cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 416   417   418   419   420 
URGENSI PENGATURAN BATASAN TARIF TERTINGGI SKRINING COVID-19DI INDONESIA (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19) Laras Ayu Lintang Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laras Ayu Lintang Sari, Iwan Permadi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: larasayu@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum surat edaran ditinjau dari aspek kepastian hukum dan mengetahui apa urgensi pengaturan batasan tertinggi tarif skrining COVID-19. Pemilihan tema ini berawal dari tarif skrining COVID-19 berbeda yang ditawarkan oleh pihak pemberi layanan skrining COVID-19 yang dikhawatirkan berpotensi menjadi ajang komersialisasi bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan saat pandemi. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 dibutuhkan penanganan yang cepat dan sigap dari pemerintah. Tindakan pemerintah dalam menerbitkan surat edaran oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan yang menetapkan batasan tarif tertinggi skrining COVID-19 sebagai bentuk kepastian hukum akan biaya skrining COVID-19 yang variatif di masyarakat. Tujuan pembentukan surat edaran tidak selaras dengan bentuk produk hukum yang diterbitkan, hal ini melahirkan kekaburan norma hukum pada materi muatan surat edaran. Kedudukan surat edaran yang merupakan peraturan kebijakan dan hakikatnya sebagai produk tata naskah dinas yang digunakan untuk alat komunikasi kedinasan berisi pemberitahuan akan hal tertentu sehingga sifatnya informatif, idealnya tidak dapat memuat materi muatan yang bersifat mengatur yang melampaui materi kewenangannya. Penetapan batasan tarif tertinggi skrining COVID-19 dalam bentuk surat edaran tidak mampu memberikan kepastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena kebijakan penetapan tarif skrining COVID-19 merupakan salah satu aspek penting yang menyangkut hak- hak dasar pelayanan kesehatan yang wajib dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, tidak cukup apabila kebijakan tersebut hanya diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang tidak mampu mengandung jaminan kepastian hukum. Jenis penelitian, penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan. Peneltiian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dalam mengoptimalkan pengaturan batasan tarif tertinggi skrining COVID-19. Kata Kunci: Surat Edaran, Tarif Skrining COVID-19, Kepastian Hukum ABSTRACTThis research aims to find out the legal consequence of a circular letter in the perspective of legal certainty and to investigate the urgency in regulating upper band tariff of COVID-19 screening different from the price offered by those in charge of administering the screening services, and this seems to be for commercial purpose for those intending to get more profit during the pandemic. COVID-19 has pushed the government to give immediate services to help tackle the pandemic. This upper band tariff as governed in the regulation is intended to provide legal certainty amidst varied tariffs of COVID-19 set in society. However, what is governed in the circular letter is not in line with regulatory product made, and this situation leaves the vagueness of norm regarding the matters set forth in the circular letter which is principally a product of official document management for official communication instrument consisting of notification. Thus, this instrument is informative and should not contain any regulatory materials since this is not within its authority. The setting of this upper band tariff in the circular letter cannot provide any legal protection and this lack is potential to trigger particular legal consequences. This issue is deemed important to study because the policy concerning tariff screening of COVID-19 is one of the important aspects that deal with basic rights of health services deserving legal protection. Thus, the circular letter in this case cannot guarantee legal certainty. This research was conducted based on normative juridical method and statutory approach and is expected to serve as a reference to optimize the regulation of upper band tariff of COVID-19 screening.   Keywords: Circular Letter, COVID-19 Screening Tariff, Legal Certainty
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG BATUAN DI KABUPATEN MALANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang) Marina All Bright Sihombing
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marina All Bright Sihombing, Indah Dwi Qurbani, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: marinasihombing20@gmail.com   ABSTRAK Penelitian hukum ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pelanggaran izin usaha pertambangan terhadap pelaku usah tambang batuan di Kabupaten Malang, yang pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha tambang batuan di Kabupaten Malang yang melanggar dengan idak memiliki izin usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pelanggaran izin usaha pertambangan terhadap pelaku usaha tambang batuan di Kabupaten Malang dan Bagaimana pelaksanaan akibat hukum pelanggaran izin usaha pertambangan tersebut terhadap pelaku tambang batuan di Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif Empiris. Akibat hukum pelanggaran izin usaha pertambangan terhadap pelaku usaha tambang batuan di Kabupaten Malang adalah pelaku usaha akan di kenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah), dan kedua dapat dikenakan sanksi administratif berupa (a) Peringatan tertulis, (b) Denda, (c) Penghentian sementara sebagian ayaupun seluruh kegiatan eksplorasi/produksi; dan/atau (d) Pencabutan IUP atau Izin Usaha Pertambangan, IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin usaha pertambangan untuk penjualan, SIPB, dan kemudian IPR atau Izin Pertambangan Rakyat.Kata Kunci: Akibat Hukum, Izin Usaha, Tambang Batuan ABSTRACTThis research studies the violation of mining permit committed by mining business people in the Regency of Malang since most mining industries are found without permit. The research problem is focused on investigating what legal implication of this permit violation is on rock mining business people in the Regency of Malang and how this legal implication takes place. With normative empirical method, this research has found out that the mining industries violating the regulation regarding rock mining permit are subject to five years’ imprisonment and fine as much as one hundred billion rupiahs. Administrative measure could also be imposed as sanction, constituting (a) written warning, (b) fine, (c) temporary closure of part or all of rock mining operation; and/or (d) revocation of mining permit, special mining permit, sale mining permit, SIPB, and artisanal mining permit. Keywords: legal implication, business permit, rock mining 
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI SUBROGASI DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN (Studi Di PT. BPR Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang) Melinda Indriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melinda Indriani, Siti Hamidah, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: melindaindriani5@gmail.com   ABSTRAK Bank dalam memberikan penyaluran kredit kepada debitur didasarkan atas prinsip kepercayaan, hal ini lah yang memberikan risiko terjadinya suatu kredit bermasalah. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BPR Sadhya Muktiparama untuk mengatasi kredit yang bermasalah dilakukan upaya penyelamatan kredit dengan cara pengajuan klaim penjaminan Subrogasi kepada Lembaga Penjaminan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Subrogasi pada Bank BPR Sadhya Muktiparma dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Subrogasi yang dilakukan pada Bank BPR Sadhya Muktiparma dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur Bank BPR Sadhya Muktiparama, Kepala bagian Legal Kredit Bank BPR Sadhya Muktiparama, dan Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi PT. Jamkrida Jatim, serta data berupa contoh PKS, daftar klaim Subrogasi, literatur, dan peraturan perundangan. Berdasarkan pembahasan,  kendala yang dihadapi ialah hak klaim ditolak karena masih belum berlaku efektif, klaim telah kadaluarsa, serta kendala dalam proses pengembalian dana talangan. Upaya yang dilakukan Bank BPR Sadhya Muktiparama dilakukan pengajuan klaim kembali sesuai dengan ketentuan BI dan OJK, dilakukan penagihan secara proposional kepada debitur dan kunjungan secara on the spot serta memberikan solusi seperti dilakukan restrukturisasi, keringann bunga, denda dan biaya, dilakukan take over kepada bank lain, atau bahkan meminta bantuan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga yang lain. Namun apabila solusi tersebut tidak memberikan hasil yang optimal maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank BPR Sadhya Muktiparama ialah dengan melakukan pendaftaran lelang agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna untuk melunasi tunggakan hutang kredit debitur.Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Penyelamatan Kredit, Subrogasi ABSTRACTTrust seems to be the common principle banks rely on in providing loans for debtors, and this trend often seems to lead to bad credit. When this issue comes up, banks, like what BPR Sadhya Muktiparama has performed, usually refers to credit recovery by requesting claim of subrogation addressed to deposit insurance. This research aims to investigate what impeding issues are faced in the exercise of subrogation in Bank BPR Sadhya Muktiparama to recover bad credit. With empirical juridical method and socio-juridical approach, this research collected data from interviews with the Director of the bank, the Head of Legal Division of Credit, and the Head of Division of Claims and Subrogation in PT. Jamkrida Jatim. Some other research data was obtained from PKS, subrogation claim list, literature, and legislation. This research has found out that the claim was rejected since the claim was not into effect yet, expired, and there were some issues regarding the bailout. The solution is that usually that the claim should be re-requested according to the provisions set by BI and Financial Services Authority (OJK), collection of debt has to be proportionally performed, and on the spot visit should be performed. Other solutions also involve restructuring, interest waiver, fine, levies, and takeover to another bank, or the involvement of family members to settle the case. When all those cannot contribute any resolution, the only measure the BPR Sadhya Muktiparama could take is to register the object as a security in auction to State Assets and Auction Service Office, and this auction is to help pay off the debt. Keywords: Bad Credit, Credit Recovery, Subrogation
URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN FINANCIAL PLANNER DALAM SEKTOR INVESTASI PASAR MODAL DI INDONESIA Metiya Yokhanan Singarimbun
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metiya Yokhanan Singarimbun, Sihabudin, Bambang Winarno Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: metiyayokhanan99@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi dari adanya pengaturan pengawasan terkait profesi Financial Planner khususnya dalam sektor Investasi Pasar Modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, profesi Financial Planner tidak memiliki regulasi di Indonesia khususnya pada sektor Pasar Modal padahal memiliki peran penting dalam sektor Pasar Modal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus terkait Financial Planner khususnya pada sektor Pasar Modal Indonesia agar memberi kepastian hukum bagi investor yang menggunakan jasa Financial Planner. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk mengatur profesi Financial Planner jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sehingga secepatnya OJK harus meninjau dan mengatur profesi ini agar dapat menjamin kepastian penegakan hukum Financial Planner dalam Pasar Modal. Kata Kunci: Financial Planner, Pasar Modal, dan Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACTThis research aims to analyse the urgent consideration of the regulations intended to conduct a supervision over professional position as a financial planner especially in the sector of capital market investment in Indonesia. With normative juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research has found out that the professional position as a financial planner is not under any regulations of capital market investment, contrary to the significant role this profession plays in this sector. That is, related regulations should be made to ensure legal certainty for investors who hire financial planners. Financial Service Authority (OJK) holds an authority to govern this professional position based on Law Number 21 of 2011 concerning OJK. In other words, the OJK should immediately regulate this professional position to ensure the law enforcement regarding the role of financial planner in capital market.Keywords: financial planner, capital market, financial service authority
BUDAYA HUKUM BURUH NELAYAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRI PERIKANAN ( Studi Pada Masyarakat Nelayan Pantai Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ) Muhamad Elmi Habib
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Elmi Habib, Rachmad Safa’at, Ratih Dheviana Puru HT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 165 Malang e-mail: elmihabib09@gmail.com   ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap nelayan sangatlah penting, tidak terkecuali perlindungan terhadap buruh nelayan terkait Jaminan Kecelakaan Kerja. Peraturan mengenai perlindungan nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman  wajib memberikan perlindungan atas resiko penangkapan ikan, pembididaya ikan dan usaha pergaraman pada nelayan buruh, penggarap lahan budidaya dan penggarap tambak garam melalui, (a) asuransi perikanan atau pergaraman untuk kecelakaan kerja dan (b) asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa. Peneliti mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Buruh Nelayan Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja di Pantai Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupatan Malang ? dan (2) Bagaimana budaya hukum buruh nelayan di Pantai Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupatan Malang terkait Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, terkait dengan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer meliputi wawancara dan kuisioner,teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan bagi buruh nelayan terkait jaminan kecelakaan kerja masih belum bejalan dengan baik karena masih banyak buruh nelayan yang belum mendapat perlindungan terkait jaminan kecelakaan kerja, kemudian Buruh nelayan dan nelayan pemilik menyikapi pembentukan budaya hukum lebih cenderung ke arah menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pengetahuan terkait hukum, pendapatan, kesadaran hukum, pendidikan, faktor dari nelayan pemilik, faktor sikap nelayan buruh dan nelayan pemilik serta faktor sosialisasi, pengawasan, penegakan hukum dari Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci: budaya hukum, perlindungan buruh nelayan, jaminan kecelakaan kerja, Undang-Undang No 7 Tahun 2016 ABSTRACTThe legal protection for both fishermen and labor fishermen are essential in terms of their right to the insurance of work accident. The protection for fishermen is governed in Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farming, and Salt Farming. This law elaborates that fish and salt industries are required to provide their laborerswith protection against the risk that may arise when they work, and this protection involves: (a) work accident fishing insurance or salt farming insurance and (b) life insurance. This research studies the following research problems: (1) how is the legal protection of the labor fishermen implemented regarding the insurance of work accident in SendangBiru beach of Tambakrejo Village, the District of SumbermanjingWetan, the Regency of Malang? And (2) how is the legal culture among the labor fishermen in the location regarding the insurance of work accident? This research employed an empirical juridical method a socio-juridical approach. The data involved both primary materials collected from interviews and questionnaires. The data was analyzed based on the qualitative method. From the analysis, the research has found out that the law has not been effectively implemented since most fishermen are not protected with insurance of work accident, and the majority of them are likely to contravene the legislative provisions concerning the exercise of the protection through the insurance of work accident due to several factors such as law, income, legal awareness, education, factors coming from the owners of fishing industries, labor fishermen, introduction to society, supervision, law enforcement performed by Fishing Agency of the Regency of Malang and Fishing Agency in the Province of East Java. Keywords: legal culture, protection for labor fishermen, insurance of work accident, Law Number 7 of 2016
ASAS KEMANFAATAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Muhammad Rafid Zuhdi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Muhammad Rafid Zuhdi, Aan Eko Widiarto, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145 Indonesia e-mail: mrzuhdi26@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh perubahan ketentuan hukum acara pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang KPK yang berlaku khusus (lex specialis) diubah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku umum (legi generali) dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan politik hukum perubahan pemberlakuan ketentuan hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemanfaatan  pemberlakuan ketentuan hukum acara pidana dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Metode dalam melakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan KPK menggunakan pendekatan penelitian  berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis deduksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : pertama, Politik hukum perubahan pemberlakuan ketentuan hukum acara dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi bertujuan agar undang-undang terkait Korupsi disesuaikan dengan RUU KUHP dan KUHAP sebagai “payung hukum” dan berlakunya kembali prosedur khusus bagi pejabat negara tertentu dikarenakan pejabat negara merupakan representasi dari negara. Kemudian perubahan pemberlakuan ketentuan tersebut tidak tepat dikarenakan menggunakan aturan hukum yang bersifat umum, kedua Pemberlakuan ketentuan hukum acara pidana dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka tindak pidana korupsi bertentangan dengan terori maslahah karena tidak mendatangkan kemaslahatan, dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam konteks siyasah syar’iyyah dan justru akan mendatangkan kemudharatan. Kata Kunci: hukum acara, pemeriksaan tersangka, tindak pidana korupsi, siyasah syar’iyyah ABSTRACTThis research aims to find out and describe the politics of law regarding the change in the effectuation of the legal provision over enquiring a defendant involved in a criminal corruption and to investigate and describe the benefit of the effectuation of the provision of procedural law regarding the enquiry in the perspective of siyasah syar’iyyah. This research employed normative juridical method; library research from relevant books, journals, and literature; statutory, comparative, and conceptual approaches. The data obtained was analysed based on descriptive analysis. The results of the research have found out that: first, the politics of law regarding the change in the effectuation of the provision of procedural law over the enquiry into criminal corruption aims to have Law concerning Criminal Corruption adjusted to Draft Criminal Code and Draft Criminal Code Procedure as the legal protection that is codified and integrated, and the re-effectuation of special procedure governing particular civil servants is required since they are the representatives of the state. The change in the provisions is considered inappropriate because they are based on the rules of law that are more general, and, secondly, the effectuation of general provisions in criminal code procedure in enquiring the defendant contravenes the theory  of maslahah (benefit) since it does not bring merit to people and because it is not relevant to the principles of fiqhiyyah in the context of siyasah syar’iyyah. This irrelevance will potentially spark harm. Keywords: procedural law, enquiry of defendant, criminal corruption, siyasah syar’iyyah
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS Muhammad Rizky Novianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rizky Novianto, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: mriznov@gmail.com   ABSTRAK Penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Padahal penggunaan Digital Signature menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi elektronik bagi Notaris atau cyber notary yang juga dapat membantu kondisi kedaruratan kesehatan dalam Pandemi COVID-19. Namun, dalam penyesuaian terhadap kondisi kedaruratan kesehatan tersebut, Notaris justru menjadi pejabat umum yang tertinggal untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan analisis keabsahan penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia dan analisis akibat hukum dari penggunaan Digital Signature terhadap akta Notaris. Dari analisis tersebut diperoleh jawaban bahwa penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris belum memiliki keabsahan sebagai akta otentik karena Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi sebagaimana bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penggunaan Digital Signature oleh Notaris terhadap akta notaris sepanjang belum diaturnya penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris akan berakibat hukum terhadap Akta tersebut menjadi berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kata Kunci: Keabsahan, Akta Notaris, Digital SignatureABSTRACTThe use of digital signatures on notarial deeds is not explicitly governed in positive law in Indonesia, and this absence has left legal loopholes. A digital signature serves as an important part of electronic certification for notaries or cyber notaries. The existence of this digital signature is also essential, especially during the pandemic. However, notaries seem to be professionals who are left a bit behind in executing their tasks. Departing from this issue, this research analyses the digital signature on notarial deeds according to positive law in Indonesia and the legal implication of the use of digital signature on notarial deeds. The results of the analysis reveal that the digital signature does not hold any legality to be used on authentic deeds simply because the issuance of the deeds require the presence of the parties involved, and the real signatures instead of the digital ones have to be given before other parties and witnesses as governed in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 20 of 2014 concerning Notarial Position (UUJN). The use of digital signatures by notaries on notarial deeds will turn the deeds into underhand kinds since this issue is not yet governed in any regulatory provisions. This issue is elaborated further in Article 16 paragraph (9) of Law Number 2 of 2014, asserting that if one of the requirements as intended in paragraph (1) letter m is not fulfilled, the deeds serve as not more than underhand documents. Keywords: legality, notarial deeds, digital signature
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) Mukhamad Andri Cahya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mukhamad Andri Cahya Putra, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang, Jawa Timur e-mail: mandriputra@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pembuangan Limbah B3 yang terletak dikawasan DAM Yani, Desa Budugsidrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tanpa izin kepada pihak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah (B3) Abu Slag Aluminium, Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran yang dihasilkan dari Abu Slag Aluminium dan Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium. Karya tulis ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pencemaran Dumping Limbah B3 yang ada di DAM Yani dan tersebar di wilayah Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bertindak melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung yang menghasilkan bahwa masih terdapat permasalahan lingkungan hidup dan industri yang belum berbadan hukum. Setela itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan sanksi administratif kepada pelaku industri yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  dan melakukan upaya pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 yang ada di kawasan DAM Yani dan di Kecamatan Sumobito da Kecamatan kesamben.Kata Kunci: Pengawasan, Pencemaran, Limbah Bahan Berbahaya da Beracun (B3) ABSTRACTThis research departs from the toxic waste dumped at Yani dam, Budugsidrejo village, the District of Sumobito, the Regency of Jombang without any consent of related parties, as set forth in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management. This research aims to find out and analyse the implementation of the supervisory function held by the Environment Agency in the Regency of Jombang regarding the supervision over slag polluting environment as toxic waste and describe the underpinning and impeding factors experienced by the Environment Agency in conducting the supervisory measures over the pollution of the slag. The measures taken by the environment agency concerning the toxic waste were also observed and analysed. With the empirical juridical method and socio-juridical approach, this research reveals that the pollution caused by the slag as toxic waste polluting the Yani dam and all over the district of Sumobito and Kesamben violates the legislative provisions. Under the supervision of the Environment Agency, many industries were found to have no legal entities, and environmental problems are still mounting. The environment agency imposes an administrative measure as a sanction on those involved in industrial activities failing to conform to the legislation. The agency also performed the recovery of the land contaminated by the toxic waste in the area. Keywords: supervision, pollution, toxic waste
PEMBERIAN HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA Ovelia Aiko Rotua Pakpahan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ovelia Aiko Rotua Pakpahan, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. M.T Haryono No. 169 Malang e-mail: aikorot89@gmail.com   ABSTRAK Bentuk kepedulian pemerintah yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana realisasi pemberian hak jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan yang dilakukan oleh PT. GO-JEK bagi pengemudi ojek online (sepeda motor berbasis aplikasi) di Kota Palangka Raya. Kedua, Apa saja kendala dalam hal realisasi pemberian hak jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan yang dilakukan oleh PT. GO-JEK bagi pengemudi ojek online (sepeda motor berbasis aplikasi) di Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pemenuhan aspek jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi. Typologi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sudah adanya program GO-JEK Swadaya sebagai pemenuhan hak jaminan sosial terhadap driver, namun hal itu belum maksimal terealisasikan. Beberapa kendala yang ditemui adalah belum adanya aturan yang mewajibkan PT. GO-JEK Indonesia untuk mewajibkan driver mengikuti program swadaya, kurangnya sosialisasi dan minimnya kesadaran driver itu sendiri untuk mengikuti jaminan sosial tersebut. Untuk itu diperlukannya aturan yang jelas serta peran semua pihak dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial terhadap driver ojek online. Kata Kunci: Jaminan Sosial, GO-JEK, driver ABSTRACTThe government supports the idea by issuing the Regulation of Minister of Transportation Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorbike Riders regarding Public Interest. The research problems involve how the rights of social security for employment and health are realized by PT. GO-JEK for online taxi bike riders in Palangka Raya city, and what impeding factors interrupt the realization of the provision of the social security for employment and health as administered by PT. GO-JEK for the online taxi bike riders in Palangka Raya. This is a descriptive research aiming to describe the government’s policy intended to fulfil the aspect of social security for employment for the taxi bike riders, while the typology of this research involved socio-juridical method that compares what takes place in real life to the regulation in place. The research has found out that GO-JEK has initiated the program aiming to fulfil the social security for the riders, but this program has not been optimally implemented because no regulations specifically making it compulsory for riders to be registered in the program. Moreover, the introduction to the program is minimum and the awareness of the riders to participate in the program is quite low. Thus, specific regulations concerning the fulfilment of the rights of social security for online-based taxi bike riders and participation of all parties in this program are required. Keywords: Social Security, GO-JEK, driver
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERSETUBUHAN PASAL 286 KUHP YANG MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN Ridho Fridayananda Apriliendy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridho Fridayananda Apriliendy, Masruchin Ruba’i, Nurini Aprilianda   Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang, Jawa Timur e-mail: ridhofa@student.ub.ac.id   ABSTRAK Perlindungan hukum korban tindak pidana kesusilaan memiliki banyak jenis dan macamnya, namun di dalam tulisan ini lebih difokuskan terhadap tindak pidana persetubuhan Pasal 286 KUHP yang melakukan pengguguran kandungan. Pemilihan tema ini didasarkan pada fakta bahwa korban persetubuhan Pasal 286 KUHP yang disetubuhi dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya tidak memiliki kewenangan dan perlindungan hukum untuk meminta dilakukan aborsi atas kehamilan yang tidak diinginkan. Metode yang digunakan dalah metode pendekatan perundang-undangan. Teknik yang digunakan di dalam karya tulis ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif melalui data yang telah dikualifikasi secara kualitatif. Dasar dari penelitian ini adalah bahwa trauma psikologis yang dialami oleh korban persetubuhan baik Pasal 285 KUHP sebagai korban perkosaan dan Pasal 286 KUHP dampaknya sama akibat perbuatan tersebut. Pasal 286 KUHP masih mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban dari persetubuhan yang dilakukan pelaku kepadanya selama dapat dibuktikan ada unsur daya paksa di dalam tindakan aborsi yang dilakukannya. Namun tetap tindakan aborsi yang dilakukan tidak bisa dikecualikan dari hukuman karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur pelegalan aborsi terutama pada korban persetubuhan Pasal 286 KUHP. Dilihat dari dampak trauma psikologis dan unsur daya paksa yang melatarbelakangi perbuatan tersebut, diperlukan depenalisasi atas hukuman dari melakukan aborsi bagi korban persetubuhan Pasal 286 KUHP.Kata Kunci: Korban, tindak pidana persetubuhan, aborsi, pingsan atau tidak berdaya ABSTRACTThis research is focused on the crime of sexual violence as in Article 286 of Criminal Code followed by abortion. This research topic departs from the situation where the victim was raped when she was unconscious and helpless. In this case, the victim also has no authority and legal protection for abortion over the pregnancy the victim never expected. This research employed statutory approach, grammatical and extensive interpretation of the data that was qualitatively qualified. The basis of this research refers to the trauma experienced by the victim of the sexual violence as in either Article 285 or 286 of Criminal Code. Article 286 implies that the legal protection exists for the victim willing to do abortion as long as she is forced by a particular condition to do so. However, this abortion is still punishable by law since the legislation in Indonesia still takes this abortion unlawful, especially in Article 286 of Criminal Code. In terms of the psychological traumatic condition and compulsion that support this act, depenalization of this abortion done by the victim as governed in 286 of Criminal Code should be taken into account. Keywords: victim, criminal sexual violence, abortion, unconscious, helpless

Page 418 of 563 | Total Record : 5629

 416   417   418   419   420 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue