cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 470   471   472   473   474 
RELEVANSI TYING DAN BUNDLING DENGAN PRAKTEK MONOPOLI PENJUALAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR DALAM DUGAAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019) Bima Wida Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bima Wida Nugraha, Hanif Nur Widhiyanti, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: bimanugraha59@gmail.com ABSTRAK Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Hal ini membuat kebutuhan berbanding lurus dengan makin pesatnya pertumbuhan tersebut. Kebutuhan yang terus berkembang mengakibatkan banyaknya pelaku usaha membuka lini usaha baru. Oleh sebab itu persaingan usaha di antara para pelaku usaha tidak bisa dihindarkan. Persaingan usaha yang sedemikian masif mengakibatkan perlunya dibentuk suatu sistem perundang-undangan agar menjaga iklim persaingan tetap kondusif. Maka dari itu tercipta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada awal tahun 2021 KPPU memutus perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 tentang dugaan kasus Tying dan Bundling agreement yang melibatkan PT. AHM. Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis ketentuan Tying dan Bundling yang terdapat dalam Undang-undang Nomor5Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menganalisis penggunaan pendekatan rule of reason dalam memutus perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa batasan perbedaan dari Tying dan Bundling dalam persaingan usaha di Indonesia. Serta diketahui bahwa penggunaan pendekatan rule of reason dalam memutus perkara Tying dan Bundling yang dilakukan oleh KPPU dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, konsumen serta iklim persaingan usaha di Indonesia. Kata Kunci: persaingan usaha, Tying agreement, bundling agreement, rule of reason' ABSTRACT The growing needs in society always go parallel with the growing businesses. This development also leads to business competition that is getting more massive and inevitable. Such a
KEDUDUKAN DAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK UNI EROPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Bimo Putra Prihandono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bimo Putra Prihandono, Herman Suryokumoro, Hikmtul Ula Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bimoputra2598@gmail.com ABSTRAK Dalam perkembangan fungsi sebuah organisasi internasional yang mempunyai peran sebagai wadah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam masyarakat internasional dan untuk memenuhi fungsi tersebut setiap personel organisasi harus memperoleh hak kekebalan dan keistimewaan untuk mempermudah pemenuhan fungsi tersebut. Hak-hak tersebut dituangkan di dalam konstitusi setiap organisasi internasional, mengingat perkembangan fungsi yang dialami oleh organisasi internasional di zaman sekarang menjadi dasar penulis untuk menelaah lebih lanjut mengapa sumber hukum sebuah organisasi internasional terutama mengenai perlindungan perwakilannya tidak ikut berkembang sesuai dengan peran penting fungsinya saat ini dengan cara, membandingkan kedudukan salah satu organisasi internasional yaitu UE dengan Negara dan membandingkan pelaksaan hubungan diplomatik meliputi hak kekebalan dan keistimewaan yang mereka peroleh akan menunjukan bahwa diperlukannya perkembangan produk hukum berkaitan dengan perlindungan perwakilan diplomatik sebuah organisasi internasional. Penulis mengangkat dua rumusan masalah, pertama, bagaimana kedudukan para perwakilan organisasi internasional khususnya UE dan perwakilan diplomatik Negara berdasarkan perspektif hukum internasional. Kedua, bagaimana hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan UE dengan perwakilan dari Negara berdasarkan dasar hukumnya masing-masing, apakah perwakilan UE menikmati kekebalan yang sama seperti perwakilan diplomatik Negara. Kata Kunci: Hak kekebalan dan keistimewaan, Kedudukan, Organisasi Internasional. ABSTRACT In order for international organizations to run and function properly in solving issues, every member of the organization is required to have the right to immunity and privilege. These rights are enacted in the constitution of every international organization since the developing functions of international organizations these days underlie this research that is intended to investigate why the sources of law of international organizations especially regarding the protection of the diplomatic representatives do not develop along with the current essential functions by comparing the status of European Union as an international organization with states, and comparing the implementation of diplomatic relations including the right to immunity and privileges gained will show that the development of legislative products regarding the protection of diplomatic representatives of an international organization is required. Departing from this issue, this research aims to delve into two problems: first, how is the status of the representatives of international organizations, especially EU and the state diplomatic representatives from the perspective of international law and, second, how is the right to the immunity and privileges given to the representatives of EU and state representatives according to their legal bases; whether the EU representatives enjoy the same immunity as the state diplomatic representatives. Keywords: rights to immunity, status, international organization
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI SEBAGAI KID INFLUENCERS DI INDONESIA Calvinna Angel Tehputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Calvinna Angel Tehputri, Nurini Aprilianda, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: calvinnaangel@student.ub.ac.id ABSTRAK Jenis penelitian yang diterapkan pada penulisan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach).. Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis sendiri akan dianalisis dengan menggunakan suatu teknik interpretasi sistematis yaitu upaya dalam mencari keterkaitan antara rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara suatu Peraturan Perundang-Undangan baik yang sederajat maupun tidak sederajat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh hasil bahwa tindakan kid Influencers yang sedang marak di media sosial saat ini termasuk ke dalam tindakan eksploitasi ekonomi anak. Selain itu perlindungan hukum bagi kid Influencers di Indonesia sendiri masih mengalami kekaburan hukum, dimana hal ini menunjukkan bahwa perlu diadakan suatu pengaturan khusus bagi anak yang menjadi kid influencers. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kekaburan hukum dan untuk memenuhi hak-hak anak yang menjadi seorang kid Influencers ke depannya, maka pemerintah harus menyusun suatu peraturan hukum secara khusus terkait dengan kid influencers. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kid Influencers, Eksploitasi Ekonomi ABSTRACT This research studies the issue regarding the legal protection of a kid as a victim of economic exploitation on social media as a kid influencer in Indonesia and what consequences come with this exploitation. Departing from the above objective, this research aims to investigate: (1) Can kid influencers be deemed to be a form of economic exploitation against a child? (2) what is the legal protection of kids regarding kid influencers following economic exploitation in the time to come in Indonesia? This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Research data were analyzed based on systematic interpretat
PENERAPAN PRINSIP KERJA SAMA INTERNASIONAL OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP NEGARA NON ANGGOTA (STUDI KASUS ISRAEL-PALESTINA) Catur Alam Pinandang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catur Alam Pinandang, Ikaningtyas, Yasniar Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: caturalamp@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mempelajari penerapan prinsip kerja sama internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap negara non-anggota, terutama dalam kasus konflik Israel-Palestina yang dimana Israel menolak penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terkait pelanggaran terhadap Statuta Roma 1998, yaitu kejahatan perang. Penelitan ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan melakukan interpretasi mendalam. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk menemukan jawaban terhadap masalah terkait. Penelitian ini menemukan jawaban bahwa Yurisdiksi Universal dapat diterapkan dalam prinsip kerja sama internasional, meskipun demikian, Statuta Roma 1998 perlu dilakukan perubahan agar prinsip kerja sama internasional dapat diterapkan. Kata Kunci: prinsip kerja sama internasional, Statuta Roma 1988, Yurisdiksi Universal ABSTRACT This research studies the principle of international cooperation by the International Criminal Court (ICC) with a non-member state, particularly in the case of an Israel-Palestine conflict in terms of Israel refusing to be investigated by the ICC over the violation of Rome Statute 1998 concerning war crime. This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research data were analyzed using in-depth interpretation. All the data were connected to help answer the problem studied. The research results reveal that the principle of cooperation by ICC could consider universal jurisdiction, while there should be amendments to Rome Statute 1998 to allow the cooperation to take place. Keywords: international cooperation principle, Rome Statute 1998, Universal Jurisdiction
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERKAIT KARTU TANDA PENDUDUK GANDA (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Chofifah Rizma Elvariyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chofifah Rizma Elvariyani, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizmaelva26@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terkait Kartu Tanda Penduduk Ganda (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait implementasi yang tidak sesuai dengan Implementasi Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terkait Kartu Tanda Penduduk Ganda (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang), Karena pada tahun pada tahun 2012 adanya perekaman massal yang dilakukan serentak secara Bersama-sama, awal mula adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik perubahan dari Kartu Tanda Penduduk lama. Perpindahan penduduk dari kota A pindah ke kota B akhirnya terjadi tidak terbawa Nomor Induk Kependudukannya di kota A Nomor Induk Kependudukannya dipakai orang lain namun , di kota B dia terekam. Melakukan data rekam lebih dari satu kali atau dua kali dengan nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda atau memiliki data ganda dua domisili pada Kartu Keluarga sehingga data yang terekam lebih dari satu. Lemahnya Penegakan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang memiliki data ganda Kurangnya pengawasan dari kesalahan input data dari pihak Dinas. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (e-ktp) dia masih memakai Nomor Induk Kependudukan yang lama berarti dia belum pernah melakukan biometric. Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, KTP Elektronik, Nomor Induk Kependuidukan Nasional ABSTRACT This research studies the issue regarding double citizenship numbers in Malang City, which contravenes the implementation of Article 14 Paragraph (2) of the Regional Regulation of Malang concerning Population and Civil Registration Service Administration. This provision is linked to the citizenship number that is unique, different, and one, attached to a registered citizen in Indonesia, and this number serves as a single identification feature to be used in all public administrative services. This research investigates two problems regarding what causes double citizenship numbers in Malang, contravening Article 14 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang that regulates single identity feature, what are the hindrances of the implementation of Article 14 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang concerning Population and Civil Registration Service Administration, and what solutions can be given to tackle the hindrances. This research also involved an analysis of the implementation of the Article mentioned above and an analysis of the measures taken by the Population and Civil Registration Agency in Malang regarding double citizenship numbers. Socio-legal methods and socio-juridical approaches were used, and primary and secondary data were obtained from interviews. Keywords: Population Administration, Electronic Identity Card, National Identity Number
IMPLEMENTASI PASAL 24 HURUF Q PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat) Clarisia Averina Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clarisia Averina Putri, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: clarisiaaverina@student.ub.ac.id ABSTRAK Sampah dapat didefinisikan sebagai barang yang tidak digunakan serta dibuang oleh masyarakat yang mengakibatkan memakan tempat penampungan serta memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Karena itu pada akhirnya memberikan dampak buruk apabila tidak dapat ditangani dalam pengolahan sampah yang sudah tidak bernilai. Pengolahan sampah pada dasarnya harus dilakukan secara komprehensif yang bertujuan agar dapat memberikan dampak yang baik secara ekonomi maupun dari aspek kebersihan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat dengan berdasarkan pada fenomena dan norma hukum yang ada, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sampah regional di Kabupaten Lombok Barat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sampah regional di Kabupaten Lombok Barat, diketahui juga mengalami kendala. Oleh karena itu hasil analisis dari penelitian ini, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sampah regional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan didukung oleh aturan teknis sebagai standar pelaksanaan kegiatan. Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Pengawasan Pengendalian dan Pengembangan; Pengolahan Sampah ABSTRACT Waste is taken as useless, takes landfill spaces, and can lead to health issues. Waste management must be carried out comprehensively for the sake of the economy and environmental cleanliness. This research was conducted based on the existing phenomenon and legal norms, aiming to analyze the supervision, control, and regional waste development in the Regency of West Lombok according to the current legislation. The processes of supervision, control, and waste development in a regional area of the Regency of West Lombok have been facing some issues. The research results reveal that the supervision, control, and waste development have been performed according to the c
STUDI KOMPARATIF HUKUM PENGATURAN DISKRIMINASI HARGA MENGENAI PROMO GRABFOOD DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DENGAN DI SINGAPURA MENURUT COMPETITION ACT 2004 Daneila Menaka Mega
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daneila Menaka Mega, Yenny Eta Widyanti, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: daneila.dmm@gmail.com ABSTRAK Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi alat kekuatan hukum untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia. Melihat perilaku dari pelaku usaha dominan dengan memberikan diskon yang berlebihan untuk kategori pembeli berbeda berpotensi sebagai praktek diskriminasi harga dan berujung pada penguasaan pasar bersangkutan. Diskon merupakan salah satu faktor adanya pelaku usaha dominan yang mana pengaturan mengenai diskon dianggap semakin penting mengingat ketidak lengkapan aturan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 membuat pelaku usaha dominan yang menerapkan diskon pada konsumen tertentu semakin tidak terbatas dan berpotensi menghambat pelaku usaha lain. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang–undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Sebagai perbandingan, penulis membandingkan aturan diskon dan diskriminasi harga oleh pelaku usaha dominan di Singapura khususnya dalam Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) Guidelines on the Section 47 Prohibition 2016 atau Pedoman CCCS tentang Larangan Pasal 47 Tahun 2016 yang dapat menjadi acuan untuk aturan diskon dan diskriminasi harga oleh pelaku usaha dominan di Indonesia agar tidak terdapat diskon yang berlebihan yang mana diterapkan oleh pelaku usaha dominan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dan adanya barriers to entry bagi pelaku usaha baru di pasar bersangkutan. Kata Kunci: Diskriminasi Harga, Diskon, Penetapan Harga, Pelaku Usaha Dominan, Persaingan Usaha ABSTRACT Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition serves as legal power to help create healthier business competition in Indonesia. Selling over-discounted items for different buyers is likely to spark the practice of price discrimination, which leads further to dominating relevant markets. Discounts are one of the causes of dominant businesses and the regulation concerning discounts seems necessary to fill the loophole in Article 6 of Law Number 5 of 1999. This loophole triggers more discounts that are getting unlimited and it may create problems for other businesses. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. This study also compares the related regulation concerning discounts and price discrimination by dominant businesses to the related regulation in Singapore, specifically the Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) Guidelines on Section 47 Prohibition 2016. This comparison is expected to serve as a guideline for dominant businesses in Indonesia to reduce the practice of over-discounted item sales that can spark unfair business competition among businesses and create barriers for new businesses to enter the business world. Keywords: price discrimination, discount, price fixing, dominant businesses, business competition
TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERBASIS KEPASTIAN HUKUM Dhania Ekky Onny Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhania Ekky Onny Rahmawati, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: daniaeky7@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)yang diketahui bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak memuat asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta kejelasan rumusan atas Pasal 60 Undang-Undang Nomor6Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dimana seharusnya dan apa yang didelegasikan oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar dari pembentukan Peraturan Pemerimtah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus dirumuskan secara jelas dalam menjalankan Undang-Undang tersebut. Karena keterbatasan dari peraturan pemerintah tersebut, maka pelaksanaannya dapat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Diseases 2019 (COVID-19) tidak memberikan bentuk kepastian hukum dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak mengatur secara rinci atas bentuk pelaksanaan atau tata cara nekanisme atas pembatasan sosial berskala bersar (PSBB) yang dimana telah mendapatkan delegasi dari Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor6Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sehingga dalam Pasal4Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Diseases 2019 (COVID-19) masih menuaikan multi tafsir dalam pengaturannya karena tidak memberikan kejelasan rumusan sebagaimana eksistensi dari peraturan pemerintah yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Percepatan, Penanganan, Covid-19 ABSTRACT This research aims to describe and analyze Article 4 of Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Major Lockdown that is intended to expedite the mitigation of Covid-19. However, the government regulation does not highlight the types, hierarchies, subject matters, and clear formulation of Article 60 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine as the basis of the formulation of Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Major Lockdown to expedite the mitigation of Covid-19. This matter must be clearly formulated. Due to the loophole in the government regulation, the implementation may be off course and not relevant to the objective as intended in the formulation of the legislation. This research employed normative-juridical methods and statutory and analytical approaches. The research results reveal that Article 4 of Government Regulation Number 21 of 2020 as mentioned above fails to give legal certainty in the system of the formulation of legislation since it does not specifically govern the implementation or the mechanism of the major lockdown, contrary to the fact that it is governed in Article 59 and Article 60 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. Thus, Article 4 of Government Regulation Number 21 concerning Major Lockdown to expedite the mitigation of Covid-19 still sparks multi-interpretations since it fails to set forth the clarity of the issues to represent the existence of the government regulation as the legislation enacted by the President to run the law accordingly. Keywords: acceleration, mitigation, Covid-19
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN LOVE SCAM TERHADAP PEREMPUAN DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA (Studi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat) Dheanda Maurizka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dheanda Maurizka, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dheandam@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan love scam terhadap perempuan dalam situs kencan online di Indonesia serta mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat untuk menanggulangi kejahatan love scam ini untuk kemudian dapat dicari cara penanggulangan yang paling tepat untuk mencegah kejahatan ini makin berkembang. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis kriminologis dimana penulis berangkat dari masalah yuridis yang kemudian dilakukan pendekatan secara sosiologis kriminologis dengan cara mewawancarai salah satu penyidik yang pernah menangani kasus kejahatan love scam dan juga mewawancarai salah satu korban kejahatan love scam serta diperkuat juga dengan putusan terkait dengan kasus kejahatan love scam. Semakin berkembangnya teknologi membuat kejahatan semakin marak terjadi, salah satunya adalah love scam atau penipuan berkedok pendekatan secara romantis melalui situs kencan online yang korbannya lebih banyak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kejahatan love scam ini terjadi di Indonesia untuk dapat ditentukan cara penanggulangan yang tepat untuk kejahatan ini agar tidak semakin banyak korban. Kata Kunci: Kriminologis, Love Scam, Penipuan, Situs Kencan Online ABSTRACT This research aims to investigate the factors triggering love scams against women on online dating apps in Indonesia and what measures are taken by the Metro Sub-Regional Police Department of Central Jakarta to tackle the scam before this case extends to a more serious issue. This research employed socio juridical and criminological methods by conducting interviews with one of the enquirers investigating this love scam issue and the victim of love scams and the de
PELANGGARAN HAK ATAS RASA AMAN DALAM KASUS PENGGUSURAN TEMPAT TINGGAL Dimas Ivan Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Ivan Ramadhan, Dhia Al uyun, Prischa Listiningrum Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dimasivn@student.ub.ac.id ABSTRAK Penggusuran diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Kejadian di lapangan pihak-pihak yang melakukan penggusuran terkadang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Untuk menemukan konstruksi perwujudan hak atas rasa aman dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilihat dari sudut teori. Penentu metode ini menimbang bahwa penelitian hukum adalah sebuah cara untuk mengetahui aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum demi memenuhi isu hukum yang dihadapi. Pada Undang-undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-Undang Dasar secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konstruksi hak atas rasa aman dalam hukum positif negara indonesia diatur mulai dari konstitusi yakni pada pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kata Kunci: Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pemerintah ABSTRACT Eviction departs from the government policy on the pretext of further development for public interests. However, the eviction process sometimes neglects human rights principles. To find the construction to support the right to feel safe as in the legislation in Indonesia, this research aims to offer a contribution to science development in legal studies and the solution to the problems from a theoretical perspective. This method considers that a legal study is intended to find out the rules of law, legal doctrines, and legal principles to keep up with t

Page 472 of 563 | Total Record : 5629

 470   471   472   473   474 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue