cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 440   441   442   443   444 
TINJAUAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS NOMOR: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Griselda Natarina Andiani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Griselda Natarina Andiani, Prija Djatmika, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: griseldaandiani@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pada penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahwa diketahui dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 pada tanggal 18 Mei 2010 yang membahas mengenai konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil menyebabkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang dihentikan ketika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan apabila pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tetap tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam penelitian ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1) Apakah pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai konsep penyelesaian dalam perkara tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara? Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 2 (dua) metode penafsiran (interpretasi), yakni interpretasi autentik, interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni diperlukannya peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai penerapan konsep keadilan restoratif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Apabila telah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai konsep keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka akan tercipta suatu keseragaman antar penegak hukum di Indonesia. Kata kunci: Keadilan Restoratif, Korupsi, Surat Edaran ABSTRACT This research investigates the issue concerning the implementation of the concept of restorative justice over corruption that takes the embezzlement of the state’s money. Following the issuance of Junior General Attorney’s Circular Letter of Special Crime Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010 on the concept of restorative justice regarding the settlement of a corruption case with insignificant amounts of the state’s money, several cases were discontinued since corruptors returned the money. However, Article 4 of Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication implies that the returned amount of money cannot abolish the crime committed. Departing from this conflict, this research aims to delve into two research problems: (1) can restorative justice be applied as a concept to settle corruption cases? (2) what is the juridical implication of the issuance of an order to cease an inquiry into a corruption case that involves the return of the corrupted money? This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The primary, secondary, and tertiary materials were analyzed using authentic and grammatical interpretations. The analysis results conclude that specific legislation regulating the implementation of the concept of restorative justice to eradicate corruption in Indonesia is required. This specific legislation is expected to encourage uniformity among law enforcers in Indonesia. Keywords: Restorative Justice, Corruption, Circular Letter
ANALISIS BATASAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN DALAM STORYTELLING PODCAST BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976 Lefina Namira Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lefina Namira Amalia, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: lefinanamira09@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Batasan – Batasan penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa lisensi atau izin dari pemilik karya cipta berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act 1976. Untuk menambah tingkat kreativitas suatu konten Storytelling Podcast biasanya Podcaster menggunakan karya cipta milik pihak lain sebagai bahan dasar suatu konten Storytelling Podcast. Perbuatan menggunakan karya cipta milik pihak lain yang dilakukan podcaster berpotensi melanggar hak cipta jika penggunaan karya cipta milik pihak lain tersebut tanpa izin atau lisensi dari pemilik karya cipta . Namun, penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa izin atau lisensi dari pemilik karya cipta dapat dikatakan tidak melanggar hak cipta ketika podcaster memenuhi batasan-batasan diperbolehkannya penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa lisensi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif Penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data mengenai bagaimana batasan-batasan diperbolehkannya penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa lisensi dari pemilik karya cipta berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act 1976, Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu penjajakan terhadap bahan-bahan yang akan dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan penggunaan bahan hukum dalam penelitian. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode аnаlisа interpretаsi, yаitu dengаn menggunakan metode yuridis dаlаm membаhаs suаtu persoаlаn hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa lisensi dalam suatu konten storytelling podcast tidak melanggar hak cipta jika memenuhi batasan-batasan penggunaan karya cipta milik pihak lain tanpa lisensi. Batasan-batasan diperbolehkannya penggunaan karya cipta pihak lain tanpa lisensi dalam suatu storytelling podcast ialah dengan memenuhi faktor-faktor doktrin fair use, menggunakan karya yang termasuk dalam karya public domain , dan menggunakan karya cipta milik pihak lain yang berlisensi creative commons. Kata Kunci: Batasan, Penggunaan, Karya Cipta tanpa Lisensi ABSTRACT This research aims to delve into the scopes of the use of another person’s creation according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and United States and United States Copyright Act 1976. To improve the content of storytelling, a podcaster usually uses the creation of another person’s ownership to add to the content of the storytelling podcast. This situation possibly leads to an infringement of copyright. However, taking someone else’s work without a license, to some extent, may not be deemed a violation as long as this condition does not go beyond what the scopes have allowed. This research employed normative juridical methods requiring several theories, concepts, and principles of law and legislation related to the scopes of using another person’s work without any license according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and United States Copyright Act 1976. The research data were obtained from library research followed by identification, classification, and inventory of data to allow easy use of the legal materials. The research results reveal that using another person’s work without any license in storytelling podcasting does not infringe copyright as long as it does not go beyond the scopes set for another person’s work. These scopes to consider involve factors such as fair use doctrine, the work categorized as public domain, and the use of licensed work based on creative commons. Keywords: scope, use, creation, without a license
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGGUNAKAN SMART CONTRACT BERBENTUK ASET KRIPTO DALAM INVESTASI ASING Rizky Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Amalia, Reka Dewantara, Prawatya Ido NurhayatiFakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: rizkyamalia20@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Menggunakan Smart Contract berbentuk Aset Kripto dalam Investasi Asing. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pesatnya perkembangan teknologi ini membawa dua implikasi terhadap masyarakat. implikasi pertama bahwa perkembangan teknologi ini dapat membawa dampak buruk terhadap pengguna jika disalahgunakan, dan bisa berdampak baik karena perkembangan teknologi ini mempermudah manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya. Salah satu dari banyaknya perkembangan teknologi adalah investasi menggunakan smart comtract dalam bentuk Aset Kripto. Di Indonesia sendiri Investasi ini masih tergolong baru, sehingga regulasi peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait hal ini pun masih sangat minim. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa investasi model baru ini berhasil menyita perhatian masyarakat bahkan data menunjukkan bahwa pengguna investasi menggunakan smart contract dalam ranah aset kripto ini terbanyak adalah kaum milenial. Dari latar belakang tersebut, penulis menarik dua rumusan masalah diantaranya, 1) Bagaimana Analis Yuridis Legalitas Penggunaan Smart Contract Berbentuk Aset Kripto dalam Investasi Asing? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Investor yang menggunakan Smart Contract berbentuk Aset kripto dalam Investasi Asing?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif, dimana jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan bahan Hukum utama yaitu menelaah Konsepkonsep, Teori-teori, Asas Hukum serta Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian dengan Metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Perlindungan Hukum Pengguna Investasi menggunakan smart contract berbentuk aset kripto ini diatur pada Peraturan Perundangundangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dikarenakan Investasi dengan menggunakan smart contract ini tergolong investasi baru di Indonesia sehingga belum ada pengaturan yang eksplitis terkait hal ini. Dan investasi jenis ini pun digolongkan sebagai investasi berjangka komoditi sehingga peraturan yang mengatur terkait perlindungan Hukum baru Hanya Undang-Undang Berjangka Komoditi, dan juga Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi.Kata Kunci: Smart Contract, Aset Kripto, Investor ABSTRACTThis research studies legal protection for investors using the crypto asset as a smart contract in foreign investment. This research departs from the vast development of technology that leads to two implications for the members of the public. The first implication is where technological development can bring about negative impacts on the users in terms of misuse, but it can also give positive influence recalling that the technology eases human activities. A smart contract is one example representing technological development. In Indonesia, investment based on crypto assets is deemed new, and, thus, related regulatory provisions are limited, contrary to the fact that the trend of using crypto assets is rising among millennials. From this background, this research is focused on the following problems: 1) how is the use of the crypto asset as a smart contract in foreign investment analyzed based on juridical-legal analysis: 2) how are the investors involved legally protected? This research employs normative-juridical methods, aiming to observe the concepts, theories, legal principles, and legislation. The research reveals that the legal protection regarding this case is governed by Consumer Protection Law. Since the investment using a smart contract is considered new, there have not been any regulatory provisions regarding the case. Moreover, since this investment is categorized as commodity futures investment, the regulatory provisions are only restricted to Commodity Futures Investment Law and Commodity Futures Trading Regulatory Agency.Keywords: smart contract, crypto asset, investor
STATUS HUKUM PERDAGANGAN MINYAK SQUALENE HIU DENGAN ALASAN UNTUK PRODUKSI VAKSIN MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA Adam Yudhistiro Hardianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adam Yudhistiro Hardianto, Setyo Widagdo, A.A.A Nanda SaraswatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: adam.yudhis@gmail.com ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis mengangkat topik mengenai status hukum perdagangan minyak squalene hiu dari spesies hiu terancam punah dengan alasan untuk produksi vaksin menurut hukum internasional. Hal tersebut merupakan permasalahan yang baru muncul sejak dilandanya dunia oleh pandemi COVID-19, sehingga berbagai perusahaan biomedis dari berbagai negara mencoba untuk mengembangkan vaksin untuk membantu umat manusia dalam melawan virus tersebut. Oleh karena itu, salah satu vaksin yang sedang dikembangkan saat ini adalah vaksin yang menggunakan minyak liver (squalene) hiu sebagai salah satu materialnya dan akan membutuhkan minyak squalene hiu dalam jumlah besar. Hal tersebut akan berguna bagi umat manusia namun berpotensi mengancam keselamatan populasi para spesies hiu terancam punah. Penelitian ini mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Apakah hukum internasional memperbolehkan perdagangan terhadap minyak squalene dari hiu terancam punah dengan alasan untuk pengembangan vaksin? (2) Bagaimanakah perbandingan perdagangan terhadap minyak squalene hiu untuk pengembangan vaksin dengan legalisasi perdagangan oleh CITES terhadap gading gajah Afrika?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). hasil penelitian ini 2 menyatakan bahwa hukum internasional memperbolehkan perdagangan terhadap squalene hiu untuk pengembangan vaksin COVID-19 selama dilakukan dengan pengawasan ketat dan sesuai dengan ketentuan CITES. Selain itu dapat melakukan pendekatan serupa dengan legalisasi perdagangan gading gajah Afrika oleh CITES sebagai tindakan untuk mendukung konservasi dan pelestarian para spesies hiu terancam punah maupun tidak terancam punah. Oleh karena itu perdagangan internasional memperbolehkan perdagangan terhadap minyak squalene untuk pengembangan vaksin COVID-19 dengan ketentuan-ketentuan tertentu.Kata Kunci: Status hukum, hiu terancam punah, vaksin. ABSTRACT This research investigates the legal standing over the trade of shark squalene from endangered species for the sake of vaccine production according to international law. This issue has recently appeared since the outbreak of Covid-19, encouraging all biomedicines from all over the globe to compete to develop a vaccine to fight the virus. One of the vaccine products was made of squalene oil extracted from sharks, and this availability requires a huge amount of shark oil. This is true that this comes as a solution to save people around the world but it simultaneously threatens the population of the shark of endangered species. This research investigates: (1) does international law allow the trade of the squalene taken from endangered shark species for vaccine production? (2) how is this squalene case compared to the legalization of the trade by CITES over the trade of elephant tusks in Africa? This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. This research has found out that international law allows the trade of shark squalene as long as it is done under strict control and according to the provisions of CITES. Moreover, an approach similar to that regarding the trade of African elephant tusks governed by CITES can be taken into account to support the conservatory program for endangered and non-endangered shark species. With those grounds, international trade allows the trade of squalene to develop COVID-19 vaccine according to particular provisions.Keywords: legal standing, endangered shark, vaccine
INDIKATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN MELANGGAR PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Christian Manho Februsto Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Christian Manho Februsto Purba, Moh. Fadli, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Hаryono No. 169 Mаlаng e-mail: christian_holic@ymail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai indikator suatu ormas dapat dikatakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ormas adalah bagian dari nafas kehidupan masyarakat baik yang berbentuk organisasi formal maupun sekedar mengandalkan legitimasi budaya setempat. Pesatnya perkembangan organisasi masyarakat, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas organisasi masyarakat yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Organisasi Masyarakat seperti Ormas Front Pembela Islam (FPI) telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan sweeping di pusat-pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur dengan dalih untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya Muslim menggunakan atribut non – islam. Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut Pancasila sebagai Ideologi Kufur. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Historis dan Pendekatan Konsep. Dari hasil penelitian diperoleh jawaban yaitu, Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini Pancasila juga harus digunakan sebagai asas dan tujuan pada setiap ormas yang ada di Indonesia agar selaras dengan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apabila suatu ormas dalam bertindak dan memiliki asas serta tujuan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, maka tindakan tersebut harus memiliki konsekuensi hukum baik secara pidana maupun khususnya administrasi (dalam hal ini pembubaran ormas).Kata Kunci: Indikator, Organisasi Kemasyarakatan, Melanggar ABSTRACT This research aims to find out the indicators showing that a mass organization contravenes the Pancasila (Five Principles) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013. The existence of mass organizations is considered important in society, and they exist in the form of formal organizations or as organizations that rely on the legitimacy of the local culture. The vast development of these organizations is more pronounced when activities in the organizations ruin the stability of society. Front Pembela Islam (FPI) is a mass organization sparking public outcry due to their posted online activities and major sweeping taking place in shopping centers in Surabaya, East Java, declaring that this action is to guard the fatwa of Indonesian Ulama Council (MUI) over the use of non-Islamic attributes that are considered haram. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) was known as another mass organization planning to establish the Islamic State of Indonesia and standing against Pancasila as the state ideology. The HTI shouted that Pancasila represents kufr ideology. This research employed normative-juridical methods, statutory, historical, and conceptual approaches, revealing that Pancasila is the fundamental and ideology of Indonesia. That is, the values of these principles serve as the benchmark, filter, or scaling instrument for all existing values coming from the inside or outside of the state. Pancasila must be used as the main principle and as the basis of the objectives in every mass organization in the state to allow harmony in the ideology of the state. When the activities of the mass organizations were found not congruent with the principles of the Pancasila, these activities are subject to criminal and administrative sanctions that may require the dismissal of the organizations.   Keywords: indicator, mass organization, violation  
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SUAKA TERITORIAL OLEH RUSIA KEPADA EDWARD SNOWDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER Intan Nurma Rizki
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Nurma Rizki, Setyo Widagdo, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: nurmarizkintan90@gmail.com  ABSTRAK Tinjauan Yuridis Pemberian Suaka Teritorial Oleh Rusia Kepada Edward Snowden Dalam Perspektif Hukum Diplomatik. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi kepada Snowden yang di beri suaka oleh Rusia, sedangkan Amerika meminta agar Rusia melakukan deportasi kepada Snowden. Di dalam Hukum Diplomatik, pengaturan mengenai suaka telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) termasuk di dalamnya penerapan prinsip non refoulement atau pelarangan untuk pengusiaran atau pengembalian kembali. Deklarasi Suaka territorial 1967 (Declaration on Territorial Asylum 1967) juga mengatur hak untuk mencari suaka serta syarat standar bagi Negara pemberi suaka. Dan di dalam Piagam Bangsa- Bangsa pasal 1 dan 2 menyebutkan adanya kewajiban bagi tiap Negara untuk dapat menjaga perdamaian dan mengatasi konflik yang juga ada di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961. Dalam hal ini akan memahami mengenai perspektif hukum diplomatik dalam pemberian suaka,serta akibat hukum pemberian suaka territorial ini terhadap hubungan Negara antara Amerika dan Rusia yang dilihat dalam perspektif hukum diplomatik. Berdasarkan Hukum Internasional, maka perbuatan selaku pencari suaka sudah dapat di kategorikan memenuhi aspek-aspek hukum Sedangkan pemberian suaka oleh Pmerintah Rusia itu sendiri adalah kewenangan serta Yurisdiksi dari Rusia itu sendiri untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara lain yang masuk ke dalam wilayah negaranya. Kata kunci: Diplomatik, Suaka, Hak asasi manusia, Amerika, Rusia, non refoulement, Snowden ABSTRACT This research departs from the case of Snowden being granted asylum by Russia, while the US encouraged Russia to deport Snowden. In diplomatic law, asylum granting is governed in the Universal Declaration of Human Rights including the non-refoulment principle that bans exile. The Declaration on Territorial Asylum 1967 also regulates the rights to seek asylum and the standard requirements for the states granting asylum. Moreover, the United Nations Charter Article 1 and 2 assert that each country is required to promote peace and overcome conflict as set forth in the Preamble of Vienna Convention 1961. This research aims to understand the perspective of diplomatic law in granting asylum and the legal consequences of granting territorial asylum on the relationship between the US and Russia seen from a diplomatic perspective. Pursuant to International law, the deed performed by asylum seekers has met legal aspects, while asylum granted by the Russian Government is within the authority and the jurisdiction of Russia to give protection to another country within its jurisdiction. Keywords: diplomatic, asylum, human rights, Russia, non-refoulment, Snowden
PELAKSANAAN HUKUM PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH SENTRA INDUSTRI TAHU DI KABUPATEN JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) Rusky Mega Audina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusky Mega Audina, Istislam, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ruskymegaaudina@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke sungai yang terletak di kawasan Sentra Industri Tahu, Desa Bapang, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tanpa izin kepada pihak yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang izin Pebuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Hukum Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Pembuangan Air Limbah pada Sentra Industri Tahu di Kabupaten Jombang dan mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Ligkungan Hidup Kabupaten Jombang terkait dengan Pelaksanaan Hukum Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait Pembuangan Air Limbah pada Sentra Industri Tahu di Kabupaten Jombang. Karya tulis ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pengawasan pembuangan air limbah ke sungai yang terletak di kawasan Sentra Industri Tahu, Desa Bapang, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bertindak melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung yang menghasilkan bahwa masih terdapat permasalahan lingkungan hidup dan industri yang belum berbadan hukum. Setelah itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memberikan sanksi administratif kepada pelaku industri tahu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Pengawasan, Pembuangan Air Limbah, Industri Tahu ABSTRACT This research investigates waste disposal to the river coming from the tofu production center in Bapang village, the District of Jogoroto, the Regency of Jombang without consent from the parties intended in Local Regulation of the Regency of Jombang Number 4 of 2014 concerning permit of Waste Disposal and Wastewater Utilization. This research aims to find out and analyze the implementation of the law of supervision performed by the Environment Agency regarding waste disposal from tofu production center in the Regency of Jombang and to describe the impeding factors and measures taken by the agency concerned. With empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, this research reveals that waste disposal violates the provisions of the legislation. Direct and indirect supervisions performed by the agency have found out that several environmental problems still exist and several tofu industries operate without any legal entity. The environment agency of the Regency of Jombang has taken administrative measures imposed on those violating legislation. Keywords: supervision, wastewater disposal, tofu industry 
TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA REFORMASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL Andhika Kusumonegoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andhika Kusumonegoro, Setiawan Noerdajasakti, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang e-mail: dhika.bimantoro@gmail.com   ABSTRAK Dalam dinamika pasang-surut reformasi KUHP sebagai hukum pidana materil Indonesia, ide tersebut muncul awalnya pada dalam seminar di tahun 1963. Di dalamnya ada berbagai ide dan masukan untuk melahirkan “RKHUP asli Indonesia.” Yang juga pula digarisbawahi yakni perlu meluaskan delik-delik kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan ekonomi yang disesuaikan dengan kemajuan negara yang bebas dari penjajahan dan juga kesusilaan dengan berlandaskan budaya Indonesia. Namun, hingga telah lebih dari setengah abad, tidak selesai juga “RKUHP asli Indonesia” ini dibahas. Lalu, dalam tatanan sanksi pidana di Indonesia, juga dikenal dengan baik pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Dari sisi substansi, pidana mati adalah suatu bentuk sanski yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan berat. Pidana mati juga dikenal sebagai suatu bentuk hukuman terkejam karena bisa mencabut nyawa seseorang yang adalah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, tidak lama sebelum ini, pada RKUHP 2019, Sanksi Pidana Mati dibuat menjadi Pidana Pokok yang bersifat khusus. Namun, dengan moderasi ini harus dilihat apakah memang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang memang seharusnya dijamin oleh negara.Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional ABSTRACT Amidst the instability of the Criminal Code reform as a material criminal law in Indonesia, the reform came into existence in a seminar in 1963. Suggestions and ideas to bring the bill of the Civil Code to the surface were heard, including suggestions on extending some offenses threatening the security of Indonesia, including economic crimes that have to be adjusted to the development of the state free from colonialism and decency based on the Indonesian cultures. However, the discussion and debate on this bill are still going on for more than half of a century. The death penalty is also among many existing sanctions as one of the primary criminal sanctions. In a substantive matter, the death penalty is imposed on serious crimes, and it is considered the cruelest punishment since it takes someone’s life trespassing God’s right. However, recently, as in the bill 2019, the death penalty is made as a primary but particular criminal sanction, but still, amidst this modernization, whether it has adjusted to the principles of the human rights protected and guaranteed by the state also needs to be taken into account. Keywords: Death Penalty, Human Rights, Criminal Code Reform 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK JASA PENGINAPAN BERBASIS APLIKASI Cherelia Valmai Zabrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cherelia Valmai Zabrina, Rachmi Sulistyarini, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: cheeliavalmai@gmail.com   ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekosongan hukum perlindungan konsumen pada platform e-commerce terutama layanan persewaan penginapan. Belum diaturnya hak dan kewajiban dalam undang-undang di Indonesia yang seharusnya dibebankan kepada layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi sebagai penyelenggara elektronik mengakibatkan layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi hilang kendali dalam memberikan tanggung jawab akibat kerugian yang dialami konsumennya sehingga timbulah wanprestasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik masih terbatas dalam hal tanggung jawab untuk melindungi data pribadi milik konsumen yang menggunakan layanan sistem elektronik. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengedepankan rumusan masalah mengenai bentuk dan tanggung jawab perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik jasa penginapan berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach). Penulis memperoleh bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisisnya melalui intepretasi gramatikal dan sistematis dengan penafsiran kata-kata sesuai tata bahasa yang berlaku dan menafsirkan antar perundang-undangan. Kata Kunci: Layanan Persewaan Penginapan Berbasis Aplikasi, Wanprestasi, Perlindungan KonsumenABSTRACT This research discusses the legal loopholes regarding consumer protection in e-commerce platforms in offering accommodation on an application. The absence of rights and obligations in laws in Indonesia has caused the accommodation services to fail to appropriately perform responsibility, causing the loss for consumers, which leads to a breach of contract. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions implies that the responsibility of electronic system providers is still restricted to the responsibility to protect the personal data of the consumers using electronic system services. Departing from the above issue, this research studies the problems regarding the form and responsibility of protection given to the aggrieved consumers due to breach of contract in electronic transactions in accommodation services offered online on an app. This research employed normative-juridical methods and statutory approaches. The research data involved both primary and secondary data, which were further analyzed based on grammatical and systematic interpretation in which words are analyzed according to standard grammar and legislation is interpreted. Keywords: app-based accommodation rent, breach of contract, consumer protection
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Clarisa Dyas Verikha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clarisa Dyas Verikha, I Nyoman Nurjaya, Eny Harjati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No.169 Malang e-mail: clarisaverikha@gmail.com   ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya ketertarikan penulis untuk membahas hak narapidana dalam lingkup hak aksesilibitas narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu Apakah hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memenuhi asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Apakah hak narapidana yang di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah dapat mengakomodasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas? Selanjutnya, penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan sumber internet dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan di atas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh masih belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas, kurangnya pengetahuan para petugas layanan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani narapidana penyandang disabilitas dan lemahnya pengawasan dan partisipasi pemerintah. Hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dapat dikatakan belum sesuai dengan hak-hak narapidana penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena masih adanya hambatan sarana dan prasarana fisik, regulasi, dan pengetahuan atau sumber daya bagi narapidana penyandang disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kata Kunci: Hak Aksesibilitas, Narapidana Penyandang Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT This research investigates the fulfillment of accessibility for inmates with disabilities in departments of corrections. This research topic departed from the discussion of the rights of inmates with disabilities in the departments of corrections. With this issue, this research intends to find out whether accessibility for inmates with disabilities as intended in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities has met the principle of equity of treatment and services as governed in Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections and whether the rights of inmates governed in Article 14 of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections has accommodated the rights of inmates with disabilities. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary and secondary data were obtained from library research, documentation, and the Internet, all analyzed using systematic or logical interpretation. From the above investigation, this research has revealed that not all departments of corrections have implemented the principle of equity of treatment and services as outlined in Law Number 12 of 1995 because the rights to accessibility for inmates with disabilities have not been fully fulfilled. Moreover, the lack of capacity among prison wardens to handle and serve the inmates with disabilities and the lack of supervision and participation of the government in the matter also contribute to this ineffectiveness. The rights of the inmates governed in Article 14 of Law Number 12 of 1995 are not yet pertinent to the rights of the disabled inmates that they should get as outlined in Law Number 8 of 2016 concerning People with disabilities due to several impeding factors in physical infrastructure and facilities, regulatory provisions, knowledge, or human resources in the departments of corrections. Keywords: accessibility, inmates with disabilities, department of corrections

Page 442 of 563 | Total Record : 5629

 440   441   442   443   444 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue