cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 549   550   551   552   553 
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SIBER PORNOGRAFI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA) Setyawan, Arief Rahman
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arief Rahman Setyawan, Nurini Aprilianda, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ariefrahman@student.ub.ac.id Abstrak Pornografi terhadap anak di ruang siber menempati posisi ketiga teratas kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia sehingga menjadi isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak pada tingkat daerah, terutama di Kota Yogyakarta yang menyandang ikon sebagai Kota Layak Anak dan Kota Pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengindentifikasi, dan menganalisis peranan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Korban tindak pidana siber Pornografi, bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak Korban, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan beserta upaya untuk mengatasinya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta berperan menjadi unsur tertier yang mendukung kelembagaan penegak hukum dalam menyelenggarakan layanan terpadu melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan Anak Korban sekaligus merealisasikan program perlindungan khusus anak untuk memenuhi indikator KLA. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan terdiri dari fasilitasi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif berupa pemerataan jangkauan pelayanan; peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat; pembagunan jejaring kemitraan; pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, dan pengelolaan kasus; pendampingan hukum dan psikologis; serta penampungan sementara. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yakni secara internal belum tersedianya rumah lindung sedangkan secara eksternal meliputi keluarga atau Anak Korban yang tertutup; alat bukti; dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga untuk mengatasinya dilakukan upaya dengan menyediakan ruangan Drop-in sebagai sarana penampungan sementara; melakukan pendekatan komunikasi melalui konseling; serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat upaya pendukung seperti inovasi pojok gender, inisiasi Polsek Ramah Anak, dan layanan SIGRAK BerSIKAP. Kata Kunci: siber pornografi, anak korban, UPT PPA DP3AP2KB Abstract Cyber pornography among children is in the top third position of gender-based sexual violence in Indonesia, thereby positioning it as a strategic issue faced by the government in the program of child protection at a regional level, particularly in Yogyakarta city as a child-friendly and student city. This research aims to investigate, identify, and analyze the role of UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city in providing special protection for children as victims of cyber pornography, the form of the protection given to the victims, impeding factors, and measures taken. This research employed an empirical-juridical method and socio-juridical approach, and the data were elaborated in descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city serves as a tertiary element supporting the institutionalization of law enforcers to provide integrated services through handling, protection, and recovery of children as victims to realize protection program for children concerned in order to meet KLA indicators. Particular protection given consists of preventive, promotive, curative, and rehabilitative facilities by implementing fair distribution of service networks; improvement of public capacity and participation; partnership network establishment; public complaint service, coverage, and case management; legal and psychological aid; and temporary shelter. The internal problem is that there are no permanent shelters, while the external one is related to introverted victims and their families; evidence; and lack of legal awareness among people. To tackle this issue, drop-in rooms usually function as temporary shelters. Communication is also held through counseling and information dissemination in public. Other supporting measures are also obvious such as gender corner, initiation taken by the Child-Friendly Sector Police Department, and other services including SIGRAK BerSIKAP. Keywords: cyber pornography, child victims, UPT PPA DP3AP2KB
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT Satata, Tyas
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tyas Satata, Istislam, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tyassatata0207@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan masih beroperasi dengan bebas sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan: (1) Mengapa masih banyaknya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode sosio legal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku, kamus hukum, jurnal, dan internet, dan Teknik dalam memperoleh data menggunakan metode observasi serta wawancara di lapangan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa banyak masyarakat Sijunjung yang melakukan kegiatan penamangan emas tanpa izin ini didasarkan atas beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta sedikitnya pengawasan dari pemerintah local. Serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Sijunjung yaitu dengan Bupati Sijunjung telah memerintahkan aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan khusus, melakukan penangkapan pelaku usaha kegiatan tambang emas yang tidak memiliki izin, melakukan sanksi administrasi, serta melakukan Razia rutin ke lokasi penambangan emas. Kata Kunci: penambangan emas tanpa izin, penegakan hukum administrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Abstract This research discusses the enforcement of administrative law regarding unlicensed gold mining in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra. This research topic departed from the growing number of gold mining activities without licenses that remain in operation in the area. Based on the above issue, this research aims to investigate (1) why the number of mining activities without licenses in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra is increasing and (2) what measures are taken by the government to minimize unlicensed gold mining activities in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary data were obtained from interviews, while the secondary data were garnered from laws, books, the law dictionary, journals, and the Internet. The data were obtained from field observation and interviews. The research results reveal that these unlicensed mining activities are caused by economic factors, poor awareness of the environment, poor knowledge about laws, and poor supervision from the local government. The local government and the Regent of Sijunjung have ordered local authorities to arrest those involved in unlicensed gold mining activities, impose administrative sanctions, and raid the mining sites. Keywords: unlicensed gold mining, administrative law enforcement, Regional Regulation of the Regency of Sijunjung.
PEMAKAIAN KATA “PENGGUNA” DALAM PENJELASAN PASAL 1 ANGKA 2 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI “PENGGUNA” PRODUK SAMPEL KOSMETIK SEBAGAI KONSUMEN AKHIR PADA KEGIATAN PROMOSI Putri, Lathifa Ailia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lathifa Ailia Putri, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lathifaaputri@student.ub.ac.id Abstrak Latar belakang penelitian, adanya kasus ketidak higenisan sampel kosmetik yang terjadi kepada Elena Davoyan yang memasuki pengadilan pada tahun 2017. Dalam tuntutannya Elena Davoyan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yaitu Sephora sebesar $25.000 atau jika di rupiahkan sejumlah RP. 338.000.000. Di Kota Malang sendiri telah terjadi kasus serupa yang mengakibatkan pengguna produk sampelnya mengalami ruam kemerahan di kulit, dimana kasus ini selesai di tahap mediasi antar kedua belah pihak. Dalam hal ini apa yang terjadi oleh Elena serta pengguna produk sampel di Malang adalah bentuk kerugian yang diukur secara materiil, yang seharusnya merasa aman dan terlindungi saat mencoba produk sampel. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengertian kata “pengguna” pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna produk sampel kosmetik dalam kegiatan promosi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis gramatikal serta sistematis. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini hanya melindungi dari segi represif saja, tetapi tidak melindungi dari segi preventif. Kata Kunci: konsumen, kosmetik, perlindungan hukum, perlindungan konsumen Abstract This research departs from the case of an unhygienic sample of a cosmetic product harming Elena Davoyan as a customer, and this case was filed in court in 2017. Elena Davoyan, in her lawsuit, demanded redress of as much as $25,000, equal to Rp. 338,000,000, and this request was addressed to Sephora. A similar case also took place in Malang, in which the user concerned developed a skin rash after using a cosmetic product. This case took the mediation between two parties. What happened to Elena, the user of the product in Malang, is another example of loss in material scope, where the sample customer should have been more protected and felt secure when she tried the sample product. This research aims to find out the definition of ‘pengguna’ (translated as ‘user’) as in Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and analyze the form of legal protection for users of sample cosmetic products in a promotion program as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches were employed. The research data were analyzed based on grammatical and systematic analysis, showing that the current legal protection only protects consumers within repressive scope, not the preventive one. Keywords: consumer, cosmetic, legal protection, consumer protection
REFORMULASI PENGATURAN HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM Kurniawan, Doni
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Doni Kurniawan, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: donikurniawane@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai sebuah badan peradilan militer yakni pengadilan tata usaha militer. Bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan pada tahun 1997, pemerintah tidak pernah serius dalam memperhatikan dan melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut yakni pada Pasal 353. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur terkait operasionalisasi pengadilan tata usaha militer selama 26 tahun. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apa urgensi reformulasi pengaturan hukum acara tata usaha militer? (2) Bagaimana bentuk reformulasi pengaturan hukum acara tata usaha militer? Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian, bahan hukum yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi internet. Bahwa di dalam penelitian ini, peneliti menjadikan tiga tolak ukur dalam menentukan urgensi reformulasi pengaturan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu, peneliti disini menekankan perlunya pemisahan hukum acara tata usaha militer sebagai undang-undang tersendiri diluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoperasionalisasikan pengadilan tata usaha militer. Kata Kunci: reformulasi pengaturan, hukum acara tata usaha militer, kepastian hukum Abstract This research aims to study the Military Administrative Court as a court martial in Indonesia. Following the enactment of Law Number 31 of 1997 concerning Court Martial, the government seemed to overlook the mandate of this law, especially in Article 353, in which the government has not issued any government regulation that should regulate the operation of military administrative court for 26 years. In addition, the legal basis that underlies this law is no longer in place, thereby requiring amendments. Departing from this issue, this research investigates (1) the urgency of the formulation of the procedural law within the scope of military administration and (2) the form of the reformulation of procedural law within the scope of military administration. This research employed a normative juridical method and statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research and Internet sources. In this research, philosophical, juridical, and sociological aspects are the standards that underlie the urgency of the reformulation. The procedural law within the scope of military administration must also be separate as an individual law from law Number 31 of 1997, while the government needs to take some measures to operate the military administrative court. Keywords: reformulation, procedural law of military administration, legal certainty
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP TATO TRADISIONAL DAN TATO MODERN BERDASARKAN ABILITY OF COPYRIGHT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN KONVENSI BERNE Tania, Audrey
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audrey Tania, Afifah Kusumadara, Yenni Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Taniaudrey26@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan perlindungan Hak Cipta terhadap Tato Tradisional dan Tato Modern dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan demikian, untuk melihat kedudukan Tato Tradisional dan Tato Modern diperlukan adanya analisis berdasarkan ability of copyright. Kemudian, penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini mengangkat masalah: (1) Apakah tato tradisional dan tato modern dapat dilindungi oleh Hak Cipta berdasarkan ability of copyright? (2) Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap tato tradisional dan tato modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne? Tato Tradisional dan Tato Modern dapat memenuhi ability of copyright untuk menjadi Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta Tato Tradisional berada dalam ruang lingkup perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta. Sedangkan dalam Konvensi Berne, perlindungan Hak Cipta Tato Tradisional berada dalam ruang lingkup perlindungan terhadap Anonymous Works yang diatur dalam Article 15 Paragraph 4 Konvensi Berne. Perlindungan Tato Modern berada dalam kategori Gambar yang diatur dalam dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf f UU Hak Cipta. Sedangkan dalam Konvensi Berne, perlindungan Hak Cipta Tato Modern berada di bawah ruang lingkup perlindungan terhadap Works of Drawing yang diatur dalam Article 2 Paragraph 1 Konvensi Berne. Kata Kunci: hak cipta, tato tradisional, tato modern Abstract This research studies the issue of the murkiness of the protection of copyright of traditional and modern tattoos in Article 40 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. To see further the standing of both traditional and modern tattoos, an analysis of the ability of copyright is required. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on systematic and grammatical interpretations to find out (1) whether traditional and modern tattoos can be protected under the ability of copyright and (2) how the protection of copyright regarding traditional and modern tattoos should be implemented according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Berne Convention. Modern and traditional tattoos could meet the ability of copyright to become a creation protected by copyright. The protection of traditional tattoos is within the purview of the protection of expressions of folklore governed under Article 38 of Copyright Law, while in the Berne Convention traditional tattoos are protected within the purview of anonymous works governed under Article 15 Paragraph 4 of the Berne Convention. The protection of modern tattoos is within the picture category governed under Article 40 Paragraph (1) letter f of Copyright Law, while modern tattoos are protected under Works of Drawing governed under Article 2 paragraph 1 of the Berne Convention. Keywords: copyright, traditional tattoo, modern tattoo
URGENSI PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Cahyani, Eka Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Putri Cahyani, Mufatikhatul Farikhah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ekaptr@student.ub.ac.id Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan bagaimana pengaturan rehabili-tasi anak korban kekerasan seksual yang ada dalam hukum positif Indonesia, serta mengana-lisis urgensi dari pemberian rehabilitasi negara bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, digunakan penelitian hukum nor-matif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian pada tulisan ini, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan terutama pada upaya rehabilitasi yang masih berstatus hak dan tidak wajib untuk dilakukan. Hak tersebut baru wajib untuk di-berikan ketika telah ada suatu permohonan, ketika tidak ada permohonan maka tidak dapat diberikan secara serta merta. Adapun beberapa urgensi untuk menetapkan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sebagai sebuah kewajiban dalam undang-undang. Pertama, kondi-si mental dan fisik korban merupakan kondisi rawan yang perlu direhabilitasi. Kedua, terdapat sejumlah kelemahan ketika rehabilitasi dimasukkan ke dalam konsep restitusi. Ketiga, tidak ada ketentuan yang mewajibkan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat ini yang wajib untuk menjalani rehabilitasi ialah pelaku kekerasan seksual, yang diberikan se-bagai tindakan sehingga harus dilaksanakan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa belum terda-pat pengaturan secara jelas dan pasti terkait pemberian rehabilitasi terhadap anak korban ke-kerasan seksual sebagai kewajiban negara. Kata Kunci: anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi, kewajiban negara Abstract This research aims to investigate the rehabilitation of children as the victims of sexual violence within the purview of positive law in Indonesia and analyze the urgency of rehabilitation of the victims concerned. With a normative-legal method and statutory and conceptual appro-aches, this research reveals that rehabilitation is governed by several regulations. However, this matter is declared as a right, not an obligation, thereby rendering it not compulsory to apply. That is, this right can be deemed compulsory after a request is made. Some points of urgency need to be considered to ensure that the rehabilitation of children as the victims of sexual violence is given as an obligation; first, both mental and physical conditions are vul-nerable conditions that need to be rehabilitated. Second, there are some shortcomings when rehabilitation is put within the scope of restitution. Third, no provisions declare rehabilitation in this context as something compulsory. So far, rehabilitation is only addressed to sexual of-fenders as something compulsory, and there have not been any certain regulations concerning the rehabilitation given as the obligation of the state to the children as the victims of sexual violence. Keywords: children as sexual violence victims, rehabilitation, obligation of the state
IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI DI KAMPUNG PIA DUSUN WARUREJO DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN) Mustofa, Akhmad Faris Nurul
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhmad Faris Nurul Mustofa, Diah Pawestri Maharani, Cyndiarnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faris_mustofa@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengulas tentang penerapan Pasal 46 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berkaitan dengan pendaftaran merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi Pasal 46 ayat (4) tersebut di Kampung Pia Dusun Warurejo? Kedua, apa hambatan dan solusi yang muncul dalam proses implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di lokasi tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari responden melalui wawancara dan observasi lapangan, serta sumber data sekunder dari literatur terkait. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Kampung Pia Dusun Warurejo belum berjalan secara optimal. Kesadaran tentang merek kolektif di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Namun, upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, dengan mengenalkan inovasi program bernama Satrya Mas sebagai upaya pendaftaran merek kolektif. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pendaftaran merek kolektif sebagai strategi pemberdayaan UMKM di Kampung Pia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan, masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang merek kolektif, serta mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan strategi ini. Peran pemerintah dalam mendukung pendaftaran merek kolektif juga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM. Kata Kunci: Implementasi, Merek Kolektif, Pemberdayaan, UMKM Abstract This research discusses the implementation of Article 46 paragraph (4) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in collective trademark registration to empower micro, small, and medium enterprises (henceforth referred to as MSMEs) in Kampung Pia, Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan. Particularly, this research will investigate how Article 46 paragraph (4) is implemented in Kampung Pia in Warurejo Hamlet and what obstacles and solutions may be involved in the process of the implementation of collective trademark registration as the strategy of empowering the MSMEs in the location concerned. This research employed an empirical-juridical method or field observation and a socio-juridical approach. The research data were obtained from interviewees and field observation, while secondary data were garnered from the literature. All the data were analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that Article 46 paragraph (4) of the Law has not been optimally implemented in Kampung Pia. The awareness of collective trademark registration among MSMEs is deemed low, but some measures have been taken by the government in Industry and Commerce Agency in the Regency of Pasuruan by introducing the innovation of the program Satrya Mas to support collective registration. To conclude, collective trademark registration as part of the strategy of empowering the MSMEs in Kampung Pia in Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, the Regency of Pasuruan is facing an issue. Further measures are necessary to raise awareness of collective trademarks among MSMEs and to cope with the issue hampering the strategy, while government support is paramount to ensure that the empowerment of MSMEs is achieved. Keywords: implementation, collective trademarks, empowerment, MSMEs
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Evaniasari, Almira
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Almira Evaniasari, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: almiraevania@gmail.com Abstrak Penelitian ini bermula dari keingintahuan terhadap perkembangan negara melalui instansi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT? 2. Apa kendala yang dihadapi serta bagimana solusinya? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian menggunakan 2 jenis data. Data primer menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Polres Tuban dan Dinsos P3A memberikan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dijamin hak-haknya oleh Negara yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Perlindungan hukum, Kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Resor Kabupaten Tuban Abstract This research topic departed from the curiousity to observe the state development through government institutions in terms of providing legal protection for the victims of criminal offense. Spesificaly, this research investigates the implementation of the legal protection of the victims of domestic violence, the impeding factors faced, and the solutions to the obstacles. This research employed empirical-juridical methods with two data types: primary data were garnered from interviews and direct observation and secondary data from library research related to the matters studied. The data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The research results reveal that to provide legal protection in this cotext, the Regional Government of the Regency of Tuban with the support of the-Sub Regional Police Departement of Tuban and Women Empowerment and Children Protection Social Agency provides services and mentorship as mandated by the legislation. The rights of the victims of domestic violence are guaranteed by the state as set out in the legislation. Keywords: Legal protection, Domestic violence, Women Empowerment and Children Protection Social Agency, Sub-Regional Police Departement of the Regency of Tuban
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI SUAKA YANG MASUK TERITORI POLANDIA DALAM KRISIS DI PERBATASAN ANTARA BELARUSIA DAN POLANDIA Dewangga, Alariq Pasha
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alariq Pasha Dewangga, Rika Kurniaty, Fransiska Ayulistya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alariqpasha@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, Penulis mengangkat isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pencari suaka yang masuk ke teritori Polandia dalam krisis di perbatasan antara Belarusia dengan Polandia. Hal ini dikarenakan para pencari suaka saat meminta perlindungan pada negara Polandia di perbatasannya ditolak tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada permintaan perlindungannya tersebut. Tindakan tersebut melanggar beragam peraturan-peraturan internasional seperti pasal 3 ECHR dan Pasal 4 protokol tambahan ke-empat ECHR sehingga tindakan pemerintah Polandia tersebut telah melanggar hukum dan para pencari suaka tersebut berhak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Polandia. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode gramatikal dan metode teleologis. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa perlindungan hukum para pencari suaka terjamin dengan adanya ECHR yang ditegakkan dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (ECtHR). Setiap Individu baik mereka itu warga Uni Eropa ataupun bukan dapat menyampaikan aduan pada pengadilan tersebut apabila telah terjadi pelanggaran pada ECHR oleh negara Uni Eropa. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh negara Polandia kepada para pencari suaka adalah dengan memberikan kompensasi berupa kerusakan non uang dan mengamandemen Undang-undang orang asingnya. Kata Kunci: pencari suaka, pertanggungjawaban negara, Uni Eropa Abstract This research studies the issue regarding the legal protection of asylum seekers entering the territory of Poland amidst the crisis at the border between Belarus and Poland. The request for protection made by asylum seekers has been rejected by Poland without further investigation of this request. This rejection violates international laws, such as Article 3 of ECHR and Article 4 of the fourth additional protocol to ECHR. In other words, Poland has violated the laws, and the asylum seekers concerned are entitled to the responsibility of the government of Poland. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and teleological methods. The research results reveal that the legal protection of asylum seekers is guaranteed under ECHR. European and non-European citizens can express their grievances to the European Court of Human Rights following the violation committed by the states of the European Union. Poland in this case can be held responsible for providing compensation other than money for the parties concerned due to the loss and amending the law concerning foreigners. Keywords: asylum seeker, state’s responsibility, European Union
KEGAGALAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA TANGERANG SELATAN DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN) Maharani, Reisha Chika
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reisha Chika Maharani, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: reishachika@student.ub.ac.id Abstrak Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang memiliki fungsi untuk mengatur segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum.Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan secara restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversi. Seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, terdapat 6 (enam) perkara anak yang gagal dilakukan diversi yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan lalu berhasil dilakukan diversi di tahap penuntutan. Dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis faktor yang menyebabkan diversi tersebut gagal dilakukan di tahap penyidikan, serta menganalisis apakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kegagalan diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alasan yang menyebabkan diversi gagal dilakukan di tahap penyidikan karena beberapa faktor yang berberda-beda seperti faktor keluarga, masyarakat serta faktor aparat penegak hukum nya. Selain itu ternyata implementasi diversi pada Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip perlindungan anak. Kata Kunci: Diversi, Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Abstract Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is the state of law. Moreover, law serves as a set of rules or norms functioning to regulate human behavior in society to ensure that public interest is not injured. Law Number 11 of 2012 concerning Judicial System of Juvenile Crime asserts that this system upholds restorative justice in juvenile crime, which may take into account diversion. In Sub-Regional Police Department in South Tangerang city, for example, four cases of criminal offenses by children did not appropriately get the diversion at the stage of prosecution. This research aims to analyze the contributing factor of this failure and whether measures are taken to avert this failure comply with the principle of child protection. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches with the data obtained from library research and interviews. Primary and secondary data were analyzed using qualitative-descriptive technique. The research results reveal that this failure was caused by several factors, including family, public, and law enforcement. Moreover, the implementation of diversion in the police department concerned did not fully comply with the principle of child protection. Keywords: Diversion, Sub-Regional Police Department of South Tangerang City, the District Prosecutor General Office of South Tangerang City

Page 551 of 563 | Total Record : 5629

 549   550   551   552   553 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue