cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 418   419   420   421   422 
PATROLI SIBER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Polres Malang Kota) Ahmad Yusron Abdillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Yusron Abdillah, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ahmadyusron@student.ub.ac.id ABSTRAK Penyebaran pornografi semakin marak tersebar di media sosial. Salah satu cara penyebarannya melalui transaksi jual beli. Polri sebagai instansi pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah perbuatan tersebut. Patroli siber oleh Cyber Troops menjadi upaya yang dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut. Penulis menggunakan Metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis-sosilologis. Data  primer, sekunder dan tersier diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Dasar hukum pembentukan Cyber Troops sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena tidak menimbulkan kewenangan baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan suatu kewenangan diskresi yang dilakukan oleh Kapolri. Pencegahan yang dilakukan Cyber Troops tidak melanggar hak asasi pengguna media sosial karena setiap anggota Cyber Troops diberi penugasan secara resmi oleh Kapolresta dan didasarkan pada kewenangan sah sebagaimana diatur UU-Polri dan UU-ITE. Strategi yang harus dilakukan oleh Cyber Troops agar dapat lebih optimal dalam mencegah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial Mengintensifkan dialog antara Cyber Troops dengan anggota masyarakat secara online, menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (stake holders), dan meningkatkan keterpaduan dengan Satuan Fungsi Kepolisian di Lingkup Polresta Malang Kota dan Instansi lain di luar Polri. Kata Kunci: Jual-Beli Pornografi, Cyber Troops, Media Sosial ABSTRACTPornography transactions are rising on social media. Indonesian National Police (Polri) as a government institution is responsible to ensure social order and safety as part of prevention. Cyber troops has been taken as a measure of prevention. This research employed an empirical- juridical method and socio-juridical approach. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from interviews, observation, and the study of documents which were further analyzed by using a descriptive-qualitative method. The legal basis of the enforcement of Cyber Troops refer to the Regulation of the Head of Polri Number 23 of 2010 and Law Number 2 of 2002 concerning Polri, and this enforcement does not give rise to the new authority that contravenes legislation, and this is also a discretion performed by the Head of Polri. The prevention conducted by Cyber Troops does not violate human rights to use social media since every member of the Cyber Troops is officially assigned by the Head of Sub-Regional Police Department according to a legal authority as governed in Law concerning Indonesian National Police and Law concerning Electronic Information and Transactions. For optimal results, Cyber Troops needs to interact, hold a discussion, and build a partnership with the members of public online and stakeholders. Optimizing the harmony of police function unit within the scope of the Sub-Regional Police Department of Malang City and other institutions outside the police department is also required. Keywords: pornography-laden transactions, Cyber Troops, social media
EFEKTIVITAS PASAL 19 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI KOTA PONTIANAK (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak) Angelyn Haprilla
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angelyn Haprilla, Lutfi Effendi, Shinta Hadiyantina, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: angelhaprilla70@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan yang melarang masyarakat bermain layang-layang di Kota pontianak, yakni Pasal 19 Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang bermain layang-layang sehingga terjadi kesenjangan antara das sein dengan das sollen. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak, serta faktor-faktor penghambat dan solusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penegak dalam efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, serta data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pаsаl 19 Perаturаn Dаerаh Nomor 11 Tаhun 2019 Tentаng Ketertiban Umum belum berjаlаn efektif dikаrenаkаn beberаpа fаktor dаri teori efektivitаs hukum yаng dikemukаkаn oleh Soerjono Soekаnto tidаk terpenuhi. Hal tersebut dikаrenаkаn oleh penegаk hukumnyа yаkni DINSATPONTI dаn dipengаruhi oleh mаsyаrаkаt yаng kesаdаrаn untuk memаtuhi perаturаn hukum yаng berlаku mаsih rendаh. Sertа upаyа yаng dilаkukаn Dinаs Satpol PP sudаh cukup bаik nаmun mаsih perlu ditingkаtkаn lаgi.Kata Kunci: Ketertiban Umum, Larangan Bermain Layang-layang, Das Sein dan Das Sollen ABSTRACTThis research observes the conflict between Article 19 of Local Regulation of Pontianak City Number 11 of 2019 concerning Public Order prohibiting people from flying kites and the reality where people are still found to fly kites in the area (das sein v das sollen). This research also aims to find out the effectiveness of the regulation, the impeding factors interrupting its enforcement, and the solution given by Civil Service Police Unit of Pontianak as the enforcers of the regulation. With an empirical juridical method and a socio-juridical approach, the research data was analysed based on descriptive qualitative analysis. The research result reveals that the local regulation is not effectively implemented due to several factors in line with the notion of Soerjono Soekanto. This issue also comes from the factor like DINSATPONTI as the enforcer and lack of awareness of the compliance with the law. The existing measures need improvement. Keywords: public order, prohibition of flying kites, Das Sein and Das Sollen 
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMBIAYAAN PADA AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH Aulia Rasyidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rasyidah, Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: auliarasyidah@student.ub.ac.id   ABSTRAK Ketidakjelasan pencantuman spesifikasi barang pada akad wakalah dapat memunculkan kesalahpahaman pada objek akad oleh para pihak. Posisi dominan yang dimiliki nasabah dalam menguasai dana pembiayaan untuk pembelian barang juga berakibat pada pembelian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian. Hal ini melanggar unsur subjektif berupa cacatnya kehendak sebagaimana tertera dalam pasal 20 KHES dan 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui akibat hukum penyalahgunaan pembiayaan pada akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang - undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis (аnаlyticаl Approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyalahgunaan pembiayaan akad wakalah terhadap pembiayaan murabahahah disebabkan atas pencantuman spesifikasi objek yang tidak jelas sehingga nasabah dapat membeli barang yang tidak sesuai dengan yang tertera pada akad. Klausula tersebut telah melanggar ketentuan unsur subjektif mengenai syarat kesepakatan objek akad sebagaimana dalam pasal 20 KHES dan pasal 1320 KUHPerdata serta berakibat hukum pada rusaknya akad. Cacat kehendak menjadikan status hukum akad wakalah menjadi rusak atau fasad, sehingga harus dibatalkan oleh para pihak berdasarkan penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyalahgunaan pembiayaan tersebut juga memunculkan hak baru antara kedua belah pihak, yaitu hak khiyar. Bank sebagai pihak yang dirugikan dapat memutuskan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu kesepakatan. Perubahan kewajiban terletak pada pihak bank sebagai penjual yaitu mengganti peran bank kepada pemasok untuk melakukan penyerahan barang kepada nasabah. Penyalahgunaan pembiayaan juga berakibat pada berpindahnya kepemilikan benda sebagai akibat perbedaan objek. Barang yang telah dibeli tersebut dianggap telah menjadi milik pribadi pembeli secara langsung sesuai dengan pasal 471 ayat (2) KHES. Penyimpangan oleh nasabah dapat dikenakan sanksi menurut KHES karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.Kata Kunci: Penyalahgunaan Pembiayaan, Akad Wakalah, Pembiayaan Murabahah ABSTRACTNot specifically mentioning the item in wakalah contract could spark misunderstanding about the object of the contract among parties. The dominant position held by clients over the fund paid for the items may also lead to the purchase not corresponding to the agreement in the contract. This issue certainly violates the subjective aspects due to injured will as mentioned in Article 20 of Compilation of Islamic Economic Law (henceforth KHES) and 1320 of Civil Code. This research aims to find out the legal consequence of funding in a wakalah contract related to murabahah-based lending. With a normative juridical method, statutory and analytical approach, the research result reveals that the misuse of wakalah contract is sparked by unclear specification of items, and this has led clients to perform purchases not relevant to the contract made. This clause violates the provision of subjective aspects regarding the requirements of agreement of the items as in the contract, as governed in Article 20 of KHES and Article 1320 of Civil Code. This conflict could also injure the contract. Injured will also means injured wakalah contract, and, thus, it requires cancellation by the parties by following dispute resolution as agreed in the contract. This misuse also triggers a new right between the two parties, a khiyar. Banks as the disadvantaged party could revoke the contract based on the contract period as agreed upon. The change in liabilities lies in the decision of the bank as the party that sells, in which delegating the bank’s role to suppliers to deliver the items directly to the clients is required. The misuse in lending could also trigger the transfer of the ownership of an item due to object differences. The purchased items are deemed under the ownership of the buyers as governed in Article 471 Paragraph (2) KHES. Any violation potentially committed by clients is subject to sanctions set forth in KHES. Keywords: Misuse in Lending, Wakalah contract, Murabahah-based lending
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK OLEH KAPAL MV WAKASHIO DI LEPAS PANTAI POINTE D’ESNY KEPULAUAN MAURITIUS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Dimas Surya Wardhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Surya Wardhana, Agis Ardhiansyah, Dony Aditya PrasetyoFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.109 Malang e-mail: dimas.surya1503@gmail.com   ABSTRAK Pada Jurnal ini, penulis mengangkat topik Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Oleh Kapal MV Wakashio Di Kepulauan Mauritius. Pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh kecelakaan yang terjadi pada tanggal 25 juli 2020 yang menyebabkan terjadinya tumpahan minyak tepatnya dilepas pantai Kepulauan Mauritius. Atas terjadinya tumpahan minyak ini, Kepulauan Mauritius sebagai negara korban mengalami dampaknya kerugian atas kecelakaan tersebut. Kemudian pada penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode deskriptif preskriptif yaitu penulis mengaikatkan dengan perundang-undangan lainnya, teori hukum atau pendapat ahli hukum. Dari hasil penelitian pada penulisan ini, penulis memperoleh jawaban bahwa terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang terjadi, yaitu yang pertama pemilik kapal bahwa pada pasal 3 ayat (1) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 dikatakan bahwa pemilik dari kapal tersebut bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh kebocoran minyak. Kapten Kapal dan wakilnya yang telah gagal menavigasi kapal dengan aman didakwa berdasarkan undang-undang setempat, dan negara bendera kapal (Panama) yang memiliki pertanggungjawaban dalam pasal 4 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) untuk menyampaikan laporan hasil investigasi. Dalam bentuk pertanggungjawaban dari pemilik kapal ditetapkan rezim International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 dan Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC 1976). Pemilik kapal dalam konvensi ini wajib mengambil tanggung jawab asuransi untuk menutupi segala kompensasi atas insiden tersebut. Pemilik kapal yang memiliki tonase kotor lebih dari 1000 diharuskan memiliki asuransi atau keuangan lainnya berdasarkan pasal 7 ayat (1). Negara bendera kapal yaitu Panama agar segera memberikan hasil laporan atas kecelakaan ini sehingga mempermudah untuk mengungkap segera kasus ini. Dan Kepulauan Mauritius sebagai negara korban untuk mengatur lebih lanjut peraturan nasional terkait pencegahan, mengurangi, dan pengendalian pencemaran laut berdasarkan UNCLOS 1982 dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tumpahan Minyak, Kapal MV Wakashio  ABSTRACTThis research studies the liability over the oil spill from MV Wakashio at the islands of Mauritius. This topic departs from an accident occurring on July 25 2020 when oil spilled off the shore at the island of Mauritius. Following this accident, the islands have to take losses. With a normative method, statutory, and case approaches, this research took primary, secondary, and tertiary data, which were further analyzed with a descriptive-prescriptive technique by relating the data to other laws, theories of law, or experts’ notions. Several parties have liability over this accident. As set forth in Article 3 paragraph (1) of International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001, the vessel owner is responsible for the damage caused, along with the captain and vice-captain failing to navigate the vessel securely. The parties liable for this accident are punishable by the law of the jurisdiction where the accident took place and the law of the state the vessel flag (Panama) represented. The laws dealing with this indifference constitute Article 4 of International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-operation (OPRC) responsible to submit the report of investigation. In terms of the liability on the side of the vessel owner, the law refers to the regime of International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 and the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC 1976). The vessel owner has to register the vessel for insurance to allow full coverage of the damage caused to be implemented. The vessel with a gross tonnage exceeding 1000 is highly required to be registered for insurance as in line with Article 7 paragraph (1). Moreover, it is essential that Panama immediately submit the report of the accident for immediate investigation. In this case, the captain and vice-captain demonstrated unsafe navigation of the vessel at the islands of Mauritius, contravening the existing laws. Following this tragedy, the captain and vice-captain were sentenced to 60 years’ imprisonment. The offenders are to comply with the law under the jurisdiction of Mauritius, while Mauritius should promptly make further national regulations regarding prevention, reduction, and control of marine pollution according to UNCLOS 1982 and the principles of international law. Keywords: liability, oil spill, MV Wakashio
PENGATURAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Ebnu Dwi Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ebnu Dwi Nugroho, Nurini Aprillianda, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: ebnu613@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia. Pemilihan tema dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat sipil di Indonesia. Penulis membandingkan dengan Negara  Republik Ceko terkait pengaturan pemakaian dan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang mana di Negara Ceko penyalahgunaan senjata api sangat minim terjadi, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan regulasi pengaturan diantara kedua negara tersebut. Ada beberapa konsep yang diterapkan di Negara Ceko namun masih belum di terapkan di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, dperoleh jawaban atas masalah pengaturan izin pemakaian senjata api oleh masyarakat sipil dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Peraturan. Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Namun masih terdapat kelemahan yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan senjata api tidak membaik, yaitu pada saat proses perpanjangan surat izin penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian tidak adanya test ulang terhadap kondisi medis dan psikologis serta kelayakan setiap orang, sedangkan setiap bulannya banyak kemungkinan yang terjadi dalam sebulan yang mempengaruhi kondisi medis dan psikologis serta masih layak atau tidak seseorang mengantongi izin menggunakan senjata api. Kemudian konsep selanjutnya, penulis memberikan solusi untuk adanya penjabaran lebih lanjut mengenai pengglongan batasan usia untuk kepemilikan dan pemakaian senjata api disesuaikan dengan kebutuhan msyarakat dengan waktu dan jenis senjata api yang disesuaikan dengan kategori yang nantinya ada. Kata Kunci: Izin Pemakaian Senjata Api, Masyarakat Sipil, Hukum Positif ABSTRACTThis research departs from the growing numbers of civilians possessing firearms in Indonesia. This research compares the tendency of firearm use in Indonesia with that of the Czech Republic regarding the regulation of the possession, where this possession is quite minimum in Czech, and different regulations between the two countries seem to be the reason. Moreover, several concepts regarding this regulation in the Czech are not yet implemented in Indonesia. With a normative-juridical method, statutory, and comparative approaches, this research required legal materials which were analysed based on descriptive analysis technique with grammatical and systematic interpretation. The analysis results reveal that the possession of firearms among civilians are regulated in Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 18 of 2015. However, one of the contributing factors causing firearms misuse is that no psychological or medical test takes place during the process of possession permit renewal, while the unknown medical condition may interrupt the condition of those possessing firearms. Moreover, this research also offers solutions regarding further details given regarding age categories that allow the possession and whether firearms are used according to the need, time, and the classes of firearms. Keywords: permit to use firearms, civilians, positive law
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA SULAP DI INDONESIA DAN DI AMERIKA Edward Prayoga Susena
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edward Prayoga Susena, M.Zairul Alam, Prawatya Ido Nur Hayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang,e-mail: Prayoga_edward@student.ub.ac.id   ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terkait rahasia sulap. Pada Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menyatakan bahwa tidak melindungi ide, metode walaupun telah diungkapkan maupun dinyatakan. Sehingga kualifikasi sulap sebagai karya masih menjadi permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatis, dengan spesifikasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sulap dapat dikategorikan sebagai karya dalam bentuk pantomim akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti membedakan common magic dan professional magic, penerapan syarat limited variety arts, penulisan skrip dan pendaftaran hak cipta. Sehingga bentuk perlindungan yang paling tepat terkait rahasia sulap adalah menggunakan Undang-Undang Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kata Kunci: Rahasia sulap, Hak Cipta, Rahasia Dagang ABSTRACTThis research studies the legal protection of magic secrets since ideas or methods are not protected in Law concerning Copyrights in Indonesia although they are expressed or stated, leaving the protection of magic in uncertainty. This research was conducted based on normative juridical method, statutory and comparative approach. The research analysis has revealed that magic shows are considered as pantomimes and there should be some requirements that have to be fulfilled regarding the difference between common magic and professional magic, the implementation of limited variety arts, script writing, and copyright registration. Thus, Law concerning Trade Secret is the most relevant reference for the protection of magic secrets that cover the methods of production, management, sale, or other information in technology and/or businesses with economic values unknown to public. Keywords: magic secrets, copyrights, trade secret
IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP UPAYA REDISTRIBUSI TANAH DALAM REFORMA AGRARIA Ein Isabel Sudarman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ein Isabel Sudarman, Imam Koeswahyono, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ein_isabel@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta menganalisis implikasi kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap upaya redistribusi tanah dalam Reforma Agraria. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan metode interpretasi historis dan hermeneutik. Hasil Penelitian menunjukkan kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 masih bergantung pada dianutnya sistem pengakuan bersyarat dan bertahap bagi pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan implikasi kedudukan hukum tanah dengan Hak Ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap upaya redistribusi tanah dalam Reforma Agraria ialah menempatkan Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat dalam posisi rawan akan penyalahgunaan sifat privat Hak Komunal berupa pemberian izin pemanfaatan lahan kepada perusahaan besar yang berpotensi mendegradasi unsur-unsur Hak Ulayat.Kata Kunci: hutan, masyarakat, adat, pengaturan ABSTRACTThis research aims to analyse the legal standing of land under ulayat right following Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 and to analyse the implication of the legal standing of the right following the Decision on land redistribution in agrarian reform. This normative legal research employed statutory and historical approach, and the data obtained was analysed based on historical and hermeneutic interpretation. The research result indicates that the legal standing of the land under ulayat right as mentioned requires the adat forest to be separated from state forest, and the implementation still relies on conditional recognition, and the confirmation given by the adat people takes some stages. The implication of the legal standing of the ulayat right following the Constitutional Court Decision on the redistribution of the land in agrarian reform is that it will possibly make the adat forest and its indicative vulnerable to misuse for private interest of communal right, in which this vulnerability may lead to the issuance of permit for giant companies to utilize the forest, degrading the elements of ulayat rights. Keywords: forest, adat people, agrarian reform
BATASAN ALASAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK SEBAGAI WUJUD PELINDUNGAN HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst) Gracyela May Regina Girsang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gracyela May Regina Girsang, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: reginagirsang55@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai batasan itikad tidak baik dalam pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (anatlitycal approach), dan pendekatan kasus (case approach). Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Tetapi pada realitanya masih banyak sekali pihak-pihak yang mendaftarkan suatu merek dengan itikad tidak baik namun tetap diterima permohonannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, batasan itikad tidak baik merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar baik dari pihak pemohon maupun pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mempunyai poin-poin yang harus dilihat dalam menanggapi suatu pendataran merek di Indonesia. Kata kunci: Merek, Itikad Tidak Baik ABSTRACTThis research aims to analyse bad faith in the revocation of a trademark from registration according to law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications. With a normative-juridical method, statutory, analytical, and case approaches, this research obtains information concerning trademark defined as a symbol such as a logo, name, word, letter, number, a composition of colours in two or three dimensions, sound, hologram, or the combination of two or more of those elements. Trademark is intended to give distinguishing features of products/services produced by a person or a legal entity in the trade of goods/services. However, bad faith can be the ground for the rejection of trademark registration, as referred to in Article 21 paragraph (3) of Law concerning Trademark and Geographical Indications. On the contrary, people not in a good faith are still found to have their submission for trademark registration granted, and this tendency could lead further to legal issues. Thus, it is essential that the scope of the definition of the term bad faith be understood by the Directorate General of Intellectual Property in response to trademark registration in Indonesia. Keywords: trademark, bad faith
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT PENANGGUHAN PENAHANAN TESRSANGKA DAN TERDAKWA DENGAN JAMINAN DI INDONESIA Mario Daniel Pardamean Hutabarat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mario Daniel Pardamean Hutabarat, Prija Djatmika , Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mariohutabarat@ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia terkait penangguhan penahanan dengan jaminan di masa ini dan masa yang akan datang yang berdasarkan kepada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait syarat Penangguhan Penahanan masih belum jelas karena bersifat kontradiktif dengan Pasal 21 KUHAP tentang jenis peanahanan dan juga belum adanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses peradilan saat ini untuk memberikan penagguhan penahanan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum mengenai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana. Metode Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan di perpustakaan dan juga di Internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan metode intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Pengaturan syarat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 masih belum jelas karena masih belum diatur dengan baik dalam Pasal 31 KUHAP. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Penangguhan Penahanan, Tersangka dan Terdakwa, Jaminan ABSTRACT This research aims to find out and analyse the policy to formulate criminal law in Indonesia regarding a suspect and defendant on bail in the time to come according to Article 31 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. However, the provision of Article 31 paragraph (1) concerning requirements of bail is found contradictory to Article 21 of Criminal Code Procedure concerning Types of Detention, and there is no integrated criminal legal system in the judicial process these days regarding bail. This research employed a normative juridical method requiring library research to get information on Article 31 of Law Number 8 of 1981 concerning Suspects and Defendants on Bail in Criminal Procedure. The research data was obtained from a library and the Internet and analysed based on grammatical and systematic interpretation. To conclude, the requirements as referred to in the regulatory provisions of Law Number 8 of 1981is considered unclear since they are not specifically governed in Article 31 of Criminal Code Procedure. Keywords: policy of formulation, bail, suspect and defendant
EKSISTENSI TELEMEDICINE DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Miranti Daksina Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miranti Daksina Dewi, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: mdaksina@gmail.com  ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal untuk hidup dengan sejahtera secara lahir dan batin juga terbebas dari rasa sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan upaya kesehatan yaitu dapat dilakukan dengan upaya penyembuhan dari suatu penyakit yang diderita, upaya tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat suatu jenis pelayanan kesehatan baru dalam bidang kesehatan yang muncul karena dampak dari kemajuan di bidang tekonologi, yaitu Telemedicine. Telemedicine merupakan praktek kedokteran dari jarak jauh dimana tindakan, keputusan-keputusan diagnostic dan pengobatan, serta rekomendasi didasarkan atas data, dokumen, dan informasi lain yang ditransmisikan melalui sistem telekomunikasi. Telemedicine diciptakan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui media elektronik dan komunikasi tersebut, sehingga mampu memberikan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada lingkup geografis dan waktu, serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas kepada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet. Namun di sisi lain seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta semakin majunya bidang kesehatan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kemajuan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan ketentuan nasional tentang telemedicine sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi kesehatan maupun masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan telemedicine. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, penelitian yang difokuskan pada tujuan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan apa dasar hukum dari telemedicine serta implikasi-implikasi hukum yang timbul karenanya. Kondisi realitas dan implikasi permasalahan hukum tentang telemedicine diatas idealnya diatur dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi kedokteran telemedicine tersebut. Kata kunci: Telemedicine, Pelayanan Kesehatan, Implikasi Hukum ABSTRACT Health is surely the right of every person on earth. Due to this underlying need, Telemedicine exists in society, where it helps people to have their health diagnosis, medical consultation, and medical recommendations according to data, documents, and information of the patients, all performed and transmitted through telecommunication system without any face-to-face meeting with the doctors. Telemedicine is principally intended to open wider access for the people to information on their health through electronic media, and this is a good solution for those living far from general practitioners or those having no time to see a doctor. It is expected that this service can be further introduced to all people in society. However, it seems to be always the case that the ever-increasing technology is not always in line with the existence of the regulatory provisions that govern it to ensure legal certainty for both the general practitioners and the people using this service. With a normative juridical method, this research is more focused on the implementation of principles and norms in a positive law, which required library research and secondary data related to the legal basis of telemedicine and legal issues in the case. Ideally, telemedicine should be governed in national law to ensure legal protection amidst this ever-increasing technology in society. Keywords: Telemedicine, medical services, legal implications

Page 420 of 563 | Total Record : 5629

 418   419   420   421   422 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue