point 10 involve every rule or provision andrequirements set forth earlier unilaterally by business actors assigned in a document and/or anagreement that is compulsory for consumers. Since the standard clauses are made unilaterally,there should be regulations governing these clauses, as provided in several regulatoryprovisions as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Standard clauses areusually found in agreements made unilaterally, or they are often called ‘disclaimer’, which areusually intended to give protection for certain parties who provide services or goods like in creditand leasing contracts, or parking tickets. The existence of standard clauses requires supervisiongiven by BPSK and PKTN. However, there is some uncertainty of law due to two bodies sharingthe same authority to control.Keywords: agreement, clause, BPSK, consumer protection, PKTN, supervision
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BIOSKOP YANG MEMPERTUNJUKAN FILM TIDAK MEMPEROLEH SURAT TANDA LULUS SENSOR (Studi di Lembaga Sensor Film dan Bioskop) Indah Luthfiana Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indah Luthfiana Dewi, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang e-mail: indahluthfianadewiupy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor. Dalam Pasal 57 tersebut mengatur mengenai kewajiban memperoleh surat tanda lulus sensor terhadap film yang akan diedarkan dan/atau ditayangkan kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor, studi di Lembaga Sensor Film dan Bioksop di Malang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengawasan kepada pelaku usaha pertunjukan film (bioksop). Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor, studi di Lembaga Sensor Film dan Bioskop di Malang. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pegawai Lembaga Sensor Film Jawa Timur, manager lapangan bioskop X dan hubungan sosial bioskop Y di Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif analisa, yaitu dengan menggambarkan keadaan nyata dari objek yang diteliti di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait Surat Tanda Lulus Sensor belum berjalan dengan baik karena memiliki beberapa hambatan. Kata Kunci: Pelaksanaan Pasal, Penyensoran, Surat Tanda Lulus Sensor, Perlindungan Konsumen Bioskop ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 57 of Law Number 33 of 2009 concerning Film over Censorship Certificate. The law regulates the requirement to obtain the censorship certificate for the film shown to consumers. However, the practice of censorship has not been performed according to the law due to several factors such as lack of supervision for the parties in charge of cinema business. This research involved empirical juridical method and socio-juridical approach in which the observation was directly performed to help obtain the data regarding the implementation of Article 57 of Law Number 33 of 2009 concerning Film over Censorship Certificate. The data was obtained from interviews with staff in censorship agency in East Java, a field manager of cinema x and social relationship manager of cinema Y in Malang. The analysis took descriptive method, where real condition of the object observed was described. The research result reveals that Article 57 of Law Number 33 of 2009 has not been appropriately implemented due to several factors. Keywords: implementation of article, Censorship Certificate, protection for cinema viewers
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL GENAP DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Salsabila Saffira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salsabila Saffira, Lutfi Effendi, Agus YuliantoFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: salsabila_s@student.ub.ac.idABSTRAKKebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 mempunyai tujuan berupa perpindahan penggunaan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) menjadi penggunaan angkutan umum demi tercapainya kelancaran arus lalu lintas dan peningkatan kualitas udara. Namun pada pelaksanaan kebijakan terdapat beragamnya pelanggaran yang dilakukan oleh penggendara, dikarenakan pengawasan yang dilakukan masih secara manual. Dari analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor sarana dan prasana yang belum memadai sehingga perlu dilakukannya pelaksanaan upaya terhadap kebijakan tersebut.Kata Kunci: Kebijakan, Pembatasan Lalu Lintas, Ganjil Genap ABSTRACTThe policy of traffic restriction through even odd system in the Special Capital Region of Jakarta which is stipulated in Governor Regulation Number 88 of 2019 has the purpose for transferring the use of four-wheeled vehicles to the use of public transportation in order to create smooth vehicular traffic flow and improve air quality. However, in the implementation of the policy, there are various violations committed by the driver, because the supervision is still conducted manually. Based on the analysis, the authors conclude that the factors of infrastructures and facilities are not adequate, thus it is necessary to implement some efforts over these policies.Keywords: Policy, Traffic Restriction, Odd Even System
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KEGIATAN JASA TITIP BELI Putri Sandi Khusnul Rohmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Sandi Khusnul Rohmah, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul SajidinFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: putrisandi66@gmail.com ABSTRAKPenelitian dalam penulisan hukum ini secara objektif bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan hukum para pihak dalam kegiatan jasa titip beli dan menentukan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam kegiatan jasa titip beli. Kegiatan Jasa Titip sendiri merupakan fenomena yang marak terjadi di Indonesia saat ini.Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana peneliti menemukan prinsip-prinsip hukum dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) guna memecahkan masalah yang sedang terjadi atau yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan argumentasi hukum dengan metode Argumentum per Analogiam atau yang biasa disebut dengan analogi. Hal ini bertujuan untuk melakukan penyempitan hukum dengan mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Adapun peristiwa yang dikaitkan dalam penelitian ini, yaitu kegiatan jasa titip beli dan perjanjian titip jual atau yang biasa disebut dengan konsinyasi.Kata Kunci: Jasa Titip Beli, Penitip Beli, Penyedia Jasa Titip ABSTRACTThis research is aimed to describe the legal connection between parties involved in Jasa Titip (entrusting with task of buying things for others) and to determine the responsibility and right the parties have to comply with in Jasa Titip that becomes a growing trend in Indonesia. With normative method and statutory approach, this research has found the principles of law to be observed.The research data was analysed based on grammatical interpretation and argumentation of law based on the method of Argumentum per Analogiam or commonly known as analogy, which is aimed to narrow the law down by connecting one event to another. More obviously, this research relates the Jasa Titip with the agreement as consignment.Keywords: Jasa Titip, buyer through entrusting, Jasa Titip service provider
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI BANK DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH TERHADAP REALISASI KREDIT (Studi Putusan No. 19/PDT/2016/PT.YYK) Aulia Dyah Nareswari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Dyah Nareswari, Sihabudin, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: auliadyahn@yahoo.co.id   ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin lama bank menunjukan eksistensinya dalam bidang perekonomian suatu negara serta semakin nyata pula peranan bank yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi seiring dengan perkembangan perekonomian global, kini kerap ditemukan beberapa tindakan kecurangan dalam kegiatan perbankan. Salah satunya, kasus yang menimpa Subarjo selaku Debitur BPR Agra Arthaka Mulya, dimana data pribadinya digunakan oleh Direktur Utama BPR Agra Arthaka Mulya untuk menurunkan realisasi kredit demi kepentingan pribadi Direktur Utama BPR Agra Arthaka Mulya. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertegas klausula dalam perjanjian terkait adanya penggunaan Data Pribadi Nasabah dalam tindakan realisasi kredit. Perlindungan hukum represif diberikan dalam beberapa tahapan yang dilakukan oleh Hakim dengan mengabulkan beberapa petitum, akan tetapi perlindungan represif belum sepenuhnya terpenuhi dengan tidak adanya ganti rugi yang dituntut kepada Kreditur atas kerugian yang diderita Debitur. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Debitur, Perbuatan Melawan Hukum Direksi, Data Pribadi Nasabah, Realisasi Kredit ABSTRACT Banks keep contributing to the economy of the state and their roles are getting even more obvious in the society. However, banking is not growing without an issue, where infringement is commonly committed. Subarjo, one of the clients of Agra Arthaka Mulya, the bank that provides loan services, had to deal with the problem where his personal data was used by the bank director to grant the credit proposed for the director’s own interest. This research employed normative juridical method, statutory, and case approach and has found out that preventive and repressive legal protection can be given to the debtor. The preventive protection involves the implementation of provisions in a legislation in place and the reinforcement of the clauses set forth in an agreement regarding the use of clients’ personal data to grant loan for clients, while the repressive protection is provided through several stages by a judge granting several petitums. However, repressive protection is not entirely implemented when redress the creditor has to give to the debtor due to the loss caused is absent. Keywords: legal protection for debtors, tort committed by a director, client’s personal data, grant of loan
BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. MANDIRI AGUNG JAYA UTAMA MENURUT DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (Studi Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013) Devi Agustina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Agustina, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 e-mail: deviagustna@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi diperlukannya pemahaman mengenai ratio legis hakim dalam Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013  terkait tanggung jawab direksi dan bagaimana seharusnya batasan tanggung jawab direksi PT. MAJU dalam Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013  sesuai dengan doktin business judgement rule. Terdapat adanya permasalahan yang muncul mengenai pertanggungjawaban yang diputus oleh Hakim yang dijatuhkan pada PT. MAJU. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan direksi PT. MAJU bertentangan dengan UUPT dan Anggaran dasar PT. MAJU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pailit pada PT. MAJU dan menjatuhkan tanggung jawab pada PT. MAJU kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perjanjian tersebut, Toyib Saman tidak mendapatkan persetujuan dewan komisaris yang mana melanggar Pasal 98 ayat (3) UUPT dan Pasal 12 ayat (1) poin a Anggaran Dasar PT. Maju. Terlebih lagi, pengiriman uang pinjaman tersebut dikirmkan kepada rekening pribadi milik Toyib Saman bukanlah kepada rekening PT. MAJU. Apabila dianalisis menggunakan doktrin business judgement rule yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, Toyib Saman tidak dapat dilindungi dengan doktrin ini karena direksi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan itikad baik serta melampaui kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian pembebanan tanggung jawab seharusnya ada pada Toyib Saman secara pribadi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Doktrin Business Judgement Rule ABSTRACTThis research departs from the necessity to understand the ratio legis of Court Decision Number 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 concerning Director’s liability and to what extent the liability of the Director of PT. MAJU is in the Decision Number 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 according to the doctrine of business judgement rule. However, the decision passed by the judge was with an issue, in which the deed done by the Director of PT. MAJU indicates a contravention of Law concerning Limited Liability Companies (henceforth UUPT) and Articles of Association of PT. MAJU. This research employed empirical juridical method, statutory, case, and analytical approaches. The research data was analyzed based on prescriptive, grammatical, and systematic interpretation. The research results have revealed that the judge’s consideration to declare bankruptcy for PT. MAJU and to decide to lay the liability in PT. MAJU is deemed inappropriate since the agreement did not get any approval of the commissaries, and this violated Article 98 paragraph (3) of UUPT and Article 12 paragraph (1) point a of Articles of Association of PT. MAJU. Moreover, this does not indicate any individual interest. The loan, however, was not transferred to the account of the company, but to Toyib Saman’s. From the perspective of business judgement rule as governed in article 97 paragraph (5) of UUPT, the director of the company could not be protected with this doctrine since the director failed to implement precautionary principle and good faith, and he also went beyond his authority. Thus, the liability should have been Toyib Saman’s and it might have involved his own asset to pay off the debt to PT. Galena Surya Gemilang. Keywords: Responsibilities, Directors, Business Judgment Rule Doctrine
URGENSI HUKUM PENGATURAN IZIN PERKAWINAN BAGI PASANGAN BELUM BERUSIA 21 TAHUN Ilham Khalid Lubis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilham Khalid Lubis, Suhariningsih, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: ilhamkhalid.lubis@gmail.com ABSTRAK Batas usia untuk melangsungkan suatu perkawinan telah mengalami perubahan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan batasan usia ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur dan menghapus diskriminasi gender antara pria dan wanita. Adanya batasan usia ini supaya orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa, dan kematangan fisik yang sangat memadai. Permasalahan hukum muncul, ketika penentuan mengenai izin orang tua yang termaktub dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, hal ini dikarenakan kurang lengkapnya penjelasan ketika batas usia perkawinan sudah melebihi batas usia kedewasaan, namun harus membutuhkan izin dari orang tua, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah melangsungkan suatu perkawinan. Dikarenakan kurang lengkapnya penjelasan yang lebih lanjut dari perkawinan yang harus membutuhkan izin orang tua apabila masih berusia di bawah 21 tahun ini, maka perlu dicari urgensi diaturnya tentang hal ini berusia di bawah 21 tahun ini maka perlu dicari urgensi diaturnya ketentuan tentang hal ini.Kata kunci: Izin orang tua, pasangan belum berusia 21 tahun, urgensi ABSTRACTAge limit for marriage for both men and women has changed to 19 years old, as stipulated in Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendment of Law Number 1 0f 1974 concerning Marriage. This change in age limit implies that marriage must not be held for those underage and aims to abolish discrimintation between both sexes. Age limit is intended to put the couples in an acceptable condition in terms of their reasoning capability, mentalitu, and physical appearance. Howerver, a legal issue may arise when itu comes to consent of parents, as set forth in the provision of Article 6 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, asserting that couples under 21 years old cannot hold any marriage unless they have consent from their parents. This provision does not clearly mention the condition whether permission form parents is still needed when an individual reaches maturity despite their age. Departing from this conflict, this research suggests that there be a consideration of a new regulation concerning marriagw that couples may wish to hold when they have not reached 21. Keywords: consent of parents, couples under 21 years old, urgency 
UPAYA PENINDAKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas) Kevin Jeremy Anugrah Kencana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Jeremy Anugrah Kencana, I Nyoman Nurjaya, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur - Indonesia e-mail: kevinjeremy99@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilakukan guna meneliti permasalahan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pada tingkat penyidikan di Kabupaten Kapuas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas dan apa yang menjadi faktor penyebab penyidikan terhadap penanggulangan kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak efektif di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Kesimpulan atas hasil yang diperoleh peneliti adalah penyebab tidak efektifnya proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian resor Kabupaten Kapuas memiliki beberapa kendala atau faktor. kendala tersebut diantaranya disebabkan karena faktor internal dan eksternal dalam Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas. Kata Kunci: kebakaran hutan dan lahan, penyidikan, tindak pidana ABSTRACTThis research studies issues of forest and land fire regarding enquiry in the regency of Kapuas. This research aims to find out the process of enquiry into this case by Sub-Regional Police Department of the Regency of Kapuas and what factors have made this enquiry ineffective. With empirical juridical method and socio-juridical approach, this research observed the case in descriptive and qualitative analysis. The research has found out that both internal and external factors may have interrupted the enquiry conducted by the police. Key Words: forest and land fire, enquiry, criminal offense 
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS OLEH PERUSAHAAN DI BIDANG AIRLINES CATERING DALAM PENGENDALIAN KEAMANAN PRODUK MAKANAN BAGI KONSUMEN PENERBANGAN (Studi di PT. Aerofood Indonesia Unit Surabaya) Ni Made Ayu Astiti Wulandari Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Made Ayu Astiti Wulandari, Reka Reka Dewantara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: ayuastitiwulandari@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan Prinsip Akuntabilitas oleh Perusahaan di bidang airlines catering dalam pengendalian keamanan produk makanan bagi konsumen penerbangan. Penerapan prinsip Akuntabilitas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara mengenai dasar pengelolaan Perusahaan sesuai dengan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan untuk dapat mewujudkan pengendalian terhadap keamanan produk makanan bagi konsumen penerbangan dengan baik. Sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum yaitu dengan Teknik Wawancara dan Teknik Dokumen. Teknik wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para narasumber. Sedangkan Teknik dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas oleh Perusahaan di bidang airlines catering dalam pengendalian keamanan produk makanan bagi konsumen penerbangan belum terlaksana dengan baik karena terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan. Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Akuntabilitas, Perusahaan, Konsumen Bagi jasa Penerbangan ABSTRACTThis research aims to find out the implementation of accountability principle in an airlines caterer regarding the control of food product safety for aircraft passengers. This principle is relevant to Article 3 Paragraph (2) of the Minister of State-owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 concerning Amendment of the Regulation of Minister of State-owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-owned Enterprises according to function, application, and accountability of company organs to have good control over food product safety for aircraft passengers. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The primary and secondary materials were obtained from interviews, involving direct questioning to informants and documentation involving the collection of facts and data saved in particular documents. The research result reveals that the implementation of accountability principle in the airlines caterer regarding the issue is not effectively performed due to several impeding factors amidst the execution. Keywords: implementation, accountability, company, aircraft consumers

Page 414 of 563 | Total Record : 5629

 412   413   414   415   416 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue